Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHak Publisitas secara umum dapat didefinisikan sebagai hak individu untuk mengontrol dan mendapatkan keuntungan dari penggunaan identitas pribadi atau sejenisnya yang merupakan sesuatu yang khusus pada dirinya. Pada prinsipnya setiap orang memiliki Hak Publisitas, namun dalam prakteknya kalangan selebriti adalah kelompok yang paling berkepentingan untuk memperoleh perlindungan dari pelanggraran terhadap Hak Publisitas mereka. Hal ini dikarenakan selebriti adalah kalangan yang paling dikenal oleh masyarakat umum dan ketenaran mereka tersebut membuat penggunaan identitas pribadi mereka secara komersial dapat memberikan keuntungan ekonomi yang besar, terlebih lagi perkembangan teknologi digital telah menghadirkan internet sebagai media baru yang semakin mempermudah dan memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran Hak Publisitas para selebritis. PerIindungan Hak Publisitas selebritis khususnya dalam media intemet belum sepenuhnya dapat ditegakkan dengan produk-produk hukum yang ada, oleh karena itu diperlukan pemikiran dari para praktisi hukum dan pembuat kebijakan untuk dapat menghadirkan produk-produk hukum yang dapat secara efisien dan efektif memberikan perlindungan Hak Publisitas ini."

"Tesis ini membahas mengenai salah satu bentuk aksi korporasi yaitu akuisisi yang dilakukan oleh sebuah perseroan terbuka yaitu PT Bumi Resources, Tbk (BUMI) terhadap 2 (dua) perusahaan tertutup dan 1(satu) perusahaan terbuka dalam rentang waktu yang berdekatan. Akuisisi ini dianggap bermasalah oleh Badan Pengawas yaitu Bapepam-LK yang mengindikasikan akuisisi tersebut merupakan Transaksi Material berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Dalam penjelasannya BUMI menyatakan sebaliknya bahwa akuisisi tersebut bukanlah Transaksi Material dengan melakukan penafsiran yang berbeda tentang aturan dalam Undang-undang tersebut. Terdapat celah hukum dalam aturan tersebut yang dimanfaatkan oleh BUMI untuk dapat terus melaksanakan akuisisi tersebut yang mana celah hukum tersebut oleh Bapepam-LK dapat dikatakan diakui sebagai kelemahan dengan dikeluarkan peraturan yang baru tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

---

This thesis discusses about one form of corporate action which is an Acquisition made by the listed Company in an adjacent span. The acquisition was considered problematic by the supervising board of Bapepam-LK who indicates that the acquisition is a material transaction by virtue of The Chairman of Bapepam-LK regarding material transaction and changes of the main business activity. In explanation, BUMI stating instead that the acquisition was not a material transaction by making a different interpretation of the rules utilized by BUMI to be able to continue to implement the acquisition and the legal loopholes by the Bapepam-LK can be said to be recognized as a weakness by the making of the new regulation about it. Notary as one of supporting professions on capital market plays an important role under the act that are involved in corporate actions. The roles of notaries in general and spesifically in the acquisition of this case study will be elaborated as well in this thesis."

"Keberadaan profesi insinyur mempunyai kedudukan yang krusial dalam kehidupan manusia khususnya dengan kontribusi dalam bentuk penyelesaian masalah secara teknik yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari dengan memadukan ilmu sains, matematika, dan ekonomi. Akan tetapi, tidak jarang terdapat berbagai peristiwa yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh risiko menjalankan praktik keinsinyuran. Dalam rangka untuk mengurangi beban dari risiko tersebut, maka dapat dilakukan pengalihan risiko (transfer of risk) melalui professional indemnity insurance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan professional indemnity insurance terhadap Insinyur yang lalai dalam menjalankan tugasnya serta membandingkan regulasi dan pengimplementasiannya dengan negara bagian New South Wales dan Victoria, Australia. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, yaitu metode yang berfokus pada doktrin yang merupakan sintesa dari aturan, norma, atau panduan penafsiran, dan nilai-nilai. Lebih lanjut, jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa studi kepustakaan yang berfokus kepada regulasi dalam hukum positif Indonesia, antara lain KUHPerdata, UU Perasuransian, dan UU Keinsinyuran. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa perlindungan yang diberikan oleh professional indemnity insurance terhadap insinyur dengan memberikan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Indonesia belum mengatur mengenai kewajiban untuk memiliki professional indemnity insurance bagi insinyur. Berbeda dengan negara bagian New South Wales dan Victoria, Australia yang telah memiliki statutory obligation serta pengaturan lebih lanjut terkait dengan keberlakuan professional indemnity insurance. Penulis menyarankan agar dibuat suatu peraturan perundang-undangan atau mengamandemen ketentuan UU Keinsinyuran serta dukungan dari organisasi profesi agar insinyur memiliki polis professional indemnity insurance.

---

The existence of the engineering profession has a crucial position in human life, especially with contributions in the form of technical problem solving in everyday life by combining science, mathematics, and economics. However, it is not uncommon for there to be various undesirable caused by risks in carrying out engineering practice. In order to reduce the burden of these risks, it is possible to transfer risk through professional indemnity insurance. This research aims to determine the protection of professional indemnity insurance for engineers who are negligent in carrying out their duties and to compare the regulation and implementation with the states of New South Wales and Victoria, Australia. In this research, the research method used is doctrinal, which is a method that focuses on doctrine which is a synthesis of rules, norms, or guidelines for interpretation, and values. Furthermore, the type of data in this research is secondary data in the form of literature studies that focus on regulations in Indonesian positive law, including the Civil Code, Insurance Law, and Engineering Law. The results of the research show that the protection provided by professional indemnity insurance to engineers by providing compensation for losses suffered by third parties. Indonesia has not regulated the obligation to have professional indemnity insurance for engineers. Unlike the states of New South Wales and Victoria, Australia, which have a statutory obligation and further arrangements related to the validity of professional indemnity insurance. The author suggests that legislation or amendments be made to the provisions of the Engineering Law as well as support from professional organizations so that engineers have a professional indemnity insurance policy."

"Apoteker sebagai pengelola apotek tidak hanya berbekal ilmu kefarmasian saja tetapi juga harus memiliki keahlian manajemen. Apoteker Pengelola Apotek dituntut untuk mengetahui serta memahami produk yang dijual dan teknis pelayanan kefarmasian, selain itu juga harus dapat merencanakan, melaksanakan dan menganalisis hasil kinerja operasional. Untuk membiasakan diri dengan kegiatan pelayanan kefarmasian ini, para calon apoteker memerlukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek. Selain sebagai tempat yang memberikan perbekalan bagi para apoteker untuk dapat menjadi apoteker profesional, praktek kerja di apotek dapat berguna sebagai tempat untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama masa kuliah. Oleh karena itu, diadakan kerjasama antara Program Pendidikan Profesi Apoteker Departemen Farmasi FMIPA Universitas Indonesia dengan Apotek Endeh yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni - 1 Juli 2011 dan 1 Agustus - 12 Agustus 2011."

"Untuk meningkatkan kompetensi Apoteker di bidang pemerintahan diperlukan pengenalan terhadap lembaga pemerintahan salah satunya yaitu Badan POM. Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Badan POM adalah:a. Memahami struktur organisasi Badan POM.b. Memahami dan mampu menjelaskan tugas dan fungsi Badan POM.c. Memahami dan mampu menjelaskan kegiatan di Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen."

"Laporan tugas khusus ini merekap kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker yang penulis lakukan di PT Global Onkolab Farma. Karya ini dibuat dengan tujuan untuk menambah wawasan penulis mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam sebuah industri farmasi, khususnya di bagian Pemastian Mutu atau Quality Assurance. Setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan praktik kerja, penulis mendapatkan wawasan tentang salah satu tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan oleh apoteker yang baik, yakni untuk memastikan bahwa mutu produk yang dihasilkan oleh sebuah industri terjamin. Tanpa kegiatan pemastian mutu, produk yang dihasilkan oleh suatu industri tidak dapat diyakini keberterimaannya terhadap persyaratan mutu. Aktivitas penting yang dilakukan dalam proses pemastian mutu sebuah produk, yang sudah penulis dalami selama melaksanakan praktek kerja adalah pengkajian Catatan Bets atau Batch Record.

---

This special assignment report summarizes the Pharmacist Professional Internship Program that the author carried out at PT Global Onkolab Farma. This work was created with the objective of broadening author’s insight into the roles, functions and responsibilities of a pharmacist in the pharmaceutical industry, especially in the Quality Assurance section. After completing a series of activities during the internship period, the author gained more insight into one of the responsibilities that a good pharmacist should not ignore, namely to ensure that the quality of the products manufactured by an industry complies with the standard. Without quality assurance practices, the manufactured products’ quality will be compromised. An important activity carried out in the process of ensuring the quality of a product, which the author has studied during internship, is the reviewing of Batch Records."

"Dewasa ini, ruang-ruang publik telah mengalami transformasi, didorong pergeseran tren dan motif pada interaksi sosial. Di sisi lain, di bawah dominasi kapitalisme dan pasar bebas, kini ruang-ruang publik telah diperhitungkan sebagai suatu komoditas ekonomi. Walaupun muncul dalam fungsi yang beragam namun kesemuanya memiliki kesamaan, terkemas, bertema, juga dikomodifikasi untuk konsumsi dan hiburan dengan akses berdasarkan kemampuan untuk membayar (Gottdiener dalam Aurigi et al., 1997). Sementara etika perancangan kota adalah merancang ruang publik yang inklusif (Leclerq, 2018), ruang publik yang dikomodifikasi dapat mengarah pada eksklusivitas. Seperti yang kita ketahui, ruang yang diproduksi secara inheren merupakan alat produksi yang mengarah pada penciptaan ruang baru di mana hubungan kuasa dan kontrol ada (Lefebvre, 1991). Didefinisikan sebagai kendali atas, kuasa dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti otoritas dan perwujudannya di lingkung bangun. Hal tersebut mengontrol baik ruang maupun perilaku pengguna yang ditandai dengan disahkannya kuasa melalui prosedur sah dan tidak adanya argumen. Dengan menggunakan teori the Production of Space oleh Lefebvre, Penulis tertarik untuk mengetahui mekanisme otoritas dan perwujudan yang terjadi di dalam ruang publik yang dikomodifikasi. Riset terkait komodifikasi ruang dan kajian ruang publik menggunakan teori the Production of Space oleh Henri Lefebvre telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun, melihat otoritas dan perwujudan yang terjadi dalam konteks ruang publik yang dikomodifikasi adalah hal baru dari penelitian ini. Temuan pada penelitian ini mengungkapkan mekanisme otoritas dan perwujudan kuasa yang diterapkan dalam produksi ruang publik yang dikomodifikasi sebagai upaya untuk memahami dinamika lingkungan perkotaan.

---

Public spaces have transformed, driven by the dominion of capitalism and the world market. As public spaces now considered as an economic commodity, it might appear towards various functions but have similarities; packaged, themed, commodified for consumption and entertainment with access based on the ability to pay (Gottdiener in Aurigi et al., 1997). While the ethics of urban designer is to design an inclusive public space (Leclerq, 2018), commodified public spaces might lead to exclusivity. As commodification bounded to its production factor when it comes to public space sphere, space produced inherently is a means of production which leads to a new creation of space where power relations and control exist (Lefebvre, 1991). Defined as control over, power manifests itself in many forms-one of them is the authority. It controls space and its representation combined with control over the users behavior, characterized by the absence of arguments and legitimate through legal procedures. This research aims to know the dynamics of authority that occur in commodified public space, by using the theory of Production of Space by Lefebvre. Research related to the commodification of space and the study of public space using the theory of Production of Space has been done before. However, seeing the authority occurring in the context of commodified public space is the novelty of this research. The finding reveals the mechanism of power through objectification and authorization applied in the production of commodified public space as an attempt to understand the dynamics of the urban environment."

"

Kartel adalah hal yang berbahaya, terutama di negara-negara berkembang karena kerusakan pada pasar sering diremehkan. Salah satu cara untuk penegakan hukuman bagi kartel adalah penerapan program keringanan hukuman. Dalam studi ini, implementasi program keringanan hukuman di Brasil, Cina, dan India akan dievaluasi, terutama mengenai tantangannya dalam pelaksanaan implementasi yang efektif. Hambatan di setiap negara diidentifikasi dengan menganalisis tiga pilar implementasi program keringanan hukuman yang efektif yang diberikan oleh Scott D. Hammond. Ketiga negara tersebut berhasil dalam memberi ancaman sanksi berat, meskipun masih berkembang dalam dua pilar lainnya yaitu risiko untuk terdeteksi dan transparansi dalam kebijakan penegakan hukum.

---

Cartels are harmful, especially in emerging countries because the damages to the market are underestimated. One of the means for cartel enforcement entails the implementation of a leniency program. In this study, the implementation of leniency programs in Brazil, China, and India will be evaluated, specifically its challenges in effective implementation. The obstacles in each country are identified by analyzing three cornerstones of effective leniency program implementation provided by Scott D. Hammond. Those three countries are successful in terms of inducing a threat of severe sanctions, although lacking in the two other cornerstones which are perceived risk of detection and transparency in enforcement policies."

"Pemerintah Indonesia telah menetapkan mandatori B30 dengan penetapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.12 Tahun 2015. Hal ini mendorong pada peningkatan volume distribusi suplai biodiesel diseluruh Indonesia demi memenuhi mandatori tersebut. Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebagai salah satu bahan biodiesel dicampurkan pada solar untuk menciptakan biofuel, yang didistribukan ke Badan Usaha Bahan Bakar Minyak untuk dicampurkan. Skema distribusi FAME saat ini belum optimal dan menghasilkan total biaya ongkos angkut(OA) yang tidak ekonomis. Pada penelitian ini, penulis menggunakan transportation problem model untuk mengoptimalkan penyaluran distribusi FAME dan menekan total biaya distribusi. Hasil dari optimasi mampu menghemat 22.6% dari total biaya distribusi jika dilakukan BAU (business as usual). Rute yang dipilihpun hanya sebanyak 92 rute, yang mana lebih sedikit daripada sebelumnya yaitu 104 rute. Proyeksi permintaan pada 2027 juga dilakukan dengan metode simple moving average, yaitu naik 11.22% dari 2022, lalu di masukkan ke dalam model optimasi bersama kapasitas BUBBN maksimal, yang menghasilkan 23.26% penghematan total biaya OA dan 86 rute terpilih. Disarankan untuk mengerjakan kajian lebih lanjut yang mengintegrasi jarak pada model untuk menemukan rekomendasi rute yang lebih sesuai dengan keadaan lapangan yang mementingkan jarak dan waktu pula dalam penentuan rute.

---

The Indonesian government has set a mandatory B30 with the stipulation of Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 12 of 2015. This encourages an increase in the volume of distribution of biodiesel supply throughout Indonesia in order to fulfill the mandate. Fatty Acid Methyl Ester (FAME) as one of the biodiesel ingredients is mixed in diesel to create biofuel, which is distributed to Oil Fuel Business Entities to be mixed. The current FAME distribution scheme is not optimal and results in an uneconomic total cost of transportation (OA). In this study, the authors use the transportation problem model to optimize the distribution of FAME distributions and reduce the total distribution costs. The results of the optimization are able to save 22,6% of the total distribution costs if BAU (business as usual) is carried out. Only 92 routes were selected, which is less than the previous 104 routes. Projection on demand in 2027 also searched with simple moving average method, which is increased 11.22% from 2022, then optimized into the model with maximal BUBBN capacity, resulting 23.26% saving OA total cost and 86 routes. It is recommended to carry out further studies that integrate the distance in the model to find route recommendations that are more suitable for field conditions which also place the importance on distance and time in determining the distribution routes."