Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Supremasi Hukum Indonesia mengalami kemajuan pesat di Era globalisasiinformasi dewasa ini, dan maraknya pemberitaan tentang Notaris yang tersandungkasus hukum dengan melakukan pemalsuan dokumen. Notaris sebagai PejabatPublik sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN , mengharuskanketelitian dan kejujuran serta Profesionalitas dalam menjalankan tugas sesuaiUUJN, sehingga meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kode EtikNotaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalammenjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagiseluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia INI . IkatanNotaris Indonesia berperan penting dalam penegakan pelaksanaan Kode EtikNotaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas melakukanpengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris selaluberkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris karena keduanya merupakansuatu kesatuan yang dijadikan pedoman bagi para Notaris dalam menjalankanjabatannya. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris danUndang-Undang Jabatan Notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuanyang telah ditetapkan. Salah satu pelanggaran yang dilakukan Notaris dalammenjalankan jabatannya adalah pelanggaran dalam hal pembuatan akta,diantaranya adalah membuat akta-akta yang memuat keterangan palsu didalamnya. Dimana yang menjadi salah satu faktor suatu akta itu memuatketerangan palsu adalah tidak dilakukannya pencocokan fotokopi surat-suratdengan surat-surat aslinya. Pelanggaran seperti itu dapat dilihat dalam kasuspelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan olehNotaris FS. FS yang dinyatakan melanggar etika profesi notaris oleh MajelisHakim Pengadilan Tipikor, tidak hanya berperan ganda FS, juga menggelapkansejumlah data tanah dalam akta jual beli. Majelis Hakim Tipikor menyatakan FSyang membuat surat kuasa di bawah tangan.

---

ABSTRACT
The Supremacy of Indonesian Law has progressed rapidly in the era ofglobalization of information today, and the rise of news about Notaries whostumble over legal cases by falsifying documents. Notary as Public Official inaccordance with the Law of Notary UUJN , requires accuracy and honesty andprofessionalism in performing tasks according to UUJN, thus minimizing theoccurrence of abuse of authority. Notary Code of Conduct constitutes all moralprinciples which serve as guidance in running Notary 39 s office. The scope of theNotary Code of Ethics applies to all members of the Association of IndonesianNotaries INI associations. Indonesian Notary Bonds play an important role inenforcing the implementation of the Notary Code of Ethics, through the HonoraryBoard which has the task of supervising the implementation of the Notary Code ofConduct. Notary 39 s Code of Conduct is always related to the Notary 39 s Office Lawbecause both of them constitute a unity which is used as a guideline for Notariesin running their positions. A Notary who commits a violation of the Notary Codeof Ethics and a Notary Position Law shall be liable to sanctions in accordancewith the stipulated provisions. One of the offenses committed by a Notary incarrying out his her position is a violation in the case of making the deed, such asmaking deeds containing false information in it. Where that becomes one of afactor the deed contains false information is not the matching of photocopies ofletters with the original letters. Such violations can be seen in the case of aviolation of the Code of Conduct and the Notary Public Law conducted by NotaryFS. FS accused of violating the ethics of the notary profession by the Panel ofJustices of the Corruption Court, not only the dual role of FS, also embezzledsome land data in the sale and purchase deed. The Panel of Judges of theCorruption stated FS who made the deed under the hand. On the verdict, the Panelof Judges considered FS unprofessional.

Abstrak :
[Dalam dunia penanaman modal, sumber pembiayaan untuk kegiatan usaha suatu perusahaan, khususnya perusahaan nonbank, dapat diperoleh melalui pendanaan dari dalam negeri maupun pendanaan dari luar negeri. Dengan digunakannya pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan suatu perusahaan, diperlukan pengelolaan terhadap pinjaman luar negeri dengan menerapkan prinsip kehati-hatian karena telah timbulnya peningkatan yang signifikan terhadap utang luar negeri swasta. Maka dari itu, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dan bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep, tujuan, pengaturan, dan permasalahan dalam kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan pinjaman luar negeri korporasi nonbank. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri adalah suatu hal yang wajib dilakukan bagi setiap korporasi nonbank untuk memitigasi risiko-risiko seperti risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko utang yang berlebihan agar kontinuitas kegiatan investasi tetap terjaga. ...... In the world of investments, financing resources for business activities of a company, particularly non-banking companies, can be obtained through domestic loans and foreign loans. With the use of foreign loans as a financing resource for those companies, it is very obliged to manage foreign loans by using the prudence principle because of a significant increase in private foreign debt. Therefore, this research is a normative legal research with the aim to determine the concept, purposes, regulation, and implementations of obligation in applying the prudence principle of managing foreign loans for non-banking companies in relation to investment. In this research, the conclusion is that this obligation is a must for all non-banking companies in order to mitigate risks such as foreign exchange risk, liquidity risk, and excessive debt risk so that the continuity of investment activities can be maintained., In the world of investments, financing resources for business activities of a company, particularly non-banking companies, can be obtained through domestic loans and foreign loans. With the use of foreign loans as a financing resource for those companies, it is very obliged to manage foreign loans by using the prudence principle because of a significant increase in private foreign debt. Therefore, this research is a normative legal research with the aim to determine the concept, purposes, regulation, and implementations of obligation in applying the prudence principle of managing foreign loans for non-banking companies in relation to investment. In this research, the conclusion is that this obligation is a must for all non-banking companies in order to mitigate risks such as foreign exchange risk, liquidity risk, and excessive debt risk so that the continuity of investment activities can be maintained. ]