Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkirpsi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai implementasi customer due diligence oleh bank sebagai bentuk kontribusi bank dalam mencegah praktek pencucian uang di Indonesia sesuai dengan undang ndash; undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini akan menganalisa implementasi customer due diligence oleh bank dalam menjalankan usahanya sesuai dengan undang ndash; unang dan peraturan yang berlaku di Indonesia untuk sector perbankan. Dari hasil skripsi ini, diharapkan dapat ditariknya kesimpulan mengenai kepatuhan bank pada undang ndash; undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia dalam hal penerapan customer due diligence oleh bank dan dapat mengungkapkan kendala bank dalam menerapkan customer due diligence. Dengan demikian, diharapkan skripsi ini dapat memberikan suatu saran untuk penyempurnaan penerapan customer due diligence oleh bank sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas pencucian uang di Indonesia dan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan upaya pencegahan pencucian uang sesuai dengan undang ndash; undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis aims to gain an understanding on the bank rsquo s implementation of customer due diligence as a form of bank rsquo s contribution in preventing the practice of money laundering in Indonesia pursuant to Prevailing Laws and Regulation in Indonesia. With juridical normative legal research method, this thesis will analyze bank rsquo s implementation of customer due diligence during running its business pursuant to prevailing laws and regulation on customer due diligence for banking sector in Indonesia. Based on the thesis result it is hoped that it will draw a conclusion on bank rsquo s obedience to prevailing laws and regulation in implementing customer due diligence and could reveal bank rsquo s obstacle in implementing customer due diligence. By doing so it is hoped that this thesis could provide any suggestion for the improvement on the implementation of customer due diligence by banks as a measures to prevent and combat money laundering in Indonesia and also increase people rsquo s awareness to implement the preventive measures of money laundering correspondingly with the prevailing laws and regulation of Indonesia."

"Kapal dapat berpotensi menyebabkan pencemaran minyak laut karena digunakannya laut sebagai salah satu alat transportasi pelayaran. Dampak akibat terjadinya insiden tumpahan minyak di laut oleh kapal dapat menimbulkan kerugian yang besar. Contohnya adalah dalam kasus tabrakan kapal Hebei Spirit di Korea Selatan yang menumpahkan sekitar 10.900 ton minyak mentak ke laut. Peran P&I Club penting dalam menanggung risiko tabrakan kapal yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Sehingga dalam tesis ini penulis akan membahas dua rumusan masalah, yaitu pertama jaminan tanggung jawab hukum yang disediakan oleh Protection and Indemnity Club kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian third party liability coverage terhadap kerugian pencemaran minyak di laut akibat kecelakaan kapal, dan yang kedua adalah tanggung jawab hukum P&I Club dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi atas pencemaran minyak dilaut akibat kecelakaan kapal dalam kasus Hebei Spirit di Korea. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini bersifat yuridis normatif dengan berlandaskan teori strict liability. Penelitian tesis ini menghasilkan kesimpulan yaitu bahwa tanggung jawab hukum dari P&I Club terhadap pihak ketiga akibat pencemaran minyak di laut mengacu pada pay to be paid rules dan maksimal kompensasi yang diberikan diatur dalam pasal 5 ayat 1 CLC 1992. Dalam kasus Hebei Spirit, tanggung jawab dari Skuld P&I Club adalah berupa pembayaran klaim kepada pemerintah Korea melalui lokal koresponden dari Skuld Club yang berada di Seoul Korea.

---

Ships can potentially cause an oil pollution at sea due to the use of the sea as a means of shipping transportation. The impact caused by the occurrence of incidents of oil spills at sea by ships could causes an enormous loss. The example is in the case of the collision of the Hebei Spirit ship in South Korea which spilled around 10,900 tons of persistent oil into the sea. The role of the P&I Club is very important in bearing the risk of ship collisions that cause environmental pollution. This thesis will examine the legal liability guaranteed by P&I Club against the third parties in regard to oil pollution losses at sea due to ship accidents, also in terms of P&I Club's legal liability in settling compensation claims for oil pollution in Hebei Spirit case. The research method used in this thesis is juridical normative and will be elaborated based on strict liability theory. This research draws conclusions that third party liability provided by P&I Club in case of oil pollution at sea will be following the pay to be paid rules, with maximum amount of compensation subjected to article 5 paragraph 1 of CLC 1992. In the case of Hebei Spirit, the responsibility taken by Skuld P&I Club are to pay claim to Korean government through local correspondents of the Skuld Club located in Seoul Korea."

"Kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah di Indonesia dapat diperoleh melalui diterbitkannya sertipikat hak atas tanah. Sertipikat tanah tersebut dapat diperoleh melalui proses pendaftaran tanah. Namun masih terdapat masyarakat yang belum melakukan pendaftaran tanah, dan menguasai suatu bidang tanah tanpa ada haknya. Adapun isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah legalitas kepemilikan atas tanah hak usaha dalam Putusan MA No. 435PK/Pdt/2020, dan surat bukti pelepasan hak dan akta pengoperan hak sebagai alas hak kepemilikan atas tanah hak usaha. Untuk menjawab isu tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitiannya adalah legalitas kepemilikan atas tanah hak usaha dapat diperoleh melalui pendaftaran tanah pertama kali, yaitu dengan mengajukan permohonan hak milik, karena tanah hak usaha ini merupakan tanah negara berdasarkan Pasal 1 ayat (3) PP No. 24 Tahun 1997. Surat bukti pelepasan hak dan akta pengoperan hak merupakan alat bukti penunjang berupa bukti pengalihan penguasaan fisik tanah, yang digunakan untuk melengkapi keterangan tanah hak usaha dalam proses permohonan hak milik atas tanah negara sesuai Pasal 9 ayat (2) huruf a PMNA No.19 Tahun 1999.

---

Legal ownership of a land in Indonesia can be obtained through the issuance of a certificate of land rights. The land certificate can be obtained through the land registration process. However, there are still people who have not registered land, and utilize land without any rights. The legal issues discussed in this study are the legality of ownership “Tanah Hak Usaha” in the Supreme Court Decision No. 435PK/Pdt/2020, and Deed of Release of Right and Deed of Transfer of Rights as the basis for ownership rights over “Tanah Hak Usaha”. To answer this issue, a normative juridical research method with an explanatory type of research is used. The result of the research is that the legality of ownership of “Tanah Hak Usaha” can be achieved through the application of right of land ownership, which followed by land registration for the first time, considering that the status of this land is state’s land based on Article 1 paragraph (3) PP No. 24 of 1997. Then the Deed of Release of Right and Deed of Transfer Right are used as an evidence that strengthens information regarding the basis for control over “Tanah Hak Usaha” which is needed for the purpose of applying for ownership rights on state land based on Article 9 paragraph (2) letter a PMNA No.19 of 1999."