Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar Belakang: Upaya penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin setiap ibu mengakses pelayanan KIA melalui pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Pn). Berdasarkan profil kesehatan tahun 2020, Kota Bekasi menduduki 3 kota terbawah di Provinsi Jawa Barat (84,8%) dan menjadi kota terendah pada tahun 2021 (86,67%) terhadap cakupan Pn. Keikutsertaan bidan di Indonesia menjadi jejaring FKTP masih sangat rendah (39,9%), padahal keberadaannya meningkatkan akses cakupan Pn. Masalahnya tidak seluruh FKTP dapat melayani persalinan PONED 24 jam sehingga sangat membutuhkan bidan sebagai jejaringnya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan bidan menajadi jejaring FKTP. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional melalui data primer (kuesioner). Sampel yang didapatkan berjumlah 116 responden. Data diolah dan dianalisis dengan analisis univariat, bivariat, dan multivariat menggunakan SPSS. Hasil: Bidan yang memutuskan untuk menjadi jejaring FKTP hanya sebesar 24,1% dan sebagian besar memiliki karakteristik usia 40-50 tahun, lulusan D3 Kebidanan, dan belum berstandar bidan delima. Berdasarkan hasil uji stastistik, terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan (p=0,047) dan standar kualitas pelayanan kebidanan (p=0,004) terhadap keputusan bidan menjadi jejaring FKTP, sedangkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi (p=0,081), lama masa kerja (p=0,181), pelatihan (p=0,797), dan figur bidan (0,321). Pada analisis multivariat, standar kualitas pelayanan kebidanan merupakan variabel yang paling dominan berhubungan setelah dikontrol variabel pengetahuan dan motivasi. Kesimpulan: Keputusan bidan yang sangat dipengaruhi oleh informasi dari sejawat dan pengalaman sebelumnya. Dalam pelaksanaannya sosialisasi masih minim dilakukan dan pelatihan bukan merupakan syarat perjanjian kerjasama bidan dan FKTP. Saran: Perlu adanya sosialisasi dan pengawasan yang bersinergi antara Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, FKTP, dan IBI terhadap pelaksanaan praktik pelayanan kebidanan di era JKN, serta adanya evaluasi tarif khususnya tarif persalinan pada prorgram jejaring FKTP. ......There are some efforts to reduce MMR, one of them is ensuring that every mother could access MCH services through delivery assistance by health personnel (Pn). Based on the 2020 health profile of West Java Province, Bekasi City occupies the lowest 3 cities (84.8%) and is the lowest city in 2021 (86.67%) in terms of the coverage of (Pn). The participation of midwives in Indonesia as First Level of Health Facility (FKTP) networks is still very low (39.9%), even though their presence increases access to Pn coverage. The problem is not all FKTPs can provide 24-hour PONED deliveries, so they really need a midwife as their network. Objectives: This study aims to determine the factors that influence midwife's decision to join the FKTP network. Methods: This study used a quantitative approach with a cross-sectional research design using primary data (questionnaire). The samples obtained amounted to 116 respondents and then the data was processed and analyzed with univariate, bivariate and multivariate using SPSS. Results: Only 24.1% of midwives who decided to join the FKTP network, had the characteristics of being between the ages of 40 and 50 years, D3 Midwifery graduates, and not standardized by Bidan Delima program. Based on the statistical, there was a significant relationship between knowledge (p=0.047) and midwifery service quality standards (Bidan Delima) (p=0.004) on the midwife's decision as a FKTP network, while there was no significant relationship between motivation (p=0.081), length of experience (p=0.181), training (p=0.797), and the figure of the midwife (0.321). In the multivariate analysis, midwifery service quality standard was the most dominant variable related after controlling for knowledge and motivation variables. Conclusion: Midwife’s decision as FKTP networks are strongly influenced by information from colleagues and previous experience. In practice, socialization is still minimal and training is not a condition of the agreement between midwives and FKTP. Suggestion: There is a need for synergized socialization and supervision between the Ministrty of Health/Public Health Office, BPJS Kesehatan, FKTP, and IBI regarding the implementation of midwifery service practices in the JKN era, as well as an evaluation of rates, especially delivery rates in the FKTP network program.

Abstrak :
Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pelaksanaan rekomendasi Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia apabila negara yang kalah tidak kooperatif. Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan dalam bidang hukum perdata internasional khususnya pada masalah perdagangan internasional yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia. Adapun yang menjadi tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan rekomendasi Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia apabila negara yang kalah tidak kooperatif, terutama Korea dalam kasus Korea-Certain Paper. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan data sekunder berupa norma hukum tertulis dan data primer berupa wawancara dengan narasumber. Skripsi ini memaparkan tentang sistem penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia, kasus Korea-Certain Paper secara singkat, dan pelaksanaan rekomendasi Badan Penyelesaian Sengketa sebagai produk hukumnya. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Indonesia, dalam kasus Korea-Certain Paper, dapat mengambil beberapa tindakan yang dianggap perlu yang sudah diatur dalam ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia apabila Korea tidak kooperatif dalam melaksanakan rekomendasi dari Badan Penyelesaian Sengketa. ......The subject matter in this study is implementation of the recommendations of the World Trade Organization's Dispute Settlement Body if the losing party would not cooperative. Based on that subject matter, the objective of this study is to give contribution of idea and solution in private international law field, especially international trade law governed by World Trade Organization. The specific objective of this study is to understand about the implementation of World Trade Organization Dispute Settlement Body's recommendations if the losing party would not cooperative, especially South Korea in Korea Certain Paper case. This study used normative research methods that use interviews with sources. This study explains about dispute settlement system in World Trade Organization's Dispute Settlement Body, Korea Certain Paper case and the implementation of recommendation. This study concludes that Indonesia, in Korea Certain Paper case, could take action(s) which considered necessary ruled by World Trade Organization if South Korea would not cooperative in implementing recommendation from Dispute Settlement Body.