Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 32 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ahmadi
"Banyak perangkat lunak yang berkembang cepat karena tuntutan bisnis tanpa melalui proses yang matang sehingga berkualitas buruk dan menjadi lebih sulit untuk dikelola. Untuk kasus seperti ini bisa diperbaiki dengan melakukan rekayasa ulang dengan memperhatikan praktik yang baik dalam proses pengembangan perangkat lunak tersebut. PT RAKITEK sebagai perusahaan dengan tim berskala kecil yang mengembangkan produk perangkat lunak CRM untuk multi tenant juga mengalami masalah evolusi perangkat lunak, sehingga berkualitas buruk. Permasalahan dari perangkat lunak tersebut adalah sulitnya pengelolaan karena belum mendukung multi-tenancy dan menghasilkan defect yang susah diperbaiki. Software craftsmanship sebagai ideologi yang menekankan penggunaan praktik keunggulan teknis untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas dan mudah dikelola bisa diadopsi untuk mengatasi masalah ini. Namun, untuk mengadopsi software craftsmanship dengan baik, perlu merancang metode rekayasa ulang perangkat lunak yang tepat sesuai kondisi perusahaan. Penelitian ini bertujuan merancang metode rekayasa ulang perangkat lunak yang mengadopsi software craftsmanship dan menerapkan praktik agile dengan menggunakan metodologi extreme programming yang menekankan keunggulan kualitas perangkat lunak (source code). Faktor kualitas perangkat lunak yang perlu dicapai dari rancangan metode rekayasa ulang adalah maintainability, reliability, testability, dan reusability. Penelitian ini menghasilkan RUPL–SC, sebuah metode Rekayasa Ulang Perangkat Lunak yang mengadopsi Software Craftsmanship, dan hasil pengujian kualitas perangkat lunak yang diperbaiki dengan metode tersebut. Pengujian efektifitas metode RUPL–SC dilakukan dengan studi kasus rekayasa ulang perangkat lunak CRM yang dikembangkan PT RAKITEK. Tim pengembang menggunakan alat bantu SonarQube untuk menilai source code yang ditulis, sehingga kualitas perangkat lunak dapat terus dipantau seiring dengan perkembangan perangkat lunak. Hasil pengujian metode berhasil memperbaiki permasalahan multi tenancy dan meningkatkan kualitas perangkat lunak.

Much software evolves fast, sacrifices the quality, and becomes more challenging to maintain. Reengineering by considering the good practice in the software development process is a solution for cases like this. PT RAKITEK, a company with a small-scale team that develops CRM software products for multi-tenant, also experiences this software evolution problem, resulting in poor quality. The main problem is that it is difficult to manage because it does not support multi-tenancy and produces complex defects to avoid. Software craftsmanship as an ideology that emphasizes technical excellence practices to deliver quality and easy-to-manage software can be adopted to overcome this problem. However, it is necessary to design software reengineering methods that consider company conditions to adopt software craftsmanship smoothly. This study aims to develop a software reengineering method that adopts software craftsmanship and applies agile practices using an extreme programming methodology that emphasizes the power of software quality (source code). The reengineering method design should achieve software quality factors such as maintainability, reliability, testability, and reusability. This research produces RUPL–SC, a Software reengineering method that adopts software craftsmanship, and the results of software quality testing improved by that method. The RUPL–SC testing method's effectiveness is shown using a case study of CRM software reengineering developed by PT RAKITEK. The development team uses the SonarQube tool to assess the source code to monitor the quality of the software in the software development. The method test results show that it succeeded in fixing the multi-tenancy problem and improving the quality of the software."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Fahmi Muhammad Ahmadi
"Pesantren yang merupakan subkultur bangsa Indonesia tentunya mempunyai struktur sosial sendiri yang unik. Kiai adalah tokoh sentral pesantren yang memimpin dan berdiri sebagai imam, guru juga pemilik lembaga pendidikan yang bernama pesantren. Sehingga kiai memiliki otoritas yang penuh terhadap persantren yang dipimpinnya. Tak berlebihan kalau kemudian kiai disebut sebagai salah satu dari agen perubahan sosial yang ada dalam pesantren dan juga cultural broker bagi pesantren. Sebagai sebuah organisasi, pesantren tidak hanya kiai yang disebut aktor. Ada beberapa aktor dalam pesantren, salah satunya adalah ibu nyai yaitu istri kiai pemilik atau pengasuh pesantren.
Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta adalah pesantren salaf yang didalamnya tradisi Islam NU sangat kental. Pendidikan klasikal masih menjadi metode pendidikan dalam pesantren tersebut. Peran kiai masih dominan sebagaimana layaknya pesantren pada umumnya. Tetapi ada beberapa ibu nyai dalam pesantren ini juga memiliki peran yang tidak kalah dengan kiai. Sebab ibu nyai tidak digambarkan sebagai pendamping kiai saja tetapi ada peranan yang ibu nyai mainkan karena ibu nyai termasuk dalam elit pesantren yang tentunya memiliki power sebagaimana layaknya elit sosial dalam masyarakat.
Seberapa ibu nyai dalam pesantren Al Munawwir ini turut serta untuk memberikan arti dalam perjalanan pesantren. Dimana ibu nyai turut berperan serta dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pesantren. Peran ibu nyai yang menonjol dalam pesantren merupakan basil dari proses yang berlangsung dalam diri ibu nyai. Adanya persepsi yang dimilikinya dan struktur sosial pesantren yang saling berinteraksi ditambah dengan adanya motif dan situasi serta kondisi yang mendukung membuat ibu nyai dapat melakukan reproduksi dan memainkan perannya dengan kesadarannya sendiri. Tak dapat dinafikan adanya dorongan dari aktor-aktor lain dalam pesantren yang mendorong ibu nyai.
Human capital yang dimiliki oleh ibu nyai membuat ibu nyai dapat memberdayakan dirinya dan membuatnya lebih berperan dalam komunitas pesantren. Saat ibu nyai telah mendapatkan tempat dan legitimasi dari komunitas pesantren sebagai alit ibu nyai dapat membawa angin perubahan bagi pesantren. Ibu nyai sebagai perempuan sanggup mengalokasikan power dalam tindakan sosialnya. Otoritas power yang dimiliki ternyata dimanfwkan sedemikian rupa oleh ibu nyai walaupun ibu nyai mendapatkan tantangan sebagai konsekuensi logis ketika ada sekelompok orang yang bplum siap.
Pesanlren salaf tidak seperti dibayangkan selama ini sebagai sesuatu yang ortodok dan kaku yang mengkungkung peran dan kebebasan perempuan. Di pesantren ini peran ibu nyai ternyata tidak lepas dari legitimasi yang diberikan oleh komunitas pesantren terlebih adanya kiai yang memberikan legitimasi tersebut."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T156
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sambirang Ahmadi
"Studi ini menggambarkan tentang peran kapital sosial (KS) yang embedded dalam komunitas orang-orang Madura (OM) di Sumbawa dalam memfasilitasi peluang dan akses OM terhadap kapital ekonomi. KS yang dimaksud di sini adalah : (1) institusi-institusi, relasi-relasi, nilai-nilai dan norma-norma yang membentuk perilaku kerjasama (cooperative behavior) dan koordinasi tindakan-tindakan bersama (collective action) untuk suatu tujuan yang manfaatnya dapat dirasakan secara bersama-sama (mutual benefit); dan (2) kapabilitas yang muncul dan prevalensi kepercayaan dalam suatu masyarakat atau di dalam bagian-bagian tertentu dari masyarakat.
Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu wawancara mendalam (indepth interview) observasi langsung dan focus group discussion penulis ingin mengetahui tentang : (1) bagaimana bentuk/jenis KS OM di Sumbawa dan sejauh mana KS itu dapat memfasilitasi akses dan peluang ekonomi komunitas OM di Sumbawa?; dan (2) bagaimana hubungan sosial antara OM dengan masyarakat (lokal) Sumbawa yang mempengaruhi efektifitas KS untuk mengakses kapital ekonomi (KE)? KE yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya uang, akan tetapi peluang-peluang yang memungkinkan uang itu didapat.
Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa KS OM di Sumbawa dapat dipilah menjadi tiga bentuk berdasarkan formulasi analisis Uphoff dengan sedikit modifikasi dari penulis, yaitu : Pertama, KS struktural, mencakup (a) ikatan keluarga dan kerabat (family dan kinship ties); (b) preseden sebagai pedagang 'soto' yang sukses; (c) kebiasaan etis (ethical habit) sebagai pedagang yang turun-temurun; (d) peran yang dimainkan organisasi kerukunan HIKMA; (e) asosiasi kredit 'arisan' (rotation credit association); (f) integrasi sosial yang memfasilitasi intensitas dan kepadatan hubungan personal-emosional antara OM dengan masyarakat lokal; (g) agama yang menjadi "lem perekat° sosial; (h) tradisi yang melahirkan kewajiban-kewajiban sosial-ekonomi sesama Madura; (i) network yang memungkinkan terbuka dan berkembangnya usaha OM.
Kedua, KS kognitif, mencakup (a) nilai-nilai agama Islam yang menjadi sumber semangat, motivasi dan etos kerja keras OM; dan (b) sikap dan perilaku ekonomi yang berorientasi transenden; (c) kepercayaan yang dalam hal ini dibagi menjadi dua bentuk : (c.1) kepercayaan sosial (social trust) yang datang dari luar keluarga/kerabat Madura yang tercermin dari vakumnya prasangka etnik, etnosentrisme lokal, dan kendala-kendala kultural dan struktural lainnya, dan (c.2) kepercayaan di dalam dan atas dasar solidaritas kelompok (bounded solidarity) yang membentuk sikap dan tingkah laku bekerjasama dan perasaan untuk saling berbagi (sense of mutuality); (d) track record dan image building yaitu citra positif yang terbentuk karena vakumnya konflik atau kekerasan sosial yang melibatkan atau dipicu oleh OM pada umumnya di Sumbawa, kecuali di Kecamatan Alas.
Ketiga, KS simbolik, yaitu "soto dan sate Madura" yang menjadi simbol korporasi dan identitas pelaku "ekonomi rombong" Madura di Sumbawa.
Ketiga bentuk KS tersebut di atas bersifat komplementer satu sama lain sehingga tidak bisa dipisahkan kecuali untuk kebutuhan analisa semata. Berdasarkan temuan di lapangan, penulis berkesimpulan bahwa : sesungguhnya akses OM terhadap kapital ekonomi, daya tahan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi OM di Sumbawa lebih banyak ditentukan oleh peran kapital sosial yang tidak hanya tertambat di dalam (inside), tapi juga di luar (outside) komunitas OM. Sedangkan kapital lainnya, seperti kapital manusia (KM) kurang berperan sehingga berdampak terhadap kemampuan OM untuk melakukan ekspansi bisnis ke tingkat yang lebih besar.
Umumnya OM di Sumbawa hanya mampu menjadi wirausaha-wirausaha kecil, yaitu sebagai pedagang jenis makanan dan minuman yang bisa difasilitasi oleh "organisasi ekonomi gaya rombong". Tampaknya, karena basis KM yang lemah, masih kecil kemungkinan OM di Sumbawa mampu menciptakan organisasi ekonomi yang modern dan skala besar. Dalam hal ini barangkali mereka hanya bisa disamakan dengan apa yang disebut oleh Geertz (1982) dengan "entrepreneurs without enterprises". Namun KS yang embedded pada mereka itu sudah cukup membuat mereka menjadi komunitas pelaku-pelaku ekonomi yang mandiri.
Melalui penelitian ini penulis merekomendasikan agar pengusaha-pengusaha kecil yang terampil perlu dilindungi dengan kebijakan yang berpihak pada mereka dan diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitasnya dengan mengikutsertakan mereka dalam pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang memungkinkan mereka mendapatkan pengetahuan dan wawasan bisnis (human capital) yang memadai."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T10633
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
La Ahmadi
"Tesis ini membahas tentang pelestarian kearifan lokal yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat Sulawesi Tenggara yang kini nilai-nilainya mulai terkikis era globalisasi.Museum berperan untuk melestarikan melalui fungsi dasarnya yakni penelitian, preservasi dan komunikasi.Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan new museology yang terus berkembangseiring zaman, melalui tahapan pengumpulan data, analisis data dan pembahasan.Dari hasil penelitian mampu mengidentifikasi bahwa Museum Negeri Provinsi Sulewesi Tenggara dalam menjalankan misinya masih berorientasi pada benda dan belum berorientasi pada warisan budaya tak benda sebagai fokus new museology.Oleh karena itu, diperlukan informasi makna atau nilai-nilai memori kolektif dapat disajikan melalui pameran di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara.

This thesis discusses the preservation of local wisdom is a part of the culture of the people of Southeast Sulawesi which now values began to erode the era of globalization. Museum acts to preserve through the basic functions of research, preservation and communication. This research is a qualitative descriptive study new museology approaches that continue to evolve over time, through the stages of data collection, data analysis and discussion. From the results of this study identified that the Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara still in its missionoriented object-oriented and yet intangible cultural heritage as a focus of new museology. Therefore, the required information or the meaning of collective memory values can be presented through the exhibition in the Museum Negeri
Provinsi Sulawesi Tenggara.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2013
T35946
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zainun Ahmadi
"Tesis ini menganalisis peralihan bentuk badan hukum menurut kebijakan negara, sementara status hukum TVRI (Televisi Republik Indonesia) yang pada awalnya yayasan tidak pernah dijadikan pertimbangan di setiap perubahannya. Metode penelitian secara yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif. Analisis penelitian secara evaluatif analitis yang mengarah pada pelurusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan pengalihan bentuk TVRI dari dan ke persero menimbulkan problema kekayaan, modal, dan kepegawaian. Juga prosedur dan mekanisme yang mempunyai karakter sendiri, karena bagi persero berlaku prinsip dan ketentuan perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

This Thesis analyses the conversion form of the legal entity form based on the state policy, and meanwhile the previous legal status of TVRI in the form of foundation never have been considered in each stage of its conversion or amendment. The research methodology used in analyzing issues is legal-normative with prescriptive and evaluative approaches on the existing issues. The research has found that the conversion form of PT TVRI as state owned enterprise into The Public Broadcasting Institution creating problematic issues on the assets, capital and employment. The procedure and mechanism in converting form governed by their own rules and having their own characteristic which is different with the others - which applying the applicable principles, and terms and conditions for the limited liability company based on its prevailing regulation."
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T29259
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Wiratni Ahmadi
"ABSTRAK
pajak yang reguleren kurang diperhatikan. Padahal apabila kedua fungsi pajak tersebut
dilaksanakan secara sinkron (selaras), maka tidak saja pemerintah mendapat dana yang
diharapkan tetapi tujuan Iain dan pengenaan pajak, misalnya dalam bidang pertananan dapat
tercapai.
Dalam fungsinya yang budgeter, pungutan pajak tanah (PBB) sebagaimana diatur daIam Undang Undang Nomor 12 tahun 1986 dengan Sistem Informasi Obyek Pajaknya telah
berhasil. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya kenaikan reailisasi penerimaan sebesar
23.8% per tahun dalam Repelita IV.
Untuk menentukan besar kecilnya pajak tanah yang terhutang, data dan Badan Pertanahan Nasional sangat membantu karena informasi yang diperoleh Iebin akurat, namun
mengingat obyek tanah terdaftar balum mencapai kurang Iebih 20 % dari seluruh tanah yang
ada di Indonesia yang seharusnya terdaftar, maka PBB untuk kepentingan pengenaan
pajaknya telah menetapkan suatu sistem yang dirancang khusus untuk pendataan, penilaian,
penetapan dan pemungutan pajak.
Untuk pemerataan pendapatan maka sebaiknya bea balik nama atas tanah dan/atau
bangunan perlu dihidupkan kembali termasuk pengalihan hak atas harta warisan serta hibah
yang berdasarkan Undang Undang Pajak Penghasilan telah dibebaskan pengenaannya,
sehingga diharapkan penumpukan kekayaan yang berlebihan dapat dicegah.
Demikian pula pajak yang dikenakan atas kenaikan nilai tanah (capital gain) sebagaimana diatur dafam PP. Nomar 48/1994 perlu disempumakan, sehingga selain berguna bagi penerimaan negara hal tersebut akan berguna bagi ketertiban administrasi pertananan, perpajakan serta diharapkan dapat mencegah usaha manpulasi dan spekulasi tanah.
Suatu koordinasi yang baik antara instansi terkait yaitu Direktur Jenderal Pajak, dan Pertanahan Nasionai (BPN), Pemerintah Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum sangat dibutunkan seningga tidak terdapat tumpang tindih dalam pengaturan dan penerapan serta efisiensi untuk dilaksanakan.

Abstract
This dissertation analyzes the problem oi land taxation as an instrument of synchronizing land based tax policies and land policies in indonesia.

ABSTRACT
Considering the research of this dissertation provides that the law of the land and building tax as a property tax in indonesia, has just used to generate revenue for State?s Budget, but as a tool of redistribution of income and controlling the use of land to be uiilitized more optimally has not been implemented yet.
A historicall research of the development of land based tax policies in indonesia as well as comparison with another countries gives the possibility for the government of indonesia to form new policies in land taxation, so that the land policies which is political will of the govemment may be attained, that is the reorganization of land reform in indonesia which has the goal of utilitizing land in accordance with its potential, besides limiting the ownership or occupation of
excess land for speculation purposes.
Based on the state?s souvereignity over land as enacted in article 33, paragraph 3 of the UUD 1945 juncto Article 2 UUPA (Basic Agrarian Law) and several guidance from GBHN and REPELITA (Five Years Development Planning) constitute the right of the govemment to organize the land use as well as levying taxes on land.
Meanwhile the government tries to increase the revenue of State's Budget from tax sector, because the govemment could not depend on oil and LNG anymore, due to that oil and LNG are non-renewable resources and the unpredictable influence ot fluctuation of the said prices from other countries.
Considering that, the capital demand for development is growing rapidly every year, the budgetaire function of tax is more occured, comparing with the other function ot tax, that is a regulate function. if the two functions of taxation are 
implemented synchronize, the government will receive the revenue from land taxation as well as the goal of the land policy can also be achieved.
The budgetaire function of land and building tax (PBB) as enacted in Law No. 12/1986 with the information management system of tax object (Sistem lntormasi Objek Pajaic - SlSMlOP) has been succeeded, the effort can been seen by the increasing revenue with the persentage of 23,8% during REPELITA lV.
To determine the taxable value of land, the data collected from the Agrarian Oltice (BPN) will have the positive impact because the information from the land registration are more accurate, but in meantime the registered land is still 20% of supposed aggregate land in indonesia, so PBB for the purpose of levying the tax has stipulated a system especially designed for data collecting, evaluation assesrnent and tax collection.
To achieve a better redistribution of income the transfer tax of regristration of ownership of land and building as well as over inheritance and gilt, which that later matter are exempted from the levying tax according to income Tax in indonesia.
lt has mention above that the tax levied on increased land value as regulated in the govemtment regulation Number 48/1994 need to be revised, so that besides the tax used for governments budget, it is also useful for the law and order in land administration and preventing from land speculation and manipulation.
An inter-institutional coordination mechanism should be esttablished among related institutions e.g; Directorate General ot Tax, The Agrarian Ottice (BPM), The Departement of Public Works and the Local Govemment, so it is expected that there will be no overlapping between them and efficiency will be realized."
1998
D1148
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Khairul Ahmadi
"Pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, yang keesokan harinya dipilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Se_gera setelah proklamasi kemerdekaan diumumkan, terjadi kesi_bukan-kesibukan dalam menyusun organisasi pemerintahan. Di antaranya adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan kabinet. Kedua organisasi ini berada di bawah ke_kuasaan presiden, yaitu KNIP berperaa sebagai pembantu Pre_siden (eksekutif) dan kabinet langsung dip1mpin dan bertang-gung jawab kepada presiden. hhususnya kabinet, yang lazim di sebut dengan Kabinet Presidentil, hampir semua anggotanya terdiri dari bekas pejabat pemerintah pada zaman Jepang."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1991
S12240
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Edi Ahmadi
"Besarnya kecilnya biaya operasi para kontraktor minyak asing di Indonesia yang bekerja berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (KBH) dengan Pertamina akan menentukan besarnya bagian (share) Pemerintah dalam hal ini Pertamina atas bagi hasil dari penjualan gas alam dan kondensat yang diproduksi dari sumur-sumur migas di Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu pemeriksaan atas kewajaran biaya operasi para kontraktor minyak asing tersebut. Alasan inilah yang mendasari penulis untuk melakukan sualu studi untuk melihat gambaran deskriptif dan . manfaat dari pemeriksaan BPKP atas recovery biaya operasi kontraktor minyak asing X untuk area KBH B Block. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi literatur (kepustakaan) dan wawancara. Biaya operasi yang kontraktor minyak asing X untuk area KBH B Block tahun 199X merupakan salah satu pos yang diperiksa BPKP didalam pemeriksaan atas pembukuan kontraktor Pemeriksaan BPKP tersebut minyak asing X untuk operasi area tersebut. menemukan kelebihan biaya operasi area tersebut tahun 199X sebesar US$6,186.592 dimana jumlah yang disetujui oleh BPKP, Pertamina dan konlraktor minyak asing X untuk dikurangkan dari biaya operasi area KBH B Block adalah sebesar US$ 4,777,390 atau 77% sedangkan US$1,409,202 at au 23% dari total temuan pemeriksaan BPKP diatas disetujui oleh Pertamina untuk tidak jadi dikeluarkan dari biaya operasi area KBH B Block tahun 199X. Dengan demikian terdapat kelebihan pengggantian biaya operasi area KBH B Block tahun 199X oleh Pertamina kepada kontraktor minyak asing X sebesar 4,777,390. Tindak Janjut dari kelebihan penggantian tersebut adalah harus dikuranginya biaya operasi area KDH B Block tahun berikutnya. Penulis berkesimpulan bahwa pemeriksaan BPKP alas biaya operasi para kontraktor minyak asing mempunyai peranan penting dalam menyelamatkan uang negara mengingat para kontraklor minyak asing cenderung membesarbesarkan biaya operasinya sehingga secara kumulalif akan sangat merugikan negara karena terlalu tingginya biaya opersi yang harus diganti Pertamina. Saran yang diajukan penulis adalah : 1) pemeriksa DPKP harus independen dalam memutuskan apakah sualU biaya boleh/tidak boleh dimasukan dalam biaya - operasi kontraktor minyak aSing berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku; 2) Pertamina dalam membuat ketentuan-ketentuan mengenai biayabiaya operasi apa saja yang dapat/tidak dapat dibebankan langsung di tahun berjalan harus mempertimbangkan aspek-aspek akuntansi yang sehat yang paling menguntungkan bagi keuangan negara; 3)Tindak lanjut terlalu besarnya biaya operasi yang diganti Pertamina sebaiknya berupa transfer dana ke rekening Pertamina bukan dengan mengkompensasikannya ke penggantian biaya operasi tahun berikutnya."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1993
S18557
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Z. Ahmadi
1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Imam Ahmadi
"Skripsi ini membahas mengenai prosedur pelayanan kesehatan rawat jalan di RS PMI Bogor, mulai dari proses pendaftaran pasien, pengambilan dokumen rekam medis, pengisian resume medis, hingga pembuatan laporan yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan. Analisis menggunakan prosedur penilaian cepat dalam pengumpulan data primer, serta pendekatan sistem dan metode prototipe. Hasil analisis memberikan informasi yang dapat diartikan tidak efisien dan efektif sistem rekam medis yang berjalan di RS PMI Bogor, baik dalam input maupun pembuatan laporan.
Penggunaan dua sistem yang berbeda antara Poliklinik Reguler dan Poliklinik Afiat menciptakan dua database yang tidak terhubung sehingga dokumen rekam medis pasien menjadi terpisah diantara kedua sistem. Selain itu, dalam pembuatan laporan mengharuskan melakukan input ulang terhadap laporan-laporan dari Poliklinik Reguler dan Poliklinik Afiat sehingga memakan waktu lama dalam pembuatan laporan. Hasil akhir penelitian ini berupa rancangan prototipe pelaksanaan rekam medis untuk pelayanan rawat jalan terintegrasi yang dapat menjadi solusi dan diterapkan di RS PMI Bogor.

This thesis describe about outpatient health care procedures in PMI Bogor hospital, starting from patient registration, medical record document retrieval, writing medical resume, and creating reports used for monitoring and evaluation activities. The Analysis using rapid assessment procedures in primary data collection, as well as the approach and methods of the prototype system. The analysis results give an information that the existing medical record system on PMI Bogor hospital is not efficient and effective, both in input and creating report.
Using of two different systems between the Reguler Outpatient Department and Afiat Outpatient Departmen create two databases of patient’s medical records that are not connected to each other. In addition, in creating reports required to input again from the reports of the Reguler Outpatient Department and Afiat Outpatient Department, it takes more time in creating the report. The result of this research is design of a prototype of the integrated medical records for outpatient services that can be used as solution and applied in PMI Bogor hospital.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2014
S53719
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>