Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jumlah Notaris di seluruh Indonesia lebih kurang 6.200 orang. Hukum positif yang mengatur tentang keberadaan Notaris di Indonesia diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris Staatsblad tahun 1860 Nomor 3. Notaris yang beragama Islam dalam menghadapi rakyat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hendaknya melaksanakan ajaran dan syariat agama dalam melakukan mu'amalah atau bisnis dalam kehidupan sehari-.hari, baik antara sesama umat Islam sendiri maupun dengan non Islam seperti telah digariskan dengan jelas dalam Surat Al Baqarah ayat 282. Menurut pasal 24 data. Peraturan Jabatan Notaris yang mengatur tentang wajibnya Notaris mengenal para penghadap atau para penghadap diperkenalkan kepada Notaris oleh dua orang saksi pengenal, pengenalan mana hanya dapat ada jika memang ada kehadiran para penghadap, dan pasal 28 yang mengatur tentang kewajiban pembacaan akta itu kepada para penghadap dan saksi-saksi oleh Notaris. Pasal 24 dan 28 yang saling berkaitan tersebut apa akibatnya apabila dilanggar oleh Notaris, khususnya dalam kasus yang sampai di Pengadilan. Berkaitan dengan pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh Notaris apa akibat hukum karena melanggar pasal 24 dan 28; setelah membedah kasus dalam tesis ini akibat hukumnya ialah bahwa Akta tidak punya daya bukti formal sehingga akta a quo tidak memiliki kekuatan eksekutorial eks pasal 224 HIR dan konsekuensi yuridis : akta tersebut batal demi hukum. Dengan tidak punya daya bukti, formal maka akibatnya akta tersebut tidak berarti lagi bagi klien yang tentu saja sangat dirugikan. Akibat lain dengan tidak punya bukti formal bagi Para pihak, maka berdasarkan pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris, notarisnya yang membuat akta tersebut dapat dihukum untuk membayar biaya, kerugian dan bunga kepada yang berkepentingan."

"Sudah menjadi, ciri kota besar bahwa pertumbuhan penduduk dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan, disebabkan . oleh kelahiran serta tingkat urbanisasi yang tinggi. Akibatnya wilayah perkotaan menjadi semakin padat dan tanah untuk perumahan bertambah sempit. Situasi seperti ini dialami juga oleh Jakarta, dimana pada akhir 1989 jumlah penduduk telah mencapai 7,8 juta jiwa dan pada tahun 2005 nanti dengan berbagai upaya seperti pelaksanaan program keluarga berencana, akan dipertahankan pada tingkat 12 juta jiwa. Oleh karena itu maka kebutuhan kota Jakarta akan tempat tinggal terus bertambah. Sebagai sal ah satu alternatif pemecahan, pemerintah telah mulai memasyarakatkan rumah susun, karena dengan bentuk ini akan lebih banyak rumah yangbisa dibangun guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi kelihatannya pembangunan rumah jenis ini belum begitu berkembang karena masyarakat kurang tertarik antara lain disebabkan oleh faktor budaya. Disamping itu para pengusaha pun masih enggan menanamkan modal karena dianggap tingkat resiko cukup tinggi yang dilihat dari pertimbangan pemasaran. Padahal sebagai contoh Singapura yang pada avyal tahun j960-an mengalami problem relatif sama, hamun dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan sektor perumahannya, bahkan telah menjadi kebanggaan seluruh pemerintah dan masyarakatnya. Dewasa ini empat perlima penduduk Singapura telah bertempat tinggal dirumah-rumah susun yang dirasakan lebih nyaman, 1ebih sehat dan lebih aman. Faktor dominan dalam pembangunan perumahan adalah unsur tanah, karena selain di perkotaan semakin langka, juga harganya terus meningkat yang berakibat harga rumah menjadi sangat mahal, sehingga sukar dijangkau oleh sebahagian besar anggota masyarakat. Maka dari itu pemilihan lokasi yang tepat akan merupakan awal dari keberhasilan kegiatan pembangunan perumahan. Kelihatannya, pemerintah perlu lebih meningkatkan peranannya dalam hal pengadaan lokasi tanah yang diperlukan serta menunjang usaha swasta dalam memasyarakatkan kehadiran rumah susun ini. Keberhasilan Jakarta dalam membangun rumah susun akan merupakan dorongan bagi kota-kota besar lainnya untuk menerapkan pola sejenis dalam rangka pemerataan tempat tinggal yang layak dihuni."

"Mesir merupakan salah satu masyarakat yang berbahasa, berbangsa, dan berbudaya Arab. Sebagai bagian dari masyarakat Arab, Mesir yang termasuk masyarakat negara berkembang berada dalam masa transisi dan dalam proses modernisasi. Pada masa-masa demikian, masalah nilai-nilai tradisonal masih merupakan permasalahan yang belum terselesaikan. Gambaran mengenai masalah-masalah sosial yang merupakan bagian dari kehidupan nyata ini terdapat dalam karya para sastrawannya. Karya sastra yang lahir di tengah masyarakat sangat berkaitan dengan peristiwa sosial dalam masyarakat tersebut."