Moh. Agus Yulianto
"Pemberlakuan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 Tanggal 14 Pebruari Tahun 2001 Tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas membuka peluang bagi siapa saja untuk berperan dalam usaha penyediaan dan pelayanan pelumas di dalam negeri. Dampak dari dibukanya peluang usaha di bidang pelumas adalah timbul beragamnya produk pelumas yang beredar di pasaran. Dalam rangka memenuhi dan melindungi kepentingan masyarakat, Pemerintah telah menetapkan kebijakan berkaitan dengan pengawasan pelumas yang beredar di dalam negeri yakni Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 053 tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas Yang dipasarkan di Dalam Negeri. Berdasar pada Peraturan Menteri tersebut bahwa setiap pelumas dengan nama dagang tertentu yang akan dipasarkan di dalam negeri wajib memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan dan Wajib memiliki Nomor Pelumas Terdaflar (NPT). Bentuk perlindungan selanjutnya adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu- waktu dianggap perlu melaksanakan pengambilan percontoh pelumas yang telah mendapatkan NPT untuk diuji pada laboratorium uji.
Dalam rangka penyempumaan pelaksanaan pengawasan pelumas perlu dilakukan kajian perencanaan manajemen pengawasan mum pelumas dengan pendekatan statistik untuk mengetahui keberagaman mutu pelumas pada setiap jenis pelumas, penetapan prioritas pengujian jenis pelumas, penetapan prioritas pengujian parameter uji pelumas serta penetapan jumlah objek pelumas yang diawasi dan wilayah pengambilan percontoh pelumas yang diawasi yang memenuhi kaidah statistik dengan tingkat kepercayaan yang ditetapkan.
Dengan berdasar pada hasil kegiatan pengawasan pelumas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Migas pada tahun 2004, 2005 dan 2006 didapatkan analisa bahwa terdapat ketidaksesuaian mutu pelumas yang beredar terhadap batasan standar dan mutu (spesitikasi) yang ditetapkan. Berdasarkan analisis faktor dominan diperoleh bahwa parameter kandungan logam, viskositas kinematik pada 100 °C, kandungan abu sulfat dan angka basa total merupakan parameter prioritas untuk dilakukan pengawasan. Dengan memperhatikan jumlah persentase penyimpangan pelumas terhadap batasan serta tingkat kemajuan wilayah di Indonesia didapatkan hasil analisa pengawasan pelumas dilakukan dengan pengambilan percontolm pelumas sebanyak 576 percontoh di 32 kota/kabupaten wilayah pengambilan.
The application of Presidential Decree Number 2l of 2001 14th February 2001 concernng Lubricant Supply and Servtces opening just for who opportunity to play a part in Lubricant Supply and Services in domestic market. Impact from opening of opportunity ln lubricant area is there are a lot of lubricant products In domestic market. ln order to fulfilling and protecting society importance Govemment have specified policy relate to control of lubricant in domestic market namely Ministerial Decree of Mines and Energy Number 053 of 2006 concerning Obligation to Register Lubrtcants for Domestic Market According to that regulation every type of specified Lubricant Trade Name to be marketed in Indonesia shall be obligated to fulfills standard and quality (specification) as established and shall be oligated to obtain Registered Lubricant Number (NPT) Protection form hereinafter is Directorate General of Oil and Gas periodically once every 6 (six) months or at any time deemed necessary shall conduct sampling of Lubricant witch has obtained a Registered Lubricant Number for Testing an Test Laboratory.
In order to completion of lubricant control it ts require to be conducted a study of Management Planning of Lubricant Quality Control with Statistical Approach to know variety of Iubricant quality in each lubricant type detemime priority of lubricant type determine prlorlty of testtng type detemnne number of lubricant to be controlled and cities or regencles where lubricant sample will be taken which meet with statistical principle and level of confidence that had be determined.
Base on the result of lubricant quality control that had be done by Directorate General of Oil and Gas on 2004 2005 and 2006 there were unconformity of lubricant quality toward the limit of standard and quality (specification) as established According to dominant factor anallsys It was found that Metal Content parameter Kinematics Viscosity at 100 °C parameter Ash Content parameter and Total Base Number parameter were priority parameter to be control According to the number of deviation percentage to the limit of standard and quality (specification) as established and to the development level of cities or regencies an Indonesia found that Lubricant Quality Control shall be done by sampling of Lubricant of 576 sample at 32 cities or regencies."
