Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
BBNKB II adalah salah satu jenis pajak daerah. Karena saat ini masih banyak kepemilikan kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemilik yang sekarang dan juga untuk mendukung penerapan tarif pajak progresif bagi kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, pemerintah Jawa Barat membuat suatu kebijakan untuk mengatasi isu-isu tersebut yaitu berupa pembebasan BBNKB II. Kota Depok yang terletak di Propinsi Jawa Barat, turut melaksanakan kebijakan tersebut. Disisi lain pembebasan BBNKB II dapat menimbulkan hilangnya potensi pajak BBNKB II bagi propinsi Jawa Barat dan juga khususnya bagi Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil dan temuan dari penelitian ini adalah, mengetahui latar belakang dibuatnya kebijakan pembebasan BBNKB II di Kota Depok, melihat proses implementasi dan mengetahui dampak kebijakan pembebasan BBNKB II terhadap sistem administrasi perpajakan di Samsat Kota Depok.

---

ABSTRACT
The BBNKB II was one of the local taxes. Because of nowdays there are still many of motor vehicle ownership are not comply with the current owner and also to support the application of progressive tarrifs for the second or more motor vehicle ownership, so that the government of West Java Province has made a policy to handle that issues. Depok Town which is one of town in West Java Province is also carry out the policy. The exemption of BBNKB II which held in West Java Province could make potential tax loss generally for West Java Province itself and particularly for Depok Town. This research is using qualitative method with library research and field research by doing in-depth interview to collect its data. Finding and results of this research were, discover the purpose from the exemption of BBNKB II and also to look at the implementation process and reveal the impact from the exemption of BBNKB II policy to the tax administration system at Samsat in Depok Town.