Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia menempati peringkat keempat dengan populasi terbanyak di dunia menurut laporan worldometers pada Desember 2020. Seiring meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, maka kebutuhan pokok manusia berupa rumah atau tempat tinggal juga meningkat. Dikutip dari Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) tahun 2021, backlog perumahan mencapai 8,2 juta dengan kenaikan backlog sekitar 500 ribu/tahun. Selain itu, menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada akhir tahun 2020, dikatakan bahwa Backlog perumahan mencapai 7,64 juta unit per awal 2020. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian PUPR melaksanakan program yaitu “Proyek 1000 Menara” dengan membangun hunian vertikal berupa rumah susun jenis rusunawa atau rusunami. Dalam pelaksanaan pembangunannya, ditemukan beberapa kecelakaan konstruksi salah satunya pada proyek Rumah Susun Pasar Rumput. Salah satu pekerjaan yang memiliki aktivitas pekerjaan yang cukup banyak yaitu pekerjaan arsitektur sehingga diperlukan analisis lebih lanjut guna memitigasi kecelakaan konstruksi. Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, didapatkan bahwa terdapat 258 uraian aktivitas pekerjaan arsitektur proyek Rusunawa/Rusunami, serta 17 potensi bahaya faktor risiko sehingga dapat tersusun 70 sasaran dan program. Mengacu pada faktor risiko, terdapat 30 sub komponen sumber daya K2 yang secara umum digunakan untuk memitigasi kecelakaan konstruksi, khususnya pada pekerjaan arsitektur. Oleh karena itu, dapat juga tersusun perhitungan estimasi biaya K2 berdasarkan kuantitas/jumlah kebutuhan masing-masing sub komponen sumber daya K2.

---

Indonesia is ranked fourth with the largest population in the world according to the worldometers report in December 2020. As the population in Indonesia increases, the basic human needs in the form of housing also increase. Quoted from the Association of Indonesian Housing and Settlement Developers (Apersi) in 2021, the housing backlog reaches 8.2 million with an increase in the backlog of around 500 thousand / year. In addition, according to the Ministry of Public Works and Public Housing at the end of 2020, it is said that the housing backlog reached 7.64 million units as of early 2020. Therefore, the government is working with the Ministry of PUPR to implement the program, namely the "1000 Tower Project" by building vertical housing in the form of rental apartment of the type of Rusunawa or Rusunami. In the implementation of its construction, several construction accidents were found, one of which was in the Proyek Rumah Susun Pasar Rumput. One of the jobs that has quite a lot of work activities is architectural work so that further analysis is needed to mitigate construction accidents. Based on the results of data collection and analysis, it was found that there are 258 descriptions of architectural work activities for the Rusunawa/Rusunami project, as well as 17 potential hazard risk factors so that 70 targets and programs can be arranged. Referring to the risk factors, there are 30 sub-components of construction safety resources that are generally used to mitigate construction accidents, especially in architectural work. Therefore, it can also be arranged to calculate the estimated safety cost based on the quantity/number of needs of each sub-component of construction safety resources."

"Indonesia merupakan negara dengan pasar konstruksi nasional terbesar di Asia Tenggara. Seiring meningkatnya proyek infrastruktur di Indonesia, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia. Pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun marak digunakan di Lingkungan Jasa Konstruksi Indonesia, khususnya di Kementerian PUPR. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan klaim-klaim konstruksi yang tidak dapat cegah. Penyebab munculnya klaim tersebut yaitu akibat tindakan salah satu pihak yang menyebabkan pihak lainnya merasa dirugikan sehingga mengajukan klaim kerugian yang dapat berujung dispute. Dispute ini dapat mengakibatkan kerugian proyek dari segi teknis, waktu dan finansial. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun, khususnya di Kementeria PUPR diperlukannya identifikasi risiko-risiko dominan dari setiap tahapan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun. Hal tersebut bertujuan agar dapat menghasilkan strategi berupa rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun proyek infrastruktur yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 dengan berbasis risiko bagi Lingkungan Kementrian PUPR. Metodologi penelitian yang dilakukan yaitu dengan studi literatur, kuesioner validasi pakar dan responden serta wawancara. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat 4 proses, 11 kegiatan dan 37 sub-kegiatan yang terdapat dalam pengenlolaan kontrak rancang abngun mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 dengan terdapat di antaranya 20 faktor risiko dominan. Selain itu, terdapat jenis bentuk tindakan preventif dan korektif guna menjadi rekomendasi berupa strategi dalam pengelolaan kontrak rancang bangun di lingkungan Kementerian PUPR.

---

Indonesia is a country with the largest national construction market in Southeast Asia. As infrastructure projects increase in Indonesia, the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) has published Ministerial Regulation of Public Works and Public Housing Number 1 Year 2020 which regulates Standards and Guidelines for the Procurement of Construction Works Design and Build through Contractor. Design and build contract management is widely used in the Indonesian Construction Service, especially in the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). However, in its implementation, there are still claims that cannot be prevented. The cause for the emergence of the claim is due to the action of one of the side causes the other side feel aggrieved so that it proposes a claim which leads to a dispute. This dispute can result in project losses from technical, time, and financial. Therefore, to maximize the design and build contract management, especially in the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR), it is necessary to identify the dominant risks of each stage of the design and build contract management. This aims to produce a strategy in the form of recommendations for improving design and build contract management for infrastructure project designs that refer to the Regulation of the Minister of Public Works and Housing Number 1 Year 2020 based on risk for the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The research methodology used is literature study, expert and respondent validation questionnaires and interviews. From the results of the research that has been carried out there are 4 processes, 11 activities and 37 sub-activities contained in the management of abnormal design contracts referring to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 1 of 2020, with 20 dominant risk factors. In addition, there are types of preventive and corrective actions to become recommendations in the form of strategies in managing design contracts within the Ministry of PUPR."