Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi niat dan pengadopsian layanan Buy Online Pick-up in Store (BOPS) pada konsumen di Indonesia. Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini berdasarkan pada modifikasi Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) dan beberapa dimensi lainnya. Studi ini merupakan cross-sectional dengan melakukan survey kepada 340 konsumen yang pernah menggunakan layanan BOPS sebelumnya dan dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi niat konsumen untuk menggunakan kembali layanan BOPS adalah motivasi hedonis, kompatibilitas, orientasi untuk berhemat, inovasi personal, dan kepercayaan. Selain itu, kepercayaan dan niat konsumen merupakan prediktor penggunaan layanan BOPS di Indonesia. ......This study aims to identify the factors influencing customers' intention and usage of the Buy Online Pick-up in Store (BOPS) service in Indonesia. The factors examined in this study are based on modifying the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) and expanded with additional dimensions. The research surveyed 340 existing BOPS customers in Indonesia. The result shows hedonic motivation, compatibility, price-saving orientation, personal innovativeness, and trust are predictors of the customer's intention to use the BOPS service in the future. Moreover, trust and continuance intention were found to be the factors that influence customers to adopt BOPS service. Meanwhile, performance expectancy, effort expectancy, and social influence do not significantly affect customers' intention to use the BOPS service. The output of this study adds the existing knowledge that explains customer behavior, BOPS explicitly as one of omnichannel service.

Abstrak :
ABSTRAK
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada dasarnya melarang adanya pemindahan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Skripsi ini mengkaji tentang apakah pemegang saham asing dalam suatu perusahaan Penanaman Modal Asing dapat menggugat secara perdata suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Proyek Tujuh Bukit, Tumpang Pitu, Banyuwangi dari PT Indo Multi Niaga kepada PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo merupakan studi kasus dari skripsi ini. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, hasil penelitian menunjukan bahwa dalam hal Indonesia memiliki Bilateral Investment Treaty dengan negara asal pemegang saham asing dan pemegang saham asing yang bersangkutan diakui sebagai pemegang saham dari negara asalnya sesuai dengan Bilateral Investment Treaty tersebut, maka pemegang saham asing tersebut dapat menggugat secara perdata suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan syarat terpenuhinya unsur-unsur pada pasal 1365 KUHPerdata. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa Emperor Mines PTY Ltd., sebagai pemegang saham asing pada PT Indo Multi Niaga, tidak memiliki kepentingan sebagai pemegang saham dan hak untuk menggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara karena Emperor Mines PTY Ltd. tidak memenuhi ketentuan mengenai Penanaman Modal Asing di Indonesia. Namun karena unsur-unsur dalam pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi maka Emperor Mines PTY Ltd. dapat menggugat secara perdata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi terkait pemindahan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Proyek Tujuh Bukit, Tumpang Pitu, Banyuwangi dari PT Indo Multi Niaga kepada PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo.

---

ABSTRACT
Law number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining prohibits the transfer of mining licenses. This thesis examines whether or not the administrative decisions published by the administrative officer can be sued by the shareholder of foreign investment company in the civil court. The Transfer of Tujuh Bukit, Tumpang Pitu, Banyuwangi Project Mining License from PT Indo Multi Niaga to PT Bumi Suksesindo and PT Damai Suksesindo is the case study of this thesis. By using normative methods, research result shows that on condition that Indonesia has Bilateral Investment Treaty with the country of origin of foreign shareholder and the foreign shareholder is recognized as the foreign shareholder from their country of origin by Bilateral Investment Treaty, therefore the foreign shareholder can sue the administrative decisions in civil court as long as the law action meet the elements of KUHPerdata article 1365. The research result also shows that Emperor Mines PTY Ltd., as a foreign shareholder of PT Indo Multi Niaga, has no involvement as a shareholder and right to sue in administrative court since Emperor Mines PTY Ltd doesn’t fulfill the provisions on foreign investment in Indonesia. Nevertheless, because the elements of KUHPerdata article 1365 has been fulfilled, therefore Emperor Mines PTY Ltd. can sue the administrative decisions published by administrative officer regarding the transfer of Tujuh Bukit, Tumpang Pitu, Banyuwangi Project Mining License from PT Indo Multi Niaga to PT Bumi Suksesindo and PT Damai Suksesindo in the civil court.