Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia merupakan negara penghasil minyak nabati terbesar di dunia, lewat produksi minyak kelapa sawit. Meskipun sudah berkontribusi secara positif dalam menghasilkan devisa bagi Indonesia, komoditas kelapa sawit kerap kali terindikasi menerima diskriminasi dari negara konsumen yakni Uni Eropa, Inggris dan Swiss, yang menetapkam peraturan untuk memenuhi komitmen perubahan iklim di bawah peraturan UNFCCC. Di sisi lain, kegiatan produksi minyak kelapa sawit Indonesia, walau sudah diatur dalam rangkaian peraturan dan kebijakan, masih memerlukan perbaikan terutama dalam penegakkan hukum dan tata kelola hutan dan lahan. Perjanjian WTO sebagai peraturan internasional memperbolehkan adanya proteksi lingkungan yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan diskriminatif atau melalui pembatasan yang terselubung. Untuk itu, perlu dibuat sebuah kesepakatan yang dapat menyeimbangkan komitmen perubahan iklim dan perdagangan internasional untuk kelapa sawit berkelanjutan melalui beberapa forum baik bilateral maupun regional. ......Indonesia is the largest vegetable oil producer in the world, through the production of palm oil. Although it has contributed positively in generating foreign exchange for Indonesia, palm oil is often indicated to be discriminated against from consumer countries, namely the European Union, the United Kingdom and Switzerland, which set regulations to fulfill climate change commitments under the UNFCCC law. On the other hand, Indonesia's palm oil production activities, although already regulated in a series of regulations and policies, still need improvement, especially in law enforcement and forest and land governance. The WTO agreement as an international regulation allows for environmental protection that should not be carried out arbitrarily, discriminatory or through a disguise restriction. For this reason, it is necessary to make an agreement that can balance climate change commitments and international trade for sustainable palm oil through several bilateral and regional forums.

Abstrak :
Dalam perdagangan proteksi paten esensial untuk inovasi, memberi tambahan faktor kompetitif dalam barang yang diproduksi, dan menciptakan eksosistem rendah imitasi yang dapat menarik arus impor barang berteknologi tinggi. Namun, di sisi lain proteksi paten juga dapat menciptakan non-competitive behaviour dan merestriksi aksesibilitas. Dengan menggunakan analisis data panel, penulis ingin melihat dampak proteksi paten terhadap arus ekspor dan impor ASEAN 5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina) dengan Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jerman pada barang patent intensive di tahun 1998-2017. ditemukan bahwa dengan mempertimbangkan faktor level teknologi, proteksi paten yang diimplementasikan highly industrialized countries membuat arus ekspor ASEAN-5 terhalang untuk masuk dan ditemukan adanya market power di arus impor ASEAN-5 yang menurunkan aksesibilitas barang impor sektor Production Technology, Analytical Instrument, dan Chemical dari highly industrialized countries. ......In a trade context, patent protection is essential for innovation, add competitive points in produced goods, and create an imitation-free ecosystem that attracts the import flow of advanced technology goods. On other hand, patent protection can encourage patent holder’s non-competitive behaviour and restrict goods accessibility. Using panel data analysis from 1998-2017, this thesis provides an analysis about patent protection impact on ASEAN-5’s export and import flow of patent-intensive goods from highly industrialized countries (Japan, South Korea, United States, and Germany). When the factor of technological level is considered, patent protection in highly industrialized countries restricts ASEAN-5 export flow to those countries in every sector. Meanwhile, in import flow, market power has detected so that it decreases ASEAN-5 accessibility to various import sectors such as Production Technology, Analytical Instrument, dan Chemical from highly industrialized countries.

Abstrak :
Perubahan iklim telah menjadi isu utama dewasa ini. Untuk mencegah dan mengurangi dampak perubahan iklim, pada tahun 1992 negara-negara di dunia bersepakat untuk membentuk Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Perubahan Iklim. Dalam perkembangannya konvensi ini menciptakan mekanisme penurunan emisi yang menitikberatkan kepada adanya alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Alih teknologi ini diharapkan akan membantu negara berkembang dalam menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kepentingan akan alih teknologi di dalam mekanisme Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim. Terdapat beberapa kasus alih teknologi di dalam mekanisme Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim di beberapa negara berkembang. Alih teknologi menjadi kepentingan negara berkembang untuk membangun negara dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu peraturan internasional dan nasional akan alih teknologi dalam upaya penurunan emisi di dalam Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim harus jelas, adil dan bertanggungjawab.

---

Abstract
Climate change has been the main issue nowadays. To prevent and reduce the impacts of climate change, in 1992 countries in the world agreed to form the United Nations Framework Convention on Climate Change. During the development, the convention has created emission reduction mechanisms which emphasize technology transfer from developed countries to developing countries. The technology transfer is expected to help developing countries to implement the provisions of the convention. Indonesia as a developing country has interests in technology transfer within the mechanism of the United Nations Framework Convention on Climate Change. There are several cases of technology transfer within the mechanism of the United Nations Framework Convention on Climate Change in some developing countries. Technology transfer has become an interest of developing countries to develop their countries with sustainable development principles. Therefore, international and national regulations of technology transfer in the effort of reducing emission within United Nations Framework Convention on Climate Change have to be clear, fair, and responsible.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor panas bumi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan PNBP sektor panas bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini pemerintah melakukan terobosan untuk mengembangkan sektor panas bumi dari sisi penerimaan negara bukan pajak dengan diterbitkannya revisi UU No 27 Tahun 2003. Implementasi kebijakan fiskal atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor panas bumi sudah diterapkan, namun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yang mempengaruhi jumlah penerimaan negara. Hal ini menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia. Hal yang menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia karena membutuhkan sumber daya finansial yang cukup, modal yang kuat dengan resiko kegagalan yang tinggi.

---

This research explains policy implementation of non-tax state revenue of geothermal sector in Indonesia. This study was conducted to get an overview of the implementation of the geothermal sector of non-tax state revenue policy. This study uses a qualitative approach as data collection techniques through field studies and literature. The results of this research indicate that revisions of the law No. 27 of 2003, Indonesia government made a breakthrough that aimed is for developing the geothermal sector in terms of non-tax state revenue. Hoewever, its implementation faces various obstacles that affect the number of state revenue. It thus lead to the slow growth of the geothermal industry in Indonesia. The cause of the slow increase in Indonesia geothermal industry is because it still need enough financial resources with strong capital modals and high risk.