Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana persepsi penumpang tentang efektivitas strategi pencegahan kejahatan yang telah dilakukan TransJakarta dalam mengatasi terjadinya pencopetan berdasarkan 16 tehnik pengurangan kesempatan kejahatan dari Ronald V. Clarke. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dengan pendekatan kuantitatif dengan populasi yang diteliti adalah rata-rata penumpang TransJakarta dalam satu hari yaitu sebanyak 215.000 orang penumpang dan sampel yang diteliti adalah 100 orang penumpang. Instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner dengan pertanyaan tertutup menggunakan skala nominal. Dari hasil penelitian ini didapatkan data bahwa persepsi penumpang tentang efektivitas strategi pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh pihak TransJakarta dalam mengatasi terjadinya pencopetan secara umum efektif. The object of this research is to learn the perception of passengers about the effectiveness of crime prevention strategy taken place in TransJakarta based on Ronald V Clarke?s 16 techniques of crime opportunity reduction. In this research, researcher utilizes quantitative approach method. The researched populations were taken from average daily ridership of TransJakarta (numbering 215,000) with 100 passengers taken as sample. As the mean of research instrument, closedquestions questionnaire with nominal scales is used. From the result, it could be concluded that from the passengers? perception about crime prevention effectiveness taken by TransJakarta authorities in fighting with pickpockets is generally positive (it is effective enough)

Abstrak :
Penelitian ini dimaksudkan untuk merencanakan Sistem Pompa Fotovoltaik yang andal dan efisien yang menggunakan motor arus bolak-balik dengan dan tanpa baterai. Lokasi penelitian sistem pompa fotovoltaik dengan baterai adalah di Gua Gilap, di desa Kenteng, kecamatan Ponjong, kabupaten Gunung Kidul, terletak pada 7° 58-lintang selatan dan 110° 36 "bujur timur. Konfigurasi sistem tersebut terdiri dari susunan modul fotovoltaik, kontrol, inverter, baterai dan 2 pompa. Pemompaan dilaksanakan dalam dua tahap karena perbedaan ketinggian antara permukaan sumber air dan air di bak penampung sekitar 125 meter. Sistem pompa fotovoltaik tanpa baterai berlokasi di desa Pemuda, kabupaten Sumba Barat pada koordinat 9° 45" lintang selatan dan 119° 25 " bujur timur, terdiri dari modul fotovoltaik, solarverter dan sate pompa dengan beda ketinggian 60 m. Penelitian disini ditekankan pada simulasi dengan mempergunakan program Interactice Simulation of Renewable Electrical Energy Supply System. Dengan program simulasi ini kita dapat menentukan jumlah modul fotovoltaik, daya pompa, kapasitas air yang dipompakan, kapasitas solarverter dan efisiensi sistem. Dengan data dilapangan kita dapat mengestimasi secara optimal waktu sistem beroperasi yang mengakibatkan perubahan hasil-hasil yang kita harapkan. Dari hasil simulasi di Gua gilap diperoleh hasil simulasi debet rata-rata bulan Juli 1989 adalah 14,05 m3/hari sedangkan dari pengukuran langsung didapatkan 12,85 m3/hari. Sedang di Pemuda diperoleh debet rata-rata bulan Mei 1988 adalah 29,9 m3/hari dari pengukuran langsung 24,4 m3/hari.

---

This research is executed for Photovoltaic Water Pump System, which employs an alternating current motor, using storage battery and without battery. The photovoltaic water pumping system using battery was install in Gua Gilap at latitude of 7° 58" south and longitude of 110° 36" east in Kenteng village, Ponjong sub-district, Gunung kidul district. The configuration of the system consists of photovoltaic, modal, controller, battery, inverter, and two pumps. The pumps are used to pump water from two different levels with total pumping head of 125 m (two stage pumping system). The photovoltaic water pumping system without battery is located in Pemuda village, West Sumba district at latititude of 90 45" south and longitude of 119 ° 25" east. The configuration of photovoltaic water pumping system without battery consists of photovoltaic module, controller, solarverter and one pump. This system is used to pump drinking water with total pumping head of 60 m. This work is carried out using computer simulation program which is called Interactive Simulation of Renewable Electrical Energy supply System. The Interactive Simulation of Renewable Electrical Energy supply System program is first used to determine the photovoltaic module capacity, power of the pump, capacity of pump water, solarverter capacity and system efficiency. Using data from field measurement, the optimal system operation can be estimated. The simulation result of the water flow rates for photovoltaic water pumping system in Gua Gilap is 14.05 m3/day which is nearly the same as the direct measurement flow rates of 12.85 m3/day. In Pemuda, the simulation result is 29.9 m3/day which is in a good agreement with direct measurement of 24.4 m3/day.

Abstrak :
Membaiknya perekonomian dan iklim politik di Indonesia memberikan dampak positif bagi penumbuhan investasi diberbagai sektor dan membuka peluang bagi Pemerintah untuk dapat kembali menjalankan program pembangunan yang pernah tertunda. Salah satu dampaknya adalah peningkatan kebutuhan energi Iistrik yang diakibatkan oleh adanya investasi-investasi baru dan upaya Pemerintah untuk dapat memenuhi penyediaan energi Iistrik bagi masyarakat yang belum terlayani dengan baik. Pada sisi lain, kondisi seperti ini memberikan peluang bagi perusahan electrical untuk dapat meningkatkan perolehan market share dengan berupaya memberikan penawaran yang terbaik yang dimilikinya.

ABB Trasmission and Distribution, sebagai salah satu perusahaan electrical saat ini sedang berupaya meningkatkan kemampuan dan performansinya dengan berbagai program perbaikan untuk memberikan pelayanan terbaiknya dan sebagai upaya untuk meningkatkan perolehan market share. Devisi proyek sebagai salah satu devisi dari ABB T&D, memiliki tanggung jawab dalam pengerjaan proyek-proyek pembangunan transmisi dan distribusi. Pembahasan pada Karya Akhir ini meliputi analisis proses aktifitas yang dilakukan oleh Project management ABB T&D dalam pengerjaan proyek.

Tujuan penuiisan Karya Akhir ini sebagai analisis dari setiap tahapan aktifitas manajemen proyek dan untuk mendapatkan gambaran tingkat efektifitas yang telah dicapai oleh ABB T&D. Analisis dilakukan terhadap kasus pengerjaan subsration proyek Kalimantan. Customer dari Kalimantan Proyek adalah PT.PLN (Persero) yang merupakan salah satu main customer yang dimiliki oleh ABB T&D.

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis yaitu analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal secara realitas. Pengumpulan data primer diperoleh dengan teknik wawancara dan survei mendalam terhadap beberapa pihak yang dianggap sebagai key information. Audit Analisis dilakukan terhadap setiap tahapan aktifitas dari project managemen dengan mengindentifikasikan aktifitas yang telah dilakukan dari setiap tahapan, kelemahan yang, ditemukan dari setiap tahapan dan memberikan rekomendasi pada setiap tahapan aktifitas selain itu dilakukan juga pengukuran terhadap tingkat efektifiltas dengan melakukan penilaian terhadap poin kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil audit analisis dari setiap tahapan aktifitas project management menyimpulkan beberapa kelemahan yang diantaranya adanya keterbatasan sumber daya pada project team yang mengakibatkan timbulnya beberapa kelemahan dari beberapa aktifitas, tidak dilakukan internal dan customer meeting secara berkala sehingga terjadi keterlambatan penyampaian berbagai informasi, tidak dilakukannya customer satisfactory survey sehingga project management tidak dapat memperoleh informasi performasi terhadap pekerjaan yang dilakukan,tidak dilakukannya reporting secara berkala terhadap project cash flow sehingga tidak jelasnya status cash flow selama proyek berlangsung, tidak dilakukannya supplier selection secara detail dengan format dan kriteria yang baku sehingga terjadi beberapa kelemahan dalam proses procurement dan delivery material, tidak dilakukannya aktifitas risk management yang berakibat tidak terprediksinya bebeeapa resiko yang terjadi selama proyek berlangsung dan tidak dilakukannya aktifitas project close our review sehingga project management tidak mendapankan informasi sebagai masukan untuk pengembangan dalam pengerjaan proyek selanjutnya.

Hasil Pengukuran tingkat efektifitas, memposisikan project management ABB dalam tingkatan baik dengan tuntutan perbaikan terhadap beberapa tahapan proses dari pelaksanaan proyek.

Audit analisis terhadap studi kasus pekerjaan proyek Kalimantan, dinilai Project management ABB T&D masih memiliki kelemahan pada tahapan aktifitas yang dilakukan. Selain itu perolehan total skor sebesar 365 dari penilaian tingkat efektifitas masih memerlukan banyak langkah peningkatan. Dengan beberapa rekomendasi dari setiap tahapan aktifitas project management yang diuraikan secara rinci pada bab pembahasan di harapkan project management ABB dapat memperoleh performasi dan tingkat efektifitas yang lebih baik pada pelaksanaan proyek dikemudian hari.

Abstrak :
Salah satu strategi untuk menunjang program pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di beberapadaerah adalah pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Pemanfaatan EBT menjadi alternative sebagai antisipasi semakin berkurangnya bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik serta keterbatasan PLN untuk menjangkau lokasi luar dan terpencil.Pulau Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah dengan Rasio Elektrifikasi (RE) terendah di Indonesia. Namun di sisi lain Pulau Sumba memiliki sumber alam yang melimpah yang berpotensi untuk pembangunan Pembangkit Listrik Energi Baru dan Terbarukan yang salah satu adalah Pembangkit Listrik dengan Teknologi Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Data menunjukkan bahwa persoalan EBT ini bukan hanya pada supply demand, namun juga pada keberlanjutan pengelolaan dan pemeliharaan ketika pembangkit tenaga listrik EBT telah difungsikan. Beberapa desa yang telah dilakukan program elektrifikasi menggunakan energi terbarukan mengalami kendala dalamhal keberlanjutan pengelolaan dan pemeliharaan akibat kurang kuatnya kelembagaan yang mengelola pengoperasion pembangkit dengan energi terbarukan yangtelah dibangun. Penelitian ini dikembangkan untuk menjawab permasalahan di atas dengan tujuan: mengidentifikasi dan menganalisa aspek-aspek yang mendorong kinerja kelembagaan pengelolaan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Energi Baru dan Terbarukan khususnya pada PLTMH. Penelitian ini focus pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang terbangun di Pulau Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa aspek utama yang berpengaruh terhadapat pengelolaan dan pemeliharaan PLTMH di Pulau Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah aspek regulasi, aspek kognitif, aspek normatif, aspek manajemen, aspek pengelolaan keuangan dan aspek teknis. Model aspek yang paling berpengaruh adalah aspek regulasi. Model aspek yang berpengaruh diantaranya adalah aspek regulasi dengan sub indikator yakni ketersediaan aturan formal di tingkat pemangku kepentingan dan masyarakat terkait tata kelola pengelolaan dan pemeliharaanPLTMH. ......One strategy to support government programs in increasing electrification ratios in several regions is the use of Renewable Energy (ET). Utilization of ET is an alternative to anticipate the reduction in fossil fuels as a power plant and the limitations of PLN to reach outside and remotelocations. Sumba Island, East Nusa Tenggara Province (NTT) is one of the regions with the lowest Electrification Ratio (RE) in Indonesia. But on the other hand, Sumba Island has abundant natural resources which have the potential for the construction of New and Renewable Energy (NRE) Power Plants. One of the potential energy sources that can be developed on Sumba Island is a Micro Hydro Power Technology (PLTMH) Power Plant. The data shows that this NRE problem is not only in the supply demand, but also in the sustainability of opeartion and maintenance when the EBT power plant has been functioning and operating. Some villages that have been carried out electrification programs using renewable energy experience obstacles in terms of sustainability management and maintenance due to lack of institutional capacity to manage the operation of the plant with renewable energy that has been built. Based on this, further research is needed to identify aspects that can encourage institutional operation and maintenance of sustainable EBTPower Plants. This research was developed to answer the above question with the aim of: discussing and analyzing aspects that support the improvement of the safety and maintenance of a new and renewable energy power plant specifically for PLTMH. The focus of this research is on the Micro Hydro Power Plant that was built on Sumba Island, East Nusa Tenggara Province. The results obtained show that the main aspects that influence the management and maintenance of PLTMH in Sumba Island, East Nusa Tenggara Province are regulatory aspects, cognitive aspects, normative aspects, management aspects, financial management aspects and technical aspects. The most influential aspect model is the regulatory aspect. The influential aspect model includes the regulatory aspect with sub indicators, namely the availability of formal rules at the stakeholder and community level related to the management and maintenance of PLTMH.

Abstrak :
Perusahaan menggunakan konsep yaitu penjualan secara mandiri (value added/ own business) dan melibatkan pihak supplier dan produsen (value chain/unit sales counter) dan pelaksanaan dari kedua konsep tersebut belum jelas keunggulan kontribusinya terhadap perusahaan. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan konstribusi masing-masing untuk mencari jawaban apakah konsep kemitraan yang secara teoritis lebih baik dari konsep swakelola dan dalam prakteknya memang terbukti.

Tinjauan literatur menjelaskan aspek-aspek teoritis yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan operasional ritel yang berkaitan cakupan kemitraan, yaitu aliansi strategis, merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam menciptakan nilai pada mata rantai bisnis, serta keterkaitan dengan supplier, keterkaitan dengan internal dan keterkaitan dengan konsumen, merupakan bahasan dari aliansi strategis dan konsep kemitraan. Analisis dari aspek keuangan meliputi pengendalian keuangan dan analisis rasio terbatas, serta analisis biaya / cost drivers.

Metodologi penelitian dimulai dengan pemahaman operasional penjualan yang dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan pendataan observasi diskusi yang dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan pendataan observasi diskusi dan wawancara, studi literatur, kemudian tabulasi dan analisa untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

Lingkup bahasan dalam karya akhir ini adalah melakukan komparatif studi antara konsep kemitraan dengan konsep swakelola yang dalam pelaksanaannya terdiri dari 1.400 pengusaha kecil, 900 pengusaha menengah, 700 pengusaha besar yang tergabung dalam konsep belanja satu atap (one stop shoping) sedangkan di sisi lain perusahaan melakukan penjualan secara mandiri (swakelola).

Hasil dari analisa menunjukkan bahwa konsep kemitraan memberikan konstribusi yang Iebih baik dant tingkat risiko yang lebih kecil. Dari analisa rasio profitabilitas, rasio pengembalian modal, rasio perputaran persediaan menunjukkan bahwa cara kemitraan/ value chain lebih baik dari cara swakelola / own business. Kemudian dari analisa sensitivitas cara kemitraan masih lebih aman dibandingkan dengan cara swakelola / own business.

Abstrak :
Pendahuluan: Prevalensi sirosis tinggi di Indonesia yang mayoritas populasinya adalah muslim. Pada saat menjalani puasa Ramadhan yang merupakan kewajiban umat muslim terjadi berbagai proses metabolik yang dapat mempengaruhi keadaan klinis, nutrisi dan bokimiawi pasien sirosis hati . Penelitian tentang efek puasa Ramadhan pada pasien sirosis hati di Indonesia belum pernah dilakukan. Tujuan: Untuk mengetahui perubahan status nutrisi, status fungsi hati, pembentukan badan keton dan keseimbangan nitrogen pada pasien sirosis hati yang menjalankan puasa Ramadhan. Metode: Penelitian "pre dan post" dengan consecutive sampling dilakukan pada pasien sirosis hati yang berpuasa Ramadhan. Penilaian status fungsional hati dengan skor Child-Pugh (CP), antropometrik dengan mengukur indeks massa tubuh (IMT), ketebalan triceps skinfold (TSF) menggunakan kaliper Holtain, mid-arm muscle circumference, asupan makanan 24 jam, kadar 3-β-hidroksi butirat darah, serta pengukuran ekskresi nitrogen urin 24 jam, dilakukan pada minggu ke-4 Ramadhan dan 4 minggu pasca Ramadhan. Hasil: Didapatkan 24 pasien sirosis hati, 16 orang (66,7%) laki-laki dan 8 orang (33,3%) perempuan yang menjalankan puasa Ramadhan dengan rerata umur 60 tahun. Etiologinya virus hepatitis B 54,2%, hepatitis C 20,8%, dan penyebab yang tidak diketahui 25%. Status fungsi hati CP A 19 orang (79,2%), CP B 2 orang (8,3%), dan CP C 3 orang (12,5%). Tidak ada perubahan skor CP pasca Ramadhan. Rerata (SD) IMT, ketebalan TSF, MAMC saat puasa Ramadhan berturut-turut adalah 25,112 (4,05) kg/m2, 7,40 (3,61) mm, 25,77 (3,077) cm dan pasca Ramadhan berturut-turut 25,25 (4,01) kg/m2 (p = 0,438), 7,89 (4,33) mm (p=0,024), 25,96 (3,42) cm (p=0,228). Kadar 3-β-hidroksi butirat darah saat Ramadhan adalah 0,14 (0.07) mmol/L, pasca Ramadhan 0,11 (0.09) mmol/L (p=0,166). Rerata (SD) keseimbangan nitrogen saat puasa Ramadhan 2,44 (2,93) gram/24 jam, pasca Ramadhan 0,51 (3,16) gram/24 jam (p=0,037). Simpulan: Tidak ada pebedaan status fungsi hati dan kadar 3-β-hidroksi butirat darah pada saat dan pasca Ramadhan. Indeks massa tubuh dan ketebalan TSF membaik pasca Ramadhan. Keseimbangan nitrogen lebih positif saat Ramadhan. Puasa Ramadhan tampaknya tidak membahayakan pasien sirosis hati terutama pada kondisi fungsi hati yang terkompensasi. ......Introduction: The prevalence of cirrhosis is high in Indonesia which most of are predominantly moslems. There were various metabolic changes happened in Ramadhan fasting that obligated for moslems that could influence clinical, nutritional, and biochemistry condition of cirrhotic patients.The study of effects of Ramdhan fasting in cirrhotics patients (pts) in Indonesia has never been investigated. Aim of Study: To evaluate changes of liver functional status, nutritional status, serum 3-β-hidroxy butyric and nitrogen balance in cirrhotic patients during Ramadhan fasting. Methods: This was a ‘pre and post’ study with consecutive sampling conducted in cirrhotic patients during Ramdhan fasting. Assessment of liver functional status by Child-Pugh (CP) score, anthropometric by measuring body mass index (BMI), triceps skinfold (TSF) thickness measured by Holtain caliper, and mid-arm muscle circumference, 24-hours food intake, serum 3-β-hidroxi butyric, and 24-hours urine nitrogen excretion, were performed at fourth week and four weeks after the end of Ramadhan fasting. Results: Of 24 cirrhotic patients, 16 male (66,7%) dan 8 female (33,3%) who performed Ramadhan fasting were 60 years old in this study. Etiologies were hepatitis B viral (54,2%), hepatitis C ( 20,8%), and unknown (25%). Liver functional status were CP A 19 pts (79,2%), CP B 2 pts (8,3%), and CP C 3 pts (12,5%). No changes of this status after Ramadhan. Mean (SD) of BMI, TSF thickness, MAMC at Ramadhan concecutively were 25,112 (4,05) kg/m2, 7,40 (3,61) mm, 25,77 (3,077) cm and after Ramadhan 25,25 (4,01) kg/m2 (p = 0,438), 7,89 (4,33) mm (p=0,024), 25,96 (3,42) cm (p=0,228). Mean (SD) of serum 3-β-hidroxy butyric at Ramadhan was 0,14 (0.07) mmol/L, after Ramadhan 0,11 (0.09) mmol/L (p=0,166). Mean (SD) of nitrogen balance at Ramadhan was 2,44 (2,93) gram/24 hour, after Ramadhan 0,51 (3,16) gram/24 hour (p=0,037). Conclusion: No difference of liver functional status and serum 3-β-hidroxy butyric during and after Ramadhan. Body mass index and triceps skinfold were better after Ramadhan. Nitrogen balance was more positive during Ramadhan compared to after Ramadhan. Ramadhan fasting is likely harmless especially in compensated liver cirrhosis.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemutusan Hubungan Kerja PHK kerap menimbulkan masalah, khususnya disebabkan oleh pengusaha dengan alasan efisiensi. Undang - Undang tidak melarang pengusaha melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi. Namun banyak pihak baik pemerintah, praktisi hukum, pengusaha, maupun pekerja/buruh salah dalam mengartikan PHK dengan alasan efisiensi sebagaimana diatur dalam Undang ndash; Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ldquo;UU No.13 Tahun 2003 rdquo; . Pasal 164 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003 telah mengatur alasan dan keadaan dengan dimana PHK dapat dilakukan baik oleh Pengusaha. Namun UU No.13 Tahun 2003 tidak memberikan penjelasan yang memadai pengertian batasan dan kualifikasi efisiensi. Dengan mempertimbangkan kondisi diatas, penelitian ini membahas penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 19/PUU-IX/2011 yang dianalisa berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU No.13 Tahun 2003. Permohonan uji material Judicial Review terkait Pasal 164 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003 diajukan oleh 38 pekerja PT. Citragraha Nugrahatama, selaku pemilik Hotel Papandayan Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang diharapkan dapat diperoleh aturan-aturan hukum yang mendasari pengambilan putusan penyelesaian perselisihan PHK dengan alasan efisiensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan PP , Perjanjian Kerja Bersama PKB dan prinsip-prinsip hubungan industrial.

---

ABSTRACT
Terminations of Employment often cause problems, especially caused by Employer based on efficiency reasons. The law does not prohibit Employers from terminating of employment due to efficiency. However, many parties, both government, legal practitioners, employers, or employees workers are mistaken in interpreting the termination due to efficiency reasons as stipulated by the Labour Law Number 13 Year 2003 Law No.13 of 2003 . Article 164 Point 3 of Law No.13 of 2003 outlined the reasons and circumstances by which the termination can be executed by the Employer. However Law No.13 of 2003 does not defined clearly the definition of limits and qualification of efficiency. Taking into account the above condition, this thesis examine the settlement of Employment Termination disputes due to efficiency based on Constitutional Court Decision Number 19 PUU IX 2011 which is analyzed based on Law Number 2 Year 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement and Law No.13 of 2003. The judicial review of Article 164 Point 3 of Law No.13 of 2003 was filed by 38 workers of PT. Citragraha Nugrahatama, the owner of Hotel Papandayan Bandung. This study is a normative juridical research which aim to obtain by the legal rules underlying the decision of the settlement of disputes based on efficiency in accordance with the employment labour laws and regulations, Company Regulation, Collective Labour Agreement CLA and principles of Industrial Relations Industrial.

Abstrak :
Osteosarkoma merupakan salah satu tumor ganas tulang primer yang paling sering ditemukan. Kemoterapi neoadjuvan merupakan salah satu alternatif terapi yang dapat meningkatan luaran dan kesintasan pasien. Studi ini dilakukan untuk menilai luaran klinis, histopatologis, dan radiologis pada pasien osteosarkoma yang menjalani kemoterapi neoadjuvan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan suatu studi potong lintang yang menggunakan data pasien dengan diagnosis osteosarkoma yang telah menjalani kemoterapi neoadjuvan di RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo pada bulan Januari 2017 hinggal Juli 2019. Terdapat 58 subjek dalam penelitian ini. Sebanyak 38 (65,5%) subjek berjenis kelamin laki-laki dengan median usia seluruh subjek 16 (5 hingga 67) tahun. Sebanyak 10 (17,2%) subjek merupakan good responder kemoterapi neoadjuvan. Dari hasil analisis data didaapatkan perbedaan bermakna kadar laboratoris ALP (p=0,002), LED (p=0,002), dan NLR (p<0,001) sebelum dan sesudah kemoterapi. Derajat nekrosis berkorelasi negatif dengan perubahan nilai LDH sebelum dan sesudah kemoterapi (r=-0,354; p=0,006), namun tidak didapatkan hubungan yang bermakna dengan parameter lain seperti perubahan kadar ALP (r=-0,186; p=0,162) dan LED (r=-0,104;  p=0,437). Secara radiologis didapatkan peningkatan nilai ADC yang bermakna (p=0,028) setelah pemberian kemoterapi neoadjuvan, namun perubahannya tidak berhubungan dengan persentase nekrosis tumor (r=-0,300; p=0,433). Pada pasien osteosarkoma yang menjalani kemoterapi neoadjuvan di RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo bulan Januari 2017 hingga Juli 2019, didapatkan perbedaan bermakna kadar penanda inflamasi dan parameter radiologis berupa ADC sebelum dan sesudah pemberian kemoterapi adjuvan. ......Osteosarcoma is one of the most prevalent primary tumors of the bone. Neoadjuvant chemotherapy has been administered in osteosarcoma cases to increase the survival rate and improve outcomes. This study is conducted to investigate the clinical, histopathological, and radiological outcome of osteosarcoma patients who underwent neoadjuvant chemotherapy, as well as the various factors that contributes to said outcome. This study is a cross-sectional study that involves the data of patients diagnosed with osteosarcoma who underwent neoadjuvant chemotherapy in RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo from January 2017 up to July2019. A total of 58 subjects was admitted in this study. Thirty-eight (65,5%) subjects are male, with the median age of all subjects being 16 years old (5 to 67). We found that 10 subjects (17,2%) is a good responder to neoadjuvant chemotherapy. From the data analysis, significant differences were observed in ALP (p=0,002), ESR (p=0,002) and NLR (p=<0,001) levels before and after neoadjuvant chemotherapy. The degree of necrosis is inversely correlated with the change in LDH level before and after neoadjuvant chemotherapy (r=-0,354; p=0,006), however, no significant correlation was observed in ALP (r=-0,186; p=0,162) dan ESR (r=-0,104;  p=0,437). Radiologically, there is an increase in ADC value (p=0,028) after neoadjuvant chemotherapy. However, this is not correlated with the degree of necrosis (r=-0,300; p=0,433) observed pathologically. There is a significant difference in inflammatory markers and radiological parameter (ADC) pre and post neoadjuvant chemotherapy among osteosarcoma patients in RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo from January 2017 up to July 2019.

Abstrak :
ABSTRAK Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, hampir seluruh negara melakukan stimulasi kegiatan fiskal. Oleh karena itu, tantangan dalam situasi perekonomian saat ini adalah bagaimana menciptakan ketersediaan ruang fiskal yang cukup untuk menstimulasi kegiatan perekonomian. Selama ini, Indonesia terus berupaya mengatasi keterbatasan ruang fiskal, baik dengan meningkatkan penerimaan maupun melakukan efisiensi pengeluaran. Jika upaya ini berhasil, maka Indonesia akan dapat mengurangi ketergantungan pada utang. Batasan utang maksimum sangatlah penting. Jika terlewati, negara harus melakukan perubahan kebijakan mendasar dalam menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran. Disertasi ini akan mengetahui batasan rasio utang yang tepat serta mengetahui kondisi kesinambungan utang dimasa lalu dan masa depan dalam berbagai scenario perubahan. Ruang lingkup utang adalah utang pemerintah, baik utang domestik maupun utang luar negeri. Pengukuran batasan utang maksimum akan menggunakan model Mendoza-Oviedo (2004) yang didasarkan pada hipotesa intertemporal budget contraints dengan asumsi Non-Ponzi Game. Untuk pengukuran stabilitas utang masa depan, akan digunakan model Ley (2010) melalui dekomposisi variable utang, penerimaan serta pengeluaran. Selanjutnya, akan dilakukan analisa interaksi utang dengan perubahan kebijakan serta dampaknya terhadap ketersediaan ruang fiskal. Pengukuran ruang fiskal dengan adanya dinamika utang akan menggunakan Model Gosh (2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk kasus Indonesia, batasan rasio utang lebih rendah dari 60% dan kebijakan fiskal yang dilakukan selama ini sudah mempertimbangkan kesinambungan utang. Sementara itu, proyeksi dan simulasi menghasilkan bahwa penurunan rasio utang hanya terjadi saat tercapai surplus primer dan peningkatan porsi utang luar negeri akan meningkatkan rasio utang. Selain itu, perubahan harga minyak, kebijakan subsidi BBM dan penerimaan non migas akan mempengaruhi ketersediaan ruang fiskal. Untuk meningkatkan ruang fiskal, kebijakan pengurangan subsidi BBM perlu diikuti dengan peningkatan penerimaan non migas secara bersamaan.

---

ABSTRAK To promote economic growth, almost all countries stimulate their fiscal activities. Therefore, the challenging in the current economic situation is how to create the availability of adequate fiscal space to stimulate economic activites. Going so far, Indonesia has attempted to overcome fiscal space limitation, both by increasing revenues and expenditure efficiency. If the attemption is successful, then Indonesia will be able to reduce the reliance on debt. The maximum debt limit is crusial. If passed, the country must undertake the fundamental changes in revenues and expenditures adjustment policies. This dissertation will determine the appropriate debt limit and debt sustainability conditions in the past and the future, given the variety of scenarios. The scope of the debt is government debt, both domestic and foreign debt. In determining the maximum debt limit, the Mendoza-Oviedo?s model (2004) will be used based on intertemporal budget contraints hypothesis and non-Ponzi game assumption. Ley?s model (2010) will be used for future measurements of debt sustainability by decomposing variable of debt, revenues and expenditures. Furthermore, there will be analysis interactions of debt with policy changes and its impact on the availability of fiscal space. Gosh?s model (2011) will be used in determining the fiscal space availability. The results showed that in Indonesia, the debt ratio is lower than the limit of 60 % and the fiscal policies carried out so far has maintained debt sustainability. Meanwhile, projections and simulations showed that the decreasing of debt ratio can be achieved only under primary surplus condition while the raising of foreign debt portion will increase debt ratio. In addition, oil price changes, fuel subsidy policy and non-oil revenues will affect the availability of fiscal space. In improving fiscal space, reducing fuel subsidy should be accompanied simultaneously by increasing non-oil revenue policy.

Abstrak :
Korupsi merupakan salah satu masalah fundamental yang dihadapi bangsa Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak lima dekade yang lalu, namun upaya tersebut belum dilakukan dengan efektif. Salah satu sebab ketidakefektifan upaya pemberantasan korupsi adalah tidak adanya kolaborasi antarinstitusi dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pola dan dampak relasi antarinstitusi serta membangun model collaborative governance dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, diskusi terarah, dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolabporasi pemberantasan korupsi di Indonesi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang disampaikan oleh Ansell dan Gash, yaitu kondisi awal; kepemimpinan fasilitatif; ketidakseimbangan kewenangan; sumber daya manusia, dan anggaran antarinstitusi; insentif dan batasan untuk berpartisipasi; dan desain kelembagaan, serta beberapa faktor yang secara khusus ditemukan di Indonesia, yaitu: integritas SDM pemangku kepentingan; budaya masyarakat yang permisif terhadap korupsi; kondisi politik yang berbiaya tinggi; dan budaya organisasi patron client institusi pemberantasan korupsi. Dari temuan faktor-faktor tersebut, peneliti merumuskan pola relasi antarinstitusi dalam pemberantasan korupsi. Pola relasi tersebut berdampak pada belum efektifnya upaya pemberantasan korupsi. Model collaborative governance dalam pemberantasan korupsi disusun dengan modifikasi model yang digagas oleh Ansell dan Gash. Modifikasi terdapat pada dua hal, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi collaborative governance dan urutan dalam proses kolaborasi. Terkait urutan dalam proses kolaborasi, kepemimpinan yang fasilitatif dan teladan menjadi inisiator proses kolaborasi. Untuk memberantas korupsi di Indonesia, presiden harus tampil sebagai fasilitator dan teladan, terutama dalam menginisiasi dialog tatap muka antarinstitusi terkait dalam rangka penyusunan strategi utama pemberantasan korupsi. ......Corruption is one of the fundamental problems facing by Indonesian. Corruption eradication efforts have been carried out since five decades ago, but these efforts have not been done effectively. One of the reasons for the ineffectiveness of anti-corruption efforts is the absence of inter-institutional collaboration in eradicating corruption. This study aims to analyze the patterns and impacts of inter-institutional relations and to build collaborative governance model in eradicating corruption in Indonesia. The research was conducted by qualitative approach with data collection method in the form of in-depth interview, focus group discussion, and existing statistic. The results showed that the process of eradicating corruption in Indonesia is influenced by the factors conveyed by Ansell and Gash, namely the initial condition; facilitative leadership; imbalance of authority; human resources, and anti-institutional budget; incentives and limitations to participate; and institutional design, and several factors that are specifically found in Indonesia, namely: the integrity of key stakeholder; a permissive culture of society against corruption; high-cost political conditions; and patron client organizational culture. From the findings of these factors, the researcher formulated the inter-institutional relationship pattern in corruption eradication. The relationship pattern has an impact on the effectiveness of anti-corruption efforts. Collaborative governance model in eradicating corruption is developed by modification of model initiated by Ansell and Gash. Modification exists in two ways, namely factors affecting collaborative governance and sequencing in the process of collaboration. Regarding sequences in the collaboration process, facilitative leadership and role models become the initiators of the collaborative process. To combat corruption in Indonesia, the president must emerge as facilitator and role model, especially in initiating face-to-face dialogue in the framework of preparing a grand strategy to eradicate corruption.