Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pasien kanker kepala leher rentan mengalami malnutrisi akibat penurunan sensitivitas indera pengecap yang sudah terjadi sejak awal diagnosis dan akan diperberat oleh terapi. Seng merupakan salah satu zat gizi yang berperan dalam proses metabolisme utama seperti regulasi siklus sel dan pembelahan sel, sintesis protein dan penyembuhan luka termasuk di antaranya sel-sel taste bud pada indera pengecap. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara asupan seng dengan kepekaan indera pengecap pada pasien kanker kepala leher sebelum menjalani kemoradiasi. Penelitian menggunakan desain potong lintang pada subyek dewasa dengan kanker kepala leher sebelum kemoradiasi di RSCM. Asupan seng dinilai menggunakan FFQ semi kuantitatif. Kepekaan indera pengecap dinilai dengan menggunakan 3-stimulus drop technique yang dikembangkan oleh Mossman dan Henkin untuk 4 kualitas rasa (asin, manis, asam, dan pahit). Sebanyak 85 subyek penelitian dengan median usia 54 tahun, mayoritas laki-laki, terdiagnosis kanker nasofaring dengan jenis karsinoma sel skuamosa dan stadium IV. Rerata subyek memiliki status gizi normal, dengan median asupan energi 28 (15-58) kkal/kgBB dan protein 1 (0-3) g/kgBB. Median asupan seng pada subyek sebesar 8 (3-24) gram dengan FFQ semi kuantitatif. Kepekaan indera pengecap subyek didapatkan paling tinggi berturut-turut adalah untuk rasa asam, pahit, asin, dan manis. Dilakukan uji korelasi antara asupan seng dengan kepekaan indera pengecap. Tidak ditemukan adanya korelasi bermakna antara asupan seng dengan kepekaan indera pengecap pada pasien kanker kepala leher praradiasi baik rasa manis (r= -0,170, p= 0,120), asin (r= -0,085, p= 0,442), asam (r= 0,080, p= 0,467), ataupun pahit (r= -0,131, p= 0,233). ......Head and neck cancer patients are susceptible to malnutrition due to decreased taste sensitivity that has occurred since first diagnosed and worsened by therapy. Zinc is a nutrient that plays a role in major metabolic processes such as regulation of the cell cycle dan cell proliferation, protein synthesis and wound healing, including taste bud cells. This study aims to examine the relationship between zinc intake and taste sensitivity in head and neck cancer patients before undergoing chemoradiation. The study used a cross-sectional design on adult head and neck cancer subjects who have not been undergone chemoradiation at RSCM. Zinc intake was assessed using a semi-quantitative food frequency questionnaire. Taste sensitivity was assessed using the 3-stimulus drop technique developed by Mossman and Henkin for 4 taste qualities (salty, sweet, sour, and bitter). A total of 85 subjects with a median age of 54 years, most of them are male, diagnosed with nasopharyngeal cancer and already at stage IV. On average, the subjects had normal nutritional status, median energy intake was 28 (15-58) kcal/kgBW and protein 1 (0-3) g/kgBW. The median zinc intake in subjects was 8 (3-24) grams assessed with a semi-quantitative FFQ. The highest taste sensitivity of the subjects was sour, bitter, salty, and sweet, respectively. A correlation test was conducted between zinc intake and taste sensitivity. There was no significant correlation between zinc intake and taste sensitivity in head and neck cancer patients before chemoradiation, either sweet (r= -0.170, p= 0.120), salty (r= -0.085, p= 0.442), sour (r= 0.080), p= 0.467), or bitter (r= -0.131, p= 0.233).

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas early warning score terhadap kejadian henti jantung pasien di instalasi rawat inap rumah sakit tingkat IV TNI AD dr.Bratanata Jambi Tahun 2019. Penelitian dilaksanakan di bulan Desember 2018 sampai April 2019 di instalasi rawat inap dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik untuk memperoleh data adalah dengan wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan adanya kejadian yang tidak diharapkan berupa kejadian henti jantung mengarahkan kepada penerapan early warning score yang belum optimal. Ketidakpatuhan terhadap pengisian, pengkajian, dan pengaktifan protokol early warning score di lapangan antara lain dipengaruhi oleh maldistribusi perawat, beban kerja perawat yang tidak sesuai dengan kompetesinya, pengetahuan perawat, dan komunikasi antara perawat dengan dokter. Hambatan penerapan EWS di lapangan antara lain ketidaksesuaian jumlah perawat berbanding dengan pasien, beban kerja perawat di luar pelayanan kesehatan, dan kurangnya pengetahuan dari staf mengenai penurunan kondisi klinis pasien. Hal ini bermuara kepada standar operasional prosedur yang belum lengkap dan penyusunan pola ketenagaan yang masih belum efektif dan efisien, juga monitoring-evaluasi dan pelatihan berkesinambungan yang belum berjalan dengan baik sehingga implementasi early warning score tidak optimal. Rekruitmen pegawai sesuai dengan kompetensi dan profesionalitas, pembuatan kebijakan yang menggabungkan pola kebijakan top-down dan bottom-up, pengaturan ulang penempatan sumber daya perawat, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan merupakan upaya yang dapat meningkatkan keberhasilan implementasi early warning score.

---

This study aims to assess the effectiveness of the application of early warning score on patients cardiac arrest events in the inpatient at installation level IV Army Hospital Dr.Bratanata Jambi in 2019. The study was conducted in December 2018 to April 2019 in inpatient installations with a qualitative approach with a case study method. The technique for obtaining data is through in-depth interviews, document review, and direct observation. The results of the study show that the occurrence of adverse events such as cardiac arrests lead to an unoptimal implementation of an early warning score. Nurses noncompliance in filling, assessing and activating early warning score protocol in the field is influenced by nurses maldistribution, nurses workloads that are not in accordance with their competencies, nurses knowledge, and communication between nurses and doctors. Barriers to the application of EWS in the field include the mismatch of the number of nurses compared to patients, the workload of nurses outside of health services, and the lack of knowledge from staff regarding the decline in the patients clinical condition. This leads to incomplete operational standard procedures and the formulation of work patterns that are still ineffective and inefficient, as well as ongoing evaluations and training that have not run well so that the implementation of an early warning score is not optimal. Employee recruitment in accordance with competence and professionalism, policy making that combines topdown and bottom-up policy patterns, rearranging the placement of nurse resources, continuing education and training is an effort that can increase the success of the implementation of an early warning score.

Abstrak :
Peraturan perpajakan yang jelas dan terstruktur penting dalam sistem ekonomi negara. Namun, aturan perpajakan dapat mengalami perubahan seiring dengan arah kebijakan ekonomi. Salah satu alasan perubahan aturan perpajakan adalah tingginya kompleksitas dan kerumitan peraturan yang ada. Sistem perpajakan yang rumit dapat memicu ketidakpatuhan dan praktik penghindaran pajak yang merugikan negara. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dagang untuk memahami dan siap menghadapi harmonisasi peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan perusahaan dagang khususnya PT. H dalam menghadapi harmonisasi peraturan perpajakan yaitu perubahan KUP, lapisan tarif dan ketentuan dalam PPh 21 dan kenaikan tarif PPN, serta untuk mengetahui bagaimana PT. H menerapkan prinsip-prinsip tax control framework dalam menjalankan perubahan peraturan perpajakan. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip TCF oleh OECD dimana indikatornya adalah penetapan strategi pajak, penetapan pengendalian, pembagian tugas, proses pelaksanaan pajak terdokumentasi, dan pemantauan atas proses pelaksanaan pajak. Hasil evaluasi menunjukkan PT. H telah mengambil langkah-langkah strategis seperti pemantauan peraturan, bermitra dengan konsultan pajak, dan menjalankan proses pengendalian yang ketat untuk memastikan akurasi pelaporan pajak. Pembagian tugas yang terfokus, dokumentasi yang rinci, serta pemantauan dan audit internal berkala menjadi bagian dari pendekatan PT. H. PT. H telah menunjukan bagaimana mereka mengadopsi prinsip-prinsip TCF dalam menjalankan perubahan peraturan perpajakan tersebut. ......Clear and structured tax regulations are important in a country's economic system. However, tax rules can change along with the direction of economic policy. One of the reasons for changes in tax regulations is the high complexity and complexity of existing regulations. A complicated tax system can trigger non-compliance and tax avoidance practices that are detrimental to the country. Therefore, it is important for trading companies to understand and be ready to face the harmonization of tax regulations. This research aims to evaluate the readiness of trading companies, especially PT. H in facing the harmonization of tax regulations, namely changes to the KUP, tariff layers and provisions in PPh 21 and increases in VAT rates, as well as to find out how PT. H applies tax control framework principles in implementing changes to tax regulations. This research uses the TCF principles by the OECD where the indicators are determining tax strategy, determining control, division of tasks, documented tax implementation process, and monitoring of the tax implementation process. The evaluation results show that PT. H has taken strategic steps such as monitoring regulations, partnering with tax consultants, and implementing strict control processes to ensure the accuracy of tax reporting. Focused division of tasks, detailed documentation, and regular internal monitoring and audits are part of PT's approach. H. PT. H has shown how they adopted TCF principles in carrying out changes to tax regulations.

Abstrak :
ABSTRAK
Pasca dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, TNI hanya diperbolehkan melakukan bisnis melalui badan hukum Koperasi. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena dampak dari hal tersebut semua bentuk bisnis yang dikelola TNI dalam bentuk badan hukum PT, CV dan Firma akan diambilalih oleh negara untuk dikelola, dan hanya bisnis melalui badan hukum Koperasi yang diperbolehkan. Penelitian ini fokus kepada Bisnis militer di TNI Angkatan Darat, khususnya Inkopad (Induk Koperasi TNI Angkatan Darat), karena TNI Angkatan Darat memiliki 923 Koperasi yang aktif melakukan usaha-usaha dibidangnya di 31 propinsi di Indonesia, dilihat dari segi jumlah modal dan usaha, TNI AD paling besar dibandingkan dengan TNI AL dan AU serta Polri. Inkopad menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini karena sejak diterbitkannya undang-undang tersebut dalam prakteknya Inkopad justru memiliki badan hukum PT didalam badan hukum Inkopad, yang merupakan obyek hukum dari UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori dari Allison dan Beschel tentang negara demokratis, Huntington, Morris Janowitz, Eric A. Nordlinger tentang militer profesional, Sapin dan Synder tentang supremasi sipil, Eric A. Nordlinger, Finer, Alfred Stepan, Harold Crouch, Richard Robison tentang keterlibatan militer dalam bisnis dan politik, Chris Mitchell, Leopard dan Howard tentang konflik kepentingan, Moh. Hatta, Craig, Sven Ake Book, R. Subekti, Marvin Scahaars dan R.S Soeriaatmadja tentang Koperasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian eksplanasi, dan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara mendalam (in-depth interview) dimana wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur. Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumendokumen Mabes TNI, Inkopad dan dokumen lainnya. Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa sejak diterbitkannya undang-undang tersebut di atas Inkopad telah melakukan kamuflase bisnis melalui badan hukum PT didalam badan hukum Inkopad, dengan menjadikan Pasal 2 huruf (d) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Permenhan No. 22 Tahun 2009 Pasal 8 dan Perpang No. 93/XII/2009 Pasal 9 huruf (a) dan (b) sebagai dasar hukum untuk mempertahankan PT-PT didalam badan hukum Inkopad. Implikasi Teoritis menunjukan bahwa teori militer porfesional, teori keterlibatan militer di dalam bisnis dan politik di Indonesia, teori konflik kepentingan dan Koperasi dapat menjelaskan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh militer Indonesia. Hanya saja teori Huntington tentang ?praetorian society? tidak dapat dibuktikan didalam konteks Indonesia.

---

ABSTRACT
After the publication of UU. No. 34 year 2004 about the Armed Forces and Presidential Regulation No. 43 year 2009 about the taking over of Armed Forces Business Activities, the Armed Forces only allowed to do business under cooperation legal entity. This become an interesting object to research upon, because the effect of those regulation is all of the armed forces business activities with legal entity as PT, CV and Firm will be taken over by the government. The research focused to the military business and the cooperation "Inkopad", because the army branch of the Armed Forces has 923 active cooperation that conduct their businesses in their respective field in Indonesia?s 31 provinces. The growth of the cooperation under the army is the biggest in term of numbers, capitals and type of business compared to the other two branches and the Police Force. As a theoritical basis, this research is using theories from Allison and Beschel about democratic country, Huntington, Morris Janowitz, Eric A. Nordlinger about professional military, Sapin and Synder about civil supremacy, Eric A. Nordlinger, Finer, Alfred Stepan, Harold Crouch, Richard Robison about military involvement in business and politics, Chris Mitchell, Leopard and Howard about conflict of interests, Moh. Hatta, Craig, Sven Ake Book, R. Subekti, Marvin Scahaars and R.S Soeriaatmadja about cooperation. This research uses qualitative approach, with explanation research type. Data gathering technique consist of primary and secondary data. The primary data came from in-depth interview where the interview used are the unstructured interview. The secondary data consist of books, journals, laws and regulation, Armed Forces Headquarters documents, Inkopad?s documents, and others. The findings in this research is ever since the publication of the said laws, Inkopad has conduct a business camouflage through the PT legal entity inside Inkopad legal entity. Verse 2 letter (d) UU. No. 34 year 2004 about the Armed Forces, Defense Minister Regulation No. 22 year 2009 verse 8 and Perpang No. 93/XII/2009 verse 9 letter (a) and (b) are used as the legal standing to keep the companies inside the Inkopad legal entity. Theoritical implications shows that the professional military theory, military involvement in business and politics in Indonesia theory, conflict of interests theory and the cooperation theory can explain the various problems faced by Indonesian military. It?s only Huntington?s theory about ?praetorian society? can not be proven in Indonesian context.

Abstrak :
Tutorial Sistem Operasi UNIX (TUTORIX) yang dirancang dan diimplementasikan pada tugas akhir ini, adalah bagian dari Pendidikan Berbantuan Komputer (PBK) yang menangani modul interaksi, modul data dan modul media latihan. Modul interaksi menangani interaksi antara pemakai dan TUTORIX. Interaksi antara pemakai dengan TUTORIX sepenuhnya dipandu dengan menu pull-down, menu pull-right dan kontrol panel, sehingga antarmuka pemakai tampak konsisten dan pengoperasian sistem menjadi lebih mudah. Modul data terdiri dari teks pengajaran dan teks bantuan. Teks pengajaran menampilkan keterangan tentang perintah-perintah UNIX dan contoh pemakaian. Modul media latihan adalah kumpulan program kecil yang dipanggil bila pemakai memberikan masukan. Program-program itu masing-masing memeriksa kesalahan masukan dan memberikan pesan kesalahan. Ketiga modul dibuat terpisah sehingga modul tersebut dapat dengan mudah dikembangkan dan membuat sitem lebih luwes, mudah diadaptasikan dengan kegiatan pengajaran yang lebih luas. TUTORIX ini diimplementasikan dalam bahasa C, command interpreter Borne Shell dan Xview yang berfungsi diatas sistem operasi UNIX pada mesin Workstation SUN.

Abstrak :
Salah satu contoh penelitian yang dilakukan di dunia medis adalah membandingkan mean suatu variabel pada dua treatment yang berbeda. Jika penelitian seperti itu dilakukan beberapa kali, baik oleh peneliti yang berbeda, waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, maupun menggunakan sampel yang berbeda, maka ada kemungkinan akan didapatkan kesimpulan yang berbeda pula. Bisa saja ada penelitian yang menghasilkan kesimpulan adanya perbedaan mean, ada pula penelitian yang menghasilkan kesimpulan tidak adanya perbedaan mean. Karenanya perlu dicari inferensi gabungan untuk beda mean. Metode yang digunakan adalah meta-analisis untuk beda mean. Tugas akhir ini membahas meta-analisis guna mencari inferensi gabungan untuk beda mean. ......One kind of research which often done in medical field is to compare variable mean between two different treatments. If this kind of research is done for several times, observed by different researchers, time, place, and/or using different samples, then statistical inferences for ‘mean differences’ in each research are not necessarily the same. This research may lead us to the two types of conclusion: the difference in the mean and no differences mean. Therefore, it is necessary to find a joint statistical inference for mean differences. The method used was a meta-analysis of mean differences. This final project discussed the meta-analysis for mean differences.

Abstrak :
ABSTRAK
Penggabungan PT Reasuransi Internasional Indonesia ke dalam PT Reasuransi Indonesia Utama Persero yang dilaksanakan berdasarkan izin Otoritas Jasa Keuangan merupakan kebijakan pemerintah dalam peta jalan pembentukkan Perusahaan Reasuransi Nasional Giant Re . Hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kapasitas reasuransi dalam negeri yang besar agar dapat menjaminkan ulang risiko dari perusahaan-perusahaan asuransi dalam negeri. Dengan demikian, defisit neraca pembayaran yang dialami negara akibat pertanggungan ulang risiko oleh perusahaan reasuransi luar negeri atas risiko perusahaan asuransi dalam negeri diharapkan dapat teratasi. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu: 1. Mengapa penggabungan perusahaan perasuransian harus melalui izin OJK dan mengapa perusahaan berstatus BUMN mendapat perlakuan yang berbeda? 2. Bagaimana pengaturan dan prosedur penggabungan perusahaan perasuransian sebelum dan sesudah POJK Nomor 67 Tahun 2016? 3. Apakah pelaksanaan penggabungan perusahaan reasuransi PT. Reasuransi Internasional Indonesia ke dalam PT. Reasuransi Indonesia Utama Persero telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan penggabungan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Penulis menyarankan agar ketentuan mengenai RUPS terkhusus dalam rencana penggabungan BUMN dapat dikaji ulang manfaat dan kegunaannya.

---

ABSTRACT
The merger between PT Reasuransi Internasional Indonesia and PT Reasuransi Indonesia Utama Persero , permitted by Financial Services Authority of Indonesia OJK , is a part of government rsquo s plan called Road Map to The Establishment of Reinsurance National Company Giant Re . The purpose of the plan is to increase domestic reinsurance capacity in order to re guarantee the risks from domestic insurance companies rsquo premium. By the time domestic reinsurance capacity increased, government is expecting that the premium payment deficit problems are solved. According to those facts, the author formulated and discussed the following problems 1. Why the merger of insurance companies are required to ask a permission from Financial Services Authority of Indonesia OJK and why the merger between state company and non state company are allowed 2. How the insurance regulation set the rules of merger between insurance companies before and after Financial Services Authority Acts 67 2016 3. Is the merger execution between PT Reasuransi Internasional Indonesia and PT Reasuransi Indonesia Utama Persero well suited the law of insurance and law of state company This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology. At conclusion, the merger between PT Reasuransi Internasional Indonesia and PT Reasuransi Indonesia Utama Persero is well executed according to the Insurance Acts 2014 and State Company Acts 2003. However, the author suggests that government need to reformulate the regulation about general meeting of shareholders in order to approve the merger plan between state companies.

Abstrak :
ABSTRAK
Ebi merupakan udang kering berukuran kecil yang dikonsumsi secara keseluruhan. Ebi diduga memiliki kadar kalsium tinggi dan dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan proses remineralisasi enamel gigi. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh ebi air laut Metapenaeus sp. dengan berbagai pH basa pada permukaan enamel dengan tujuan remineralisasi, dan analisa hasil menggunakan perubahan permukaan mikrostruktur, tingkat retensi ion kalsium, dan kekerasan mikro permukaan. Pengamatan perubahan permukaan enamel dilakukan dengan larutan ebi 10 dengan tingkat pH 8.0, 9.0, 10.0, dengan durasi 5 menit untuk 26 kali aplikasi. Hasil menunjukkan bahwa terdapat peningkatan retensi ion kalsium, peningkatan kekerasan mikrostruktur dan perbaikan mikro struktur permukaan enamel menurut peningkatan tingkat pH basa.Kesimpulan: Aplikasi larutan ebi air laut Metapenaeus sp. meningkatkan proses remineralisasi enamel gigi

---

ABSTRACT
Ebi is a dried small sized shrimp that consumed as a whole. Ebi assumed to have high calcium level and probably have ability to use as material for increasing remineralization process on tooth enamel. This research aimed to know the effect of sea water ebi Metapenaeus sp. with several alkaline pH level on enamel surface to obtain remineralization, and analyze the result using surface microstructure changes, ion calcium retention level and micro surface hardness. Observation of the enamel surface changes were make upon 10 ebi solution with the pH level 8.0, 9.0, 10.0 respectively, 5 minutes duration for 26 times application. The results showed that there were increase of ion calcium retention, increase of micro surface hardness and enamel surface micro structure restoration according to the increase of alkaline pH level.SConclusion Application of the sea water ebi solution increase the remineraliztation process of enamel surfaceKeywords sea water ebi Metapenaeus sp. , remineralization, alkaline pH, microsurface hardness