Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang telah lama mengoperasikan satelit telekomunikasi yang telah dimulai sejak tahun I976 seteJah USA, Rusia dan Kanada. Generasi satelit yang telah beroperasi sejak mulai diluncurkan hingga sekarang adalah Palapa A, B, C hingga yang paling baru adalah Telkom-1.Satelit Palapa C2, merupakan satelit Indonesia yang dioperasikan o1eh PT Satelindo adalah salah satu satelit yang digunakan untuk aplikasi-aplikasi telekomunikasi dalam rangka pemenuhan akses-akses teknologi dari stasiun bumi untuk menghubungkan ke stasiun bumi lainnya dalam foot print jangkauannya.Untuk memaksimalkan fungsi kerja satelit Palapa C2 dalam operasinya, perlu dilakukan suatu studi kelayakan terlebih dahulu dalam pembangunan stasiun bumi karena telah banyak pengalaman yang telah terjadi bahwa terjadinya disfungsi satelit disebabkan karena ketidakdisiplinan stasiun bumi dalam memenaje fungsi fungsi power. Akibatnya diperoleh parameter-parameter C/N, Eb/No dan BER yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan. Akibatnya, selain disfungsi satelit yang menyebabkan umur satelit dapat berkurang dari masa yang maksimal, juga dapat menurunkan unjuk kerja sistem-sistem telekomunikasi yang berada di stasiun bumi.Untuk itulah, dalam tugas akhir ini dilakukan studi kelayakan dan analisis perencanaan dalam membangun stasiun bumi khususnya untuk aplikasi VSAT (Very Small Aperture Terminal) dengan teknik SCPC (Single Canal Percarier) yang bertujuan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan, dalam hal ini BER harus memenuhi nilai 0 X 10-5, dimana nilai ini adalah rekomendasi dari system perangkat Comstream yang merupakan sebuah vendor peralatan telekomunikasi khususnya modem satelit di USA yang akhir-akhir ini perangkat terminalnya banyak digunakan di bebeapa stasiun bumi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.Adapun yang menjadi perencanaan stasiun bumi adalah meliputi kota Jakarta sebagai Ibukota Negara RI yang juga banyak terdapat kontor-kantor pusat dari departemen pemerintah dan perusahaan milik asing maupun swasta nasiona. Sedangkan di pihak lain, kota Makasar menjadi link tujuan dari komunikasi antara kantor pusat dengan cabangnya yang berada di Makasar, dalam hal ini link=link SCPC milik PT. CSM ( Citra Sari Makmur).Dalam perencanaan di gunakan kecepatan pengiriman data (rate) 128 Kbps dan factor error correction (FEC) ¾, diameter antenna 3,7 meter denagn asumsi efesiensi antana sebasar 0,6."

"Sebagai daerah otonom yang belum lama menjalankan kewenangan otonomi luasnya, Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung ditantang untuk memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi daerah secara efisien. Namun karena keterbatasan pengalaman dan kualitas aparatur pada Pemerintah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, tampaknya maksud tersebut masih sulit tcrcapai.Hal ini terlihat dari Program Pembangunan Daerah (Propeda) Tahun 2001 - 2005, yang belum secara tepat merumuskan kebijakan pembangunan ekonominya. Untuk itu, perlu dilakukan studi guna merumuskan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, agar dapat mempercepat pembangunan perekonomian di daerah tersebut.Berdasarkan studi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, kontribusi sektoral daerah, basis ekonomi sektor-sektor PDRB, keunggulan industri dan lokasional masing-masing sektor PDRB serta multiplier efek masing-masing sektor PDRB, akhirnya diketahui bahwa kebijakan pengembangan sektor-sektor unggulan dalam struktur perekonomian Kabupaten Sawahlunto Sijunjung terhadap perekonomian Propinsi Sumatera Barat maupun terhadap perekonomian Nasional, diarahkan pada pengembangan Sektor Unggulan Tanaman Pangan sebagai prioritas pertama, Sektor Unggulan Kehutanan sebagai prioritas kedua dan Sektor Unggulan Penggalian sebagai prioritas ketiga.Melalui analisis SWOT dilakukan perencanaan strategis terhadap strategi jangka pendek serta strategi jangka panjang yang perlu diambil oleh Kantor Bappeda Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, dan merekomendasikan strategi jangka pendek yang dapat dipakai adalah "untuk mengoptimalkan pemanfaatan ketersediaan lahan yang cukup luas bagi pengembangan potensi unggulan (usaha perkebunan, kehutanan dan penggalian) di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Dan selanjutnya, untuk strategi jangka panjang yang direkomendasikan adalah untuk "mengoptimalkan pemanfaatan posisi wilayah Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung yang strategis, untuk pengembangan potensi unggulan Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung"."

"Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berlakunya Undang-Undang ini membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu yang semula lebih bersifat sentralistis menjadi lebih bersifat desentralistis dengan memberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi luasnya kewenangan yang dimiliki daerah, sehingga harus dilakukan reaktualisasi kewenangan dan dilakukannya restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah.Salah satu persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pembentukan kelembagaan atau perangkat daerah. Sering kita temui pembentukan lembaga oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga kelembagaan yang ada cendrung gemuk sehingga terjadi inefesiensi dan inefektifitas dan pada akhirnya akan menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat.Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memberi gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitaf, penulis dalam penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah tersebut. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Perangkat Daerah, ada empat faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembentukan dinas daerah yaitu: 1) Kewenangan yang dimiliki oleh Daerah, 2) Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah, 3) Kemampuan keuangan daerah, 4) Ketersediaan sumber daya aparatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembentukkan dinas daerah hanya ada dua faktor yang paling berpengaruh bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah, yaitu faktor kewenangan yang dimiliki dan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah (berkaitan dengan kondisi riil daerah).Faktor kemampuan keuangan daerah sangat lemah dijadikan acuan karena tidak adanya standar pelayanan minimum (SPA). Oleh karena itu tidak mungkin dilakukannya standart spending assessment (taksiran pengeluaran atas standar yang berlaku) sehingga sulit untuk mendeteksi biaya untuk anggaran suatu dinas. Sebagai tolak ukur yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan lembaga/dinas daerah adalah tercapainya perbandingan yang ideal antara pengeluaran rutin dan pembangunan (minimal 40%:60%). Ketika Pengeluaran rutin cendrung membesar maka perlu diadakan perampingan atau restrukturisasi lembaga yang ada.Sedangkan Faktor ketersediaan sumber daya aparatur pun tidak bisa dijadikan acuan untuk dijadikan pertimbangan dalam pembentukan lembaga/dinas daerah. karena ketersediaan sumber daya aparatur merupakan konsekuensi adanya restrukturisasi kelembagaan. Dengan demikian ketersediaan sumber daya aparatur merupakan respon terhadap adanya struktur baru sebagai implikasi dari pembentukan lembaga/dinas daerah, dimana setelah terbentuknya struktur baru dilakukan upaya pemenuhan orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan sebuah organisasi.Jadi faktor utama yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dalam pembentukan dinas daerah adalah kewenangan yang dimiliki sesuai dengan kondisi riil daerah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan dana yang tersedia sehingga menghasilkan dinas daerah yang efesien dan efektif. Untuk meningkatkan produktifitas maka perlu diadakannya upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang ada melalui pendidikan dan pelatihan."

"Program Rumah Singgah dalam memberdayakan anak jalanan adalah merupakan salah satu program jaring pengaman sosial (JPS) yang diluncurkan Pemerintah. Program tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, yang sampai saat ini masih belum pulih. Disamping melalui rumah singgah, upaya menangani anak jalanan telah pula dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah dan lembaga masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.Banyaknya lembaga sosial kemasyarakatan (LSK) yang terlibat dalam mendirikan dan mengelola rumah singgah, disatu pihak adalah merupakan pertanda baik yaitu adanya kepedulian pada hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Namun dipihak lain banyak pula diantara mereka yang tidak didukung oleh komitmen moral dan professional yang memadai. Akibatnya banyak rumah singgah dikelola seadanya, terkadang menyalahgunakan paket dana operasional yang disediakan pemerintah. Disamping itu ada pula oknum rumah singgah yang memperlakukan anak jalanan secara tidak wajar. Hal ini diperparah lagi dengan tidak adanya seleksi yang ketat dan tidak berfungsinya kontrol dari pemerintah. Lemahnya kontrol pemerintah karena disain program tidak didukung dengan sistem pengawasan dan pengendalian yang baik. Akibatnya suatu rumah singgah sangat tergantung dari kualitas para pengelolanya semata. Secara umum pelaksanaan operasional rumah singgah ditentukan oleh unsur-unsur, yaitu kebijaksanaan pemerintah, disain program, anak jalanan, komunitas lokal serta pengelolaan rumah singgah itu sendiri.Berkenaan dengan hal tersebut penelitian yang penulis lakukan adalah bertujuan untuk mengungkap gambaran manajemen sosial rumah singgah. Untuk itu penulis meneliti salah satu diantara rumah singgah yang ada. yaitu rumah Singgah Bina Masa Depan (RSBMD) yang terletak di JI. Paseban Raya No. 59 Jakarta - Pusat.Dari hasil penelitian secara umum diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan rumah singgah dipengaruhi beberapa unsur yang saling terkait satu sama lainnya. Unsur-Unsur tersebut meliputi ; latar belakang LSK sebagai lembaga yang mendirikan rumah singgah, model manajemen yang dikembangkan, tenaga pengelola sebagai pelaksana, komunitas dan sumber-sumber setempat, serta pedoman atau petunjuk teknis yang ditetapkan.Diperoleh data bahwa Pengelolaan RS-BMD secara internal yang dilaksanakan selama ini berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Artinya setiap petugas dapat mengerjakan semua tugas secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Sistem administrasi, ketatausahaan dan pencatatan terhadap semua aktifitas dan asset, serta pendokumentasian, belum ditata dan terlaksana sebagaimana selayaknya suatu lembaga yang professional dalam pengaturan manajemen modern.Sistem perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan belum berjalan, terutama yang bersifat eksternal. Dalam merekrut tenaga pengelola, khususnya pekerja sosial dan tenaga administrasi, tidak dilakukan seleksi secara ketat guna memperoleh tenaga professional. Hal ini terjadi karena imbalan yang disediakan sangat rendah dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimal di Jakarta. Dalam memenuhi keperluan yang dibutuhkan RSBMD, sepenuhnya sangat tergantung pada Yayasan. Dukungan komunitas sekitar terhadap RS-BMD belum memadai. Dukungan dan kerjasama dengan pihak-pihak atau lembaga lain masih bersifat pasif. Artinya, dukungan dan kerjasama muncul bila diminta oleh pengelola RS-BMD.Walaupun dengan pengelolaan yang demikian ternyata 98 orang anak jalanan yang menjadi dampingan RS-BMD, dapat memperoleh pemberdayaan dalam bentuk beasiswa, usaha ekonomi produktif dan latihan keterampilan. Padahal jumlah yang ditargetkan hanya 44 orang anak. Mereka dapat menjalani pendidikan formal dari tingkat SD, SLTP sampai dengan SLTA sebanyak 54 orang. Disamping itu terdapat tiga kelompok usaha dan yang lainnya dapat mengikuti latihan keterampilan dan memperoleh dampingan. Selain pemberdayaan pada anak jalanan juga dilakukan pemberdayaan pada orang tua anak jalanan.Berdasarkan hasil dan temuan penelitian tersebut penulis mengajukan suatu model pengembangan rumah singgah yang berbasiskan komunitas lokal. Komunitas lokal dapat terlibat mulai dari gagasan pendirian rumah singgah, persiapan-persiapan, peiaksanaan, sampai pada tahap pengawasan dan pengendalian, serta ikut bertanggung jawab akan kelangsungan dimasa yang akan datang. Diharapkan dengan model ini rumah singgah mempunyai basis yang kuat untuk melaksanakan misinya dan tidak terbatas pada target proyek yang bersifat jangka pendek."

"Program jaring pengaman sosial (JPS) bidang operasi pasar khusus (OPK) Beras merupakan program ketahanan pangan yang bertujuan untuk menangani masyarakat dalam menghadapi krisis pangan. Program ini digulirkan ke darah-daerah yang rawan terhadap masalah pangan akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997.Kenyataannya ketika program digulirkan banyak mengalami masalah di masyarakat terutama bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Program JPS bidang OPK Beras yang dananya berasal dari pinjaman Asia Development Bank (ADB) merupakan program bantuan bagi masyarakat dengan persyaratan melibatkan masyarakat sipil dalam memonitoring jalannya program tersebut.Peran civil society dalam monitoring kegiatan opk beras menjadi sangat panting karena keterlibatan civil society seperti Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Masyarakat Sipil untuk Transparansi Akuntabilitas Pembangunan (JAR) akan dapat menjadi katalisator dialog (catalys of dialogue), melakukan penyeimbang kepentingan (balancing inters), pemberian sinyal (picking up signals), dan mobilisasi untuk aksi bersama (collective action).Peran masyarakat sipil yang pertama adalah menjadi katalis dari dialog antara berbagai institusi Negara, pasar, dan masyarakat untuk mencapai konsensus alas prioritas bersama. Proses mencapai consensus ini melibatkan aktivitas-aktivitas seperti identifikasi masalah dan stakeholder, artikulasi dan klarifikasi berbagai kepentingan dan kebutuhan, dan penetapan tujuan bersama. Kedua, masyarakat sipil menjadi penyeimbang kepentingan. Masyarakat sipil yang efektif ditandai dengan proses penyeimbangan kepentingan yang dilaksanakan secara terbuka, santun, dan jujur dimana institusi-institusi yang terlibat memiliki posisi tawar yang sama.Ketiga, masyarakat sipil melakukan pemberian sinyal. Masyarakat sipil yang berfungsi secara aktif menjamin bahwa sinyal yang dikirimkan sebagai akibat adanya penyimpangan mendapat perhatian dan penanganan sedini dan setuntas mungkin. Sebaliknya, suatu masyarakat yang dicirikan dengan keterlibatan dalam menangani masalah pembangunan atau dengan kata lain masalah baru diatasi ketika sudah menjadi terialu besar merupakan indikasi melemahnya masyarakat sipil (civil society). Keempat, peran mobilisasi untuk aksi bersama. Aksi bersama menandakan masyarakat sipil telah mencapai kohesi kepentingan dan sinergi.Pada kenyataanya LSM tidak berperan dalam memonitoring program opk (Beras). Ketidak berperanan LSM ini karena LSM tidak mau terlibat dalam struktur pengawasan yang telah dibuat pemerintah dalam memonitoring Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk di dalamnya operasi pasar khusus (opk) beras. LSM melihat keterlibatan mereka dalam struktur pengawasan JPS akan dapat menjadi LSM tidak independent dalam membuat laporan terhadap hasil temuan mereka.LSM menganggap program monitoring JPS hanya merupakan salah satu bagian dari proyek pengawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu LSM tidak melakukan monitoring secara struktur tetapi melakukan kampanye melalui alat seperti brosur dan himbauan bahwa ada program JPS yang dananya merupakan pinjaman dari Lembaga bank dunia.Penelitian yang dilakukan di daerah Galur Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, karena daerah ini merupakan daerah yang dikategorikan sebagai daerah di perkotaan yang akan mengalami krisis pangan akibat krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997 yang lalu. Tapi pada kenyataannya masyarakat tidak melihat bahwa ada program operasi pasar khusus (opk) beras di daerahnya yang bertujuan unutk membantu masyarakat yang tergolong tidak mampu dengan membeli beras seharga 1000 rupiah dan setiap kepala keluarga mendapat 20 kilogram per bulan.Penduduk Galur tidak mengetahui bahwa program JPS tersebut merupakan program yang dalam kegiatannya dipantau oleh suatu lembaga yang bertugas unutk menangani keluhan bagi masyarkat yang merasa beras yang mereka terima tidak layak dimakan atau dikonsusmsi. Penduduk tidak tahu harus mengadu atau melapor kemana ketidak sesuaian barang yang mereka terima. Ada lembaga yang seharusnya berperan dalam memantau program opk beras tetapi tidak berjalan karena hanya berada di tingkat Kabupaten.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang memaparkan kejadian atau gejala yang ada di lapangan dengan menggambarkan temuan-temuan dan mengambil suatu kesimpulan yang merekomendasikan terhadap temuan tersebut kepada lembaga yang berhak melaksanakannya. Rekomendasi didasarkan pada permasalahan yang ada kepada pihak yang terkait dengan pelaksana program."

"Beberapa kesulitan yang berperan dalam proses pemeriksaan pada sediaan biopsi isap rektum untuk diagnosis penyakit Hirschsprung, telah ditemukan pada pemakaian pewarnaan H&E dan Asetilkolin esterase. Oleh karena itu perlu dicari suatu prosedur diagnostik lain yang mungkin dapat memecahkan masalah ini, yaitu dengan pemakaian pewarnaan imunohistokimia neuronspesifik enolase (NSE) dan protein S-100. Tujuan penelitian ini untuk melihat kemampuan tehnik pewarnaan imunohistokimia NSE dan protein S-100 mempertajam diagnosis morfologik penyakit Hirschsprung, terhadap sediaan-sediaan yang telah diwarnai dengan H&E yang hasilnya inkonklusif atau meragukan. Penelitian dilakukan terhadap 37 buah sediaan histopatologi biopsi isap rektum dari arsip Bagian Patologi Anatomik FKUI/RSCM, dengan diagnosis klinik penyakit Hirschsprung atau dugaan penyakit Hirschsprung. Terdiri atas 7 sediaan yang dengan H&E diagnosisnya Hirschsprung dan 30 diagnosisnya inkonklusif. Juga disertakan beberapa-sediaan reseksi yang ada diagnosisnya dari kasus yang diteliti sebagai kontrol ketepatan diagnosisnya. Pewarnaan ulang dengan tehnik imunohistokimia menurut metoda StreptAvidinbiotin, dilakukan setelah pewarnaan H&E nya dilunturkan terlebih dahulu. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa kemampuan pewarnaan protein S-100 pada sediaan H&E yang representatif dengan diagnosis penyakit Hirschsprung, nilainya sama untuk menampilkan serabut saraf hipertrofik dan sedangkan untuk menampilkan ganglion lebih baik bila dibandingkan dengan H&E. Terhadap sediaan H&E inkonklusif yang representatif atau tidak representatif sangat baik sekali dibandingkan H&E. Bahkan ketepatannya sama dengan diagnosis sediaan reseksinya (100%). NSE rendah positivitasnya pada sediaan H&E konklusif dan inkonklusif dalam penampilan serabut saraf hipertrofik, walaupun penampilan sel ganglionnya sama dengan protein S-100. Juga ketepatan diagnosisnya rendah dibandingkan diagnosis reseksinya (22,22%). Kesimpulan yaitu telah ditemukan cara pengelolaan sediaan histopatologik, yang dapat digunakan untuk mempertajam akurasi morfologik penyakit Hirschsprung, pada sediaan biopsi isap rektum yang sebelumnya telah diwarnai dengan H&E tetapi hasilnya inkonklusif; Yaitu dengan tehnik imunohistokimia NSE dan Protein S-100 pada sediaan tersebut, dengan melunturkan pewarnaan H&E nya terlebih dahulu dan dengan diharapkan preparasi sampel jaringan yang lebih baik sebelumnya."

"Pembangunan kekuatan pertahanan keamanan suatu bangsa pada umumnya akan selalu berkaitan dengan ciri-ciri spektrum perang dan damai. Pada masa damai merupakan suatu kurun waktu yang lebih panjang daripada masa perang. Pada masa damai upaya pembangunan dititik beratkan kepada faktor kesejahteraan, sedangkan faktor keamanan diupayakan secara terbatas pada tingkat pemeliharaan keamanan, penagkalan serta kewaspadaan dalam menghadapi kompetensi. pemeliharaan kekuatan dimasa damai tidaklah efisien apabila dilakukan dalam wujud pemeliharaan kekuatan besar seperti waktu perang. Oleh karena itu dimasa damai diwujudkan dengan kekuatan kecil sabagai basis bagi pengembangan kearah kekuatan yang diinginkan baik dalam keadaan bahaya maupun tidak. Pengembangan kekuatan tersebut memerlukan kekuatan cadangan yang cukup dan dibina secara terarah dan profesional. Pembangunan Hankamneg yang diarahkan pada segenap keomponen kekuatan Hankamneg harus terus dilanjutkan sesuai dengan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) untuk mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) dengan ABRI sebagai kekuatan inti, yang berdaya tangkal tangguh serta mampu memelihara stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, dengan senantiasa terus mewaspadai perkembangan strategis. Di bidang pembangunan komponen pendukung kekuatan Hankamneg yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sarana prasarana nasional termasuk industri strategis, dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan Iptek untuk dapat didayagunakan secara nasional. Pada perkembangan pola pertahanan modern dewasa ini suatu rekayasa kekuatan cadangan pada hakikatnya dipersiapkan untuk menghadapi ancaman yang mungkin terjadi, dan dalam hal ini sebagai akibat dari ketidakpastian perkembangan lingkungan. Karena itu, ABRI perlu dibangun dengan kekuatan yang relatif kecil tetapi dapat dikembangkan menjadi kekuatan yang lebih besar melalui penyiapan bala cadangan pada keadaan damai. Dengan demikian, dalam rangka pembangunannya perlu direkayasa aset nasional yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kekuatan matra laut dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan dana pembangunan ABRI yang telah diprogramkan. Laut bagi bangsa Indonesia adalah ruang juang guna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan. Kepentingan bangsa Indonesia di laut tercerminnya keutunan perairan yurisdiksi nasional guna memanfaatkan lautan sebagai medium perhubungan, penggalian sumberdaya maupun memproyeksikan kekuatan. Pemenfaatan sumber kekayaan alam yang terkandung di wilayah laut secara tepat bagi peningkatan kesejahteraan dan keamanan dilakukan dengan pendayagunaan aset nasional yang tersedia di bidang maritim. Dalam rangka menciptakan kemampuan Hankamneg yang memiliki daya tangkal handal perlu adanya upaya nasional terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan Hankamneg. Oleh karena itu, agar yang dilaksanakan dapat berhasil secara optimal dipersyaratkan adanya keterpaduan dalam pengelolaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan saran prasarana nasional untuk kepentingan Hankamneg antar Departemen dan Instansi pemerintah yang terkait dalam penyelenggaraan manajemennya. Upaya Hankamneg pada dasarnya merupakan suatu proses manajemen yang memadukan berbagai kegiatan dalam rangka mentransformasikan segenap potensi dan kekuatan nasional menjadi kekuatan dan kemampuan Hankamneg yang siap untuk digunakan dalam mengahadapi setiap bentuk ancaman. Agar proses manajemen sumberdaya Hankamneg tersebut selaras dengan upaya Hankamneg, maka segenap unsur baik sebagai obyek maupun subyek, metoda serta fungsi-fungsi pendayaguanaan dan pembinaannya dalam arti yang sempit harus terpadu dan terpola secara jelas dalam suatu bentuk tatanan kesisteman. Prosedur dan mekanisme, yang mewujudkan hubungan antar badan-badan pelaksana pengelola sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sarana prasarana nasional untuk kepentingan Hankamneg perlu ada dan tegas. Untuk mewujudkan pembianaan secara terpadu diperlukan suati sistem informasi yang menghubungkan instansi-instansi terkait."

"Pemanfaatan lahan Gambut dengan menggunakan teknologi tidak pernah berkurang hingga tahun terakhir ini. Gejala ini menunjukkan bahwa ketertarikan yang kuat untuk mengetahui proses pembentukan interval dan pengaruh alami pada struktur interval dan sifat mekanis maupun listrik. Struktur interval dapat mempengaruhi sifat mekanis dan listrik dari gambut disuatu tempat.Alasan dipilihnya gambut dalam penelitian karena mempunyai sifat khusus yaitu sifat elastisitas, dielektrik, dan banyaknya lahan tersebut di daerah Riau. Dengan adanya sifat-sifat yang istimewa ini, maka banyak sekali aplikasi yang dapat dilakukan antara lain perumahan, jalan, jembatan, pertanian serta sebagai lahan energi konvensional. Aplikasi yang disebut di atas mempunyai arti yang cukup tinggi, sehingga penelitian material ini terus dilakukan khususnya untuk energi konvensional.Dalam penelitian yang dibahas adalah tentang sifat dielektrik dengan menggunakan metoda seismik. Hal ini karena susahnya untuk mengukur sifat dielektrik secara langsung dilapangan, maka dengan metoda seismik dapat dilakukan dengan mencari hubungannya dengan kecepatan rambat gelombang dan indek bias interval tanah. Dengan diketahuinya kedua hal tersebut maka sifat-sifat dielektrik dapat diketahui.Tanah adalah suatu interval yang terdiri dari batuan-batuan , mineral-mineral dan senyawa organik yang terjadi jutaan tahun lalu. Batuan, mineral-mineral dan senyawa organik yang terdapat di dalamnya karena pengaruh mekanis dan kimiawi dapat mengalami pelapukan. Tanah yang melapuk dan membusuk pada umumnya terdapat di permukaan bumi dan umumnya banyak pula mengandung air, sehingga tanah ini disebut sebagai tanah rawa. Tanah rawa merupakan suatu proses pelapukan insitu yaitu suatu proses yang terjadi secara alami, melalui proses mekanis dan kimiawi. Dari kedua proses ini sangat sulit ditentukan proses mana yang terjadi lebih dahulu atau bersamaan. Sifat tanah secara garis besar dapat dibagi menurut sifat mekanis dan kimiawi.Seperti yang telah disebutkan di atas, maka untuk mengetahui sifat-sifat dielektrik harus diketahui sifat-sifat mekanis bahan, dimana sifat-sifat mekanis dapat dibagi atas :1. Sifat fisis.2. Sifat geologic"