Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas kekuasaan dan tanggung jawab kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kasus pengelolaan dana bagi hasil PBB dan BPHTB di Provinsi Bengkulu Tahun 2006. Penelitian diarahkan untuk mencari dan menemukan, sumber kekuasaan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan mengkaji pertanggungjawaban pengelolaanya berdasarkan perspekstif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan serta diperkuat dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Gubernur sebagai pejabat yang memegang pengelolaan keuangan daerah seharusnya menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB) yakni asas larangan detournement de pouvoir (penyalahgunaan wewenang), selanjutnya perlu juga mencermati prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan seharusnya juga menyentuh aspek administratif, bukan semata-mata hukum pidana. Undang-Undang Pemerintahan Daerah harus direvisi yakni ketentuan tentang izin pemeriksaan kepala daerah cukup berdasarkan pemberitahuan penyidik kepada Presiden serta perlu diaturnya secara khusus ketentuan pidana terhadap tindakan kepala daerah yang menerima transfer dana dari pusat tanpa melalui rekening kas daerah

---

ABSTRACT
The focus of this study is authority and responsibility of the head of local government in the management of local finance (case study the management of sharing fund of the land and building tax at Bengkulu Province in 2006). Research is led to look for and finding, local government authority source in brings off financially region and this research is procedur accountability bases perspekstif State Administration Law and Criminal Law. This research is observational jurisdictional normatif who utilize legislation approaching and to be strengthened by case approaching. This observational result suggests that Governor as official as hold region finance management necessarily carry on good governance ground namely exclusion principle detournement de pouvoir (authority abuse), hereafter needs also research principles in regions financial management. Law enforcement that did by Attorney necessarily also touch administrative aspect, are not mere criminal law. Region Governance law shall be revised namely rule about check permit carries the wind enough region base investigator making known to President and need to be managed its specially criminal rule for action to carry the wind region that accept fund transfer from center without via region cash account