Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 Ayat (1) UU MK, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, diantara kewenangan tersebut Pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, masuknya Pemilihan Umum Kepala daerah (pemilukada) sebagai rezim Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi kosekuensi wewenang memutus perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah berada di Tangah Mahkamah Konstitusi, selanjutnya, ditindak lanjuti dengan penandatanganan Berita Acara pengalihan wewenang mengadili sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasl 236C UU Nomor 12 Tahun 2008. Pada Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tentang perselisihan Pemilukada Kabuaten Bengkulu Selatan, MK manganulir Pasangan Calon menganulir atau mendiskualifikasi pasangan calon Bupati terpilih Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Dirwan Mahmud. Kebohongan terhadap rakyat pemilihnya yang berusaha menyembunyikan status pernah menjadi narapidana dalam kasus pembunuhan. Tindakan Dirwan Mahmud dianggap Mahkamah Konstitusi sebagai tindakan mencederai demokrasi. Sedangkan pada putusan nomor 4/PUU-VII/2009, keberkaitan dengan putusan Pemilukada Bengkulu Selatan. Dalam putusan ini semakin menguatkan arti penting sebuah “kejujuran” dalam berdemokrasi. Mahkamah Konstitusi sangat menyadari bahwa hak dipilih dan memilih merupakan hak asasi sebagai warga negara, namun perlindungan terhadap kejahatan dan ketidak jujuran dalam berdemokrasi menjadi perhatian mahkamah supaya rakyat sebagai pemilih tidak salah pilih dalam memilih pemimpinnya. Oleh karena itu, walaupun mantan narapidana dibolehkan ikut menjadi calon kepala daerah, namun calon kepala daerah yang pernah menjadi narapidana harus mengumumkan bahwa dirinya pernah dipenjara, dengan sayarat dia telah minimal 5 tahun habis menjalankan hukuman tersebut

---

ABSTRACT
Based on Article 24 C paragraph 1 of the 1945 Constitution in conjunction with Article 10 paragraph 1 of the Constitutional Court Act, the Constitutional Court has the authority to adjudicate cases at the first and the last level with final verdicts. Their authorities include doing judicial review and deciding disputes concerning on the general election results. The presence of regional election in the regime of election adds the authority of the Court so it should resolve the disputes concerning on the regional election results. It, then, is followed by the signing of the report of adjudicating authority transfer as an implication of Article 236C Act No. 12/2008. In the verdict No. 57/PHPU.D/VI/2008 on the South Bengkulu district election dispute, the Constitutional Court annulled the elected regent candidate Dirwan Mahmud. His attempts to lie the constituents by hiding his past as a convict in a murder case was considered by the Court as an act of damaging the democracy. Furthermore, the verdict No. 4/PUU-VII/2009 has a relation to the case of South Bengkulu. This verdict strengthens the significance of "honesty" in democracy. The Constitutional Court is aware that the rights to vote and to be voted are citizen’s basic rights. However, the Court gives proper attention to the protection against immorality and dishonesty in democracy so that the people as voters do not choose the wrong leaders. Therefore, though the ex-inmates are allowed to participate as a candidate of the regional head, but the candidates who had been prisoners have to announce that he had been imprisoned, with a requsite that he have served in at least 5 years of the sentence.