Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Era perdagangan bebas sebagai konsekuensi dari globalisasi menempatkan peranan komputer (dan internet) ke dalam tempat yang sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas jarak ruang dan waktu dan diharapkan dapat meningkatkan produktifitas serta efisiensi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan. Selain dampak positif tersebut, ternyata juga disadari bahwa komputer memberikan peluang untuk terjadinya kejahatankejahatan baru (cybercrime) yang bahkan lebih canggih dibandingkan kejahatan konvensional. Masalah keamanan perlu memperoleh perhatian secara khusus, karena tingkat keamanan atas transaksi perbankan melalui internet merupakan factor yang sangat menentukan. Dewasa ini belum terdapat aturan yang menentukan standarisasi instrumen dan perangkatperangkat yang harus digunakan dalam suatu internet banking. Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam perspektif yuridis mengenai transaksi elektronik yang memanfaatkan kemajuan informasi dan teknologi, dalam sebuah tesis yang berjudul “Kejahatan Internet (Cybercrimes) dan Upaya Perlindungan Nasabah Bank” dimana pokok permasalahan dari tesis tersebut mengenai: mengapa transaksi elektronik itu mendesak untuk dibentuk dalam Undang- Undang, bagaimana praktek perbankan berkaitan dengan transaksi elektronik itu, dan mengapa unsur- unsur perlindungan konsumen itu harus ada dalam transaksi elektronik. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa hampir tidak ada aktivitas manusia kini yang tidak memerlukan teknologi informasi seperti komputer dan internet termasuk transaksi elektronik yang memberikan banyak keuntungan tetapi juga memberikan sisi negatif di satu sisi. Dalam perkembangannya, dunia perbankan hampir seluruh proses penyelenggaraan sistem pembayaran telah dilaksanakan secara elektronik (paperless). Maka dari itu, unsur- unsur perlindungan konsumen di dalam transaksi elektronik ini sangat dibutuhkan untuk menjamin supaya hak- hak, kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen tidak dilanggar dan juga memberikan keamanan dalam bertransaksi melalui transfer elektronik yang sangat rentan dengan pelanggaran- pelanggaan terhadap konsumen itu sendiri. Dari hasil penelitian tersebut, kiranya penulisan ini bermanfaat agar pemerintah untuk segera menetapkan RUU ITE guna memperoleh jaminan kepastian hukum yang lebih jelas untuk dijadikan pedoman, dan menyarankan kepada bank untuk menginformasikan produknya secara jelas dan benar kepada nasabah maupun masyarakat pada umumnya. Sehingga kerugian diantara para pihak dapat diminimalisir.