Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang kejahatan kebencian (hate crime) yang dialami oleh transgender dan waria yang berada di lingkungan masyarakat yang mengadopsi paham heteronormativitas dan budaya patriarki. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan perspektif feminis. Kekerasan-kekerasan yang dialami oleh transgender dan waria dalam skripsi ini yaitu kekerasan fisik seperti pemukulan, dikencingin, pengeroyokan, penembakan, ditonjok, ditelanjangin, disiram bir, disundut api rokok. Kekerasan psikis seperti penghinaan, pelecehan, pencemoohan. Kekerasan seksual misalnya permintaan untuk melayani jasa seksual dengan harga seribu. Sedangkan untuk diskriminasinya adalah pengusiran tempat tinggal, penghambatan ujian ketika berada di perguruan tinggi oleh staff dan dosen serta kesulitan untuk memperoleh pekerjaan. ...... This thesis is trying to describe about hate crimes that experienced by transgender and waria who live in the society that adopt the heteronormativity and patriarchal culture. This research is a qualitative research with feminist perspective. The researcher found that violence against transgender in this thesis are physical harassment such as being hit, peed, punched, shot, hit, un-dressed, and so on. Emotional violence such as mocked, harassed, while for the discrimination such as loss their shelter, discrimination to finish tests while studying in university and also difficulties in applying for jobs.

Abstrak :
Sistem sanksi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan perilaku notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris, didasarkan kepada jenis sanksi yang menjadi kewenangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dan jenis sanksi berdasarkan jenis pelanggaran norma hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi jabatan yang bersifat kumulatif tidak dikenal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. dan eksekusi sanksi teguran tertulis dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI sedangkan eksekus jenis sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan oleh Menteri. Ada tumpang tindih pengaturan jenis sanksi dan lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris yaitu Dewan Kehormatan Notaris yang berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik notaris yang bersifat internal (organisatoris) sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang menjatuhkan sanksi jabatan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris.Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah jenis sanksi yang bersifat kumulatif dan eksekui sanksi yang bersfat condemnatoir? Dengan menggunakan metode penelitian normatif, melalui pengaturan normative tentang sistem sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaanya, ditemukan adanya tumpng tindih (overlapping) jensi sanksi dan lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi, dan tidak adanya otonomi Majelis Pengawas Notaris yang seharusnya mandiri dan imparsialitas dengan ikut campur tangannya pemerintah dalam eksekusi sanksi ......The system of sanctions in the supervision of the implementation of the position of a notary as regulated in the Law on Notary Office and the behavior of notaries as regulated in the Notary Code of Ethics, is based on the types of sanctions which are the authority of the official authorized to impose sanctions and types of sanctions based on the types of violations of legal norms formulated in article -Article of the Law on the Position of Notary Public. Office sanctions that are cumulative in nature are not recognized in the Law on Notary Position. and the execution of the written reprimand sanction is carried out by the Head of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, while the execution of the type of sanction of temporary dismissal or dismissal is carried out with disrespect by the Minister. There are overlapping arrangements for the types of sanctions and the institution authorized to impose sanctions on violations of the Notary's Code of Ethics, namely the Notary's Honorary Council which has the authority to impose sanctions for violations of the notary's code of ethics which are internal (organizational) while the Notary Supervisory Council has the authority to impose occupational sanctions for violations of the Notary's Code of Ethics. This research was conducted to answer the problem of types of cumulative sanctions and condemnatory sanctions. By using the normative research method, through the normative regulation of the sanction system regulated in the Notary Office Law and its implementing regulations, it is found that there is overlapping of sanctions and institutions authorized to impose sanctions, and there is no autonomy of the Notary Supervisory Council which should be independent. and impartiality by interfering with the government in the execution of sanctions

Abstrak :
Departemen Teknik Elektro Universitas Indonesia sejak tahun 2007 telah mengembangkan sistem penilaian esai otomatis yang dinamakan dengan Simple-O. Simple-O menggunakan metode Latent Semantic Analysis LSA untuk membandingkan dua esai dengan cara mengekstrak esai tersebut menjadi matriks. Pengembangan sebelumnya dari Simple-O adalah penambahan Learning Vector Quantization LVQ yang merupakan metode dari artificial neural network. Skripsi ini akan membahas serta memberikan analisis terkait pengaruh penambahan fungsi persamaan kata pada sistem penilaian esai otomatis Simple-O terhadap akurasi dari program itu sendiri. Untuk melihat pengaruh penambahan fungsi persamaan kata pada sistem penilaian esai otomatis Simple-O ini, maka dilakukan lima skenario berbeda. Skenario tersebut adalah dengan memvariasikan jumlah keywords yang ada pada esai jawaban menjadi sejumlah 100, 80, 60, dan 20 mendekati jumlah keywords jawaban referensi. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, terdapat skenario yang mengalami penurunan akurasi dan kenaikan akurasi. Jika disimpulkan, rata-rata akurasi program Simple-O setelah penambahan fungsi persamaan kata mengalami peningkatan. Namun, peningkatan rata-rata akurasi yang terjadi tidak terlalu signifikan, peningkatan rata-rata akurasi yang terjadi setelah penambahan fungsi persamaan kata adalah sebesar 5.4 dari 90.9 menjadi 96.3. ......Department of Electrical Engineering Universitas Indonesia has developed an automatic essay grading system called Simple O since 2007. Simple O uses the Latent Semantic Analysis LSA method to compare two essays by extracting the essay into matrix. The previous development of Simple O is the addition of Learning Vector Quantization LVQ which is a method of artificial neural network. This research will discuss and provide analysis related to the effect of adding word similarity function to the automatic essay grading system Simple O to the accuracy of the system itself. The experiment will be conducted with five different scenarios by varying the number of keywords in the students answer essay to 100, 80, 60, 40, and 20 of the reference essay keywords. According to the result, there are scenarios that has decreased and increased in accuracy. The average accuracy of the Simple O system after the addition of word similarity function has increased, though not significant. The average increase in accuracy after the addition of word similarity function is 5.4 from 90.9 to 96.3.

Abstrak :
Kepatuhan berfungsi sebagai salah satu perlindungan utama dalam Industri Perbankan, dengan mematuhi ketentuan atau peraturan baik secara internal maupun eksternal, pelanggaran kredit dapat terhindar, pelanggaran kredit dapat menyebabkan Non Performing Loan serta menimbulkan risiko terhadap bank. Skripsi ini akan menjelaskan bagaimana Direktur Strategi, Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada Bank X dapat mencegah Non-Performing Loan dengan menerapkan budaya kepatuhan terhadap semua tingkat organisasi di dalam Bank. Selain memastikan bahwa seluruh operasional Bank mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktur Strategi Kepatuhan, Manajemen Risiko memiliki tugas untuk mencegah 8 jenis dari risiko yang dapat membahayakan Bank. Tesis ini dibuat dalam bentuk Penelitian Hukum Normatif dengan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Skripsi ini menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan Indonesia mengatur secara spesifik tentang penggabungan fungsi Direktur yang Membawahi Kepatuhan dan Manajemen risiko agar sejalan dengan tujuan kepatuhan dan manajemen risiko. Sebagai contoh Direktur Kepatuhan digabungkan dengan Fungsi Tata Kelola yang baik Good Governance karena kepatuhan berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik. ......Compliance serves as one of the prominent protection in the Banking Industries, by complying towards the provisions or regulations both internally and externally, credit violations or misconduct could be prevented. Delinquency of credit could lead to Non Performing Loan in the bigger picture it may cause Risk towards the Bank. This Thesis will discuss on how the Role of the Compliance Director Director of Strategy, Compliance and Risk Management at Bank X could Prevent Non Performing Loan by Implementing a Compliance Culture towards all levels of Organizations inside the Bank. Aside from assuring that the overall operations of the Bank have complied with the prevailing laws and regulation, the Strategy, Compliance and Risk Management Director has the obligation to prevent 8 Types of Risks that may harm the Banks Existence. Therefore, the Role of the Compliance Director Strategy, Compliance and Risk Management is believed to be very important in amplifying compliance culture and assuring that all Banking personnel complies with the prevailing rules and regulations in order to prevent misconduct in relation to Credit. This Thesis is Normative Legal Research it emphasis on a Descriptive Analysis with Qualitative Approach. This Legal Research suggest that the Indonesian Financial Service Authority shall govern a specific task towards the Director in charge of Compliance, that is align with the role of Compliance and Risk Management in order to avoid ambiguity e.g. Pairing the Director of Compliance and Risk Management with a Task Related to Good Governance.