Hasil Pencarian

Ditemukan 2557 dokumen yang sesuai dengan query

Pencocokan piutang sebagai salah satu bagian dalam eksekusi pada perkara kepailitan

Universitas Indonesia, 1999

S21940

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Himpunan putusan-putusan pengadilan niaga dalam perkara kepailitan : jilid 2 Januari s/d April 1999

Jakarta: Tatanusa, 1999

R 346.078 HIM II

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Gati Ayu Hapsari, author

Hak mendahului kreditor preferen dalam perkara kepailitan = Preferred creditors precede rights in banckruptcy case / Gati Ayu Hapsari

ABSTRAK
Debitor dan kreditor merupakan pihak-pihak yang terdapat dalam hukum kepaililitan. Permohonan pernyataan pailit merupakan upaya penyelesaian pelunasan utang kreditur yang tidak dapat dibayar oleh debitor. Dalam hal penyelesaian utang pajak, yang mempunyai kedudukan istimewa baik dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan maupun kepailitan. Negara dalam hal ini mempunyai hak penyelesaian...

2016

T46126

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Puspa Christianti, author

Tanggung jawab yuridis debitur atas penerbitan promissory note (surat utang) dalam perkara kepailitan

Surat sanggup atau Surat Aksep adalah surat pengakuan utang yang didalamnya memuat kewajiban/janji/kesanggupan tidak bersyarat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu pada saat diuangkan kepada penerima. Surat Sanggup yang diunjukkan oleh kreditor kekuatannya menjadi sebagai Alat Pembayaran Kredit. Tanggung jawab Yuridis dari Debitor Penerbit Surat Utang adalah sama dengan tanggung...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T14565

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Himpunan putusan-putusan pengadilan niaga dalam perkara kepailitan : jilid 1 September s/d Desember 1998

Jakarta: Tatanusa, 1999

R 346.078 HIM I

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Kompetensi arbitrase dalam mengadili perkara kepailitan (suatu kajian yuridis praktis)

Menurut ketentuan pasal 5 UU No.30 tahun 1999, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melaingkan hanya sengketa yang timbul di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Juga sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian, tidak dapat diselesaiakan melalui arbitrase. Mengenai ruang lingkup hukum...

[Universitas Indonesia, ], 2005

S24346

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library