Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tiga permasalahan. Pertama, bagaimana penerapan hukum pidana terhadap kasus-kasus kekerasan yang dilakukan olahragawan dalam sebuah pertandingan pada cabang olahraga sepak bola? Kedua, perbuatan¬perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin menurut peraturan organisasi sepak bola namun di sisi lain merupakan suatu tindak pidana menurut hukum nasional? Ketiga, bagaimana jika parameter legitimate sport dalam kasus R v. Barnes (2004) EWCA Crim 3246 diterapkan pada hukum pidana Indonesia? Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan penelitian lapangan, penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan suatu standar yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan kekerasan di lapangan sepak bola merupakan tindak pidana penganiayaan atau merupakan bagian dari permainan sepak bola. Parameter legitimate sport dalam kasus R v. Barnes dapat dijadikan standar untuk menjawab permasalahan tersebut. Skripsi ini berkesimpulan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap kasus-kasus kekerasan yang dilakukan olahragawan dalam sebuah pertandingan pada cabang olahraga sepak bola dan ia harus selalu dijadikan jalan terakhir untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Selain itu, terdapat fakta dimana beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin menurut peraturan organisasi olahraga juga diatur oleh hukum nasional sebagai suatu tindak pidana. Terakhir, parameter legitimate sport dalam kasus R v. Barnes (2004) EWCA Crim 3246 dapat diterapkan pada hukum pidana Indonesia untuk menentukan ada/ tidaknya persetujuan olahragawan untuk menerima tindakan kekerasan pada suatu pertandingan sepak bola sehingga dapat ditentukan apakah tindakan kekerasan tersebut merupakan bagian dari permainan atau telah memasuki ranah hukum pidana untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana penganiayaan.

---

ABSTRACTThis thesis mainly discuss about three problems. First, how the enforcement of criminal law related to the cases of violent action by athlete in football games works' Second, what kind of action that can be included as a breach of discipline according to the rules of football organization, and as a crime according to the national law. Third, how if the parameter of legitimate sport in the case of R v. Barnes (2004) EWCA Crim 3246 is applied in Indonesian criminal law. By combining the literature research method with the field research method, this thesis aims to provide a standard that can be used to assess whether an act of violence on the field is a maltreatment or a part of the football game. The parameter of legitimate sport in the case of R v. Barnes can be used as a standard to address these problems. This thesis concludes that criminal law can be applied to the cases of violence by athlete in a football games and it should always be used as the last choice to resolve such cases. Moreover, there are some facts show that some actions referred as a violation of discipline according to sports organizations regulation are also being regulated under national law as a crime. Last, the parameter of legitimate sport in the case of R v. Barnes (2004) EWCA Crim 3246 can be applied in the Indonesian criminal law to determine the presence/absence of athlete?s consent to receive the violence at a football game. So, it can be determined whether the violence was a part of the game or has become the appertain of the realm of criminal law to be categorized as a maltreatment. "

"Controlling migration in the world’s largest archipelago brings various challenges to Indonesianauthorities which differ from other countries. Indonesia is known as the most favorite transitcountry for people migrating to Australia, due to its strategic geographical location. Following thefact, the decision of choosing the mechanism of criminal law to deal with irregular migration fromthe start makes Indonesia vulnerable to crimmigration trend. The criminalization of immigrationrelatedconducts, the authorization of investigative power to the immigration officers, and theimplementation of the ‘selective policy’ in the first Immigration Law (Law No. 9/1992) justifythe underlying situation in Indonesia. This condition is even harsher when Indonesia joined thefight against people smuggling since the new law regarding immigration (Law No. 6/2011) whichincreases criminal sanctions for immigration-related offenses. Nonetheless, this punitive approachstands as a symbolic strategy, which is barely enforced by the Indonesian authorities and it onlyresponds the problems with erroneous actions. By doing this, the Indonesian government hasshown its weaknesses and inabilities to control crime problems to an acceptable level.Upaya pengendalian migrasi di negara kepulauan terbesar di dunia memberikan berbagaitantangan bagi Indonesia yang berbeda dari negara-negara lain. Tantangan yang dihadapimenjadi lebih rumit dengan dikenalnya Indonesia sebagai negara transit bagi orang-orang yangbermigrasi ke Australia, karena letak geografisnya yang strategis. Ditambah dengan keputusanmemilih mekanisme hukum pidana untuk menangani migrasi non-reguler membuat Indonesiarentan terhadap tren crimmigration. Kriminalisasi perilaku terkait imigrasi, otorisasi kekuasaaninvestigasi oleh petugas imigrasi, dan pelaksanaan kebijakan selektif dalam UU Imigrasi pertama(UU No. 9/1992) mendasari situasi yang terjadi di Indonesia. Kondisi ini bahkan lebih kerasketika Indonesia bergabung memerangi penyelundupan manusia sejak lahirnya Undang-Undangbaru tentang Imigrasi (UU No. 6/2011) yang meningkatkan sanksi pidana bagi pelanggaranterkait imigrasi. Meskipun demikian, pendekatan hukuman ini merupakan strategi simbolik, yanghampir tidak ditegakkan oleh pemerintah Indonesia dan tidak memiliki fungsi selain menanggapimasalah dengan tindakan yang salah. Dengan melakukan hal demikian, pemerintah Indonesiatelah menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan untuk mengendalikan masalah kejahatanpada tingkat yang dapat diterima."