Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Masa pandemi membuat pemerintah daerah untuk lebih bekerja keras disertai kehati-hatian dalam penggalian potensi pendapatan asli daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber dari pendapatan daerah yang dapat digali. Studi ini menginvestigasi keberhasilan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan ketetapan PBB-P2 di Tahun 2020 ini. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis konten. Hasil studi menunjukan bahwa, Yogyakarta melalui proses yang panjang dalam usaha penetapan PBB-P2 yang didukung oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berkualitas. Regulasi yang berkaitan dalam penetapan PBB-P2 ialah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. Ketentuan stimulus dalam PBB-P2 merupakan langkah nyata dalam mitigasi risiko dari resistensi masyarakat yang terdampak kenaikan pajak terutang. Pemerintah daerah lain dapat menjadikan Kota yogyakarta sebagai “best practice” dalam mempersiapkan usaha penggalian potensi PBB-P2. Studi ini diharapkan bisa menjadi pemicu bagi penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan penggalian potensi pajak daerah lainnya."

"This study aims to examine the implementation of carbon pricing collection in Indonesia. This study also provides a review of the potentials for excise revenue, income tax (PPh), and value-added tax (VAT) from carbon emissions and an effort to build integrated supervision among stakeholders. This research uses descriptive qualitative method. The research data were obtained from a review of documents and regulations regarding carbon emissions. The research was conducted by comparing the best practices in the worldwide with the Indonesia government policy on carbon taxes. The results show a great potential for the country to apply carbon pricing collection through carbon taxes, carbon permits, or cap-and-trade (emission trading system). On the other hand, the collection of a tax on carbon or cap-and-trade schemes requires complex oversight. Therefore, a synergy among institutions is needed, such as the Directorate General of Taxes (DJP), the Financial Services Authority (OJK), and the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). The digitization of the system and the establishment of a data warehouse are the main strategies to support the performance of the task force involving the three institutions in implementing joint audits. The recommendation from this research is that Indonesia should immediately implement the carbon pricing policy and form joint audits in monitoring its implementation. This research encourages further research on carbon pricing, carbon tax, PPh and VAT, as well as research on the economic impact of the policy at each level of carbon emission rates."