Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tinjauan hukum atas penggunaan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID-BI) oleh Perusahaan Pembiayaan guna pengajuan kepailitan terhadap debiturnya. Konteks penggunaan SID-BI ini adalah guna menunjang pemenuhan atas syarat Concursus Creditorium dalam kepailitan ditengah kendala yang mungkin timbul dalam pemenuhannya. Sebagaimana terkandung dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa setiap pengajuan kepailitan harus memenuhi syarat adanya “kreditur lain” yang kemudian dikenal dengan istilah Concursus Creditorium sebagai syarat pertama dan utama dalam pengajuan kepailitan. Sebagaimana halnya dengan pranata kepailitan yang menawarkan terobosan hukum dengan adanya efisiensi waktu dalam hal jangka waktu pemeriksaan perkara dan upaya hukum yang diperkenankan, penggunaan SID-BI juga menawarkan efisiensi guna pemenuhan syarat Concursus Creditorium ditengah minimnya dukungan dari kreditur lain dikarenakan adanya perbedaan ataupun benturan kepentingan diantara pada kreditur terhadap debiturnya tersebut sebagaimana yang terjadi dalam perkara Perkara No. 389 K/Pdt.Sus/2010 Juncto No. 04/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penulisan tesis ini merupakan penelitian doktrinal sebagai bagian dari metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dengan menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa SID-BI dapat digunakan sebagai sarana pemenuhan syarat Concursus Creditorium dalam kepailitan. Hal ini dikarenakan informasi dan/atau data yang termuat dalam SID-BI tidak dapat dikategorikan sebagai Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, oleh karenanya tidak ada kepentingan debitur yang dirugikan sehubungan penggunaannya untuk kepentingan kreditur mengingat informasi dan/atau data yang tertuang dalam SID-BI bukan mengenai simpanan dana nasabah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menegaskan diperkenankannya penggunaan informasi dan/atau data elektronik guna proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara di persidangan.

---

ABSTRACT
This Thesis written, overview the legal aspect concerning the use of Bank of Indonesia Credit Information System (SID-BI) by finance company to filed bankruptcy againts its debtor. The context of using the SID-BI is to fulfill the terms and condition of Concursus Creditorium on bankruptcy lawsuit in order to eliminate obstacle which may arise. As contain under the Law Number 37 year 2004 concerning Bankruptcy and debt restructuring, that every Bankruptcy filed should fullfil the terms of “other creditor” which commonly known as Concursus Creditorium as the first and main terms on bankruptcy lawsuit. Bankruptcy norm offers legal breakthrough concerning time eficiency on court hearing process and procedure allowed. As well as using Bankruptcy norm as a tool for settle dispute, using SID-BI also offer efficiency in order to fulfill the terms of Concursus Creditorium in the lack of support from other creditor caused by conflict of interest among the creditors as happened on case No.: 389 K/Pdt.Sus/2010 Jo. No. 04/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. This Thesis written is a doctrinal research as juridical norm methode based on secondary data by using case study approach. Based on this research know that SID-BI are possible to use on court to fulfill the Concursus Creditorium term under the bankruptcy Law because the information or data contain on SID-BI are unable to categorize as bank secrecy as mentioned under Law Number 7 year 1992 as amended by the Law Number 10 year 1998 Concerning Banking, further than, there is no debtor interest which will be harmed with reference of the use of SID-BI for the interest of its creditor.Under the Law Number 11 year 2008 Concerning electronic information & Transaction, has been declared that all electronic information or electronic data are allowed to be used as evidence in court hearing process.