Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini manusia membutuhkan energi dalam setiap detiknya untuk mendukung semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber energi listrik. Untuk menghindari terhentinya aktivitas tersebut, maka diperlukan cadangan energi. Selain itu, untuk memudahkan masyarakat dalam mengendalikan penggunaan perangkat listrik diperlukan suatu sistem yang mendukung kemudahan tersebut, dimana sistem tersebut dapat dikendalikan baik dari jarak dekat maupun jarak jauh. Maka dari itu Penulis merancang sistem dual energi dengan energi surya sebagai default dan PLN sebagai cadangan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Dalam merancang sistem ini Penulis menggunakan energi surya yang disimulasikan dengan charger aki. Sedangkan, untuk mengendalikan beban listrik Penulis merancang dua mode aktivasi menggunakan saklar dan sms, dimana kedua mode aktivasi tersebut dapat terdeteksi keberhasilannya melalui informasi yang dikirimkan server ke telepon selular pengguna dalam bentuk sms.

---

To support all electric activity, human being need some energy nowadays. To avoid the activity stuck, we need energy back up. Moreover, we need a system to make people use the electricity easier, where the system itself can be controlled either from long or short distance. Therefore, the writer has designed dual energy system using photovoltaic as a default and PLN as the back-up plan in writing this final paper. The writer used accumulator charger to replace the photovoltaic. Then to control electric load, the writer has designed two activation mode with the switch and sms, where the report of the two activation mode could be detected by server information that sent to cellular phone by sms."

"ABSTRAKTerdapat 2 fakta, yaitu peta jalan infrastruktur satelit Indonesia yang disusun pemerintah tahun 2008 sudah tidak valid dan spektrum frekuensi khususnya untuk dinas satelit termasuk sumber daya alam terbatas sehingga perlu dimaksimalkan penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekurangan kapasitas bandwidth, bit rate pada transponder nasional serta merumuskan usulan alternatif pemenuhan kekurangan transponder nasional.Teknik pengumpulan data bersumber dari data primer dan sekunder melalui survei pos/fax dan pengumpulan data arsip. Proyeksi kebutuhan transponder berdasarkan model peramalan time series 2017-2035 menggunakan modulasi 8PSK dan 1024QAM dengan tools spreadsheet Ms. Excel dimana data dan hasil proyeksi dianalisis secara kuantitatif deskriptif. Pada tahun 2017 satelit nasional Indonesia memiliki 407 transponder dan 323 transponder satelit asing, namun masih kurang 614 transponder dengan 1 TPE = 36 MHz. Pada tahun 2035 satelit nasional Indonesia memiliki 2.516 transponder dan 323 transponder satelit asing, namun masih kurang 365 transponder dengan 1 TPE = 36 MHz. Apabila konektivitas 100 penduduk Indonesia kondisi ideal terjadi pada tahun 2035, maka kekurangan transponder nasional sebesar 57.437 transponder dengan 1 TPE = 36 MHz. Pemenuhan kekurangan transponder dapat dilakukan melalui berbagai usulan alternatif strategi yang ditinjau dari sisi kebijakan lama/baru, filing satelit, bisnis dan pola kerjasama.

---

ABSTRACT There are two facts, namely the Indonesian satellite infrastructure roadmap drawn up by the government in 2008 is no longer valid and the frequency spectrum particularly for satellite services is limited natural resources that need to be maximized in its use. This study obtain to analyze capacity shortages bandwidth and bit rate on national transponders and to formulate alternative proposal for national transponder shortage. Data collection techniques are sourced from primary and secondary data through post fax surveys and archive data collection. Projected transponder needs based on time series 2017 2035 forecasting models using 8PSK and 1024QAM modulation techniques with Excel spreadsheet tools where data and projection results are analyzed quantitatively descriptively. In 2017 Indonesia 39 s national satellite has 407 transponders and 323 foreign satellite transponders, but still lacks 614 transponders with 1 TPE 36 MHz. By 2035 the Indonesian national satellite has 2,516 transponders and 323 foreign satellite transponders, but still less 365 transponders with 1 TPE 36 MHz. If 100 of Indonesia 39 s population connectivity ideal condition occurs in 2035, the national transponder shortage is 57,437 transponders with 1 TPE 36 MHz. Fulfillment of transponder deficiencies can be made through various alternative strategy proposals in terms of old new policy, satellite filing, business and cooperation patterns."

"Di Indonesia, masih ada kesenjangan dalam akses telekomunikasi, dengan sebagian besar daerah rural mengalami "tidak ada sinyal". Sebaliknya, daerah urban menikmati teknologi modern dan bermanfaat bagi masyarakat. Framework yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi kesenjangan akses telekomunikasi antara kelompok "kaya" dan "miskin" di daerah urban dan rural. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah framework yang dapat menjadi acuan pemberian akses universal yang dapat menembus batasan isolasi geografis dan sosial dalam konteks ke-Indonesia-an. Disertasi ini mengembangkan suatu framework grid telekomunikasi khas Indonesia berbentuk poligon kecamatan yang dibentuk dari jaringan telekomunikasi dan sosial ekonomi. Setiap grid dibangun melalui formulasi dari 55 indikator empiris berdasarkan penilaian kualitatif yang kemudian diolah secara kuantitatif melalui pemodelan multi-stage statistical approach dengan pendekatan 5 opsi skenario. Selanjutnya, model menghasilkan 4 kategori grid per-unit wilayah administratif tingkat kecamatan, yaitu grid #1: kecamatan “binaan”, grid #2: kecamatan “berkembang”, grid #3: kecamatan “maju”, dan grid #4: kecamatan “mandiri”. Framework grid yang dikembangkan diuji melalui Proof of Concept pada kasus Provinsi DKI Jakarta dan random sampling 1% populasi Indonesia. Hasilnya menunjukkan range: akurasi antara 72,7% sampai dengan 95,5% dan tingkat kesalahan (error rate) 84% sampai dengan 95%. Framework ini dapat menjawab bagaimana penetrasi teknologi telekomunikasi terkini yaitu 5G dapat dimulai dari wilayah yang tergolong grid #4: kecamatan “mandiri” dan dengan analisis separasi geografis dapat hidup berdampingan dengan layanan satelit pada pita 3.5 GHz. Framework grid poligon ini dapat menjadi salah satu opsi mengurangi disparitas akses telekomunikasi yang dapat menaikkan potensi ekonomi digital Indonesia.

---

In Indonesia, there is still a disparity in telecommunications access, with most rural areas experiencing “no signal” or “blank spots.” In contrast, urban areas enjoy modern and societally-beneficial technologies. A comprehensive framework is needed to address the disparity in telecommunications access between “rich” and “poor” groups in urban and rural/remote areas, respectively. Therefore, a framework is needed that can be a reference for providing universal access that can break the boundaries of geographical and social isolation in the context of Indonesia. This dissertation develops a typical Indonesian telecommunications grid framework in the form of a subdistrict polygon formed from telecommunications and socio-economic networks. Each grid is constructed through the formulation of 55 empirical indicators based on qualitative assessment which is then quantitatively processed through multi-stage statistical approach modeling with a 5-option scenario approach. Furthermore, the model produces 4 grid categories per unit of district administrative regions, namely grid #1: "fostered" districts, grid #2: "developing" districts, grid #3: "advanced" districts, and grid #4: "independent advanced" districts. The grid framework developed was tested through Proof of Concept in the case of DKI Jakarta Province and random sampling of 1% of the Indonesian population. The results show a range: accuracy between 72.7% to 95.5% and error rate of 84% to 95%. This framework can answer how the penetration of the latest telecommunications technology, namely 5G, can be started from areas classified as grid #4: "independent advanced" districts and with geographical separation analysis can coexist with satellite services in the 3.5 GHz band."