Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Obyek Pajak yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan bersifat "Global Taxation" yaitu sistem pengenaan pajak atas penghasilan dengan cara menjumlahkan semua jenis tambahan kemampuan ekonomis dimanapun didapat, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kemudian atas jumlah seluruh penghasilan tersebut diterapkan suatu struktur tarif progresif yang berlaku atas semua Wajib Pajak. Penghasilan yang diperoleh dari bunga yang berasal dari deposito/ tabungan, merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang merupakan obyek pajak. Namun dalam pelaksanaannya, atas penghasilan itu dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah dengan tarif flat dan bersifat final, kecuali yang diperoleh oleh Wajib Pajak Bank. Dengan demikian menimbulkan permasalahan yaitu apakah pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas bunga deposito dan tabungan yang diperoleh Wajib Pajak selain Bank sudah sesuai dengan azas keadilan, dan bagaimana akibatnya terhadap Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak yang bersangkutan. Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis apakah ketentuan tersebut telah tepat ditinjau dari azas keadilan, dan apakah akibatnya terhadap penghasilan kena pajak serta pajak penghasilan yang seharusnya terutang apabila tidak diberlakukan ketentuan tersebut. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analitis, dengan tehnik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait. Dari hasil pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa pengenaan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan tidak memenuhi azas keadilan, baik keadilan horisontal maupun vertikal. Selain itu ketentuan final mempunyai akibat terhadap penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan yang seharusnya terhutang. Menerapkan kembali tarif umum yang progresif dan tidak final lebih mencerminkan keadilan. Selanjutnya perlu ditinjau kembali ketentuan dalam Undang-undang yang memberi wewenang terlalu besar kepada Peraturan Pemerintah untuk mengatur sendiri perlakuan PPh atas jenis-jenis penghasilan tertentu."

"Durasi waktu pelaksanaan proyek konstruksi yang semakin sngkat memerlukan jadwal aktifitas proyek konstruksi yang tepat waktu, dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dinilai dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja jadwal proyek konstruksi. Penerapan SIM pada perencanaan dan pengendalian jadwal proyek konstruksi akan efektif dan efisien, apabila data yang dibutuhkan oleh sistem tersebut terfokus pada elemen (variable) karakteristik SIM yang utama. Satu set spektrum elemen karakteristik SIM yang potensial mempengaruhi kinerja SIM, dianalisa kekuatan hubungannya terhadap kinerja jadwal proyek konstruksi secara statistika. Tingkat kekuatan hubungan ini digunakan untuk mengidentifi kasikan elemen karakteristik SIM yang utama. Didapatkan kesimpulan bahwa 7 elemen karakteristik SIM, yang berupa : sistem integrasi, cara mengendalikan perubahan, hubungan sistem informasi antara unit kerja, sistem network, cara menyediakan informasi eksternal pada saat perencanaan jadwal, keterlibatan project engineer, dan cara melaporkan progres, mempunyai pengaruh positif lebih kuat dibandingkan elemen karakteristik SIM lainnya, terhadap kinerja jadwal proyek pada konstruksi bangunan bertingkat di Jakarta."

"Dengan berlakunya UU No 22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah yang kemudian dilanjutkan dengan penggantinya UU No. 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah. Sebagaimana yang diatur pada pasal 18 ayat (1) dalam UU No. 32 tahun 2004 ini bahwa Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Kemudian Pemerintah Daerah Kota Cilegon memberlakukan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kepelabuhanan, yang disertai beberapa Instruksi dan Keputusan Wali Kota Cilegon untuk mengatur masalah kepelabuhanan yang intinya bahwa di antara isi intruksi dan keputusan tersebut adalah perintah menghentikan semua bentuk perjanjian sewa peralran, jasa pelayanan kepelabuhanan dengan PT Pelindo II (Persero) Cabang Banten, dan penyerahan wewenang pemanduan dan penundaan kapal kepada Perusahaan Daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri selaku BUMD kepelabuhanan. Sehingga terjadilah sengketa kewenangan pengelolaan kepelabuhanan antara PT Pelindo II (Persero) Cabang Banten dengan Pemerintah Daerah Kota Cilegon. PT. Pelindo 11 (Persero) melalui Pemerintah Pusat Cq Menteri Dalam Negeri dengan SK No. 112 tahun 2001, mencabut dan membatalkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kepelabuhanan. Selanjutnya Pemerintah Daerah Kota Cilegon mengajukan Permohonan Uji Materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meninjau kembali Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, yang kemudian oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dikabulkannya permohonan Uji Materiil tersebut dan melalui Keputusannya No. 21.P/HUK/2003, tanggal 28 Juli 2005, pada item b. "Menyatakan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 112 tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah No 1 tahun 2001, tentang Kepelabuhan di Kota Cilegon tidak sah dan tidak berlaku untuk umum?. Namun PT Pelindo II (Persero) Cabang Banten melalui Kejaksaan Tinggi Negeri Banten melalui suratnya No. B-656/0.61Gpt.1/04/2006 tentang Putusan Mahkamah Agung RI No.21.P/HUM/2003 tanggal 4 April 2006 memberikan penjelasan dan penegasan kepada seluruh Pengguna Jasa Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) agar tetap melakukan kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan Karawaci dan Surat Perjanjian antara PT Pelindo 11 (Persero) Cabang Banten dengan Pemerintah Daerah Kota Cilegon, Kabupaten Serang dan Pengusaha Pengguna Jasa DUKS. Dengan demikian menyikapi hal tersebut di atas seharusnya Pemerintah Pusat bertindak sebagai regulator untuk mengatur dan menentukan pengelolaan Pemerintahan yang baik (good governance) dan juga sebagai koordinator untuk penyelesaian sengketa kewenangan pengelolaan kepelabuhanan di Kota Cilegon."

"Sejak krisis ekonomi talum 1997, banyak sekali investor jalan tol dan Pemerintah (Ditjen Bina Marga) menunda pembangan fisik proyek jalan yang telah direncanakan sebelumnya. Hal tersebut mengakibatkan permintaan aspal minyak sebagai bahan perkerasan jalan ikut terimbas pula. Akan tetapi prospek dan peluang kedepan untuk berbisnis aspal khususnya aspal berkualitas tinggi masih sangat besar. Hal ini dapat ditunjukan dengan data yang menyebutkan bahwa untuk mengantisipasi perkembangan lalu lintas kendaraan yang pesat lebih dan 800 km jalan tol akan dibangun di masa yang akan datang. Selain ¡tu menurut data dan Ditjen Prasarana Wilayah-Dep. Permukiman dan Prasarana Wiiayah, Jalan Nasional yang akan dibangun pada tahun 2001 adalah 946,3 km dan pada tahun 2002 adalah 1137,2 km. Sebagai imbas dari menurunnya permintaan aspal, pada tahun 1998 produksi dalam negeri aspal minyak Pertamina menurun sekitar 17 persen lebih. Sedangkan impor aspal turun sangat drastis, yakni sekitar 80 persen dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain, suplai aspal pada tahun itu secara total mengalami penurunan sebesar 42,3 persen. Akan tetapi dengan mulai membaiknya kondisi ekonomi, diharapkan permintaan aspal akan mengalami peningkatan. Secara umum, jenis aspal yang dipasarkan di Indonesia ada dua macam yaitu aspal dengan grade 60/70 dan 80/100. Aspal tersebut biasanya dalam bentuk drum atau curah. Karena merupakan komoditas intemasional, maka harganya sangat berfluktuatif dan tergantung dari harga dasar di pasar internasional. Sampal saat ini, kebutuhan aspal minyak di Indonesia berasal dari produksi lokal (Pertamina) dan impor yang berasal dari Singapore (Esso, BP. SPC, Caltex & Shell). Thailand (Thailoops & ThypCo), Malaysia dan negara laìnya. Aspal impor yang didatangkan dari Singapore tersebut terutama ditujukan untuk memenuhì permintaan aspal kualitas tinggi yang selama ini tidak dapat dipenuhi oleh produk lokal. Sedangkan sistem distribusinyapun secara garis besar juga dibedakan menjadi dua, tergantung dari asal aspal tersebut lokal atau impor. Secara garis besar, konsumen domestik pengguna aspal minyak dapat dibedakan menjadi dua yaitu konsumen yang membutuh aspal berkualitas tinggi (Jalan tol, jalan kelas I runway bandara udara dan proyek prestisius lainya) dengan struktur pasar oligopoly dan konsumen yang tidak membutuh aspal berkualitas tinggi (dibawah jalan kelas 1) dengan penjual yang banyak. Sedangkan instansi yang menggunakan aspal kebanyakan berasal dan pemegang otoritas jalan raya (Bina Murga, Jasa Manga, dan swasta) dan bandar udara (Angkasa Pura I & II), serta beberapa pengguna Iainya. Secara umum aspal dapat dikatakan sebagai industrial product yang tidak dikonsumsi secara langsung oleh penggunanya. Seperti halnya konsumen pada produk komoditas, pembeli aspal pada umumnya sangat mempertimbangkan masalah harga, selama spesifikasi teknisnya sudah memenuhi syarat. Sehingga salah satu syarat utama untuk dapat bersaing pada industni aspal adalah dengan menerapkan strategi cost leadership. Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan studi pada karya akhir ini adalah studi kasus dengan memilih Esso sebagai obyek studi kasus tersebut. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber pembahasan studi kasus ini. Pada tahun 1996 dan 1997, Esso merupakan pemimpin pasar sekaligus sebagaì kontributor terbesar pada proyek jalan tol dan bandar udara di Indonesia. Akan tetapi pada tahun 2000, pemimpin pasarnya berasal dari Thailand yaitu Thailoops & Thypco. Hal ini sebagai akibat sedikitnya proyek jalan tol dan bandar udara yang merupakan Pengguna utama pada segmen pasar yang memerlukan aspal kualitas tinggi. Selain itu, sebagian pemiIik proyek cenderung menurunkan spesifikasi teknis yang disyaratkan karena alasan biaya. Pada akhirnya, beberapa pemilik proyek tersebut mulai berpaling ke produk lain yang lebih murah, meskipun kualitasnya jauh dibawah produk Esso seperti produk dan Thailoops & Thypco. Segmen pasar yang mengunakan produk Thailoops & Thypco bukanlah segmen yang memerlukan kualitas aspal yang tinggi seperti segmen pasar Esso. Sehingga dapat disimpulkan jika penyebab utama dan penurunan penjualan Esso sejak krisis adalah berkurangnya permintaan aspal yang berkualitas tinggi. Sebagai salah satu pelaku bisnis aspal di Indonesia, Esso dapat memperbesar pangsa pasarnya lagi yang sempat mengalami penurunan cukup berarti sejak tahun 1998 dengan menerapkan strategi pemasaran (target pasar, positioning, marketing relationship strategies dan marketing mix) yang tepat. Dengan selalu mempertimbangkan faktor eksternal (identifikasi peluang dan ancaman) dan faktor internal (identifikasi kekuatan dan kelemahan). Setelah dilakukan analisa SWOT terhadap Esso, diperoleh hasil jika posisi Esso pada saat ini dan yang akan datang berada pada kuadran dimana peluang dan kekuatannya dominan. Dari posisi tersebut, Esso dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat dengan memanfaatkan segala peluang dan menggunakan kekuatan yang dimilikinya dalarn usaha memperkuat posisinya di pasar."

"Direktorat Jenderal Pajak sebagai unsur dari Administrasi Perpajakan dituntut untuk dapat menyelenggarakan suatu sistem perpajakan yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 yakni Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi "Segala Pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang." Sistem perpajakan terdiri dari tiga unsur pokok yang meliputi (i) kebijakan perpajakan (tax policy); (ii) undang-undang perpajakan (tax laws); dan (iii) administrasi perpajakan (tax administration). Ketiga unsur tersebut saling berkait dan menunjang satu sama lain bagi terselenggaranya pemungutan pajak.Administrasi perpajakan mempunyai peran penting dalam rangka menunjang keberhasilan suatu kebijakan perpajakan yang telah diambil. Kebijakan perpajakan yang secara formal dirumuskan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan harus didukung oleh administrasi perpajakan yang baik. Administrasi perpajakan menentukan berhasil tidaknya sistem dan kebijakan perpajakan yang diambil oleh suatu negara.Suatu pemungutan pajak yang baik harus menjamin adanya suatu kepastian hukum bagi wajib pajak. Untuk dapat memberikan sualu kepastian hukum, peraturan perpajakan harus mengatur secara jelas, tegas, dan tidak multi tafsir sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh wajib pajak. Dengan demikian sarana dan prosedur bagi suatu pemungutan pajak harus diatur dan dituangkan dalam peraturan perpajakan sehingga dapat mendorong upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.Tesis ini bertujuan unluk menganalisis tentang persyaratan bagi wajib pajak dalam negeri dari suatu negara mitra perjanjian untuk dapat menikmati treaty benefits sehubungan dengan penghasilan berupa bunga, dividen dan royalti dari sumber-sumber penghasilan di Indonesia. Untuk dapal diterapkannya ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara-negara mitra perjanjian, terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak daiam negeri dari negara mitra perjanjian untuk dapat menikmati treaty benefits (fasilitas PBB).Dalam pelaksanaannya, ketentuan P3B disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk mendapatkan treaty benefits tersebut dengan cara melakukan treaty shopping, yakni mendirikan Suatu conduit company di negara treaty partner. Ketentuan perpajakan Indonesia belum mengatur secara lengkap dan jelas persyaratan-persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pihak yang meminta treaty benefits tersebut, sehingga menimbulkan persengketaan antara wajib pajak dengan pihak fiskus. Untuk memberikan kepastian hukum, Direktorat Jenderal Pajak perlu membuat suatu peraturan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan yang jelas dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.Dalam menganalisis pelaksanaan pemberian treaty benfits sehubungan dengan penghasilan bcmpa bunga, dividen dan royalti dari sumber-sumber penghasilan di Indonesia, penulis melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Data dan temuan berupa informasi dan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan Iapangan, yakni wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut, dianalisis untuk memecahkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan.Berdasarkan teori dan pendapat para ahli perpajakan intemasional dapat disimpulkan bahwa pemberian treaty benefits dimaksud harus memenuhi persyaratan materiil berupa residency requirements dan beneficial ownership requirements. Sedangkan prosedur untuk mendapatkan treaty benefits dimaksud yang merupakan persyaratan formal atau administratif adalah dengan menyampaikan sertifikat yang diterbilkan oleh Competent Authority di negara mitra perjanjian yang menyatakan bahwa wajib pajak dimaksud berdomisili di negara mitra perjanjian dan merupakan beneficial owner dari penghasilan dimaksud.Sebagai upaya menciptakan sistem perpajakan yang baik dan memberikan kepastian hukum, disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak memberikan pengaturan tentang persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang meminta treaty benefits berupa sertifikat yang diterbitkan oleh tax authority di negara domisilinya Sertifikat tersebut harus memberikan informasi mengenai dasar penetapan Status resident Wajib Pajak Dalam Negeri di negara mitra perjanjian dan merupakan beneficial owner dari penghasilan yang bersumber di Indonesia beserta informasi yang mendasarinya.

---

The Directorate General of Taxation as one of the element in tax administration are emphasized to run a taxes system based on Undang-Undang Dasar 1945 (highest regulation in Indonesia) article 23 point 2, that says "all taxes for country revenue are based on Undang-Undang (supreme regulation after the Undang-Undang Dasar 1945 in Indonesia)." The tax system in Indonesia consist of three main elements, which is (i) taxes policies; (ii) tax laws; and (iii) tax administration. All of this three elements are connected and working with synergy in collecting revenues for the country.

Tax administration play a significant roles in sustaining a succesfull tax policy. Tax policy that formally planned in Undang-Undang dan tax regulation need to be supported by excellent tax administration. Tax administration will defined whether the implementation of taxes system and tax policy in a country will be succed or not.

A good tax collection must ensure a certainty of law for the taxpayer. To do such thing, the tax regulation must be clear enough to reduce ambiguity in interpretation. This way, the procedure and tools for tax collection must be formally written in tax regulation so it can improve overall compliance level of the taxpayer and increase the revenues for the country.

The goals of this thesis is to analyze the requirements for resident taxpayer from a treaty partner to enjoy the treaty benelits from interests, dividends, and royalies revenue received from Indonesia. To implement the Double Taxation Agreement (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) between Indonesia and treaty partners, there are some requirements that must be met by the resident taxpayer.

In practice, the agreement are misused by parties with no rights to do so, they done it by conducting a treaty shopping, creating a conduit company in treaty partners."

"Penelitian ini hendak mengkaji bagaimana pengaruh yang terjadi antara empat komponen yang membentuk sebuah model dalam penelitian "Pengaruh Penciptaan Nilai Pelanggan terhadap Pembentukan Loyalitas Pelanggan pada Produk Sepeda Motor (Studi Terhadap Loyalitas pada Pelanggan Produk Sepeda Motor Honda)" yaitu nilai pelanggan, kepuasan pelanggan, keunggulan bersaing berkelanjutan dan loyalitas pelanggan.Motor Honda sebagai sebuah produk kendaraan yang telah memasuki pasar Indonesia semenjak tahun 1960-an merupakan produk yang menjadi market leader dalam kategori sepeda motor. Namun di tengah persaingan usaha yang hypercompetion motor Honda saat ini tidak lagi semulus yang lalu dalam melaju di pasar sepeda motor. Meskipun motor Honda saat ini masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam memilih sepeda motor, akan tetapi dengan gempuran produk-produk dari pesaing dengan keunggulan beraneka ragam yang ditawarkan, apakab pelanggan akan tetap loyal dengan produk-produk motor Honda? Faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan loyalitas pelanggan tersebut?Penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan besar tersebut dengan menguji hipotesis dari model penelitian yaitu melihat pengaruh bahwa dengan penciptaan nilai pelanggan, pencapaian kepuasan pelanggan dan membentuk keunggulan bersaing yang berkelanjutan akan membentuk loyalitas pada pelanggan.Fokus penelitian ini adalah produk sepeda motor Honda dengan sampel para pemilik motor Honda di wilayah Jakarta, Depok dan Bogor dengan jumlah sampel sebesar 210 responden. Dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden, diperoleh data yang selanjutnya diolah dengan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 11.0. Sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut terlebih dahulu indikator-indikator penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya dengan melihat pada nilai MSA, Loading Factor dan nilai a yang pada akhirnya diperoleh 47 indikator yang tetap dimasukkan dalam proses analisis. Variabel-variabel penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode Factor Analysis dan Linear Regression Analysis dengan bantuan perangkat lunak SPSS 11.0 untuk melihat kekuatan hubungan, pengaruhnya antara indikator dengan variabelnya (measurement model) serta antara variabel dengan variabel lainnya (structural model).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :1. Penciptaan nilai pelanggan berpengaruh positif terhadap pencapaian kepuasan pelanggan, hal ini juga berarti bahwa kepuasan pelanggan secara signifikan dibentuk oleh nilai pelanggan.2. Penciptaan nilai pelanggan berpengaruh positif terhadap pembentukan keunggulan bersaing yang berkelanjutan, hal ini juga berarti bahwa keunggulan bersaing yang berkelanjutan secara signifikan dibentuk oleh nilai pelanggan.3. Pembentukan keunggulan bersaing yang berkelanjutan berpengaruh positif terhadap pencapaian kepuasan pelanggan, hal ini juga berarti bahwa kepuasan pelanggan secara signifikan dibentuk oleh keunggulan bersaing yang berkelanjutan.4. Penciptaan nilai pelanggan berpengaruh positif terhadap pembentukan loyalitas pelanggan, hal ini juga berarti bahwa loyalitas pelanggan secara signifikan dibentuk oleh nilai pelanggan.5. Pencapaian kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap pembentukan loyalitas pelanggan, hal ini juga berarti bahwa loyalitas pelanggan secara signifikan dibentuk oleh kepuasan pelanggan,6. Pembentukan keunggulan bersaing yang berkelanjutan berpengaruh positif terhadap pembentukan loyalitas pelanggan, hal ini juga berarti loyalitas pelanggan secara signifikan dibentuk oleh keunggulan bersaing yang berkelanjutan."

"Saat ini teknologi komunikasi telah berkembang dengan pesat. Tidak kecuali dengan teknologi nirkabel yang salah satunya adalah WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). WiMAX merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar (broadband wireless access) yang dapat menjangkau area yang luas dan mempunyai kecepatan akses yang tinggi. Salah satu bagian yang memiliki peranan penting pada sistem teknologi nirkabel tersebut antena. Antena yang digunakan pada aplikasi WiMAX ini harus memiliki beberapa kriteria yang diantaranya adalah memliki dimensi yang kecil sehingga tidak memakan tempat dalam penggunaanya, mudah untuk difabrikasi, mudah untuk dikoneksikan, dan diitegrasikan dengan peralatan elektronik lainya dalam aplikasi WiMAX. Untuk memenuhi kriteria-kriteria tersebut maka jenis antena mikrostrip merupakan jenis antena yang paling cocok untuk aplikasi WiMAX. Pada skripsi ini telah dilakukan studi parametrik antena mikrostrip slot lingkaran agar dapat beroperasi pada frekuensi 2.3 GHz (2.3 - 2.4 GHz). Desain antena ini menggunakan teknik pencatuan CPW ( CoPlanar Waveguide) sebagai pencatu. Antena yang dibuat dalam skripsi memiliki impedance bandwidth sebesar 400 MHz untuk CPW Short End dan 260 MHz untuk CPW Open End pada VSWR ? 1,9.

---

Recently, communication has grown tremendously. Many wireless system have been launch such as GSM (Global System for Mobile Communication), WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), and LTE (Long Term Evolution). The technology used in WiMAX is a broadband wireless access technology (BWA = Broadband Wireless Access) which can cover large areas and have high speed access. In that wireless technology system, antenna plays an important role for this system.

In this final project, we propose a microstrip antenna with CPW (CoPlanar Waveguide) feeding technique. Some advantages of the CPW antenna is it has relatively smaller dimension toward other microstrip antenna without CPW feed, easier grounding of surface-mounted components, lower fabrication costs, reduced dispersion, decreased radiation losses, and availability of closed-form expressions for the characteristic impedance. This final project has been carried out parametric studies of circular slot microstrip antenna to operate at frequency 2.3 GHz (2.3 - 2.4 GHz). This antenna using CPW feeding technique (CoPlanar waveguide) has the impedance bandwidth of 400 MHz for CPW Short End and 260 MHz for CPW Open End at VSWR ? 1.9."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengekplorasi fenomena yang terjadi pada pasien kanker yang mengalami neutropenia akibat kemoterapi. Desain penelitian yang digunakan adalh studi kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi deskriptif. Fenomenologi deskriptif digunakan karena peneliti ingin memperoleh makna dari pengalaman yang diungkapkan partisipan selama penelitian dilakukan. sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasien yang dirawat atau dalam pengobatan RS Kanker Dharmais Jakarta< berjumlah 5 partisipan. Metode pengumpulan data pada penelitian dengan menggunakan wawancara mendalam (incepth interview) dengan bantuan tape recorder/digital vices recorder dilengkapi dengan catatan (fiels notes). Hasil penelitian ditemukan enam buah tema yaitu: 1) Waktu pengobatan dan perawatan yang lama, 2) persepsi yang salah tentang neutropenia, 3) perasaan negatif dan koping saat neutropenia, 4) kesulitan perawatan diri, 5) dukungan kluarga dan teman, dan 6) harapan saat neutropenia implikasi untuk keperawatan dapat memberikan informasi pengalaman pasien saat mengalami neutropenia akibat kemoterapi, serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

---

The purpose of this study is to explore the phenomena that occur in cancer patients who experience chemotherapy-induced neutropenia. The design of this study is qualitative study using descriptive phenomenolgy. Descriptive phenomenology used because researcher wants to gain the meaning of the patients who were treated in Dharmais Cancer Hospital Jakarta, amounted to 5 participants. Data collection methods in this study using in-depth interviews with the help of a tape recorder/digital voices recorder and field notes.

The research found six themes, namely: 1) the length of treatment and care 2) a wrong perception of neutropenia 3) the negative feelings and coping when neutropenia 4) the difficulty of self-care 5) support of family and friends and 6) expectations and hope when neutropenia. Implication for nursing practice are can give an information about experiences in cancer patients when having neutropenia also as a base fotr further research."

"Susu merupakan komoditi yangsangat penting artinya, baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Perkembangan produksi dan harga susu menunjukkan komoditi yang penting, hal mana ditandai dengan peningkatan jumlah produksi disertai dengan fluktuasi harga yang semakin berarti. Peningkatan produksi susu, tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan Koperasi Primer/KUD Unit Sapi Perah & Susu, peternak dan usaha-usaha dari pemerintah untuk memajukan hal itu.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor Kekuasaan Paksaan dan Kekuasaan Non Paksaan dalam hubungannya dengan konflik, kerja sama dan keberhasilan (penjualan) susu dalam jalur pemasaran dari peternak ke KUD."

"Penggunaan distilasi reaktif pada produksi biodiesel melalui proses esterifikasi asam oleat dengan alkohol mampu mengatasi kendala reaksi keseimbangan terbatas yang terjadi pada unit yang terpisah antara reaktor dan kolom distilasi. Proses ini memerlukan struktur pengendalian (control strukture, CS) yang tepat agar tujuan optimalisasi produksi tersebut dapat tercapai. Struktur tersebut menggunakan pengendali proportional-integral (PI) dengan metode penyetelan auto tuning. Disain sistem pengendalian proses pada distilasi reaktif ini meliputi empat pengendali laju alir (laju alir asam oleat, metanol, distilat dan bottom), dua pengendali level (level condenser dan reboiler), satu pengendali tekanan (tekanan top-stage) dan satu pengendali suhu (suhu talam-12). Sebagai ukuran kinerjanya adalah integral kesalahan yang dipangkatkan (integral of square error, ISE). Hasilnya, CS-1 (pengendali suhu talam-12 menggunakan laju alir reboiler sebagai manipulated variable, MV) menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan CS-2 (laju alir masuk methanol sebagai MV). Pada uji perubahan titik-set, CS-1 memiliki rata-rata ISE CS-1 lebih kecil (2069.4) dibanding CS-2 yang mempunyai ISE sebesar 2742.9. Sedangkan pada uji gangguan laju alir umpan, CS-1 kembali mempunyai rata-rata ISE yang jauh lebih kecil (0.36) dibanding CS-2 sebesar 33.44. Pada anilisis keekonomian pun CS-1 berhasil mengungguli CS-2, CS-1 mempunyai rasio manfaat dan biaya 1.6 (>1) sedangkan CS-2 mempunyai rasio manfaat dan biaya 0.5 (<1). Hal ini terjadi karena pada CS-1 kemurnian produk dapat dijaga di atas spesifikasi fuel grade

---

The use of reactive distillation in the production of biodiesel by esterification of oleic acid with alcohol is able to overcome obstacles equilibrium limited reaction which occurs in a separate unit between the reactor and distillation column. This process requires the control structures (Control Structure, CS) is appropriate for the purpose of production optimization can be achieved. The structure using the controller proportional-integral (PI) with auto tuning adjustment method. The design of process control systems in reactive distillation includes four controllers flow rate (the flow rate of oleic acid, methanol, distillate and bottom), two control levels (level condenser and reboiler), the control pressure (pressure top-stage) and a suhue controller (suhue stage-12). As a measure of its performance is raised to a fault integral (integral of square error, ISE). As a result, CS-1 (a suhue controller tray-12 using a flow rate of reboiler as the manipulated variable, MV) showed better performance than the CS-2 (the inlet flow rate of methanol as MV). In the test set-point change, CS-1 has an average ISE CS-1 is smaller (2069.4) compared to CS-2, which has amounted to 2742.9 ISE. While the test feed flow rate disorders, CS-1 had an average return ISE much smaller (0.36) compared to CS-2 at 33.44. In the economic analysis, no CS-1 outperformed CS-2, CS-1 has a benefit-cost ratios of 1.6 (> 1) while CS-2 has a benefit-cost ratios of 0.5 (<1). This occurs because the CS-1 product purity can be maintained above the specification of fuel grade."