Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam penyelundupan Imigran ke Australia, Indonesia dijadikan sebagai negara transit. Sehingga, menyebabkan berkembangnya penyelundupan imigran di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum dalam mengatasi masalah ini. Dalam Skripsi ini berfokus melihat penanganan penyelundupan imigran yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri dan Dirjen Imigrasi serta hambatan dalam melakukan penanganan serta keterlibatan jaringan penyelundupan. Pembahasan masalah ini dianalisis menggunakan teori rational choice untuk mengetahui motif dari penyelundupan dan teori triangle crime untuk melihat penanganan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim dan Imigrasi sehingga menimbulkan celah terjadinya penyelundupan imigran dan menggunakan konsep penegakan hukum, reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan dan Crime Control yang menjelaskan penanganan yang dilakukan oleh Penyeidik Bareskrim dan Dirjen Imigrasi. Pada penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif, yakniniya dengan mewawancarai penyidik Bareskrim dan Imigrasi yang terlibat langsung dalam penanganan penyelundupan imigran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkembangnya penyelundupan disebabkan karna penanganan yang mengalami berbagai hambatan sehingga membuka celah bagi para jaringan penyelundupan untuk melakukan aksinya.

---

ABSTRACT
In Smuggling of Immigrant to Australia, Indonesia as Transit Country. Thus, causing the development of smuggling of immigrant in Indonesia.This thesis focuses on seeing the handling of immigrant smuggling by Police Criminal Investigation investigators and the Directorate General of Immigration and barriers in handling and involvement of smuggling networks. The discussion of this problem is analyzed using rational choice theory to find out the motives of smuggling and triangle crime theory to see the handling done by the investigator of Criminal Investigation and Immigration causing the gap of smuggling of immigrants and then using the concept of law enforcement, formal reaction to crime and Crime Control which explains the handling of the Bareskrim Investigators and the Director General of Immigration. At this writing using a qualitative approach with descriptive objectives, by interviewing investigators Bareskrim and Immigration are directly involved in the handling of smuggling immigrants. The results show that the development of smuggling is caused by the handling of various obstacles, thus opening the gap for smuggling networks to carry out their actions.

Abstrak :
Hadirnya keterbukaan informasi diyakini merupakan salah satu agenda penting masyarakat dunia di milenium ketiga, antara lain ditandai dengan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dan pengolahan informasi melalui SIM yang mentransformasikan informasi dari sesuatu yang dianggap sebagai hasil samping kegiatan-kegiatan organisasi menjadi salah satu aset yang sangat penting bagi suatu organisasi. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran atas efektivitas penerapan SIM pada direktorat BPPK Departemen Luar Negeri. Penulis menemukan bahwa terdapat beberapa kendala dalam penerapan SIM pada direktorat BPPK yakni good will dari level pimpinan dalam menentukan arah dan tujuan dari penerpan SIM dan budget anggaran dalam penyediaan infrastruktur berupa penyediaan jaringan dan perangkat keras lainnya. Selain itu, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan dan pengolahan informasi melalui penerapan SIM di direktorat BPPK bisa dikatakan belum berjalan efektif.

---

The presence of information transparency is convinced as one of international society important agenda on the third millennium, that is signed by technology usage in information management through the management information system which transform information to be more important for some organization. This research aim to give a description of effectiveness MIS implementation in the directorate of BPPK Ministry of Foreign Affairs. Researcher have found some obstacles on MIS implementation in the directorate of BPPK, that is good will from leader in the choice of way and direction from MIS implementation and budget in infrastructure supplying that is link and another hard ware. Apart from that, the result of this research is showing that information management from MIS implementation in the directorate BPPK application at the BPPK directorate is not effective.