Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan utama dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dinamis antara defisit anggaran, pinjaman luar negeri dan pinjaman sektor perbankan terhadap inflasi di Indonesia. Periode penelitian ini berada pada rentang waktu 2000 kuartal 1 sampai dengan 2008 kuartal 3. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Autoregressive (VAR) yang memiliki dua alat estimasi, yaitu impulse response dan variance decomposition. Dari hasil uji unit root Augmented Dickey-Fuller, diketahui bahwa sebagian data stasioner pada tingkat level dan sebagian data stasioner pada tingkat 1st Difference, sehingga metode yang digunakan adalah VAR in 1st Difference. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan defisit anggaran berdampak terhadap peningkatan inflasi. Dari sisi pembiayaan defisit anggaran menunjukkan bahwa pembiayaan dari pinjaman luar negeri tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan inflasi, sedangkan pembiayaan dari pinjaman sektor perbankan memberikan dampak terhadap peningkatan inflasi (inflantory). ......The main purpose of this study is determine the dynamic relation between budget deficit, govemment extemal debt and domestic bank financing on Inflation in Indonesia. The research period is within the first quarter of 2000 until the third quarter 2008. This research used VAR method, which has impulse response function and variance decomposition as its estimation tools. Resuit from Augmented Dickey-Fuller unit root test confirm that a part of data are stationer in level and the other part are stationer in la difference; hence, the VAR method that being used is VAR in la Difference. The empirical evidence provided here suggest that budget deficit growth has impact on inflation growth. On the other side, financing of budget deficit from govemment extemal debt has no significant effect on inflation growth, however financing from domestic bank has impact on inflation growth (inflantionary).

Abstrak :
Dari bahasan tabulasi pemakaian bahasa berdasarkan latar, topik pembicaraan dan partisipan pada 3.2.1, 3.2.2 dan 3.2.3 ternyata asumsi yang diajukan pada 1.1 --bahasa komunikasi sehari-hari di antara penduduk Jakarta yang terdiri dari beragam suku adalah )Bahasa Indonesia, di lain sisi penduduk (pendatang) baru masih sering mema_kai bahasa asalnya -- sesuai dengan hasil yang diperoleh. Dengan melihat angka persentase pemakaian bahasa menurut latar dapat disimpulkan bahwa Bahasa Indonesia menjadi pilihan pertama, Bahasa Daerah menjadi pilihan kedua dan Bahasa Campuran menjadi pilihan ketiga. Bahasa Indonesia ternyata merupakan bahasa komunikasi baik di rumah, di pasar maupun di kantor/sekolah. Bahasa Indone_sia harus diutamakan, menurut pendapat responden, karena merupakan bahasa persatuan dan kesatuan bangsa.Bahasa Daerah hanya dipakai di rumah saja kepada keluarga, orang tua, keluarga istri/ suami, mertua dan orang satu daerah yang bahasanya lama dengan responden. Hal ini disebabkan oleh pendapat responden bahwa penguasaan bahasa-pertama/ Bahasa Daerah cukup panting. Sebab_

Abstrak :
ABSTRAK
Berbagai faktor dapat menjadi sumber stres seorang mahasiswa. Mahasiswa yang berasal dari daerah memiliki lingkungan budaya yang berbeda dan mereka dituntut untuk berusaha menyesuaikan diri secara efektif terhadap lingkungan dan kondisi baru. Selain itu sebagai mahasiswa tahun pertama, mereka berada dalam usia yang sudah memasuki masa dewasa-awal dan sedang dalam periode transisi dari masa remajanya memasuki masa dewasa. Bagi mereka yang kemampuan penyesuaian dirinya rendah, kondisi-kondisi semacam ini bisa menjadi sumber stres bagi mereka.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menemukan apa saja yang dinilai sebagai stresor oleh mahasiswa UI angkatan ?96 yang berasal dari daerah dan melihat bagaimana peringkat stresor-stresor tersebut secara keseluruhan serta perbedaannya antara mahasiswa pria dan wanita. Penelitian ini merupakan jenis penelitan deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan memakai alat ukur berupa kuesioner.

Stresor-stresor utama yang dirasakan oleh mahasiswa, pria dan wanita, merupakan masalah akademis. Peringkat I ialuh takut mendapat IP jelek, peringkat II takut terhadap ancaman DO. Stresor-stresor yang dinilai paling tidak menimbulkan stres (peringkat terbawah) bagi mereka ialah ?penyesuaian diri terhadap cuaca di Depok? dan ?merasa takut tingal di perantauan'. Secara keseluruhan, dengan melihat hasil perhitungan t-test nilai rata-rata total, stres yang dirasakan oleh pria dan wanita tidak berbeda secara signifikan. Hasil perhitungan statistik masing-masing stresor antara pria dan wanita memperlihatkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada stresor ?materi pelajaran berbeda dengan pelajaran SMA?, ?waktu belajar tersita untuk bermain? dan ?merasa kesepian di tempat tinggalnya sekarang'.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk Iebih mendalami proses timbulnya stres, khususnya mengapa kondisi-kondisi tertentu dinilai sebagai stresor dan kondisi-kondisi lain tidak. Berkaitan dengan itu, bisa diteliti lebih jauh lagi faktor- faktor kepribadian apa yang berperan dalam proses penilaian sires. Untuk itu, sebaiknya dilakukan penelitian dengan metode pengambilan data berupa wawancara mendalam atau penelitian yang bersifat kualitatif.

Abstrak :
Karakteristik Jaringan Jalan ( Perilaku Jaringan Jalan ) adalah penjabaran dari pola pergerakan perjalanan pada sebuah jaringan jalan. Pola pergerakan perjalanan terefleksi dari pembebanan Matrik Asal Tujuan (MAT) pada jaringan jalan. Sebelum jaringan jalan tersebut dibebani, maka terjadi proses pemilihan rute terpendek yang akan dilakukan pelaku-pelaku perjalanan dengan persepsi-persepsi yang berbeda satu sama lain. Menentukan rute terpendek dengan cara manual tidaklah mudah, apalagi untuk jaringan yang besar dan komplek. Oleh karena itu dicoba dikembangkan aplikasi program komputer untuk mendapatkan solusi optimal terhadap permasalahan tersebut diatas. Dasar yang digunakan aplikasi program komputer tersebut adalah Model User Equilibrium (UE) yang merupakan pengembangan dari Model dan Algoritma Moore (1957) dan Model User Equilibrium (UE) yang merupakan pengembangan Model dan Algoritme GTE Sudarbo D. H., Sutanto Soehodo, Alvinsyah (1999). Penggunaaan kedua Algoritnia tersebut dalam pemilihan rute dan pembebanan di jaringan jalan di Kotamadaya Bogor didapat waktu komputasi algoritma GTE lebih lambat dari algoritma Moore walaupun dari jumlah iterasi yang terjadi, algoritma GTE lebih sedikit dari algoritma Moore. Untuk pola arus lalu lintas di jaringan, kedua algoritma menghasilkan pola arus yang relatif sama tercermin dari beban arus di masing-masing link relatif sama. Waktu perjalanan (travel time) untuk pembebanan bi-moda pada masing path / rute dihasilkan kedua algoritma Moore dan GTE relatif sama. Algoritma Genetik Taksonomi (GTE) dapat digunakan sebagai alternatif lain, sebagai algoritma pemilihan rute terpendek (shortest path) dengan pendekatan secara multi path (banyak rute) dalam pembebanan deterministik.

Abstrak :
Mengukur dan menganalisa biaya kualitas (Cost Of Quality) adalah suatu langkah awal dalam program manajemen kualitas. Sistem COQ adalah batu loncatan dalam peningkatan kepentingan dikarenakan COQ-related activities mengkonsum sebanyak 25% atau lebih dari sumber daya yang digunakan oleh perusahaan. Akutansi biaya tradisional, dimana yang menjadi fungsi utamanya adalah penilaian inventori dan penentuan pendapatan untuk laporan finansial eksternal, sehingga tidak dapat melingkupi informasi COQ yang dibutuhkan. Namun, kekurangan-kekurangan ini dapat dengan mudah diatasi dengan activity-based costing (ABC). ABC menggunakan dua langkah prosedur untuk mendapatkan akurasi biaya dari bermacam objek-objek biaya dan melacak sumber dari biaya pada aktivitas dan kemudian melacak biaya dari aktivitas pada objek biaya. Kegagalan-kegagalan kegiatan pengendalian di PT. X dalam mengurangi kegagalan produk, antara lain adalah kurangnya kegiatan pencegahan dan penilaian dalam mengantisipasi kegagalan produk yang terjadi, dan kegiatan pencegahan yang dilakukan cenderung lebih bersifat mencegah, tidak khusus dilakukan menangani kegagalan utama yakni waste, serta belum dilakukannya pembuatan data lengkap mengenai kegiatan pada biaya kualitas sehingga informasi yang diperoleh kurang lengkap.

---

Measured and analyze Cost Of Quality (COQ) is a first step in management quality program. Cost Of Quality system is a stepping stone in upgrading priority because cost of quality-related activities consume 25 % or more of using company resources. Traditional Cost Accounting which is the main goal is inventory assess and income statement for external financial report, so this analyze system cannot covered all of cost of quality information needed. Nevertheless, this lack of information can be easily overcome by using Activity-Based Costing (ABC). ABC has two steps of procedure for gathering cost accuration from many of cost object and tracing sources from cost to activities and then trace activities to cost object. Restraint activities failures in PT. X can cause defect product, these are minimum prevention and appraisal activities in anticipating defect product that occur, prevention activities was consider only to- prevent, not prior for solving major failure in this matter is waste and bad filling data activities for cost of quality so the information have it is not quite comprehensive.

Abstrak :
Upaya paksa dan tidak ditahannya terdakwa atau penangguhan penahanan banyak menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat, yang dalam batas-batas apakah upaya paksa penahanan diperlukan dalam proses pemeriksaan terdakwa di peradilan. Suatu hal yang menarik perhatian apabila penangguhan penahanan tidak diperlukan lagi ditingkat peradilan, mengingat pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa dan penuntut umum diwajibkan menghadirkan terdakwa di persidangan. Di dalam upaya penangguhan penahanan paling tidak terkait oleh dua kepentingan yaitu apabila dilihat dari hak terdakwa adalah memperjuangkan asas praduga tidak bersalah sedangkan disisi aparat penegak hukum upaya paksa penahanan adalah guna kepentingan proses pemeriksaannya yang patutnya dalam rangka perlindungan masyarakat dimana sifat dari pelaksanaan upaya paksa di satu sisi adalah upaya untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Dalam hal kaburnya terdakwa di perlukan perhatian dalam hal perlunya dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa baik ditingkat penyidikan atau penuntutan. Pemahaman mengenai tujuan sistem peradilan pidana ini sangatlah penting. Menjadi keharusan dalam sebuah sistem berorientasi pada tujuan yang lama, untuk mencapainya dibutuhkan mekanisme yang terarah, kitidakpaduan antara sub system administrasi peradilan pidana akan menyebabkan terhambatnya proses peradilan pidana.

Abstrak :
Industri Sewa Guna Usaha (SOU) di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan ditandai oleh peningkatan nilai kontrak iease dari tahun ke tahun. Iklim perkembangan yang pesat ini menimbulkan persaingan yang sentakin tajam di antara perusahaan SG-U yang ada. Untuk menunjang keberhasilan operasi perusahaan SGU ini diperlukan kemampuan untuk dapat beradaptasi secara cepat dengan perubahan lingkungan dunia usaha. Adaptasi dengan lingkungan usaha ini diwujudkan dengan mengimplenentasikan pereneanaan strategis, yang dikembangkan melalui penyusunan sistem anggaran. Oleh karena itu, sistem yanggaran menoadi salah satu alat yang penting bagi manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah dicanangkan. Dari beberapa studi diketahui bahwa penganggaran meru-pakan bagian dari dari proses manajemen. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa sebagai bagian dari rangkaian siklus manajemen, penganggaran memiliki fungsi sebagai alat peren-canaan, karena lebih berorientasi pada masa yang akan da-tang dari pada masa larapau. Namun demikian, penganggaran juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi atas hasil yang dicapai serta membantu dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Secara ideal, penganggaran dapat dite-rapkan pada setiap alur produk dan setiap pusat pertang-gungjawaban (responsibility center) yang sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Untuk raenunjang efektifitas pelaksanaan suatu peng-anggaran sebagai alat perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi sangat ditentukan oleh beberapa aspek yang fundamental. Pada dasarnya aspek-aspek ini mengaou pada sistem pengendalian manajemen. Berikut ini merupakan beberapa aspek fundamental yang mendasari studi kasus yang di-lakukan pada perusahaan leasing PT "X", yaitu: 1. Struktur organisasi dan gaya kepemimpinan; 2. Partisipasi dari manajemen puncak; 3. Motivasi; 4. Komunikasi; 5. Kewajaran. Tujuan dari studi kasus yang dilakukan pada PT "X" adalah untuk mengetahui dan menganalisa proses penyusunan anggaran sebagai alat implementasi dari perencanaan strate-gis manajemen dengan mendasarkan pada aspek-aspek fundamental di atas. Adanya aspek-aspek fundamental ini secara me-madai merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi agar memungkinkan proses penyusunan anggaran dapat dilakukan secara cermat, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi. Berkaitan dengan tujuan studi tersebut, maka penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut: "Penyusunan anggaran yang cermat akan dapat meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi dan mengakibat-kan tercapainya perencanaan laba (profit planning) yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan studi di atas, maka beberapa pertanyaan dikembangkan dalam studi kasus yang dilakukan pada perusahaan leasing PT "X" ini, yaitu: 1. Bagaimana manajemen perusahaan leasing PT "X" menyusun sistem anggaran untuk mengimplementasikan perencanaan strategis yang akan dicapai oleh manajemen ? 2. Bagaimana manajemen perusahaan leasing PT "X" mengguna-kan sistem anggaran sebagai alat bantu untuk merencana-kan dan mengendalikan serta mengevaluasi prestasi dari mas ing-masing pusat pertanggungjawaban ? 3. Bagaimana pengaruh penerapan sistem anggaran terhadap rencana jangka pendek terhadap pada masing-masing pusat pertanggungjawaban ? Untuk menjawab pertanyaan di atas dan menguji hipotesa penulis, maka dalam studi ini digunakan pendekatan studi kepustakaan, dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan pimpinan dan staf PT "X", serta dilakukan metode penelitian deskriptif-analisis. Dengan menggunakan analisa SWOT dan analisa key success factors maka PT "X" dapat dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan usaha. Dengan didukung oleh kemampuan ini, maka manajemen PT "X" dapat memformulasikan perencanaan strategis perusahaan secara ceroat. Perencanaan strategis ini dituangkan ke dalam suatu perencanaan laba yang kemudian dikembangkan ke dalam rencana operasi secara lebih rinci. Kecermatan perencanaan strategis yang dilaku-kan manajemen FT "X" ini ternyata sangat menunjang kewajar-an dari perencanaan laba yang dilakukan sehingga dengan demikian perencanaan laba ini lebih mudah untuk direalisa-sikan. Dalam proses penyusunan anggaran PT "X", nampak bahwa partisipasi dari manajemen puncak sangat berperan. Peranan dari manajemen puncak ini tercermin dari tugasnya untuk memotivasi kegiatan seluruh divisi, dan melakukan koordina-si melalui mekanisme anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan karakteritik dari kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan ini, maka mekanisme anggaran yang diterapkan mengacu pada pedoman spread yang ditetapkan oleh manajemen (management guidelines'). Pedoman spread memung-kinkan manajemen untuk mengevaluasi performansi dari ma-sing-masing divisi. Pedoman ini juga memungkinkan setiap divisi termotivasi untuk mencapai target anggaran yang te-lah ditetapkan. Sedang untuk menerapkan pengendalian, mana-jemen PT "X" mengembangkan sistem laporan secara periodik dan melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian implikasi umum dari studi kasus ini adalah bahwa dengan ditunjang oleh beberapa aspek yang fundamental dalam penganggaran akan cemungkinkan dilakukan proses penyusunan anggaran secara cermat sebagai implemen-tasi perencanaan strategis manajemen sehingga dapat diting-katkan prestasi keseluruhan organisasi.

Abstrak :
Kondisi persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini menuntut para pelaku usaha untuk melakukan efisiensi pada seluruh aktivitasnya. Salah satu praktek bisnis yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan outourcing yang dapat dilakukan pada seluruh kegiatan yang bersifat non core competence perusahaan tersebut. Sebagai salah satu Unit Bisnis (Business Unit) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Unit Bancassurance merupakan unit bisnis yang bergerak pada pemherian jasa perencanaan keuangan kepada konsumen personal, yang meliputi aspek investasi, asuransi, dan dana pensiun. Pada tahun pertama beroperasinya Unit Bancasssurance ini, terdapat sejumlah masalah yang ditemui khususnya berupa pencapaian target bisnis yang tidak tercapai akibat ketidakmampuan perusahaan dalam memperoleh tenaga Financial Advisor (FA) melalui rekruitmen yang dilakukan sendiri. Dalam karya akhir ini penulis sengaja memilih topik berupa peranan outsourcing dalam mengatasi permasalahan suplai tenaga Financial Advisor pada Unit Bancassurance. Hal ini dilakukan adalah untuk dapat mengetahui lebih mendalam permasalahan yang ada di perusahaan sekaligus untuk mengetahui sejauh mana outsourcing bisa berperan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam operasional usahanya selama ini, Unit Bancassurance Bank BNI juga telah melakukan sejumlah aktivitas outsourcing. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang herupa teori dan konsep outsourcing dari studi pustaka, serta observasi langsung, penulis melakukan analisa terhadap permasalahan rekruitmen dan pengelolaan tenaga FA. Kemudian dilihat serta ditelaah lebih lanjut potensi mengoutsourcingkan aktivitas tersebut melalui penghitungan efisiensi dan efektivitasnya. Hasilnya dirumuskan dalam suatu bentuk kesimpulan pada akhir tulisan karya akhir ini. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, penggunaan outsourcing untuk rekruitment dan maintenance FA dapat melakukan efisiensi biaya yang signifikan dibandingkan dengan pola sebelumnya yang dikelola sendiri oleh Unit Bancassurance. Selain itu perusahaan dapat lebih fokus pada pengembangan usaha yang sempat terhambat karena kesulitan rekruitmen FA. Outsourcing juga bisa meminimalisir pekerjaan administrasi terutama pengelolaan FA yang cukup memakan waktu dan tenaga kerja. Dalam pelaksanaan outsourcing rekruitment dan maintenance FA tersebut agar senantiasa berjalan sesuai dengan tujuan awal, Unit Bancassurance harus dapat mengontrol kualitas FA outsourcing melalui monitoring performance yang baik. Selain itu diperlukan juga monitoring perusahaan provider dengan baik. Setiap ada permasalahan supaya segera ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan cepat dan tepat.

---

The highly competitive business environment nowadays requires companies to improve efficiency throughout its activities. One technique to acquire-effeciency is to do outsourcing which can he employed to all non-core-competence activities. Bancassurance Unit is one of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk business unit. This unit provides financial planning service to personal consumer, including investment, insurance, and pension fund solution. In its first operating year., this Bancassurance Unit faced several problems. The lack of ability to acquire Financial Advisors (FA) through company-owned recruitment process is the major one. The topic of this thesis is the role of outsourcing to overcome the lack of FA work force in the Bancassuruaree Unit. The objectives are to understand the problem in the company better and to know how far outsourcing can help to overcome the problem, Bank BNI Bancassurance Unit already did several outsourcing activities. The analysis on FA recruitment and management problems is done by using literature study on outsourcing theory and concept, and by direct observation. Furthermore, the efficiency and effectiveness of the outsourcing is calculated to examine the potential. The results are concluded in the end of this thesis. The analysis result shows that by outsourcing the FA recruitment and maintenance, could resulted in significant cost efficiency compared to the previous pattern managed by the Bancassuranee Unit. In addition, the company could be more focus on business development that was delayed due to difficulties in FA recruitment. Outsourcing also could minimize the administration loads especially in Financial Advisor management. In the implementation of outsourcing, the FA recruitment and maintenance should always comply with its primary objectives. Bancassurance Unit should able to control the FA outsourcing quality through good performance monitoring. Monitoring on Provider Company is also needed. Every trouble emerges should be handled straightaway, resolved quickly and correctly.

Abstrak :
Pelaksanaan pengawasan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya maka pemerintah melalui instansi Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk senantiasa memantau potensi penerimaan pajak. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi umum dan dalam negeri, yaitu Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut hanya atas konsumsi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dilakukan di dalam negeri. Seiring dengan telah dikeluarkan oleh pemerintah ketentuan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 16 C Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan aturan Iainnya sebagai aturan pelaksanaan Pasal 16 C Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994. Pemerintah selalu berupaya menambah potensi pajak demi peningkatan penerimaan Negara. Oleh sebab itu sekecil apapun pengaruhnya untuk penerimaan Negara harus dipantau dan diawasi oleh aparat pajak sebagai pelaksana undang-undang untuk terus meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakan. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif dimana data diperoleh melalui proses wawancara mendalam (in depth interview), observasi dan studi kepustakaan. Data yang diolah berupa data kualitatif dari hasil wawancara dan data sekunder tentang hasil penerimaan dari PPN membangun sendiri di KPP Jakarta Setiabudi Satu. Mengacu kepada administrasi perpajakan dan konsep perpajakan dimana administrasi perpajakan merupakan implementasi kebijakan perpajakan guna mewujudkan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam aturan perpajakan. Kebijakan perpajakan seyogianya memenuhi perlakuan pajak yang baik, pendekatan keadilan pajak, dan dalam penghitungan pajak didasari pada dasar pengenaan pajak. Dalam penghilungan biaya yang dikeluarkan dalam membangun sebuah bangunan dapat dilakukan melalui metode pendekatan penilaian property berupa pendekatan perbandingan harga pasar (sales comparison approach), pendekatan biaya (cost approach), pendekatan pendapatan (capitalization approach), sedangkan pemungutan pajak dipakai sesuai dengan system pemungutan pajak yang berlaku. Kesimpulan yang didapat antara Iain bahwa untuk melaksanakan pengawasan PPN membangun sendiri di KPP Jakarta Setiabudi Satu lebih banyak memberikarl himbauan kepada para pemilik bangunan sebab terbukti cukup efektif dalam upaya mengamankan penerimaan Negara. Sedangkan untuk tahun 2004 dalam penentuan pajak terutang dalam proses penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada dasarnya adalah dengan menetapkan pendekatan pengeluaran biaya rata-rata per meter persegi dengan melihat perbandingan harga bangunan di pasar dan data NJOP PBB karena wajib pajak tidak mempunyai administrasi yang memadai akan data pengeluaran yang telah dilakukan dan wajib pajak pada umumnya hanya menunjukkan Surat Ijin Mendirikan bangunan yang dieluarkan oleh Pemda. Untuk itu disarankan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PPN membangun sendiri perlu ada koordinasi dengan pihak Pemda dan upaya sosialisasi ke kantor Pemda yaitu Kantor Kecamatan, serta ada pedoman dan daftar table biaya bangunan per meter persegi di wilayah tertentu yang dikeluarkan oleh badan resmi pemerintah.

---

The implementation of tax payers supervision to improve the compliance of their tax obligation then the government through institution Directorate General of Tax seeks to always monitor the tax revenue potential. Value Added Tax is a tax on public consumption and at domestic, as Value Added Tax levy only on consumption of taxable goods and or services that carry out in domestic area. In line with the issuance of regulation conceming Added Value Tax by government on the self-development as stipulated in Article 16 C Law Number 11 year of 1994 and other regulations as the implementation rule of Article 16 C Law Number 11 year of 1994. The government always seeks to add the tax potential in order to increase the state revenues. Therefore how small the its influence for the state revenues it should be monitored and supervised by tax officers as the executor of the law to continuously improve the tax payer awareness on the tax obligations. The research method used is the descriptive method which data obtained through in depth interview, bibliography study and library research. The data processing like qualitative data that produced by in depth interview and the secondary data about tax revenue from Value Added Tax on developing activity itself at KPP Jakarta Setiabudi Satu. Point at tax administration and tax concept where the tax administration seems an implementation of tax policy to create regulations that established in tax regulations. Tax policy should fulfill good tax treatment, tax equality approach, and tax accounting based on tax imposition base. In cost accounting that paid in development a building can do trough valuation property approach as sales comparison approach, cost approach, capitalization approach, while tax collection used according to the valid tax collection system. Conclusions that can be taken for example Value Added Tax supervision implementation developing itself at KPP Jakarta Setiabudi Satu more relies on the urges to the building owners where in reality its enough effectively to secure state revenue. While for 2004 in determining indebted tax in the issuance process of Underpaid Tax Assessment (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) basically was by establishing the average cost per m2 approach by considering the building price comparison in the market and data NJOP PBB as the tax payers do not have sufficient administration on the expenses data carried out and the tax payers in general only show License to Erect a Building (Surat Ijin Mendirikan Bangunan) issued by Local Government. So suggest to the effort optimize revenues of the Value Added Tax developing itself it requires the coordination with the Local Government and the socialization efforts in Local Government office namely District Office in order and need guidance and cost table of building per meter quadrate at certain area which published by legal govemment committee.

Abstrak :
Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab pribadi anggota Direksi Perseroan Terbatas menurut UUPT No. 40/2007 (UUPT). Sebagai badan imajiner (artificial person), perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Orang perorangan yang akan menjalankan kewenangan, tugas dan kewajibannya disebut dengan organ Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi adalah pengurus dan wakil Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan pengurusan Perseroan, semua anggota Direksi wajib mematuhi ketentuan yang terdapat dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Direksi melanggar ketentuan UUPT atau Anggaran Dasar Perseroan (tindakan ultra vires) yang mewajibkan Direksi mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS atau Dewan Komisaris untuk melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi tanpa persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris tersebut secara yuridis tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan bahwa kerugian Perseroan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya dan telah melakukannya dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan serta tidak ada benturan kepentingan dan telah mengambil tindakan pencegahan atas kerugian tersebut.

---

The focus of this research is the personal liability of the member of the Board of Directors (?BOD?) of the Limited Liability Company in accordance with the Limited Liability Company Law No. 40/2007 (?Company Law?). As an imaginary entity (artificial person), the Company has no will to run themselves. Individuals who will run the authority, tasks and obligations the Company are called the Company organ consisting of the General Meeting of Shareholders (?GMS?), the Board of Commissioners (?BOC?) and BOD. The Board of Directors is authorized to manage and represent the Company in or outside of the Court. In carrying out the management duties and authority of the Company, the Directors must comply with the provisions of the Company Law and the Articles of Association of the Company. If the BOD violated the provisions of the Company Law or the Articles of Association of the Company (acts ultra vires) to require the BOD obtained the prior approval of the GMS or the BOC to undertake a legal action, the legal action taken by the BOD without the approval of the GMS or the BOC of the Company will remain binding on the Company if the other parties conduct that legal act in good faith. The BOD?s member shall not be responsible to any losses of the Company if He/She can prove that those losses are not caused by his/her torts or negligent and has done it in good faith and full of awareness for Company?s interest, do not have any material personal interest and has done a preventive action to those losses.