Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pencemaran udara merupakan masalah yang terjadi di kota besar seperti Jakarta, dimana hal ini dapat menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan pada manusia. Gangguan kesehatan berupa penyakit saluran pernafasan yang dapat terjadi antara lain adalah penyakit ISPA, Bronkitis dan Asma. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kecenderungan kejadian pencemaran udara dan kecenderungan penyakit pernafasan serta untuk mengetahui hubungan antara konsentrasi pencemaran udara dengan kejadian penyakit saluran pernafasan di DKI Jakarta Tahun 2003-2004. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan disain studi ekologi. Konsentrasi rata-rata tahunan zat pencemar udara adalah SO2 (4,9 ppb), NO2 (26,5 ppb), NO adalah (40,1ppb), NOx ( 64,8 ppb) dan partikulat (TSP) (92,79 ug/m3) . Rate penyakit saluran pernafasan per 100.000 penduduk memiliki rata-rata untuk ISPA adalah 1682,2, bronkitis 18,3 dan asma 56,3. Hubungan yang signifikan terjadi di beberapa kecamatan. Parameter yang signifikan di beberapa kecamatan adalah SO2 dengan ISPA, SO2 dengan bronkitis, NO dengan bronkitis, NO dengan asma, dan NOx dengan ISPA. Kejadian penyakit saluran pernafasan kemungkinan disebabkan oleh pencemaran udara Penanggulangan dapat dilakukan dengan penyediaan transportasi umum yang nyaman dan substitusi bahan bakar kendaraan dengan bahan bakar yang ramah lingkungan serta pengaturan tata guna lahan dan tata ruang perkotaan. Daftar Pustaka : 47 (1993-2004)

---

The Correlation Between Ambient Air Quality and Cases of Acute Respiratory Infection, Bronchitis, and Asthma in DKI Jakarta During 2003 ? 2004 (An Ecological Study in 15 Sub Districts)Air pollution is a problem commonly in large cities such as Jakarta and cause various respiratory problems such as acute respiratory infections (ARI), bronchitis, and asthma. This study aims to determine the concentration of air pollution and the tendency of respiratory problems, as well as to determine the correlation between concentration of air pollution and incidence of respiratory infections in DKI Jakarta during 2003-2004. This study is descriptive in nature and is an ecological study in design. The air pollutants annual are SO2 (concentration of 4.9 ppb), NO2 (26.5 ppb), NO (40,.ppb), NOx ( 64.8 ppb) and particulate matter (TSP) (92.79 uglm3) . The average rate of incidence per 100.000 people is 1682,2 for ART, 18,3 for bronchitis and 56,3 for asthma. Significant correlation of parameters in several districts are SO2 with ARI, SO2 with bronchitis, NO with bronchitis, NO with asthma, and NOx with ARI. Respiratory problem are caused by air pollution. Means to minimize the number of cases include a better arrangement of land use, the available of pubic transport and substituting gasoline fuel with environment friendly fuel. Bibliography: 47 (1993-2004)

Abstrak :
Caring dalam keperawatan adalah hal yang sangat mendasar, caring merupakan "heart" profesi, artinya sebagai komponen yang fundamental dan fokus sentral serta unik dari keperawatan. Fenomena di lapangan mengindikasikan adanya kecenderungan perawat tidak caring dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien yang berdampak pada kualitas asuhan yang pada akhirnya mempengaruhi kepuasan klien terhadap pelayanan keperawatan khususnya dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Berkaitan dengan itu maka penelitian ini bertujuan untuk rnengetahui gambaran perilaku caring perawat dan hubungannya dengan tingkat kepuasan klien. Rancangan penelitian adalah cross sectional, populasi penelitian adalah seluruh klien pasca bedah yang dirawat sebanyak 299 orang, dengan sarnpel 101 orang. Data yang dikumpulkan adalah data primer, melalui angket. Perilaku caring perawat dan tingkat kepuasan klien diidentifikasi dengan instrumen yang merupakan modifikasi A Care Q-Questionnaire terdiri dari 6 komponen caring yaitu ; kesiapan membantu; penjelasan dan kemudahan; kenyamanan; tindakan antisipasi; membina hubungan saling percaya dengan klien; pemantauan dan pengawasan. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak komputer. Analisa data rnenggunakan analisis univariat (distribusi frekuensi), bivariat (kai-kuadrat), dan multivariat (regresi logistik). Dari karakteristik klien diketahui proporsi wanita dan pria relatif seimbang (54,5%, 45,5%), lebih dari separuh berusia diatas 35 tahun (56,5%), sebagian besar pendidikan rendah (62,3%), bekerja (63,4%), dirawat dikelas III (62,4%). dan biaya perawatan ditanggung (ASKES dan 3PS) 55,4%. Hampir separuh perawat dinilai tidak caring (48.5%), secara umurn caring perawat termasuk kategori cukup (X - 5.94). Komponen caring yang cukup baik adalah kesiapan membantu ( X 6,77), sedangkan penjelasan dan kemudahan memiliki nilai terendah (X - 5,51). Sebagian besar klien tidak puas terhadap perilaku caring perawat (79,2%). Komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kepuasan adalah kesiapan membantu (X 20,35) dan terendah penjelasan dan kemudahan (X 14,73), namun secara proporsi menunjukkan kecenderungan semakin baik caring perawat akan meningkatkan proporsi kepuasan klien. Uji multivariate menunjukkan kesiapan membantu merupakan komponen yang paling dominan memberikan kepuasan kepada klien (OR 3,9516), dan karakteristik klien bukan merupakan confounder terhadap komponen kesiapan membantu (perbedaan < 10%). Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa perawat belum sepenuhnya berperilaku caring dalam memberikan asuhan keperawatan, dan tingkat kepuasan klien masih sangat rendah. Dari keenam komponen caring, hanya kesiapan membantu yang berhubungan secara bermakna dengan kepuasan klien (p value 0.015). Beberapa saran yang dapat direkomendasikan kepada pihak yang berkepentingan adalah manajerial Perjan RSMH Palembang agar mengupayakan peningkatan sikap dan perilaku caring perawat. Bagi institusi pendidikan untuk melatih dan menanamkan sikap dan perilaku caring, organisasi profesi melakukan pembinaan secara intensif terhadap anggotanya. Bagi perawat sendiri agar menjadi role model bagi lingkungan, dan bagi peneliti lain agar menggunakan desain dan metoda yang berbeda seperti quasi eksprimen atau metoda kualitatif

---

Caring in nursing is a matter of foundation of nursing services. It is the heart of nursing profession. Caring becomes a fundamental component and central focus, and also unique of nursing care. The phenomena in the clinical field showed that there was a tendency of nurses who were not caring when they gave services. The Nursing care of the patient will influence the quality of caring, finally affected to patient satisfaction, especially in the entirely health service. This study aims to determine the description of behavior on caring'snurses and its relationships to patient satisfaction level. The study's design used cross-sectional, the population of this study is 299 post operative patient s at in-patient's wards. With the sample number is 101 patients. The data source was obtained from primary data, which were collected through questionnaire. The caring behavior nurses and the level of patient satisfaction is classified using instrument which is modified from A care - Q questionnaire. It consists of six components of caring, they are accessible; explains and facility; comfort; anticipates; trusting relationship; monitor and follows. The data analyzing used computer software, by univariate (frecuency distribution), bivariate (chi-square), and multivariate (multiple regretion logistic) analysis. The patients characteristics were found male and female sexes are balancing (54.5%; 45.5%), most of them > 35 years old (56,5%), lower education (62.3%), working (63.4%), hospitalized at economics-class (62.4%), and pay the hospital fee insurance 55,4% (Askes & JPS). Based on univariate analysis it is known that almost a half nurses are not performing caring behavior (48.5%), and in general the categorized of nurses caring behavior is enough ()-5.94). The accessible component in caring is good (X 6.77), however the component of explains and facility has the lowest score (X 5.51). The most of patients were not satisfaction to caring behavior of nurses (79.2%). The component that most contribute to patient satisfaction is accessible (X 20.35), and the lowest is explains and facility (14.73). However purposively other components showed to tend positive. The more nurses performed caring behavior, the most patient satisfaction will be achieved. In multivariate analysis the component which has dominant relationship to patient satisfaction is accessible (OR 3,9516). After controlled by explains and facility components, and trusting relationship, the characteristic of patients are not confounded to accessible (different < 10%). Based on this study, it can be concluded that nurses in giving nursing care is not performing optimal caring behavior. The level of patient satisfaction to nursing care is still low. Out of six components, accessible is the component that having significant relationship to patient satisfaction (p value 0.015). Some suggestions that can be recommended to stake holders are the managerial of RSMH, public service enterprise of Palembang should provide improvement on attitude and caring behavior of their nurses. For education Institution to train and educate the attitude and caring behavior to their students, to the profession organization should give guidance intensively to their members. For nurses themselves should be a Role Model for their environment. For other researchers should develop other designs and different methods such as quasi experimental or qualitative method.

Abstrak :
Promosi Kesehatan adalah upaya pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan diri dan lingkungannya. Program unggulan promosi keehatan adalah PHBS yang mencakup lima tatanan diantaranya tatanan Institusi Kesehatan yang disebut PKRS, dengan sasaran masyarakat rumah sakit dan lingkungan sekitarnya. Tujuan PKRS adalah mengembangkan pemahaman pasien dan keluarganya tentang penyakit yang diderita serta hal-hal yang perlu dilakukan oleh keluarganya, dalam membantu penyembuhan dan mencegah terserang kembali oleh penyakit yang sama. Apabila dilaksanakan dengan baik PKRS dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu dan citra pelayanan kesehatan. PK Saint Carolus merupakan salah satu rumah sakit swasta tipe utama yang telah melaksanakan program PKRS, dirintis sejak tahun 1991 hingga saat ini, namun pelaksanaannya masih dalam pembenahan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan metode wawancara mendalam, FGD dan analisa data sekunder. Dengan informan penentu kebijakan, ketua pelaksana PKRS, koordinator bidang, petugas di rawat inap dan pasien. Hasil dan Kesimpulan dari penelitian dapat diketahui bahwa: Jumlah tenaga PKRS di PK Saint Carolus untuk tingkat rumah sakit berjumlah 15 orang dan cukup memadai, dengan pendidikan minimal S1 di Bidang Kesehatan dan telah mengikuti lokalatif tentang PKRS. Selain sebagai panitia PKRS, seluruhnya telah mempunyai tugas pokok dan fungsi utama. Untuk PKRS tingkat pasien, petugas belum terlatih dan jumlahnya dirasa masih perlu ditambah. Dana untuk pelaksanaan PKRS dibebankan pada anggaran Direksi P.K. Saint Carolus. Sarana dan prasarana, telah ditetapkan SK Panitia PKRS dan telah tersedia ruang sekretariat, lengkap dengan peralatan meja, kursi, lemari buku, media cetak dari beberapa sumber, komputer, OHP, Wireless, VCD berada di Unit kebidanan serta multimedia berada di biro direksi, box-box PKRS terletak di setiap bidang. Televisi yang ada disetiap ruang tunggu dan ruang perawatan belum digunakan secara maksimal. Perencanaan kegiatan PKRS, menggunakan sistem bottom up, yaitu unit-unit kerja membuat rencana kemudian dibicarakan dengan seluruh panitia dan diusulkan kepada Direksi. Pengorganisasian PKRS dalam bentuk kepanitiaan, dilengkapi dengan uraian tugas yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, PKRS di unit perawatan dilakukan secara perorangan antara petugas dan pasien, jarang diadakan penyuluhan kelompok, kecuali unit kebidanan. Di tingkat Rumah Sakit PKRS dilaksanakan berupa penyuluhan, seminar, lokalatif dan telah direncanakan studi banding PKRS di RS Dr. Soetomo Surabaya. Belum pernah dilakukan tindak lanjut penilaian/evaluasi, baik dari manajemen RS, Depkes. maupun Dinkes provinsi DKI. Langkah-langkah pengelolaan kegiatan PKRS, jika dilihat dalam buku Panduan Promosi Kesehatan, pada umumnya PKRS PK Sint Carolus telah melaksanakan sesuai tahapan. Saran penulis untuk meningkatkan kualitas PKRS di PKSC yaitu Sarana televisi agar dimanfaatkan lebih maksimal sebagai sarana PKRS dengan menambah alat berupa sentral audio, PKRS diusulkan mendapat dukungan dari pihak pengelola program yaitu Depkes khususnya Ditjen Yanmed dan Pusat Promosi Kesehatan serta rencana PKRS masuk sebagai salah satu komponen akreditasi RS supaya ditindak lanjuti. Bagi peneliti lain, agar bisa menindaklanjuti penelitian ini khususnya untuk pelaksanaan PKRS yang di luar rumah sakit. Analysis on Implementation of Health Promotion in Hospital at Saint Carolus Health Service, Jakarta 2003Health Promotion is an empowerment effort of community in preserving, increasing, and protecting their health and environment. The prime program of health promotion is PHBS that covers 5 (five) arrangements: among others is Health Institution which called Health Promotion in Hospital (HPH), with the community of hospital and its surrounding as the targets. The objective of HPH is to develop the comprehension of patients and their families regarding the disease suffered and things that need to be done by the families themselves in helping the recovery and preventing the relapse condition of the same disease. If it is done well, HPH can give its contribution towards the increase of quality and health service image. Saint Carolus Health Service is one of prime-type private hospital that has conducted the program of HPH. It has begun in 1991 up to now; nevertheless the implementation is still in straightening-up. It is a qualitative research using in-depth interview method, FGD and secondary data analysis. By the informant of policy maker, the chief of Implementation HPH, the officers for hospital treatment, and patients. Based on the result and conclusion of this research, it can be found that: The amount of HPH officers at Saint Carolus is 15 people for the hospital level, which it is quite sufficient. The have minimum education of Master Degree majoring in health and have followed HPH training. Besides as committee of HPH, they all have had main duties and functions. For HPH in the patient level, the officers have not been trained yet, and the amount is felt need to be added. The budget for implanting HPH is from Saint Carolus Direction Board budget. The equipment and infrastructure have been determined in Decree Letter of HPH committee; they are a secretariat room which is completed with table, chairs, book shelf, printed-media from several sources, computer, OHP and wireless, VCD which is in obgin Unit, multimedia that is direction bureau, boxes HPH located in every field, and television that exists in each waiting room and nursery room used in maximal yet. The planning of HPH uses bottoms-up system which is each working units has made the plan that will be discussed next entire committee and will be proposed to the Direction. The organization of HPH is in the form of committee that is completed by the job description that has not been fully conducted. HPH in nursery unit is done personally between officer and patient. It is rarely done in-group expect for obgin unit. In the hospital level of HPH is done education, seminar, training and has been planned a comparison study on HPH at Dr. Soetomo Hospital in Surabaya. It has never been done an evaluation follow up from Ministry of Health (MOH), Hospital management or provincial Health Office of DKI. The organizing steps of HPH can be seen in the Health Promoting Guideline which Saint Carolus generally has been done based on its steps. The suggestion of the writer to increase the quality of HPH in Saint Carolus Health Service is the means of television is better to be used in maximal as the means of HPH by adding audio central. HPH is proposed to get support from program implementers which is MOH, especially Directorate General of Medical Service and Central of Health Promotion as well as the plan of HPH that is included as one of hospital accredited component so that it can be followed up next. Other researchers need to pay their attention in following up this research particularly the implementation of HPH that is done Outreach hospital.

Abstrak :
ABSTRAK
A study on microbiological quality of Nasi Rames was carried out ifrom December 1996 to January 1997. One hundred and two samples of Nasi Rames were collected and 102 food handler were interviewed.

The microbiological contamination was assessed by using the method of enumeration of Indicator organisms (Aerobic Plate Count, Coliforms, and Escherichia coli) in PetrifilmTM at SEAMEO TROPMED Laboratory, Jakarta.

High microbial counts were found in food samples. More than 21 % of food samples contained APC higher than 106 CFUIg food. Coliform counts higher than 102 CFUIg was found in 75.5% of Nasi Rames and 42.2% of the samples were contaminated with E. coll.

The study did not find geographical pattern of microbiological contamination in studied area or any significant differences between districts as well as environment. Statistical analysis showed there was significant difference in microbial counts between vendor 1 and vendor 2.

Further statistical analysis on risk factors contribute to microbial contamination showed that water source was associated with high counts of APC (p=0.016) and that the manner of waste disposal was associated with E. coli contamination (p=0.025).

The study has suggested that the basic facilities were essential in the street vending operation. Considering that street food cater for numerous people, there are urgent needs to improve the microbiological quality of street foods. Actions should be taken to provide basic facilities and introduce the knowledge on food hygiene to street food vendors as well as the consumer.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kemitraan kegiatan kerja antara Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang dengan PT. Ikezaki Tekindo Tama dalam bidang aerosol dan non aerosol tahun 2004-2006. Untuk membahas hal tersebut, pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif yaitu menggambarkan kemitraan ditinjau dari teori sistem. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 10 informan yang terlibat dalam kegiatan kemitraan. Dari analisis terhadap basil wawancara disimpulkan bahwa : 1) Lingkungan kurang mendukung kemitraan, 2) Input kurang sesuai ketentuan, 3) Proses tidak optimal, 4) Output tidak sesuai target, 5) Impact kurang optimal, 6) Feedback, perlu adanya evaluasi terhadap input dan proses. Hasil penelitian menyarankan perk' adanya komitmen kalapas dalam pelaksanaan kemitraan dan model yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan kemitraan di lembaga pemasyarakatan. ......The purposes of this research is to analysis the partnership system between First Class Tangerang Correctional Institution with PT. Ikezaki Tekindo Tama in the prisoners autonomous program. Related with that case the research use qualitative descriptive interpretive to describe about the partnership that is observed by system theory. The number of informan are ten people consist of stakeholder that involve in the partnership program, aerosol and non aerosol production in 2004-2006. This research is qualitative descriptive interpretive. The data was collected by means of deep interview through 10 informans that involve in the partnership. The following are the research : I) Environment is not support enough, 2) Input is not sufficient to support the partnership, 3) Process is not optimal, 4) Output is not comfort with the target, 5) Impact is not optimal, 6) Feedback that clarify have to evaluate input and process. These research suggest that have to commitment of Chief to support the partnership and provide partnerships model which can help in partnership implementation.

Abstrak :
Perencanaan pajak secara agresif yang dilakukan oleh perusahaan multinasional merupakan permasalahan global. Sebagian besar dari transaksi lintas batas terjadi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam perusahaan multinasional. Adanya gaps dan celah dalam peraturan domestik dan internasional sering dimanfaatkan untuk mengalihkan laba/keuntungan dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar. Sebagai langkah melawan praktik penghindaran pajak secara agresif, negara-negara yang tergabung dalam G20 bersama dengan Organization for Economic Corporation and Development (OECD) mendeklarasikan 15 Rencana Aksi yang berkaitan dengan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). khususnya action plan ke-13 mengembangkan peraturan terkait dengan dokumentasi transfer pricing dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dalam administrasi pajak yaitu country reporting. Country-by-country reporting mengharuskan perusahaan multinasional untuk melaporkan pendapatan, pajak dibayar, dan ukuran aktifitas ekonomi di masing-masing yuridiksi dimana mereka melakukan usaha. Laporan tersebut menyediakan informasi kepada grup stakeholder yang akan berguna untuk mengawasi praktik korupsi, corporate governance, pembayaran pajak, dan arus perdagangan dunia. Country-by-country reporting juga dapat menguntungkan investor melalui pengungkapan perusahaan yang beroperasi di wilayah yang keadaan politiknya tidak stabil, tax havens, wilayah peperangan, dan area sensitif lainnya. Meskipun tidak dapat menghentikan semua tindakan penghindaran pajak, namun diharapkan hasil dari country-by-country reporting akan menjamin perusahaan membayar pajak sesuai dengan bagiannya di setiap negara mereka beroperasi, yang artinya menjamin lebih banyak pajak dibayar di negara berkembang. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, negara berkembang dapat menciptakan kemandirian untuk mendanai penyediaan jasa dan belanja negara. Sehingga pada akhirnya pengungkapan informasi melalui country-by-country reporting dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada negara. ......Aggressive tax planning by multinational company become a global problem. A major part of global cross-border transactions happen between related parties in multinational company. This type of transaction is susceptible to abuse gaps and loopholes in domestic and international tax law that allow profit shifting from country to country, with intention of reducing the tax paid. As a measure against aggressive tax planning, the countries incorporated in G20 together with Organization for Economic Corporation and Development (OECD) declare 15 Action Plans related to Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). BEPS Action Plan, especially action plan 13th develop the regulation related to transfer pricing documentation to improve transparency in tax administration namely country-by-country reporting. Country-by-country reporting requires multinational company to report annualy income, tax paid and accrued, and measurement of economy activity in each jurisdiction where they perform the business. The report provides information to stakeholder that will be useful to oversees corruption practice, corporate governance, tax payment, and global trading. Country-by-country reporting also can be profitable for the investor through disclosure of company operating in the area with unstable political condition, tax havens, war area, and other sensitive area. Even though country-by-country reporting cannot prevent all of tax evasion, but the result of country-by-country reporting be expected will guarantee the company to pay the tax according to their part in every country where they operate, which means to guarantee more taxes being paid in developing country. With the improvement of tax revenue, developing country can create independence to fund the provision of state service and expenditure. So that, in the end the information disclosure through country-by-country reporting can re-build the trust of society to the state.

Abstrak :
ABSTRAK
Diabetes Mellitus Tipe 2 (DM Tipe 2) adalah kelainan metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia yang diakibatkan kurangnya sekresi insulin, resistensi insulin, atau keduanya. Kondisi hiperglikemia yang kronis dapat menyebabkan berbagai komplikasi salah satunya adalah kaki diabetik yang menjadi penyebab utama dilakukannya amputasi pada klien dengan DM tipe 2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalaman klien DM tipe 2 pasca amputasi mayor ekstremitas bawah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif. Hasil analisa data menghasilkan enam tema, yaitu: perubahan dalam kehidupan setelah amputasi, respon atau perasaan terkait amputasi, mekanisme koping, dukungan sosial yang diterima, makna hidup, dan pelayanan kesehatan yang diterima. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan melalui peningkatan dukungan rehabilitasi secara fisik, psikososial, dan spiritual pada klien DM tipe 2 pasca amputasi mayor ekstremitas bawah.

---

ABSTRACT
Type 2 Diabetes Mellitus (Type 2 DM) is a metabolic disorder characterized by hyperglycemia as a result of insulin deficiency, insulin resistance, or both. Chronic hyperglycemia conditions can lead complications such as the diabetic foot as a major cause of amputation in clients with type 2 DM. The purpose of this study was to determine the experience of client with type 2 DM following major lower limb amputation. This study used a qualitative method with descriptive phenomenology approach. Result of the data analysis revealed six themes: live changes of amputees, amputation response or related feelings, coping mechanisms, social support received, the meaning of life, and health care received. The results of this research are expected to contribute positively in improving the quality of nursing care through physical, psychosocial, and spiritual rehabilitation support enhancement in client with type 2 DM following major lower limb amputation.

Abstrak :
Kawasan perbatasan seharusnya menjadi wilayah terdepan karena merupakan beranda depan NKRI, wilayah perbatasan hendaknya diperlakukan khusus oleh pemerintah, karena beranda depanlah yang dipandang sebagai sampel kondisi negara seutuhnya namun pada kenyataannya beranda depan tersebut menjadi terpencil dan terisolasi mengingat infrastruktur dan fasilitas yang terbatas terutama akses untuk menuju kawasan tersebut sehingga menimbulkan ketimpangan. Salah satu Provinsi yang berbatasan langsung negara tetangga adalah Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak Malaysia dimana struktur geografisnya dipenuhi dengan beberapa sungai besar yang menjadi urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman. Selain berlatar-belakang ketimpangan tersebut penelitian dilakukan dikarenakan adanya isu keinginan kepala desa di salah satu kawasan di perbatasan untuk mengibarkan bendera negara tetangga. Berangkat dari problematika tersebut penelitian mengambil lokasi untuk dilakukannya studi kasus di salah satu desa di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu Desa Jasa, desa dengan 255 kepala keluarga ini tertinggal dari segi infrastruktur terutama akses jalan dan listrik, namun dengan segala keterbatasan dan ketimpangan tersebut dan perolehan hasil wawancara tokoh masyarakat, warga dan dinas terkait serta hasil analisa data dengan menyebarkan kuesioner, masyarakat Desa Jasa ternyata memiliki tingkat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air yang cukup tinggi, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk menjaga dan bisa memperhatikan, membangun dan mengembangkan kawasan perbatasan lebih baik lagi sehingga masyarakat di perbatasan khususnya desa Jasa dapat menikmati pembangunan layaknya masyarakat lain di Indonesia. ...... Border region should be leading as teritory because it is the front porch of the Republic and the border region should be treated specially by the government, because the front porch seen as the whole sample condition of the country, but in fact the front porch is a remote and isolated given the limited infrastructure and facilities, especially access to leading this region giving rise to inequality and disparities. One of the Province that borders the neighboring states are West Kalimantan. West Kalimantan is a province that borders the East Malaysian state of Sarawak where the geographic structure is filled with some great river which the artery and the main route for inland transport. In addition to the background and back disparities research conducted due to the issue of the village chief desire in one region at the border to neighboring countries flag. Departing from the problems in the research took place to undertake a case study in one village in West Kalimantan Malaysia directly adjacent to the Village of Jasa, a village with 255 heads of family left behind in terms of infrastructure, especially roads and electricity access, but with all the limitations and lameness and obtaining interviews community leaders, residents and relevant agencies as well as the analysis of data by distributing questionnaires, the residents of the village of Jasa appeared to have nationalism and love of country is quite high, it should be the government's concern to maintain and get noticed, build and develop better border areas so that people at the border villages especially enjoy services like community development in Indonesia.

Abstrak :
Pendahuluan: Prevalensi psikosis pada epilepsi (PPE) 15 kali lebih tinggi dibandingkan psikosis pada populasi umum. Gambaran klinis PPE berupa halusinasi dan waham yang dominan dengan hendaya. Faktor risiko PPE antara lain onset dini epilepsi, epilepsi yang tidak terkontrol, riwayat status epileptikus, fokus epileptogenik di temporal kiri, sklerosis hipokampus, dan riwayat psikosis dalam keluarga. PPE sendiri sering dihubungkan dengan gangguan fungsi psikososial dan kesejahteraan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka kejadian PPE pada epilepsi fokal, gambaran klinis serta faktor-faktor yang berkaitan. Metode: Studi ini bersifat deskriptif dengan metode potong lintang pada pasien epilepsi fokal di Poliklinik Neurologi RSCM. Subjek yang bersedia ikut serta dalam penelitian kemudian dilakukan wawancara menggunakan MINI-ICD 10 bagian psikotik untuk menapis gejala psikotik dan dilakukan konfirmasi hasil dengan dokter spesialis kesehatan jiwa untuk mendiagnosis PPE. Hasil: Jumlah subjek yang didapatkan sebanyak 34 subjek. Dari MINI ICD-10 bagian psikotik, terdapat 10 subjek mengalami gejala psikotik dan hendaya dialami 2 subjek. Angka kejadian PPE didapatkan sebesar 5,9%. Gambaran klinis psikosis berupa halusinasi (auditori dan visual), waham (paranoid dan bizzare), dan hendaya. Kedua subjek PPE memiliki jenis kelamin perempuan, awitan epilepsi usia muda, durasi epilepsi ke psikosis selama 6 dan 23 tahun, frekuensi kejang yang belum terkontrol, riwayat status epileptikus, memiliki sindrom epilepsi lobus temporal dan sklerosis hipokampus dengan lateralisasi fokus bilateral dan kiri serta keduanya menggunakan politerapi. Kesimpulan: Angka kejadian PPE pada epilepsi fokal sebesar 5,9% dengan waham yang muncul berupa waham paranoid dan bizzare. Halusinasi yang muncul adalah halusinasi visual dan auditorik. Penelitian ini tidak dapat mencari faktor resiko yang berhubungan dengan PPE. ......Background: The prevalence of psychosis in epilepsy (PPE) is 15 times higher than general population. The clinical features of PPE are hallucinations and dominant delusions with disability. Risk factors for PPE include early onset of epilepsy, uncontrolled epilepsy, history of status epilepticus, left temporal epileptogenic focus, hippocampal sclerosis, and family history of psychosis. PPE often associated with impaired psychosocial functioning and patient well-being. This study aims to determine the incidence clinical features and related factors of PPE in focal epilepsy. Method: This study is a descriptive cross-sectional in patients with focal epilepsy at the RSCM Neurology outpatient clinic. Subjects are focal epilepsy patient who willing to participate then interviewed using the MINI-ICD 10 psychotic section to screen for psychotic symptoms. Results are confirmed by psychiatrist to diagnose PPE. Results: The number of subjects obtained was 34 subjects. From the psychotic section of the MINI ICD-10, there were 10 people who experienced psychotic symptoms and 2 subjects experienced disability. The prevalence of PPE was 5.9%, with clinical features of psychosis are hallucinations (auditory and visual) and delusions (paranoid and bizzare). Both PPE subjects had female gender, young onset of epilepsy, duration of epilepsy to psychosis for 6 and 23 years, uncontrolled seizure frequency, history of status epilepticus, temporal lobe epilepsy syndrome and hippocampal sclerosis with focal lateralization to bilateral and left as well as use of polytherapy. Conclusion: The incidence of PPE was 5.9% with delusions in the form of paranoid and bizzare. The hallucinations that manifest are visual and auditory hallucinations. This study was unable to look for risk factors associated with PPE.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini memfokuskan pada peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam pembayaran royalti kepada pencipta lagu. Nyatanya, banyak Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia yang sudah berdiri dan menjalankan fungsinya untuk memungut royalti. Namun, perkembangan ini tidak diikuti oleh penegakan hukum yang memadai bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta. Dari penelitian ini, pencipta lagu dapat mengetahui upaya-upaya hukum yang dimiliki ketika haknya dilanggar. Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif saat ini belum maksimal membantu perlindungan hak pencipta lagu karena belum adanya dasar hukum yang tegas mengaturnya.

---

ABSTRACT This research focuses on the role of Collecting Management Society in collecting royalty to song authors. Nowadays, there are a lot of Collecting Management Society in Indonesia that have been established and conducting the business to collecting the royalty. However, this development is not followed by the adequate protection and law enforcement of copyright for author or copyright holder. From this research, song author right might know any efforts can be taken when their rights are violated. The existence of Collecting Management Society is not optimally protecting author rights yet because there is no clear legal basis.