Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang hak atas informasi minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa hak atas informasi migas merupakan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik dan tidak termasuk ke dalam hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Informasi migas merupakan informasi publik yang bersifat terbuka, kecuali informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia di bidang migas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji pengaturan hak atas informasi migas di Indonesia dan kriteria informasi publik yang dikategorikan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia di bidang migas. Penelitian ini merupakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hak atas informasi migas di Indonesia dijamin dalam UUD 1945 dan peraturan perundangundangan. Masyarakat berhak mengakses informasi migas yang terbuka dan Badan Publik yang menguasai informasi migas berkewajiban untuk menyediakannya. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan juga mengakui adanya pembatasan terhadap hak atas informasi migas. Pembatasan hak atas informasi migas bersifat ketat dan terbatas, serta bersifat rahasia sesuai undangundang, berdasarkan kepatutan, dan berdasarkan kepentingan umum. Kriteria informasi publik yang dikategorikan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia di bidang migas adalah informasi migas yang apabila dibuka dapat mengancam kedaulatan negara, yaitu informasi yang menyangkut data yang diperoleh dari survei umum dan/atau eksplorasi dan eksploitasi migas, yang dirahasiakan dalam jangka waktu tertentu, yang terdiri dari data dasar, data olahan, dan data interpretasi. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM diharapkan perlu segera menetapkan kriteria informasi publik yang dikategorikan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia di bidang migas. Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawal keterbukaan informasi publik di bidang migas untuk mewujudkan good governance.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the right to information of oil and gas in Indonesia. It consider that right to information of oil and gas is a part of human right in civil and political right. Besides that, it isn't a non-derogable right. The information of oil and gas is a public information shall be in nature open, except information which could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gas fields, as considered in Article 17 letter d Act of The Republic of Indonesia Number 14 of 2008 on Public Information Opennes. This study discuss the regulation of right on information of oil and gas in Indonesia and criteria of public information which catagorized could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gas fields. This study is a normative juridical research. The result of this study indicate that right on information of oil and gas in Indonesia is guaranteed in UUD 1945 and legislation. Public has right to access information of oil and gas which open and public body which has it has a duty to give it. UUD 1945 and legislation recognized that there is limitation on right on information of oil and gas. Limitation on it are strict, limited, and confidential pursuant to legislations, appropriateness, and public interest. The criteria of public information which catagorized could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gas fields is information of oil and gas if opened can threaten sovereignty of country. They are information about data which got from general survey and/or exploration, and exploitation of oil and gas, which confidential in limited term. They are basic data, processed data, and interpretive data. Government, in this case, Ministry of Energy and Mineral Resources Republic Indonesia, need soon to stipulate criteria of public information which catagorized could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gas fields. Besides that, public expected to play an active role in guarding the public disclosure in the oil and gas fields to realize good governance.