Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hunian berimbang merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Filosofi utama dari adanya hunian berimbang ini adalah untuk menjaga keserasian sosial dalam masyarakat, melalui hidup berdampingan diantara beragam strata sosial dalam satu lingkungan. Filosofi ini sejalan dengan prinsip inklusivitas. Selama ini, parameter inklusivitas hanya terfokus pada keterjangkauan (affordability). Penulis mempertimbangkan bahwa aksesibilitas (accessibility) merupakan aspek spasial yang juga sangat berpengaruh untuk memenuhi prinsip inklusivitas. Sehingga dapat disimpulkan, parameter inklusivitas terdiri dari keterjangkauan (affordability) dan aksesibilitas (accessibility). Namun, apakah perumahan dengan aturan hunian berimbang sudah memenuhi prinsip inklusivitas? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana prisip inklusivitas diterapkan pada perumahan yang dibangun dengan aturan hunian berimbang, khususnya secara aksesibilitas (accessibility). Penulis menggunakan metode penelitian campuran dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan. Melalui proses penelitian, penulis menemukan bahwa secara finansial tidak semua MBR dapat menjangkau harga rumah di perumahan dengan hunian berimbang. Secara fisik, perumahan hunian berimbang aksesibilitasnya tidak mudah. Maka dari itu, perumahan dengan aturan hunian berimbang memenuhi prinsip inklusivitas dari segi keterjangkauan (affordability) tetapi belum memenuhi prinsip inklusivitas dari segi aksesibilitas (accessibility).

---

Balanced housing is one of the government's steps in providing housing for low-income people. The main philosophy of the existence of balanced housing is to maintain social harmony in society, through coexistence among various social strata in one environment. This philosophy is suitable with the principle of inclusivity. So far, inclusivity parameter focuses on affordability. Author consider that accessibility is a spatial aspect that is also very influential to fulfill the principle of inclusivity. So it can be concluded, inclusivity parameters consist of affordability and accessibility. However, does housing with balanced housing regulations already meet the principle of inclusivity?

This study aims to identify the extent to which inclusivityis applied to housing constructed with a balanced housing regulation, especially in accessibility. This research uses mixed methods research with data obtained through interviews and observations.

Through the research process, the author found that financially not all low-income people can reach housing prices in housing with balanced housing. Therefore, housing with balanced housing regulations meets the principle of inclusivity in terms of affordability but has not yet fulfilled the principle of inclusivity in terms of accessibility."

"Makalah non skripsi ini membahas tentang kegagalan governance perusahaan dari mantan perusahaan teknologi informasi terbesar keempat di India, Satyam Computer Services, yang terlibat dalam skandal fraud akuntansi perusahaan pada tahun 2009. Laporan ini mengkaji implikasi etis dari fraud akuntansi tersebut, jenis earning managemen yang dipraktekkan dan peran dari mekanisme governance perusahaan tertentu yang mungkin telah meringankan kegiatan penipuan (fraud) di Satyam.

---

This paper discusses the corporate governance failures of Indian’s former forthlargest IT firm, Satyam Computer Services, that was involved in a corporate accounting fraud scandal in 2009. It examines the ethical implication of the accounting fraud, the type of earnings management practiced and the role of specific corporate governance mechanism that may have alleviated the fraudulent activities at Satyam."