Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Seringnya terjadi penertiban/penggusuran tanah yang sering kita lihat, dengar dan baca pada media cetak maupun elektronik memberikan inspirasi kepada penulis untuk lebih jauh memahami sebenarnya ada apa yang terjadi dibalik itu semua. Menghadapkan kepada penulis untuk mencari tahu melalui penelitian yang lebih dalam, dengan mengangkatnya dalam bentuk tesis dengan judul ?Analisis Mengenai Okupasi Terhadap Tanah Negara dan Tanah Hak di Wilayah DKI Jakarta serta Penanganannya", disamping juga merasa terpanggil nantinya sebagai tanggung jawab profesi. Pada penulisan ini lebih difokuskan pada keberlakuan Undang-undang Nomor 51/PRP/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin-yang berhak atau Kuasanya serta Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 886 tahun 1983 tentang Juklak Penertiban Penguasaan/Pemakaian Tanah, Tanpa Hak di Wilayah DKI Jakarta. Yang dalam pelaksanaannya masih banyak dijumpai orang/pihak yang menguasai tanah tanpa izin pemiliknya baik yang menguasai fisik secara illegal maupun fisik yuridis illegal, yang akibatnya adalah terjadi tarik menarik kepentingan antara pemegang/pemilik tanah yuridis yang legal dengan yang menguasai tanah secara fisik illegal. Dalam kenyataan tersebut pihak Pemda DKI Jakarta sebagai regulator dan sebagai pihak yang memiliki otoritas terhadap wilayahnya, dihadapkan pada kewajiban dan bertanggung jawab menyelesaikan sengketa yang ada baik: melalui pengadilan, maupun dengan penertiban langsung terhadap para okupan yang menguasai tanah hak: maupun tanah Negara yang ada tersebut, dengan Dinas Trantib Linmas DKI Jakarta sebagai liding sektornya. Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada tersebut diharapkan kedepannya tidak terjadi lagi para okupan-okupan baru dan kalaupun terjadi harus secara dini diatasi.

Abstrak :
PT. Asuransi "XYZ" selaku pemberi kerja berusaha membayar pajak dengan benar dan tidak bertentangan dengan UU seita Peraturan lainnya. Untuk meningkatkan efisiensi dalam pembiayaan perusahaan maka strategi pajak yang tepat saiigat menentukan dan penerapannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghasilan karyawan merupakan penghasilan yang dipungut melalui pihak ke tiga (dalam hal ini pemberi kerja). Dalam hal ini ada dua pihak yang tersangkut yaitu pekerja atau penerima penghasilan dan perusahaan atau pemberi hasil. Dalam sistem pelunasan melalui pihak ke tiga, PT. Asuransi "XYZ" ditunjuk atau ditugaskan untuk melakukan pemungutan pajak penghasilan alas penghasilan yang dibayarkan kepada subyek pajak. Masaiah pokok tesis adalah agar efisiensi dalam pembiayaan PI. Asuransi "1XYZ" meningkal, maka pajak atas penghasilan karyawan yang terkena lapisan tarif 10 % dan 15 % ditunjang oleh perusahan dengan metodc gross up, sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Tunjangan pajak yang dibcrikan berdasarkan rumus gross up dapai memperbesar hiaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan untuk mcngurangi hutang pajaknya yang terlalu besar. Penelitian dilakukan terhadap penerapan rumus gross up oleh PT. Asuransi "XYZ" dalam pemberian tunjangan pajak atas penghasilan karyawannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prakteknya penggunaan Rumus gross up tersebut salah sehingga pada akhir tahun terjadi PPh. Ps. 21 Kurang bayar/lebih bayar. Scbagai kesimpulan bahwa penerapan rumus gross up yang salah dapat mengganggu arus kas perusahaan. Apabila penerapan rumus gross up benar maka jumlah pajak yang terutang sama dengan pajak yang telah diangsur. Disarankan agar rumus gross up diterapkan secara benar. Penerapan rumus gross up sebaiknya hanya pada karyawan yang terkena lapisan tarif 10% dam 15%.

Abstrak :
1. Trauma laringotrakea adalah trauma yang dibatasi pada daerah laring, trakea bagian cervikal, dan esofagus. 2. Penderita terbanyak adalah laki-laki dewasa usia produktif. Diagnosis relatif mudah ditegakkan, sehingga klassifkasi menurut Fuhrman dkk tidak dipakai di Sub.Bag.Bedah Torak FKUI RSCM. 3. Pemeriksaan CT scan atau triple endoskopi ( laringoskopi, bronkoskopi, esofagoskopi ) untuk akurasi diagnosis dan mencegah ekstended eksplorasi. 4. Cedera esophagus lebih sering dijumpai pada trauma tembus tajam dengan cedera laringotrakea lebih dari setengah Iingkaran. 5. Angka morbiditas dan mortalitas tergantung pada kecepatan diagnosis dan penatalaksanaannya.

Abstrak :
Tujuan utama manajemen perusahaan adalah meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Peningkatan kesejahteraan pemegang saham tersebut meningkat bila nilai perusahaan mereka jugs meningkat. Jika manajemen ingin dianggap berhasil dalam tugasnya maka mereka harus bekerja dengan efisien dan efektif untuk bisa meningkatkan nilai perusahaan PT Asuransi Jasa Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri asuransi kerugian, selama kurun waktu 2000-2004 perusahaan menunjukkan kinerja yang balk, terlihat dari indikator-indikator pertumbuhan antara lain pertumbuhan asset perusahaan, premi bruto, hasil underwriting maupun laba sebelum pajak semuanya menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Evaluasi kinerja perusahaan untuk periode yang sama dihitung sesuai dengan SK Merited Keuangan No.826IKMK.01311992 tanggal 24 Juli 1992 menunjukkan kondisi perusahaan yang "sehat". Dalam penelitian ini penulis ingin menerapkan konsep Economic Value Added (EVA) sebagai altematif alat ukur kinerja baru bagi PT.Asuransi Jasindo. Sebuah metode yang mengukur kinerja manajemen dari sisi penciptaan nilai tarnbah Bari suatu perusahaan untuk periode tertentu yang dirumuskan dengan NOPAT (net operating profit after tax) dikurangi dengan total biaya modal. Kelebihan pengukuran ini jika dibandingkan dengan metode pengukuran lain adalah memperhitungkan biaya modal sebagai komponen perhitungan EVA serta dapat menghilangkan distorsi -distorsi dalam penerapan standar akuntansi. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode EVA untuk mengukur kinerja manajemen Jasindo selama periode 2000-2004 temyata memberikan basil yang berbeda jika dibandingkan dengan menggunakan metode pengukuran kinerja lainnya. Selarna periode 2000-2003 nilai EVA yang dihasilkan negatif, baru pada tahun 2004 perusahaan bisa memperoleh nilai EVA yang positif. Berarti walaupun terdapat pertumbuhan perolehan premi bruto secara significant sclama periode 2000-2004 tetapi manajemen tidak berhasil menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan ekstemal. Faktor internal adalah tingginya modal yang diinvesiasikan Asuransi Jasindo yang disebabkan besamya cad angan Maim dan cadangan premi perusahaan. Sedangkan faktor ekstemal yang berada di luar kontrol manajemen adalah tingginya biaya modal yang disebabkan masih tingginya tingkat suku bunga selama periode tersebut. Dengan adanya metode pengukuran kinerja yang baru diharapkan dapat memberikan perspektif bagi manajemen untuk menilai kondisi dan permasalahan yang dihadapi perusahaan sehingga dapat menyusun perencanaan strategik yang tepat dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. ...... The main goal of management is to increase the welfare of the stockholders, and this would happen if the company able to increase their value. The management should also perform effectively and efficiently, in order to achieve their goal. PT. Asuransi Jasa Indonesia is a state owned company which line business in general insurance. During the years 2000-2004 the company had perform well, and this can be seen from the growth of the total assets, gross premium, underwriting result, earning before tax. Performance evaluation according to Financial Ministry regulation No.8261KMK.013/1992 dated July 24`h 1992 shows that company in well condition. In this research the writer would like to apply the concept of Economic Value Added as an alternative measure of performance tool for PT. Asuransi Jasindo. A concept that measure management performance by the value created in certain period, which formulated by NOPAT (Net Operating Profit after Tax) minus Cost of Capital. The difference of this method among other performance measurement tools are the cost of capital is being taken as one of their components for EVA computation and it can eliminate the distortions from the use of accounting method. The utilize of EVA method is to measure PT.Asuransi Jasindo performance during the period 2000-2004 which generate different results than other tools. In period 2000-2003, it conceded negative value; only in 2004 the company achieved positive value. This means that in spite of the successfulness of management in increasing gross premium during 2000-2004, management are unable to generate an additional value to the company. There are 2 factors causing these problems, and they are internal and external factors. Internal factors were the large amount of capital invested due to the increasing of premium reserve and claim reserved.

Abstrak :
Aspek penting dalam pemilihan material selain aspek teknis adalah aspek ekonomis. Pemakaian material yang secara teknis memenuhi syarat tetapi dengan harga yang lebih murah akan menurunkan biaya produksi sehingga daya saing meningkat. Poros engkol, yang dalam hal ini poros engkol produksi Toyota Astra Motor dibuat dengan material besi tuang nodular as-cast yang kemudian diberi perlakuan panas normalisasi sehingga ongkos produksi menjadi mahal. Untuk menurunkan ongkos produksi, material poros engkol tersebut akan diganti dengan besi tuang nodular as-cast dengan penambahan tembaga. Secara teoritis penembahan tembaga dapat meningkatkan karakteristik mekanik material, sehingga tidak perlu lagi dilakukan normalisasi. Dalam penelitian ini digunakan material besi tuang nodular as-cast 0,35 persen tembaga dan 1,32 persen tembaga dengan pembanding besi tuang nodular as-cast tanpa tembaga yang diberi perlakuan panas normalisasi. Data dari hasil pengujian menunjukan adanya peningkatan dari semua karakteristik mekanik material dengan penambahan tembaga, sebagian besar karakteristik mekaniknya diatas karakteristik mekanik besi tuang as-cast tanpa penambahan tembaga dinormalisasi.

Abstrak :
Daerah Aliran Ci Leungsi merupakan salah satu DAS di Provinsi Jawa Barat. Daerah Aliran Ci Leungsi merupakan salah satu sungai yang masuk dalam program kali bersih BPLHD Jawa Barat dikarenakan kondisi sungai yang sudah tercemar. Penggunaan tanah yang beragam di Daerah Aliran Sungai menyebabkan terganggunya keseimbangan kimia air sungai sehingga menyebabkan pencemaran kualitas air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan tanah di Daerah Aliran Sungai mempengaruhi kualitas air Ci Leungsi. Analisis secara kuantitatif-deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan peneltian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanah permukiman mempengaruhi konsentrasi kimia berupa nitrat, amonia, deterjen serta minyak dan lemak. Pertanian tanah basah dan tanah kering mempengaruhi konsentrasi nitrat dan amonia. Hasil perhitungan metode Storage and Retrieval (STORET) didapatkan bahwa dari bagian hulu sampai tengah daerah aliran sungai termasuk kategori cemar sedang, sementara di bagian hilir termasuk cemar berat. ...... Ci Leungsi watershed is one of the watershed are located in the Province of West Java. Ci Leungsi watershed is one of the rivers that enter the clean river program by BPLHD of West Java due to the condition of the river that has been polluted. Diverse land use in the watershed causes disruption of the chemical balance of the water of the river, causing pollution of water quality. This study aims to determine whether the use of the land along the watershed affects water quality of Ci Leungsi. Quantitative-descriptive analysis will be used to answer the purpose of the present study. The results showed that the use of land in the form of settlements affected the concentration of chemicals in the form of nitrate, ammonia, detergent and oil and grease, while agricultural land wet and dry soil affects the concentration of nitrate and ammonia. The results of STORET method of calculation showed that from the upstream to the middle of the watershed in the category of pollutants being while at the downstream entrance heavy polluted.

Abstrak :
Penelitian ini adalah penelitian mengenai pengaruh kebudayaan suku bangsa terhadap hubungan perilaku pemimpin dengan kepuasan kerja bawahan. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) membuktikan perilaku pemimpin mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja; (2) membuktikan bahwa kebudayaan suku bangsa dapat mempengaruhi hubungan antara perilaku pemimpin dengan kepuasan kerja bawahan; (3) membuktikan perilaku pemimpin yang diharapkan bawahan juga dipengaruhi oleh kebudayaan suku bangsa. Penelitian ini dilakukan karena adanya keunikan bangsa Indonesia yang mempunyai 500 suku bangsa yang berbeda-beda satu sama lainnya. Sehingga perilaku pemimpin hares disesuaikan dengan kondisi unik dari masing-masing suku bangsa. Pemimpin diharapkan menampilkan perilaku yang sesuai dengan suku bangsa bawahannya. Perilaku yang sesuai tersebut akan dapat meningkatkan tingkat kepuasan kerja bawahannya. Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian adalah perusahaan yang mempunyai kebijakan terpusat, sehingga faktor-faktor lingkungan yang diakibatkan karena perbedaan kebijakan dapat dikontrol. Perusahaan tersebut juga hams mempunyai cabang di wilayah Yogyakarta dan Bukittinggi sebagai tempat penelitian. Jumlah responden adalah sebanyak 89 responden yang terdiri dari 43 responden kelompok kebudayaan suku Jawa dan 46 responden kelompok kebudayaan suku Minang. Alat ukur yang digunakan adalah Leadership Behavior Description Questionnaire Stogdill (1963), Job Satisfaction Survey Spector (1997) dan Survey Tata Nilai Hofstede (1994). Analisis dilakukan dengan metode independent samples West dan multiple regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pemimpin mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepuasan kerja. Selanjutnya kebudayaan suku bangsa juga dapat mempengaruhi hubungan antara perilaku pemimpin dengan kepuasan kerja. Kebudayaan suku bangsa juga dapt mempengaruhi perilaku pemimpin yang diharapkan bawahan. Hasil tambahan penelitian ini adalah sistem nilai pekerja pada kelompok kebudayaan suku Jawa dan Minang masih berbeda secara signifikan pada nilai Individualisme dan long term orientation. Saran utama yang bisa diberikan adalah dalam melihat hubungan antara perilaku pemimpin dengan kepuasan kerja suku bangsa dari para bawahan menjadi mutlak untuk dipertimbangkan. Aplikasinya, pemimpin yang menampilkan perilaku demand reconciliation di kebudayaan suku Jawa akan dapat meningkatkan kepuasan kerja bawahannya. Namun jika pemimpin tersebut dipindahkan ke daerah kebudayaan suku Minang maka pemimpin tersebut harus menampakkan perilaku role assumption serta menghindari perilaku representation.

Abstrak :
Tesis ini berangkat dari latar belakang bahwa skema organisasi regional Asia Pacific Economic Cooperation- dengan berbagai multidiversitasnya-menyimpan sejumlah dilema. Dilema tersebut bermula dari adanya perbedaan pendekatan ekonomi politik yang diterapkan oleh dua kelompok negara anggotanya, yaitu "neo-liberalism" yang diterapkan oleh Negara Maju dan "Asian view" yang diterapkan oleh Negara Sedang Berkembang. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah ingin mengkaji apakah dilema-dilema yang ada di dalam APEC dipengaruhi oleh kedua pendekatan ekonomi politik tersebut. Adapun yang menjadi asumsi penelitian adalah bahwa pendekatan-pendekatan "neo-liberalism" dan "Asian view" telah menyebabkan timbulnya dilema-dilema di dalam APEC. Metode penelitian yang digunakan adalah studi atau penelitian komparatif, dengan pendekatan ekonomi politik. Sedangkan yang menjadi teknik pengumpulan data adalah studi pustaka, studi dokumentasi dan wawancara. Hasil analisis yang didapat dari penelitian ini adalah memang terdapat sejumlah dilema/permasalahan di dalam APEC, yaitu {1} keanggotaan, (2) pencapaian tujuan-tujuan, (3) institusionalisasi, dan agenda (4). Setelah diadakan penelitian, terbukti bahwa dilema-dilema tersebut disebabkan oleh adanya dua pendekatan yang berbeda antara Negara Maju dan Negara Sedang Berkembang. Akhirnya secara sederhana dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang implikatif antara penerapan pendekatan ekonomi politik "neoliberalism" Negara Maju dan "Asian view" Negara Sedang Berkembang dengan munculnya dilema-dilema di dalam APEC.

Abstrak :
Latar belakang dari penulisan tesis ini bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengenal adanya peradilan in absentia atau persidangan tanpa kehadiran terdakwa (acara pemeriksaan biasa) sejak dibukanya persidangan pertama oleh majelis hakim melainkan KUHAP menganut asas kehadiran terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan harus dalam keadaan bebas dan merdeka artinya tidak dalam keadaan terbelenggu baik jasmani maupun rohaninya. Narnun tidak demikian halnya dalam peradilan tindak pidana korupsi yang sejak awal persidangan dapat saja dilakukan oleh majelis hakim tanpa kehadiran terdakwa dengan alasan yang tidak sah sepeti tidak berada pada alamat atau tempat tinggal yang ada atau tidak dapat diketahui dimana keberadaannya lagi atau melarikan diri. Hal ini sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nornor 31 Tahun 1999 menyebutkan: dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Namun kenyataannya bahwa undang-undang tersebut tidak mengatur ketidakhadiran terdakwa di persidangan dengan alasan yang sah atau dapat dipertanggungjawabkan serta dibenarkan oleh hukum seperti terdakwa diketahui alamatnya namun tidak dapat dihadirkan di persidangan dengan alasan sakit. Jadi secara normative berbeda prinsip yang dianut KUHAP dengan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (negatif wettelijke bewijst theories). Pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (dubbleen grondsIag) yaitu peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang. Berdasarkan teori ini dan dihubungkan dengan judul tulisan ini maka timbul pertanyaan bagaimanakah hakim mendapatkan keyakinan memutus seseorang bersalah atau tidak tanpa kehadiran tcrdakwa di persidangan (in absentia)? Pokok bahasan dalam penulisan tesis ini akan membahas Peradilan In Absentia Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hak Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan hukum acara dalam pemeriksaan peradilan pidana in absentia terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, bagaimanakah peranan hakim dalam proses pemeriksaan peradilan pidana in absentia, bagaimanakah hambatan yang dihadapi dalam pemeriksaan peradilan pidana in absentia.