Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keberhasilan implementasi kebijakan atas pajak hotel sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan diindikasikan tidak berhasil karena Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku serta adanya perbedaan pelayanan dari pemerintah daerah kepada antar wajib pajak hotel. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan atas pajak hotel sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data survey, wawancara mendalam, dan observasi. Hasil penelitian ini adalah penjabaran secara deskriptif dari indikator yang belum berjalan dengan baik, diantaranya perkembangan dan kerumitan program, indikator partisipasi pada semua unit pemerintahan dan indikator aktor yang terlibat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan atas pajak hotel di Kabupaten Bintan dengan perincian atas faktor pajak dan faktor non pajak.

---

The success of policy implementation on hotel taxes as efforts to improve a local owned revenue in Bintan Regency indicated not successful because local government who doesn?t run his duty in accordance with applicable regional regulations as well and there is a difference service from local government between tax payers of hotel tax. The purpose of this research is to analyse the success of policy implementation on hotel taxes as efforts to improve a local owned revenue in Bintan Regency. This research was using a descriptive qualitative method with survey, in-depth interview, and observation. As results, descriptive explanation from indicators which have not done yet, such as The Proliferation and Complexity of Government Programs, The Participation of Governmental Units at All Territorial Levels, The Profusion of Actors and factors that influence assestment of hotel tax in Bintan Regency with the details for tax factors and non tax factors.

Abstrak :
Pertanyaan paling umum yang muncul di dalam praktik adalah; apa manfaat yang dapat terlihat (tangible benefits) dari penerapan corporate governance di sebuah perusahaan? Apakah dengan diterapkannya konsepsi corporate governance secara "baik" akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Jika esensi dari governance adalah untuk meyakinkan seluruh pihak yang berkepentingan bahwa aktivitas organisasi dijalankan secara profesional serta "bebas" dari berbagai konflik kepentingan, maka seharusnya kinerja perusahaan meningkat, minimal kinerja keuangan. Lebih lanjut jika governance memberikan penekanan pada unsur pengendalian atas pihak yang membuat keputusan di dalam sebuah organisasi; apakah penerapan governance juga diharapkan dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan wewenang (kekuasaan)?

Abstrak :
Pembangunan sistem organisasi khususnya institusi pemerintah berbasiskan good governance dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka adil bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan sedang berada di tengah jalan. Dimulai dengen dikeluarkannya perangkat-perangkat hukum yang mengatur institusi pemerintah dan telah diterbitkannya standar akuntansi pemerintah (dreaft) maka arah dan pengembangan organisasi profesi sektor publik akan sangat menentukan kereta besar "membangun Indonesia Baru dengan berpijak kepada sistem organisasi berbasiskan good governance. Faktor-faktor budaya dan sistem politik yang belum kondusif hendaknya dapat kita mninimaisir pengaruhnya terhadap keinginan besar kita menegakkan good governance.

Abstrak :
This study investigate the political games of managers on the budgeting process within the fertillser manufacturing industry in Indonesia. Prior budgeting studies have focussed mainly on one of the following theoretical frameworks - economic, psychological, and social. This study expands the research corpus by assessing the effect of politics on aspects of the budgeting process. More speciffically it focuses of budgetary control. Based on a critical review of the US literature on the role of politics in resource allocation within public sector entities, a number of hypothesis are generated. These propositions concern the political behaviour of managers on the process of budgetary control, the effect of sub-unit's power and individual qualification of management on the process of budgetary control. Four out of live fertiliser manufacturing enterprises in Indonesia form the sample companies. Interviews were conducted to forty middle managers with budget responsibilities. Respondents were chosen from a variety of functional areas including accounting marketing, operation, engineering corporate secretariat, researh and development and internal control. The results supported the basic proposition that managers play political games in controlling the budget.

Abstrak :
Tujuan tulisan ini adalah untuk memberikan suatu pengertian kepada para akademisi dan praktisi perbankan tentang bagaimana membangun model BEST PRACTICE of corporate governance dalam sebuah institusi perbangkan sesui dengan kondisi nyata kita di Indonesia. Meskipun kampanye kebutuhan penegakkan Corporate Governance (komisaris independen, komite audit, komite remunerasi, komite resiko, corporate secretary) maupun pedoman best practice dan code of conduct dewan direksi dan dewan komisaris tetapi beberapa praktisi dan akademisi merasakan dampak implementasi Corporate Governance belum seperti yang diharapkan. Bahkan ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kurang optimalnya implementasi Corporate Governance di Indonesia karena kita menganut bukan sistem board tapi dual board - dengan kata lain telah terjadi pengkotoman antara sistem single dna dual board. Oleh karena itu untuk memberikan pengertian kepada para akademi dan praktisi tersebut, penulis mencoba untuk berbagi ilmu mengenai anatomi Corporate Governance dan kondisi kondisi lokal yang harus diperhatikan dalam membangun model Corporate Governance perusahaan perusahaan Indonesia.