Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga Kepailitan yang merupakan sita umum atas semua harta Debitor Pailit, pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator yang diawasi oleh Hakim Pengawas. Dalam pelaksanaannya Kurator berhadapan dengan berbagai kalangan yang berbeda baik status hukum maupun status pribadi. Ir. Fadel Muhammad adalah pengusaha dan politisi sukses yang dipailitkan, pada masa Kepailitannya diangkat menjadi Gubernur Gorontalo, tidak Kooperatif sehingga Kurator hanya mendapatkan Mobil Blazer. Bagaimana pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta Debitor Pailit selama Kepailitan dan setelah pencabutan Kepailitan. Dalam melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta Debitor Pailit apa perlindungan hukumnya.Dalam penelitian ini digunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang dilakukan dengan data tertulis baik berupa bahan hukum primer, sekunder, tertier, dan wawancara bebas kepada informan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif.Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil Kepailitan Ir. Fadel Muhammad berlangsung lebih dari 5 (lima) tahun dari tanggal 13 Maret 2001 sampai dengan 11 Juni 2006. Selama Pailit, Debitor Pailit tidak kooperatif dengan melakukan perlawanan dan upaya hukum pencabutan Pailit. Kurator walaupun berganti sebanyak 3(tiga) kali dalam melakukan tugasnya tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya; seperti pemberesan harta Pailit. Kurator kurang maksimal dan pasif. Pada saat Pailit dicabut, Majelis Hakim dan Hakim Pengawas yang mengurusi Pailit tersebut sudah tidak ada. Kurator kehilangan tempat untuk melapor dan memohon penetapan. Kurator berinisiatif untuk langsung berhadapan dengan Debitor baik untuk serah terima, memohon imbalan jasa dan membuat surat keterangan tidak Pailit. Hal itu tidak dibenarkan karena tidak diakui dalam lalu lintas bisnis. Putusan Pailit yang bersifat serta merta, Undangundang Kepailitan dan Pasal 50 KUHPidana melindungi Kurator dalam melaksanakan tugasnya. Kurator harus mempunyai keahlian khusus, Pendidikan Kurator yang hanya dilaksanakan 2 (dua) Minggu, tentu tidak cukup. sebaiknya Kurator dididik selama 1 (satu) tahun dan magang selama 1 (satu) tahun."

"ABSTRAKKabupaten Bima, khususnya terkait dengan lokasi (bukota Kabupaten Bima yang saat ini masih berlokasi di Wilayah Pemerintahan Kota Bima.Polemik tentang pemindahan ibukota kabupaten Bima masih menjadi wacana yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kabupaten dan Kota Bima khusus terkait dengan dimana lokasi ibukota Kabupaten Bima harus ditempatkan?Ibukota sebuah Kabupaten pada dasarnya mempunyai multifungsi antara lain: sebagai Pusat Pemerintahan, Pelayanan Umum, Permukiman, Perdagangan dan Jasa. Melalui berbagai fungsi ini, keterpaduan, keseimbangan dan kesinambungan perkembangan antar-wilayah di Kabupaten Bima serta keserasian antar sektor pembangunan diharapkan dapat diwujudkan.Penentuan lokasi ibukota bukanlah dilakukan dengan serta merta menunjuk lokasi tertentu, akan tetapi memerlukan kajian dan analisis dari berbagai kriteria dan indikator pertumbuhan dan perkembangan kota balk menyangkut faktor internal, faktor eksternal dan daya dukung lingkungan ibukota baru.Kelayakan lokasi ibukota sebagai pusat pemerintahan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memungkinkan terjalinnya hubungan efektif antara pemerintah dan masyarakat, mampu mempertimbangkan segala kebutuhan akan ruang, pelayanan, dan aksesibilitas yang prima terhadap kelancaran roda pemerintahan.Berdasarkan pandangan tentang kecenderungan perkembangan yang dapat diidentifikasi menetapkan beberapa calon lokasi ibukota dan memilih salah satu untuk ditetapkan sebagai ibukota kabupaten. Analisis sistem kota menggunakan metode skala Guttman dan Likert, dimana akan dinilai segi kependudukan, segi kelengkapan fasilitas dan tingkat aksesibilitas antar wilayah perencanaan, hal ini dilakukan dengan skoring.Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (a) berdasarkan kriteria umum pemilihan lokasi ibukota Kabupaten Bima Kecamatan Woha memiliki nilai tertinggi. Dengan demikian kecamatan Woha dipilih sebagai lokasi Ibukota baru kabupaten Bima, (b) berdasarkan kriteria lingkungan alami dan lingkungan sosial kecamatan Bolo memiliki niiai tertinggi sedangkan berdasarkan lingkungan binaan kecamatan Woha memiliki nilai tertinggi, (c) kriteria umum yang digunakan dalam pemilihan ibukota baru tidak mencerminkan dan mempertimbangkan kriteria lingkungan secara komprehensif, (d) ibukota terpilih yang dikaji berdasarkan kriteria umum tidak memenuhi syarat lingkungan khususnya aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan.Saran: (a) hendaknya pemerintah kabupaten Bima mempertimbangkan kajian daya dukung lingkungan di dalam menentukan ibukota baru selain kecamatan woha, (b) perlu adanya penelitian lanjutan yang mengkaji secara terpadu dan komprehensif dengan mempertimbangkan kriteria lingkungan alami, buatan dan sosial dalam pemilihan ibukota baru.

---

ABSTRAK

After the enactment of Laws No. 13 year 2002 regarding Establishment of Bima city that takes consequence to The Regency of Bima City, especially related with the its location of Capital City, which is still locating in area of City Government of Bima.

There are some debates among the Bimanese People about the problems of movement of The Capital City of Bima Regency, especially in the question of where is suitable place of the Capital City of Bima Regency.

Actually, The Capital of Regency have some multifunctions, namely; as Center of Government, Public Facilities, Residential Function, as business center and the others services. Based of these functions, people needs to create for the integrity, balance, and continuity in developing inter-district in Regency of Bima, and also the harmony of inter-district development.

Determination of The Capital Location not merely pointed a certain location, but should to study and analysis from many criterias, conditions and indicators for growth and development as a internal and external factors and environmental new city of carrying capacity.

Properness location of capital as a government centre is also taking consideration of factors which support effective relationship between government and community. Beside, the power to accommodate necessities for space, services, and accessibility, for holding the smoothness governmentalin practice.

Last but not least, according to development of opinions and ideas, its will come to final decision that identified from several candidates of capital which select one of them to be The Capital Regency.

City system analysis, according to Guttmann and Likert scale method, which measure demography point, completeness of facilities, and level of planning accessibility inter-district, which will be determined by scoring.

Due to the research finding, so the writer take some conclusion; (a) based on general criteria in selecting Capital location of Bima Regency Capital, in fact that Woha distric has the highest score. Therefore Woha district was selected as new location for Bima Regency Capital, (b) but based on natural and social environment criteria, Bolo District has the highest score. Meanwhile, based on manmade environment Woha District has the highest score, (c) general criteria used in selecting new capital is not represent and consider environmental criteria comprehensively, (d) The capital selected which assess on general criteria is not fulfill environmental requirement especially environmental carrying capacity and the recourse capacity.

Finally, the writer give two suggestions. Firstly, The Government of Bima Regency should consider the assessment of environmental carrying capacity to determine new capital besides Woha District. Secondly, for the further comprehensive and integrated research are needed which consider natural environment."

"Jenis media massa yang berbeda-beda memiliki dampak yang berbeda pada setiap orang. Dampak media yang menjadi objek penelitian ini ialah berupa information holding yang dimiliki responden berkaitan dengan kasus korupsi dan/atau KKN di KPU Pusat. Information holding yang ingin diketahui adalah information holding level 1, 2, dan 3. Information holding Ievel 1 berkaitan dengan pengetahuan secara umum yang dimiliki responden tentang kasus korupsi di KPU Pusat, information holding level 2 berkaitan dengan informasi rinci yang dimiliki responden tentang korupsi di KPU Pusat, dan information holding level 3 berkaitan dengan analisis dan pendapat responden tentang penyebab kasus korupsi di KPU Pusat tersebut. Responden penelitian adalah mahasiswa S1 angkatan 2002 program regular dari Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Pemilihan kedua fakultas ini dilakukan secara acak sederhana dari sepuluh fakultas penyelenggara program Strata Satu (Sl) regular di kampus UI Depok. Selanjutnya, responden diambil dalam jumlah yang mewakili mahasiswa dari kedua fakultas tersebut. Jumlah responden diambil secara proporsional baik untuk ukuran laki-laki maupun perempuan. Jumlah responden yang datanya dapat dianalisa adalah 214 orang atau 82% dari total rcsponden (260) yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan survei untuk mengukur information holding responden. Namun, untuk mengetahui isi media dilakukan dengan analisis isi berita atau siaran berita, talkshow dan ulasan. Media yang dianalisis isinya adalah Surat kabar Kompas, Tempo dan Media lndonesia serta isi Siaran Metro TV, SCTV dan RCTI tentang kasus yang berkaitan dengan kasus korupsi di KPU Pusat. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa information holding level 1, 2, dan 3 dapat terjadi kalau responden terterpa isu yang dianalisis. Selanjutnya, information holding level 1, 2, dan 3 dipengaruhi oleh jenis media, frekuensi penggunaan media, serta jenis program untuk media televisi dan radio. Surat kabar berhubungan dengan information holding level 1, 2, dan 3. Kemudian membaca kasus korupsi yang terjadi di KPU Pusat melalui majalah berhubungan dengan information holding level 2 dan 3. Kegiatan mendengarkan berita korupsi di KPU Pusat melalui radio berhubungan dengan information holding level 3. Frekuensi mendengarkan berita korupsi di KPU Pusat melalui radio berhubungan dengan information holding level 2. Jenis stasiun televisi berhubungan dengan information holding level 2. Selanjutnya, menonton berita korupsi di KPU Pusat berhubungan dengan information holding level 2, dan frekuensi menonton berita korupsi berhubungan dengan information holding level 2. Menonton talkshow korupsi di KPU Pusat berhubungan dengan information holding level I, 2, dan 3. Diskusi antarpribadi tentang kasus korupsi dan KKN di KPU Pusat juga berhubungan dengan information holding level 1, 2, dan 3. Implikasi dari penelitian ini, agar informasi dalam pemberitaan suatu kasus dapat diingat secara umum dan rinci oleh khalayak dan agar khalayak dapat memberikan pendapat dan analisis tentang penyebab suatu kasus, maka informasi kasus itu dapat disampaikan dengan media yang berbeda untuk memperoleh hasil yang berbeda. Agar suatu informasi dapat diingat secara umum oleh khalayak, maka media yang dapat digunakan adalah Surat kabar dan televisi, dan program yang dapat digunakan untuk televisi adalah berita dan talkshow. Kemudian, agar suatu informasi dapat diingat secara rinci maka media yang dapat digunakan adalah majalah, surat kabar dan televisi. Kalau mau menggunakan radio maka perlu meningkatkan Frekuensi penyiarannya. Untuk televisi, agar siaran informasi dapat diingat secara rinci dapat rnenggunakan berita alau talkshow dan perlu memperhatikan stasiun televisi tertentu. Selanjutnya, agar khalayak mampu memberikan pendapat dan analisis mengenai penyebab suatu kasus maka kasus itu perlu disampaikan melalui surat kabar, radio, dan televisi. Radio dapat menggunakan program berita, sedangkan televisi dapat menggunakan berita, ulasan dan/ atau Iafkshow. Frekuensi pemberitaan dan diskusi di radio tidak mempengaruhi kemampuan khalayak memberikan pendapat dan analisis tentang penyebab suatu kasus korupsi. Tetapi sebaliknya, Frekuensi penyiaran berita lewat televisi dan penyiaran ulasan dan/atau talkshow walaupun frekuensi penyiaran tidak berpengaruh pada kemampuan khalayak memberikan pendapat dan analisis tentang penyebab suatu kasus korupsi. Penelitian ini relatif memiliki keterbatasan dalam rnengeksplorasi motivasi dan kepentingan para responden, yang merupakan faktor penentu dalam konteks information holding pada populasi lain atau dalam kasus-kasus lain di luar kasus yang dibahas pada penelitian ini."

"Kerjasama keamanan Jepang dengan Uni Eropa (UE) yang telah berlangsung cukup lama, dinilai masih sangat minim dan terbatas. Namun, di masa pemerintahan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe terjadi perkembangan yang cukup signifikan. Ditandai dengan kerjasama keamanan kedua pihak yang terlibat dalam misi kontra pembajakan di Somalia dan pembuatan Perjanjian Kerjasama Strategis (Strategic Partnership Agreement, SPA) sebagai kerangka kerja yang mengikat dan berkekuatan hukum, menimbulkan optimisme Jepang-UE terhadap semakin eratnya kerjasama keamanan kedua belah pihak di masa yang akan datang. Pertanyaan dalam penelitian adalah: Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Jepang di masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe dalam melakukan kerjasama keamanannya dengan UE?. Penelitian ini menggunakan konsep dan teori adaptive foreign policy James N. Rosenau. Analisis dalam penelitian ini menemukan bahwa Jepang dalam melakukan kerjasama keamanannya dengan UE di masa pemerintahan Abe, dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternalnya. Faktor internalnya adalah kepemimpinan dari Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri dan reformasi kebijakan pertahanan dan keamanan yang menginginkan Jepang lebih proaktif berkontribusi untuk perdamaian. Sedangkan faktor eksternalnya adalah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS dengan kebijakan-kebijakannya dan perkembangan dari peran UE sebagai aktor keamanan global. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan dokumen. Data bersumber dari pemerintah dan pernyataan yang diterbitkan dan jurnal, buku dan situs internet.

---

Japanese security cooperation with the European Union (EU) that has been going on for quite a long time, but still considered very minimal and limited. However, during the reign of Japanese Prime Minister Shinzo Abe there was a significant development. Marked by the security cooperation of the two parties involved in the counter-piracy mission in Somalia and the creation of a Strategic Partnership Agreement (SPA) as a binding and legally enforceable framework, it has raised optimism between Japan and the EU in the increasingly tight cooperation between the two parties which will come. The questions in the study are: What factors influence Japan during the reign of Prime Minister Shinzo Abe in conducting security cooperation with the EU? This research uses James N. Rosenau's adaptive foreign policy concept and theory. The analysis in this study found that Japan in carrying out its security cooperation with the EU in Abe's reign, was influenced by changes that occurred in its internal and external environment. Its internal factor is the leadership of Shinzo Abe as Prime Minister and defense and security policy reforms who want Japan to be more proactive in contributing to peace. While the external factor is the election of Donald Trump as US President with his policies and the development of the EU's role as a global security actor. This study uses qualitative methods through literature and document studies. Data sourced from the government and published statements and journals, books and internet sites."

"Masa krisis ekonomi yang terjadi di Negara Indonesia, membawa dampak yang sangat luas ke berbagai bidang. Hal ini juga terasa dibidang teknik, khususnya pada bidang pemesinan, dimana bahan baku yang digunakan kebanyakan masih didatangkan dari negara lain. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dollar AS relatif tinggi. Sehingga mengakibatkan biaya produksi menjadi meningkat dan harga jual menjadi tinggi, pasar melemah karena tidak diikuti oleh daya beli masyarakat. Pada bidang pemesinan seperti proses pembubutan, alat potong yang digunakan (insert) masih di datangkan dari negara lain, sehingga beban biaya pemakaian pahat [insert] masih tinggi. Oleh sebab itu perlu dicari kondisi penggunaan pahat (tool life) yang optimal, nantinya diharapkan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi dengan biaya proses yang rendah (minimal). Penggumaan insert yang optimal sangat berkaitan dengan kondisi pemotongan yang optimal. Dimana Pada kondisi pemotongan yang optimal tersebut pengaturan kecepatan potong, gerak pemakanan, dan kedalaman pemotongan menjadi sangat panting karena akan menghasilakan produktivitas yang tinggi (waktu pemotongan rata-rata tercepat) dengan biaya proses yang minimal. Untuk mendapatkan kondisi pemotongan yang optimal tersebut bisa didapatkan melulai tahapan percobaan. Tahap percobaan pertama dengan melakukan variasi gerak pemakanan pada kecepatan potong yang konstan, percobaan ini bertujuanuntuk mendapatkan kekasaran permukaan hasil pemesinan yang optimal. Tahap percobaan kedua dengan melakukan variasi kecepatan potong dengan gerak pemakanan konstan, percoaan ini bertujuan mendapatkan ketahanan pahat (tool life) dan kecepatan potong yang paling optimal untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi dengan biaya proses minimal. Percobaan proses pembubutan kasar (rough turning) pada bagian Crank Shaft didapatkan produktivitas yang tinggi (waktu proses rata-rata tercepat)dengan biaya proses yang paling murah pada kecepatan potong 210 m/menit, dengan gerak pemakanan 0,35 mm/putaran dan kedalam potong 1,95 mm."

"Skripsi ini membahas mengenai penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam. Otorita Batam merupakan pemegang wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam berdasarkan Pasal 16 UU No. 7/2004 yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Otorita Batam menunjuk PT Adhya Tirta Batam sebagai satu-satunya pelaksana pengelolaan air bersih di Pulau Batam dan kerja sama ini dibuat dalam perjanjian konsesi. Untuk membuktikan ketentuan yang diatur dalam UU No. 5/1999, harus ditegaskan terlebih dahulu termasuk yang dikecualikan atau tidak. Hal ini mengingat pengecualian tersebut bersifat mutlak. Pada prakteknya, PT Adhya Tirta Batam merugikan masyarakat karena mengurangi pemasangan sambungan meteran baru dan tidak melakukan investasi untuk menambah kapasitas air bersih. KPPU dalam perkara Nomor 11/KKPU-L/2008 memutuskan bahwa PT Adhya Tirta Batam terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana sumber data diperoleh dari data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa putusan KPPU belum sesuai dengan UU No. 5/1999. Meskipun PT Adhya Tirta Batam melakukan praktek monopoli, KPPU tidak dapat menghukumnya berdasarkan UU No. 5/1999. Hal ini dikarenakan penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam termasuk yang dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999. Oleh karena itu, KPPU hanya dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap kebijakannya yang mengakibatkan praktek monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999.

---

This thesis discusses about the authorization of clean water management in Batam Island which belongs to Adhya Tirta Batam Corporation. Otorita Batam is the holder of clean water monopoly in the Batam Island based on Article 16 Law Number 7 Year 2004 which is more arrangement than Article 33 Constitution of Indonesia Year 1945. In implementing of this authority, Otorita Batam elects Adhya Tirta Batam Corporation as the only executive of clean water management in Batam Island and makes this cooperation in concession agreement. To proved the decision which manage in Law Number 5 year 1999, must explained first include which except or not. This is because the exclusions are absolute. In practice, Adhya Tirta Batam Corporation do damage to society because reduces the installation of new meter connection and didn’t do invest to increase the capacity of clean water. KPPU in case Number 11/KPPU-L/2008 decided that Adhya Tirta Batam Corporation is evidently legitimate and convincing break Article 17 Law Number 5 Year 1999. This research is a juridical-normative research, which the source of data obtained from secondary data that will be analyzed qualitatively. Results of this research showed KPPU’s decision isn’t appropriate with Law Number 5 Year 1999. Although Adhya Tirta Batam Corporation do monopoly practice, KPPU can’t punish them based on Law Number 5 year 1999. This condition is because of the authorization of clean water management in Batam Island belongs to Adhya Tirta Batam Corporation includes in exception Law Number 5 Year 1999. Therefore, KPPU only can give suggestions and considerations to government policy that causes monopoly practice as arranged in Article 35 letter e Law Number 5 Year 1999."