Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai daluwarsa terhadap peralihan hak atas saham sebagai objek dari kewarisan. Penulisan skripsi ini juga membahas tentang implementasi ketentuan Pasal 1948 KUHPerdata yang menyatakan adanya pelepasan secara diamdiam, dengan mengacu kepada putusan pada kasus yang menjadi batasan pembahasan penulisan skripsi ini. Berdasarkan kepada analisis dari penulis tentang teori-teori dari daluwarsa (verjaring), maka pada akhir penulisan dapat dipahami apakah implementasi akan hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan teori atau tidak. Sehingga, penulis dalam pembahasan ini mengacu kepada teori-teori dan ketentuan yang mengatur sebagaimana terdapat di dalam buku-buku, yurisprudensi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam penulisan ini, dapat dipahami bahwa, hak dari pewaris akan beralih secara otomatis kepada ahli waris. Namun hak yang telah beralih tersebut dapat lepas atau hilang haknya apabila terpenuhinya unsur-unsur dari daluwarsa sesuai dengan ketentuan KUHPerdata.

---

This thesis discussed about expiration transfer on rights of share as an inheritance object. Writing of this thesis also discussed on the implementation of the provision of Article 1948 Indonesian Civil Code asserting the existence of silent relinquishment of a rights, with reference to verdict on a case as a benchmark in writing this thesis. Based on author analysis regarding theories and the application of expiration, then can be understood if the implementation of it in accordance with the provisions and the theory or not. So, author in writing this thesis refer to theories and that which just set as in books, jurisprudence and Indonesian Civil Code. In writing this thesis, it can be understood that, the right of an heir can be moved automatically to the heirs by inheritance. But, the right of that inheritance can be lost if the legal elements of expiration is fulfilled according to Indonesian Civil Code."

"Tesis ini membahas mengenai konsep dari pada Whistleblowing System dalam tatanan Good Corporate Governance diterapkan pada perusahaan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara. Konsep Whistleblowing System ini kemudian dianalisis penerapannya pada sejumlah bank umum yang menyandang status sebagai Badan Usaha Milik Negara, dan bagaimana konsep tersebut dapat mempengaruhi berjalannya Good Corporate Governance sebagaimana diwajibkan bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat ditentukan ditentukan bahwa mekanisme penerapan konsep Whistleblowing System seperti apa yang tepat, dan memenuhi seluruh unsur yang terdapat pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah data-data kepustakaan, yang mencakup peraturan perundang-undangan, tinjauan-tinjauan teori para ahli, jurnal-jurnal ilmiah dan laporan tahunan dari beberapa Badan Usaha Milik Negara yang menjadi objek penelitian......This thesis discusses the concept of the Whistleblowing System in the order of Good Corporate Governance applied to companies with the status of State-Owned Enterprises. The Whistleblowing System concept is then analyzed for its application to a number of commercial banks that have the status of a State-Owned Enterprise, and how this concept can affect the implementation of Good Corporate Governance as required for State-Owned Enterprises based on laws and regulations. So that it can be determined that the mechanism for implementing the Whistleblowing System concept is appropriate, and fulfills all the elements contained in the principles of Good Corporate Governance. This research was conducted by reviewing literature data, which includes laws and regulations, expert theoretical reviews, scientific journals and annual reports from several State-Owned Enterprises that are the object of research."