Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Transmigrasi membutuhkan lahan untuk tempat tinggal dan usaha. Tujuan transmigrasi di Sitiung II adalah untuk pembuatan pertanian lahan basah sesuai dengan karakter para transmigran sebagai petani, dalam hal ini adalah lahan pertanian sawah dengan pengairan irigasi. Penelitian ini membahas seberapa besar perubahan penggunaan lahan pertanian sawah menjadi perkebunan di daerah transmigrasi dan faktor-faktor yang menjadi penyebab para petani di daerah transmigrasi beralih dari lahan pertanian sawah menjadi lahan perkebunan karet dan sawit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah spasial analisis didukung dengan statistik analisis. Tren laju konversi lahan pertanian sawah di daerah transmigrasi tahun 2006 dan 2012 terus mengalami peningkatan. Faktor-faktor penyebab konversi antara lain : tingkat pendidikan petani, biaya pengolahan lahan, harga hasil sawit, harga hasil karet, aksesbilitas, hasil panen sawah dan jenis tanah.

---

Transmigration requires land for residences and farming. Transmigration destination in Sitiung II is for the manufacture of agricultural wetlands in accordance with the character of the migrants as a farmer, in this case with irrigating farmland irrigated rice. This study discusses how big the change of use of agricultural land to plantation fields in transmigration areas and the factors that cause farmers to switch transmigration areas of paddy farmland into rubber and oil palm plantations. The method used in this study is supported by the statistical analysis of spatial analysis. Trends in the rate of conversion of rice farms in the transmigration area in 2006 and 2012 continued to increase. Factors that cause the conversion include: education level of farmers, land preparation costs, prices of palm, rubber output prices, accessibility, paddy crops and soil types.

Abstrak :
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Yang dimaksud sistem penegakan hukum pada tulisan ini adalah suatu upaya institusi Polri dalam menerapkan pasal tindak pidana terhadap pengguna narkoba.Sedangkan upaya ini dilakukan untuk menurunkan angka prevalensi penyalahguna narkoba. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Kondisi pelanggaran hukum dalam konteks penyalahgunaan narkoba, dikaitkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009; (2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009; dan (3) Proses perlakuan terhadap pelanggar hukum dalam konteks penyalahguna narkoba, dikaitkan dengan penerapan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Menggunakan pendekatan kualitatif dapat dihasilkan data dan informasi yang bersifat real time melalui teknik pengumpulan data diantaranya adalah pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Sedangkan analisis data menggunakan metode triangulasi yaitu perpaduan antara data kuantitatif dan kualitatif yang dimaknakan kemudian diklarifikasi dengan tinjauan kepustakaan guna mendapatkan alternatif solusi dari persoalan penelitian. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Peraturan perundang-undangan ini selalu mengalami penyempurnaan sejalan dengan perubahan dan perkembangan akibat kejahatan yang ditimbulkan oleh perbuatan penyalahgunaan tersebut.Begitu pula dalam melaksanakan peraturan tersebut dapat dimungkinkan terjadi penyimpangan sebagai suatu kelemahan aparat penegak hukumnya, masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat atau ada kelemahan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Disamping itu, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini ditujukan dengan sasaran potensial generasi muda dan sudah menjangkau berbagai penjuru daerah, serta penyalahgunanya pun merata di seluruh strata sosial masyarakat.

---

This study aimed to reveal the legal system conducted by the police in criminal drug abuse. The meaning of the law enforcement system in this paper is an attempt to apply Article by Police institution to offenses against drug users.While the effort was made to reduce the prevalence of drug abusers. Issues raised in this research are: (1) Unlawful conditions in the context of drug abuse, related of Law number 35 year 2009, (2) Factors affecting the implementation of the law enforcement Law number 35 year 2009, and (3) The process of the treatment of offenders in the context of drug abusers, associated with the implementation of Article 54 of Law number 35 year 2009. Using a qualitative approach to data and information generated in real time through data collection techniques include participant observation, interviews, and literary study. While the analysis of data using triangulation method is a combination of quantitative and qualitative data are interpreted and clarified by a review of literature in order to obtain alternative solutions to research problems. In the end it can be concluded that the legislation is invariably experience improvements in line with the changes and developments caused by criminal acts caused by such abuse.Similarly, in implementing these regulations may be possible to prevent deviation as a weakness of law enforcement officers, is still a lack of awareness and participation or no weakness legislation itself. In addition, trafficking and abuse of drugs in Indonesia is aimed at potential targets young people and has reached all over the area, as well penyalahgunanya were evenly distributed throughout the social strata of society.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi peningkatan jumlah tindak pidana penipuan online. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Polres Cimahi, khususnya Bhabinkamtibmas, dalam memberdayakan masyarakat dan mengatasi kesenjangan dalam pengetahuan teknologi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan penipuan online di wilayah tersebut. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang dipergunakan untuk menjelaskan berbagai persoalan tersebut antara lain: Teori Peran, Teori Pemberdayaan Masyarakat, Teori Pemolisian Masyrakat, Teori Pencegahan Kejahatan , Konsep Tindak Pidana Penipuan dan Konsep Cybercrime. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Polres Cimahi dalam pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan kejahatan penipuan online dilaksanakan melalui strategi preventif melalui Program Pelatihan Keamanan Cyber. Selama ini model tersebut telah diselenggarakan dengan baik, namun terdapat masalah kurangnya evaluasi dan pemberian umpan balik, sehingga program tersebut menjadi kurang efektif. Meskipun program tersebut berjalan baik, terdapat masalah kurangnya evaluasi dan umpan balik, membuatnya kurang efektif. Faktor internal seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya komitmen organisasi mempengaruhi peran Polres, sementara faktor eksternal melibatkan hambatan dari peraturan, dukungan pemerintah yang minim, dan kurangnya kerjasama dengan pihak ketiga. Kendala tambahan melibatkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang ancaman kejahatan online, serta minimnya minat dan literasi digital. Opini publik dan media, serta norma positif terhadap peran Polri, dapat memengaruhi partisipasi masyarakat. ......This research is motivated by the increase in the number of online fraud crimes. Therefore, this research aims to analyze the role of the Cimahi Police, especially Bhabinkamtibmas, in empowering the community and overcoming gaps in technological knowledge which is expected to increase the effectiveness of preventing online fraud crimes in the area. The method used is a qualitative approach. The theories used to explain various issues include Role Theory, Community Empowerment Theory, Community Policing Theory, Crime Prevention Theory, Fraud Crime Concept, and Cybercrime Concept. The results of this research show that the role of the Cimahi Police Resort in empowering the community for the prevention of online fraud crimes is carried out through preventive strategies, namely the Cyber Security Training Program. While this model has been implemented well, there are issues such as a lack of evaluation and feedback, making the program less effective. Internal factors, such as limited resources and organizational commitment, affect the role of the police, while external factors involve obstacles from regulations, minimal government support, and a lack of cooperation with third parties. Additional constraints involve the low public awareness of online crime threats, as well as the lack of interest and digital literacy. Public opinion and media, as well as positive norms towards the role of the police, can influence community participation.