Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
A. Gau Kadir
Abstrak :
Paul Allen Beck, mengemukakan bahwa penelitian sosialisasi politik dapat digolongkan dalam dua perspektif umum. Pertama, disebut perspektif pengajaran (the teaching perspective) yang menggambarkan sosialisasi politik sebagai proses melalui mana orientasi-orientasi politik diajarkan. Kedua, perspektif belajar (the learning perspective) yang menekankan pada aktivitas individu untuk belajar sendiri. Pengaruh perspektif pengajaran menjadi dominan setelah munculnya salah satu topik utama dalam penelitian sosialisasi politik yaitu peranan agen-agen sosialisasi politik. Perhatian para ilmuan terhadap topik tersebut di atas dapat dilihat dalam beberapa tulisan. Tulisan Hyman Greenstein, Hess dan Torney, yang membatasi telaahnya pada penelitian empiris dan berusaha menggambarkan pengaruh masing-masing agen sosialisasi politik terhadap 2 pandangan politik individu. Di Indonesia studi sosialisasi politik telah dilakukan oleh para sarjana seperti Win Gandasari Abdullah, Stephen Arneal Douglas, yang lingkup studinya pada tingkat nasional. Sedangkan pada tingkat lokal (pedesaan), studi ini masih jarang dijumpai. Khusus di Sulawesi Selatan studi sosialisasi politik pada masyarakat pedesaan dapat dikatakan belum ada. Walaupun ada tulisan mengenai sosialisasi politik, tetapi tidaklah merupakan perhatian utama. Fakta ini mendorong penulis untuk melakukan studi sosialisasi politik agar dapat dipahami agen-agen sosialisasi politik yang mana berperanan dalam meningkatkan pengetahuan politik masyarakat mengenai sistem politik yang dikembangkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu sistem demokrasi. Pada dasarnya sistem politik demokrasi menghendaki adanya keseimbangan yang wajar antara hak dan kewajiban politik anggota masyarakat. Di dalam sistem teori, hak dan kewajiban politik melekat pada "komponen input" dalam sistem politik. Hak politik berkaitan dengan tuntutan-tuntutan terhadap sistem politik. Sedangkan kewajiban politik berhubungan dengan dukungan-dukungan yang diberikan kepada sistem politik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa di dalam sistem pengambilan keputusan yang demokratis, setiap anggota masyarakat di samping mempunyai hak politik untuk melakukan tuntutan, juga memikul kewajiban politik untuk mendukung sistem politik yang berlaku. Meskipun demikian, dalam perkembangan sistem politik di Indonesia sering ditemui munculnya tuntutan-tuntutan yang berbeda-beda yang cenderung menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat diamati pada masa Demokrasi Parlementer (1945-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Pada periode pertama, muncul tuntutan-tuntutan masyarakat yang sangat besar jumlahnya, sementara kapasitas sistem politik belum mampu memenuhi semua tuntutan-tuntutan itu. Pemerintah belum mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Juga partai-partai politik yang beroposisi sering melancarkan mosi tidak percaya kepada partai politik yang berkuasa, sehingga sering terjadi pergantian kabinet sebelum masa pemerintahannya berakhir. Keadaan ini menunjukkan lemahnya dukungan masyarakat terhadap sistem politiknya.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
A. Gau Kadir
Abstrak :
Abstract. Researches on bureaucratic reform based on cultural value (cultural approach) are rarely found. In fact, the combining use of structural and cultural approaches in government bureaucratic reform can be expected to encourage the achievement of bureaucratic reform objectives. This study chose the location in North Halmahera Regency, where the community still uphold the cultural values as represented in its cultural symbol of "Hibua Lamo." The research uses a qualitative method and the technique of content analysis. "Hibua Lamo" gives birth to various cultural values and social norms that are formally enacted, putting "Hibua Lamo" into a pattern of organization in society and government. The Regent of North Halmahera implemented a bureaucratic reform in his local governance based on the considerations of balance between "institutional power" according to legislation and social norms institutionalized in "Hibua Lamo". The combined consideration of balance between the legislation and the institutionalized social norms made the Regent of North Halmahera capable to implement the policies of bureaucratic reform in North Halmahera, thereby building an efficient, effective and well-performed bureaucracy as well as reducing poverty from 57.16% to 9.97%, increasing annual per capita income of about 30%, and encouraging economic growth in North Halmahera Regency approximately 6.04%.

Abstrak. Penelitian tentang reformasi birokrasi berbasis pada nilai-nilai budaya (pendekatan budaya) masih jarang ditemukan. Padahal, perpaduan pendekatan struktural dan budaya dalam reformasi birokrasi pemerintahan bisa diharapkan mendorong pencapaian tujuan reformasi birokrasi. Penelitian ini memilih lokasi di Kabupaten Halmahera Utara, dimana masyarakatnya masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang tersimpul dalam simbol budaya "Hibua Lamo", dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik analisis isi. Dalam "Hibua Lamo" lahir berbagai nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang secara formal diberlakukan, menempatkan "Hibua Lamo" menjadi pola pengaturan dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Bupati Kabupaten Halmahera Utara dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi pemerintahan daerahnya berdasarkan pertimbangan keseimbangan "kekuasaan kelembagaan" menurut peraturan perundang-undangan dengan norma-norma sosial yang melembaga pada "Hibua Lamo". Perpaduan pertimbangan keseimbangan antara peraturan perundang-undangan dengan norma-norma sosial yang telah melembaga menjadikan Bupati Halmahera Utara mampu mengimplementasikan berbagai kebijakan reformasi birokrasi Kabupaten Halmahera Utara sehingga terbangun birokrasi yang efisien, efektif dan berkinerja serta mampu menurunkan penduduk miskin dari 57,16% menjadi 9,97%, meningkatkan pendapatan perkapita pertahun masyarakat sekitar 30%, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara sekitar 6,04%.
universitas hasanuddin makasar, faculty of political and social science, 2014
J-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library