Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA merupakan kantor berita nasional yang dimiliki oleh Indonesia, yang banyak menjadi rujukan bagi media massa baik yang ada di dalam negeri maupun diluar negeri. Sebagai kantor berita nasional, LKBN ANTARA selalu dituntut untuk dapat menyuguhkan berita yang independen dan cepat. Tidak berlebihan bila LKBN ANTARA memiliki motto : cepat, tepat dan akurat.Untuk dapat menyajikan berita yang cepat, tepat dan akurat sudah barang tentu dibutuhkan wartawan-wartawan yang handal serta memiliki kompetensi di bidang jurnalistik.Guna menghasilkan wartawan-wartawan yang diharapkan tersebut, LKBN ANTARA dalam proses rekrutmen dan seleksi menyelenggarakan pelatihan jurnalistik bagi calon wartawannya. Pre-service training jurnalistik yang diselenggarakan dikerjakan oleh unit usaha pendidikan LKBN ANTARA yaitu Lembaga Pendidikan Jumalistik ANTARA (LPJA).Penelitian ini dirancang untuk mengetahui korelasi antara pre-service training jurnalistik dengan pembentukan kompetensi wartawan. Penelitian ini dilakukan terhadap 51 wartawan lulusan pelatihan jurnalistik angkatan XI dan XII. Pengumpulan data dilakukan secara survei dengan menggunakan kuestioner pre-service training jurnalistik dan kompetensi wartawan.Hasil korelasi menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara pre-service training jumalistik dengan kompetensi wartawan, namun hubungan tersebut lemah, ti = 0.471 (p<0.01).Pola hubungan tersebut positif, sehingga apabila semakin bagus pelaksanaan pre-service training jurnalistik maka akan semakin tinggi pembentukan kompetensi wartawan, dan sebaliknya semakin kurang pelaksanaan pre-service training akan semakin rendah pembentukan kompetensi wartawan.Variabel kompetensi wartawan dapat dijelaskan oleh variabel pre-service training jumalistik sebesar 55%, sedangkan sisanya sebesar 45% disebabkan oleh faktor lain, hal ini dapat dilihat dari koefisien determinasi sebesar 0.550.Hasil peneiitian ini juga menunjukkan bahwa kompetensi-kompetensi etika merupakan kompetensi wartawan yang dapat diserap calon wartawan pada pre-service training jumalistik dengan mean terbesar (4.225), sedangkan kompetensi-kompetensi pengetahuan dasar adalah kompetensi wartawan dengan mean terkecil (2.588).Saran-saran dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan analisis kebutuhan pelatihan (TNA) yang cermat oleh LPJA sebelum menyusun kurikulum dan silabus pelatihan jurnalistik, sehingga apa yang akan dilatihkan sesuai dan menjawab realitas jurnalisme. Selain itu untuk penelitian selanjutnya, ada baiknya menambahkan variabel lain yang bisa dijadikan indikator untuk mengukur motif, perangai dan konsep diri yang merupakan karakteriktik lain dari kompetensi."

"Eksistensi profesi Advokat secara praktek telah dikenal dari sejak jaman pemerintah Hindia Belanda sampai masa kemerdekaan hingga pemerintah Orde Baru berkuasa. Akan tetapi eksistensi profesi Advokat tersebut tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri melainkan hanya terdapat pada pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang bantuan hukum. Tidak seperti profesi hukum lain Polisi, Jaksa dan Hakim dimana ketiga profesi hukum tersebut keberadaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.Memasuki masa reformasi, Indonesia telah mengalami 4 (empat) tahap perubahan UUD 1945. Perubahan secara signifikan adalah dianutnya secara tegas prinsip negara berdasar atas hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip negara hukum, peran serta fungsi Advokat merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat serta turut serta menciptakan lembaga peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain.Sejalan dengan usaha mewujudkan prinsip negara hukum maka telah disahkan Undang-undang Nomor 1B Tahun. 2003 tentang Advokat, yang memberikan legitimasi bagi Advokat dalam menjalankan profesinya sekaligus menjadikan profesi Advokat sejajar dengan penegak hukum lain. Advokat mempunyai fungsi memberikan jasa hukum di bidang litigasi dan non litigasi. Dibidang litigasi khususnya dalam perkara pidana, Advokat dapat mewakili klien sebagai kuasa di Pengadilan untuk memberikan keterangan dan kejelasan hukum dalam persidangan dari tahap pemeriksaan Polisi sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam perkara perdata Advokat dapat mewakili pihak yang berperkara, tetapi hal yang sangat penting adalah Advokat dapat mendamaikan pihak yang berperkara sebelum perkara dibawa ke pengadilan.Di bidang non litigasi Advokat dapat memberikan konsultansi kepada perseorangan atau badan hukum swasta lainnya. Advokat Asing yang bekerja pada Kantor Advokat Indonesia, berstatus sebagai karyawan atau tenaga ahli bidang hukum asing, dan hanya dapat memberikan jasa hukum dibidang non litigasi dan wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan, penelitian hukum selama 120 jam setiap tahun. Dengan diberlakukan Undang-Undang Advokat, menjadikan peran negara atau pemerintah bersifat statis, karena seluruh penyelenggaraan kepentingan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Karena itu Undang-Undang Advokat perlu direvisi dan dibentuk Komisi Independen yang bertugas untuk rekruitmen dan pengawasan terhadap Advokat."

"Pada Skripsi ini akan dibahas analisa disain divais menggunakan laser dioda dan Heterojunction Phototransistor yang berfungsi sebagai Light to Light Transducer. Latar belakang teori dan prinsip kerja dari laser Diode dan Heterojunction Phototransistor serta disain transduser juga akan dibahas pada Skripsi ini. Transduser melakukan pendeteksian cahaya, mengubah besaran optis ke dalam besaran listrik, diperkuat dan oleh Laser Dioda dipancarkan lagi sebagai besaran optis yang juga telah diperkuat, koheren dan monokromatis. Transduser ini dapat didisain dengan integrasi langsung secara vertikal dan Laser Diode dengan Phototransistor berbahan GaAs dengan dimensi 210 x 290 m2 dan penguatan maksimal 250 kali. Perhitungan dan analisa dilakukan pada daerah operasi panjang Gelombang 0.8-1.3 μm dan daya input 0-100 μW. Model preliminary Rangkaian yang dianggap dapat mewakili karakteristik struktur divais yang dirancang juga dibahas untuk mempermudah menganalisa dan memperhitungkan karakteristik divais."

"Perubahan paradigma yang penting dilakukan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah adalah adanya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat secara teransparan dan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebelum keluarnya Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pilkada dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun merebaknya tindakan KKN yang antara lain dalam wujud politik uang, pemilihan kepala daerah tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dalam pemilihan kepala daerah menuntut dibukanya saluran dan mekanisme pemilihan kepala daerah di luar calon dari partai politik. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 05/2007 tanggal 23 Juli 2007 mengukuhkan bahwa calon independen dibolehkan untuk ikut serta dalam Pilkada. Keputusan ini di satu sisi mendapat sambutan hangat dari masyarakat luas tetapi di sisi lain merupakan cambuk bagi partai politik untuk intruspeksi dan berbenah diri dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada konstituen dan masyarakat pada umumnya. Kehadiran calon independen Pilkada layak disambut baik oleh segenap kalangan sebagai solusi kebuntuan aspirasi masyarakat selama ini terhadap monopoli pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari hak politik masyarakat. Hikmah yang dapat diambil adalah bahwa dengan persaingan yang sehat diharapkan mendapat kepala daerah yang benar-benar berkualitas dan memperoleh legitimasi yang kuat. Terjaminnya kualitas dan legitimasi akan memperoleh dukungan yang kuat pula dari masyarakat otonom, berpengaruh pada stabilitas pemerintahan yang pada puncaknya dapat mencapai tujuan dari program-program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Tindak lanjut putusan MK oleh pemerintah dan DPR dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dan aturan main tampilnya calon independen Pilkada perlu segera direalisasikan mengingat kebutuhan yang mendesak di sejumlah daerah. Kearifan dan kebesaran jiwa para elit partai politik menentukan bagaimana calon independen turut serta dalam Pilkada, karena produk hukumnya terletak pada pemerintah dan DPR yang merupakan representasi dari partai politik.

---

Importantly, the paradigm changes conducted to administer Local Government is to Elect Local Head by citizens directly, transparently and democratic under principles of immediate, general, free, secret, hones and fair in accordance with citizens aspiration. Prior the issuance of Laws No.32 of 2004 concerning Local Government, Pilkada [Local Head Election] is elected by Local Representative Assembly, nevertheless, as result of the presence of KKN [Collusion, Corruption and Nepotism] commitment such as money politic, then, no longer it is suitable to citizens aspiration. The declining of citizens trust to political party in order to elect local head, it had brought about the opening of channel and mechanism of local head election beyond political party. Award of Supreme of Constitution No. 05/2006 on July 23rd 2007, it had validated the independent candidate to participate in "Pilkada'. In one side, such award had been responded by citizens enthusiastically, but, in other side, more hardly, the political party should introspect and manage their selves in better to increase service quality to the constituent in special and citizens in general. The existence of Independent Candidate properly, it should be responded by citizens as solution for solving the stagnant of citizens aspiration to monopoly local head election as their political right currently. Its benefit is that by health and fair competition will be obtained both the very qualified local head and strong legitimate, hence, significantly, it will be supported by citizens which will have influences to governmental stability, finally, the objective of developmental programs may be achieved for citizens prosperity. However, it should be followed up by executive {Government] and Legislative [Indoensia Representative Body] by passing rules and regulations as legal umbrella and rule of game for independent candidate. The wisdom and voluntary of political elites will determine how independent candidate may compete in Pilkada, because such legal products will be determined by both executive and legislative policy. "

"Inversi seismik telah diaplikasikan untuk membantu proses interpretasi data seismik dengan menghasilkan parameter impedansi akustik yang dapat berguna dalam karakterisasi suatu reservoar hidrokarbon. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan inversi seismik antara lain : BLIMP (Bandlimited Impedance Inversion), Model Based Inversion dan Sparse Spike Inversion. Pada kasus ini dibandingkan dua buah metode antara bandlimited inversion dan linear programming sparse spike inversion. Metode bandlimited menggunakan deret tras seismik sebagai koefisien refleksi untuk kemudian dilakukan penambahan low frequency trend dari data impedansi sumur kepada setiap tras seismik. Sedangkan untuk metode linear programming sparse spike inversion mempergunakan deret reflektivitas hasil proses dekonvolusi yang masih bersifat bandlimited diolah dengan metode pemograman linier untuk menghasilkan deret reflektifitas yang sparse spike. Linear programming sparse spike inversion menunjukkan hasil impedansi akustik dengan karakteristik yang blocky sedangkan metode bandlimited menghasilkan impedansi akustik dengan karakter smooth menyerupai tras seismik. Linear programming sparse spike memiliki daya pisah yang lebih baik dibandingkan metode bandlimited tampak dari keberhasilan metode ini menunjukkan kemungkinan adanya patahan pada zona target yang tidak dapat ditunjukkan oleh metode bandlimited.

---

Seismic inversion method has been aplied to the interpretation of seismic data and has been succed for maping acoustic impedance distribution which is useful for reservoir caracterization. There are at least three methods of post stack seismic inversion, Band Limited Impedance Inversion, Model Based Inversion and Sparse Spike Inversion. In this study it has been compared two inversion methods between bandlimited inversion and linear programming sparse spike inversion. Bandlimited inversion method use seismic trace as series of reflection coefficient then added low frequency trend of acoustic impedance from well to each seismic trace. The other side linear programming sparse spike inversion use linear programming algorithm for producing sparse spike reflection coefficient. Linear programming sparse spike inversion result acoustic impedance with blocky structure and the other hand bandlimited show smooth structure like seismic trace. Linear programming sparse spike inversion has better resolution than bandlimited inversion, linear programming sparse spike inversion could show existence of fault in target zone which bandlimited failed to show it."

"Radiografer secara umum mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pasien secara radiografi meliputi pemeriksaan untuk radiodiagnostik termasuk kedokteran nuklir dan ultrasonografi (USG) dan melakukan tindakan proteksi radiasi dalam mengoperasikan peralatan radiologi. Penelitian ini bertujuan memprakirakan risiko pajanan radiasi sinar-X pada pekerja radiasi di Departemen Radiologi RSUPN Cipto Mangunkusumo. Dalam perhitungan prakiraan risiko pajanan radiasi sinar-X, dosis pajanan radiasi sianr-X radiografer diperoleh dari hasil pengukuran film badge. Data pola aktifitas (lama kerja, frekuensi pajanan dan masa kerja) diperoleh berdasarkan hasil wawancara pada 35 radiografer di Departemen Radiologi RSUPN Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, nilai rata-rata Excess Cancer Risk (ECR) lifetime (4,8E-2) dan realtime (1,9E-2). Karena secara teoretis karsinogenisitas tidak mempunyai nilai ambang atau non threshold, maka prakiraan risiko dinyatakan unacceptable (dosis tidak dapat diterima) bila ECR < E4. Kisaran angka E-4 diperoleh dari nilai default karsinogenistas yang digunakan oleh US-EPA (1990). Berdasarkan perhitungan ECR lifetime dan ECR realtime diperoleh gambaran prakiraan risiko efek karsinogenik yang terjadi pada radiografer di Departemen Radiologi RSUPN CM, dinyatakan aceptable pada risiko kanker baik pada ECR lifetime maupun realtime.

---

Radiographer in general have a duty and responsibility to audit includes examined patients for radiodiagnostic including nuclear medicine and ultrasonography (USG), and radiation protection in radiology and operating equipment. This study aims to estimated the risk of X-ray radiation exposure to radiographer in the Department of Radiology RSUPN Cipto Mangunkusumo using Environmental Health Risk Analysis (ARKL). In calculating the estimated risk forecasts ARKL, risk of X-ray radiation exposure dose radiographer obtained from measurements of the film badge. Data patterns of activity (duration of work, frequency of exposure and years of work) obtained based on the results of a survey of 35 radiographers in the Department of Radiology RSUPN Cipto Mangunkusumo.

Based on the calculations performed, the average value of Excess Cancer lifetime Risk (ELCR) is 4,8E-2 and the value of Excess Real-time Cancer Risk (ERRC) the average is 1,9E-2. Because theoretically carcinogenicity has non-threshold value, then the forecast is declared unacceptable when ECR < E-4. Range of numbers obtained from the E-4, carcinogenicity default values used by the US-EPA (1990). Based on the calculation of the ELCR and ERCR forecasts illustrate the risk of carcinogenic effects that occur in the radiographers in the Department of Radiology RSUPN CM, acceptable on cancer risk both in the ELCR and ERRC."

"ABSTRAKAdanya persaingan yang ketat dalarn lingkungan bisnis padasaat ini memaksa setiap perusahaan untuk mengambil langkahlangkah stratejik yang dapat menjamin kelangeungan pertumbuhannya jangka Panjang.Indonesia dengan jumlah, penduduk yang semakin meningkat dayabeiinya merupakan suatu pasar yang sangat potensiai utUkbarang?barang konsumsi. Bagi PT.PCS, yang merupakan anakperusahaan kelompok DMH, pasar ini membuka peluang untukproduk-produk yang teknoioginya dibeli dan counter partAustraHanya. Produk barang-barang konsumsi sehari?haimerupakan bisnis baru untuk PT.PCS maupun kelompoknya. Upayadiversifikasi ke luar bisnis yang sudah ada selama ini(sebagiari dalarn bentuk barang industrl) akan membantu menjamin daya saing kelompok ini pada masa yang akan datang.Salah satu jenis produk yang direncanakan urituk diluncurkanadalah shampoo. Sebagal produk konsuinsi seharl-hari, shampoomemiliki tempat khusus daim kehidupan rumah tangga di Indonesia. Hampir semua penduduk menggunakan produk ini untukmerawat kebersihan dan kesehatan rambutnya, namun walaupundemikian berdasarkan peneiltian yang dflakukan oleh CIC(1990) terdapat hanya sekitar duabelas merk shampoo yangmiiiki pangsa lebih dari satu perserta dari total pasar. Halini berarti peluang sekaligus kendala, peluang karena pasaryang demikian besar, yang pasti masih terbuka untuk produkbaru, kendala karena sedikitnya Perusahaan yang marnpu meraihpaflgsa pasar yang berarti merupaka,, cerminan persaingan yangketat, yang membutuhkan suatu kombinasi bauran pemasaranyang unggul.Dibalik ketatnya Persaingan dalam industri shampoo Indonesiamasih terbuka kesempat kepada pendatang baru, tanpa terdapat rintangan yang berarti dan pemasok dan konsumen Industri. Namun dengar, karaktenlstjk konsumen Indonesia yangunik, dibutuhkan strateji yang tepat untuk dapat dengansegera memperoleh pangsa pasar yang diinginkan.Bagi PT. PCS, produk yang akan diluncurkan sudah memilikikeuriggulan yang dibutuhkan untuk menerobos pasar yaitukarakteristik multiguna yang belum pernah ditawarkan olehproduk lain. Dengan strateji harga dan strateji distnibusiyang diarahkan untuk meliput masyarakat golongan ekonomimenengah ke bawah dan strateji promosi yang merionjolkankarakteristik nu1tiguna, PT.PCS akan mampu membangun posisibaru dan unlk di benak konsumen sasarannya. Hal ini akanmenghasilkafl pangsa pasar yang diharapkan, untuk mendukungkelangsungafl kebijakan stratejik kelompok DMH."

"ABSTRAKPraktik Kerja Profesi Apoteker di PT. Boehringer Ingelheim Indonesia dilakukan selama 2 bulan yaitu tanggal 6 Maret ndash; 27 April 2017. Praktik Kerja Profesi Apoteker ini bertujuan agar calon apoteker mengerti peranan tugas dan tanggung jawab apoteker di industri farmasi memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri; memahami penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik di industi farmasi; dan memiliki gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.Sedangkan tugas khusus yang dilakukan selama praktik Kerja Profesi Apoteker berjudul ldquo;Kualifikasi dan SOP Waterbath rdquo; yang bertujuan untuk melakukan Installations Qualification, Operational Qualification, dan Performance Qualification Waterbath; menyusun laporan Installations Qualification, Operational Qualification, dan Performance Qualification Waterbath; dan membuat Standard Operating Procedure Waterbath.

---

ABSTRACTInternship at PT. Boehringer Ingelheim Indonesia conducted for 2 months, from March 6 until April 27, 2017. The Internship aimed to enable the pharmacist to understand the role of duty and responsibility of the pharmacist in the pharmaceutical industry, having knowledge, and practical experience to undertake pharmaceutical work in the industry understand the application of Good Manufacturing Practices in the pharmaceutical industry and had an overview of the problem in the pharmaceutical industry jobs. While the special tasks in the internship titled Qualifications and Waterbath SOP which aims to perform Installations Qualification, Operational Qualification and Performance Qualification of Waterbath prepare Installations Qualification, Operational Qualification and Performance Qualification Waterbath reports and create a Standard Operating Procedure of waterbath."

"ABSTRAKPraktik Kerja Profesi Apoteker di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur dilakukan selama tiga minggu. Praktik Kerja Profesi Apoteker ini bertujuan agar calon apoteker mampu memahami peranan, tugas, tanggung jawab apoteker di instansi pemerintahan dan mengetahui pengetahuan tentang Suku Dinas Kesehatan; memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi Suku Dinas Kesehatan di bidang farmasi; memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis melakukan pekerjaan di Suku Dinas Kesehatan; dan memiliki gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di Suku Dinas Kesehatan. Sedangkan tugas khusus yang dilakukan selama Praktik Kerja Profesi Apoteker berjudul ldquo;Rekapitulasi Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat LPLPO , Penggunaan Obat Rasional POR , Penggunaan Obat Generik, Stock Opname, dan Data Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kecamatan Matraman rdquo; yang bertujuan untuk mengevaluasi data LPLPO periode September-November 2016, mengevaluasi data POR periode Oktober-Desember 2016, data penggunaan obat generik periode Januari-Desember 2016, data pelayanan kefarmasian periode Januari-Desember 2016, dan data Stock Opname obat, vaksin, dan alat kesehatan sampai akhir tahun 2016 di Puskesmas Matraman.

---

ABSTRACTInternship at Regional Health Departement of East Jakarta were conducted for three weeks. This Internship aimed the future pharmacist able to understand the role, duties, responsibilities of pharmacists in government agencies and know the knowledge of the Regional Health Departement t had knowledge of the main duties and functions of the Regional Health Departement in the field of pharmacy had the insight, knowledge, skills, and practical experience of doing work in the Regional Health Departement and had an overview of pharmaceutical problems in the Regional Health Departement. While the special tasks in the internship titled Summary of Report of Use and Sheet Request Drug LPLPO , Rational Use of Medicine POR , Use of Generic Drugs, Stock Taking and Pharmaceutical Services Data at the Matraman Community Health Center which aimed to evaluated LPLPO data from September November 2016, evaluating POR data period October to December 2016, the use of generic drugs data in January December 2016, serviced data of pharmacy period from January to December 2016 and Inventory Taking drugs, vaccines, and medical devices data until the end of the year 2016 at Matraman Community Health Center."