Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya keterpaduan antara ilmu ekonomi dan ilmu fiqh guna mengembangkan produk Syariah sangat diperlukan. Metode penelitian berbentuk yuridis normative. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Jenis data yaitu data sekunder, mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, buku harian. Type penelitian ini adalah deskriptif. Metode analis data yaitu kualitatif. Akad Syariah pada Bank Syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional memiliki karakteristik tersendiri. Namun ada persamaan dan perbedaan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah. Persamaan itu berupa persamaan atas subjek, objek dan tujuan akad. Namun perbedaannya yaitu dari segi pembayaran Ijarah, dan pengembalian porsi kepemilikan bank, dan nilai pertanggungan. Umumnya penerapan akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah, memberikan posisi Bank Syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional selaku kreditor dan nasabah selaku debitor. Ini berarti terjadi perubahan tujuan akad itu. Pengkajian ulang atas produk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah harus segera dilakukan. Hal ini didasarkan pada kerangka teori yang berbeda jauh dengan praktik. Nasabah adalah selaku penyewa untuk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan selaku pemilik modal dalam akad Musyarakah Mutanaqisah. Konsistensi penerapan produk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah harus segera dilakukan oleh Bank Syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional. Jika tidak maka akan banyak terjadi penyimpangan Syariah atas produk perbankan tersebut. Peningkatan profesionalisme dan efisiensi akan dapat mengurangi tidak sempurnanya penerapan produk Syariah.

---

The existence of integration between economics and the science of fiqh in order to develop Islamic products is required. Form of juridical normative research methods. Data collection tools in the form of documents and interview studies. The type of data is secondary data, including official documents, books, reports tangible results, diary. Type this research is descriptive. The method of qualitative data analyst. Akad Sharia in the Islamic Bank and the Islamic Unit of Conventional Bank has its own characteristics. But there the similarities and differences Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musharaka Mutanaqisah. Equation in the form of the equation on the subject, object and purpose of the contract. But the difference is in terms of Ijarah payments, and the return portion of ownership of banks, and insurance coverage. Generally, the application of the contract of Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musyarakah Mutanaqisah, giving the position of the Islamic Bank and the Islamic Unit of Conventional Bank as creditors and customers as debtors. This means there is a change that contract goals. Review of the product of Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musharaka Mutanaqisah must be done immediately. It is based on the theoretical framework that differs significantly with practice. Client is as a tenant for Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and as the owner of capital in Mutanaqisah Musharaka contract. Consistency of application of the product Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musharaka Mutanaqisah should be carried out by the Islamic Bank and the Islamic Unit of Conventional Bank. If not it will be many deviations above the Sharia banking products. Increased professionalism and efficiency will be able to reduce imperfections in the application of Sharia products."

"Dalam dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, dinyatakan bahwa sebagai infrastruktur pemberdaya yang mampu meningkatkan daya guna infrastruktur lainnya (meta infrastruktur), telematika menjadi prasyarat penting untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Sebagai salah satu langkah strategis dalam mempercepat penguasaan teknologi informasi dan mengurangi pembajakan perangkat lunak, beberapa instansi Pemerintah di Indonesia telah mendeklarasikan gerakan untuk menggunakan Free/Open Source Software (F/OSS) sebagai alternatif dari perangkat lunak berlisensi. Di tingkat Pemerintah Daerah, salah satu daerah yang secara aktif mengadopsi dan memanfaatkan F/OSS di lingkungan instansinya adalah Pemerintah Kota Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penghematan biaya serta manfaat yang diperoleh sebagai dampak dari kebijakan penggunaan F/OSS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Fokus penelitian dibatasi pada kebijakan penggunaan F/OSS terkait dengan aplikasi perkantoran dan sistem operasi yang digunakan pada komputer administrasi perkantoran di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan menggunakan metode information economics, hasil analisis terhadap aspek finansial, menunjukkan bahwa Return on Investment (ROI) yang dihasilkan sebesar 362% dan masuk dalam kategori skor 2 (dari skala 0-5). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan migrasi F/OSS, memberikan manfaat yang cukup besar pada efisiensi anggaran belanja pihak Pemerintah Kota Pekalongan, khususnya di sektor teknologi informasi. Secara keseluruhan, skor akhir dari information economics bernilai positif (nilai 54 dari skala -25 sampai 95), yang menunjukkan bahwa aspek manfaat mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai biaya.

---

In the document Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (MP3EI) 2011-2025, stated that telematics as meta infrastructure that able to improve the performance of other infrastructures, becomes an important prerequisite for supporting the sustainability of economic growth. As a strategic step to accelerate the mastery of information technology and reduce software piracy, some government agencies in Indonesia have declared the movement to use Free/Open Source Software (F/OSS) as an alternative to proprietary software. At the local government level, one of the Municipal Government that actively adopt and use F/OSS in their institution is Municipal Government of Pekalongan.

This study analyze the cost savings and benefits impact of the F/OSS adoption policy in the Municipal Government of Pekalongan. The focus of this research is limited to the F/OSS adoption policy related to office applications and the operating system used on computers in the administrative office unit.

By using the method of information economics, the analysis of the financial aspect shows that the Return on Investment (ROI) generated by 362%, in the category score of 2 (scale of 0-5). This suggests that migration policy F/OSS, provide considerable benefits to the efficiency of Municipal Government of Pekalongan budget, specially in the information technology sector. Overall, the final score of information economics shows the positive score (54 scale of -25 to 95), indicating that the value benefits aspect greater than the value of the costs."