Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 139015 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Agus Santoso Suryadi, author
ABSTRAK
Pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak-pajaknya dikenal sebagai sistem self assessment, merupakan salah satu upaya mencapai peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang dimulai pada saat reformasi peraturan perundang-undangan perpajakan tahun 1984.

Salah satu undang-undang yang diberlakukan adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan...
1999
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Santoso Suryadi, author
Depok: Universitas Indonesia, 2003
D1786
UI - Disertasi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1997
S17713
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
[Penelitian ini membahas pemajakan atas floating crane ditinjau dari sisi Pajak Penghasilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbedaan penafsiran dan sudut pandang mengenai floating crane menyebabkan adanya permasalahan dalam pengenaan PPh-nya. Implementasi dinilai sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang...
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S46600
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Novelia Irva Nelga, author
ABSTRAK Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan bangunan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016. Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka mendukung industri properti yang melemah beberapa tahun terakhir, sehingga menyebabkan harga ndash; harga properti melambung tinggi yang salah satu penyebabnya adalah tingginya pajak...
2017
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Tjipto Nugroho, author
Dalam usaha pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak pemerintah menetapkan suatu Peraturan Pemerintah tentang PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN. Dalam kenyataannya kebijakan perpajakan ini tidak saja bersubstansi sebagai kebijakan pelaksanaan dari Undang-undang Pajak Penghasilan tetapi lebih bersubstansi sebagai kebijakan yang memperkenalkan suatu pengenaan...
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Sutopo, author
ABSTRAK
Sistem administrasi PBB sebelum diberlakukan Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menimbulkan masalah ketidakadilan dalam menetapkan pajak, ketidakpastian dalam menyampaikan pajak yang terutang, lemahnya sanksi dan sulitnya melakukan pembayaran PBB sebagai akibatnya penerimaan PBB sangat rendah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak...
1999
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Santoso Suryadi, author
Setiap transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan, yang dihitung berdasarkan tarif final yang telah ditentukan dikalikan nilai transaksi sebagai dasar pengenaan pajaknya. Dengan demikian tanpa melihat apakah nilai pengalihan (jual) yang terjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai perolehan (bali), tetap dikenakan pajak dengan...
Depok: Universitas Indonesia, 2003
D1041
UI - Disertasi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Renita Ayu Putri, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perhitungan PPh secara proporsional bagi suami isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah serta menganalisis faktor penghambat dalam pengimplementasiannya.  Kondisi saat ini, masih banyak WP dengan status Memilih Terpisah yang belum menjalankan perhitungan dan pelaporan PPh sesuai dengan ketentuan...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
T55390
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Trijono Rudy Laksono, author
BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, sedangkan hak atas tanah adalah sebagaimana...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19621
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>