Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Tesis ini menaklik hubungan negara dan bisnis dalam kebijakan ekonomi luar negeri China bernama BRI. Berangkat dari konsep ldquo;bina ekonomi negara rdquo; dan metode penelitian kualitatif ndash; studi kasus, penelitian ini mengafirmasi bahwa agenda konektivitas melalui BRI mengandung motif ekonomi dan politik China di Asia Tenggara. Tujuan strateginya, yaitu pendalaman hubungan kerja sama dan kontiunitas internasionalisasi. Penelitian ini menunjukkan aktor bisnis memiliki keterlibatan penting dalam penyelenggaraan bina ekonomi negara. Industri konstruksi infrastruktur dan transportasi merupakan bagian dari pengendalian tersebut. Proses penetrasi berlangsung dalam empat faktor determinan. Pertama, kebijakan BRI dijadikan sebagai program pembangunan nasional yang sesuai visi China rsquo;s Rejuvenation, sehingga hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah subnasional terunifikasi. Kedua, tujuan antara pemerintah dengan aktor bisnis bersifat kompatibel. Terakhir, hubungan anatar pemerintah dengan kedua sektor industri beserta keterlibatan aktor bisnisnya menjadi direktif dan hierarkis, karena pemerintah melakukan penguasaan sistem kepemilikan, sistem manajemen perusahaan, dan struktur kepemimpinan perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara berhasil mengendalikan aktor bisnis.Kata kunci: BRI, Negara-Bisnis, Bina Ekonomi Negara, Konektivitas, dan Industri Konstruksi dan Transportasi.

---

ABSTRACT This thesis examines state business relations in Belt and Road Initiative as China rsquo s foreign economic policy. Set forth from ldquo economic statecraft rdquo theory and qualitative method, this research shows that connectivity agenda through BRI have economic and geostrategic motives and interrelated in Southeast Asia. The significance of the strategy are internationalization continuity and deepening of cooperation. This research found that commercial actor as important part to implemented economic statecraft. The penetration process occupy in four determinant factors. First, BRI is positioned as national development and convergent in ldquo China rsquo s Rejuvenation rdquo , so that the relationship between the central government and subnational government is unified. Second, the intrinsic goal is compatible between government and commercial actors. Third, market structure in infrastructure construction and transportation industry sector is created by government become more concentrated and monopoly. Finally, the reporting relationship between state and commercial actors become more directive, hierarchy, and centralized, because government exercises ownership control, corporate managements, and the composition of personnels and company leader is appointed directly by government. The results of this research indicate that state has controlled actor commercial for reach economic and geostrategic aims in Southeast Asia. "

"

Berkembangnya teknologi yang begitu pesat melahirkan sebuah inovasi dalam industri keuangan yang disebut financial technology (fintech). Salah satunya adalah konsep crowdfunding yang menjelma sebagai pasar mediasi tempat bertemunya pemilik dana dan peminjam dana. Crowdfunding juga menawarkan banyak fasilitas yang tidak ditemukan di jasa atau lembaga keuangan tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis metode dan proses crowdfunding syariah terhadap persepsi dan minat UMK terhadap pembiayaan crowdfunding syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik Structural Equation Modelling (SEM). Sampel pada penelitian ini adalah UMK di area Jabodetabek sebanyak 169 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode dan proses crowdfunding syariah berpengaruh positif terhadap persepsi dan minat UMK atas pembiayaan crowdfunding syariah. 

---

The rapid development of technology has bring out a financial innovation called financial technology (fintech) in the industry. One of them is the concept of crowdfunding, which is transformed as mediation where the owners of funds and borrowers meet inside the market. Crowdfunding also offers many features that are not available in traditional financial services or institutions. The purpose of this study was to analyze the methods and processes of sharia crowdfunding on the perceptions and intention of MSEs in financing the sharia crowdfunding. Research method utilized in this research is quantitative method with Structural Equation Modelling (SEM). The sample in this study was MSEs in the Jabodetabek area of 169 respondents. The results showed that the method and process of sharia crowdfunding had a positive effect on the perception and interest of MSEs in financing the sharia crowdfunding.

"

"Sejak tahun 2015 Pemerintah Indonesia berusaha mengembangkan Badan Usaha Milik Desa/BUMDesa (township and village enterprises/TVEs), sebagai bagian dari kebijakan Dana Desa untuk mempercepat pembangunan desa-desa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana keberadaan BUMDesa memengaruhi perkembangan usaha kecil di 245 desa di 3 kabupaten di  Indonesia yaitu Bekasi, Wonogiri dan Bantul dalam jangka pendek berdasarkan laporan Kementerian Desa. Dengan pendekatan mix method, penelitian ini berusaha menganalisis efek dari keberadaan BUMDesa terhadap perkembangan usaha kecil di desa melalui pendekatan Difference-in-differences (DID) dan faktor-faktor yang memengaruhi pengaruh tersebut melalui in-depth interview dengan stakeholder terkait. Efek dari keberadaan BUMDesa terhadap usaha kecil diukur dengan membandingkan kelompok treatment, yaitu 75 desa yang memiliki BUMDesa yang berhasil  terhadap kelompok kontrolnya, yaitu desa-desa yang tidak memiliki BUMDesa, sebelum dan setelah adanya kebijakan BUMDesa. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDesa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan jumlah usaha kecil pada kelompok treatment. Hasil dari in-depth interview menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan BUMDesa sulit berkembang, yaitu BUMDesa tidak memiliki status badan hukum usaha (corporate legal entity) sehingga sulit melakukan kerja sama dengan pihak lain, pengelola BUMDesa yang umumnya adalah masyarakat atau tokoh desa kurang memiliki entrepreneurship, dan insentif yang tidak memadai bagi pengelola BUMDesa.

---

Since 2015 the Government of Indonesia has been trying to develop township and village enterprises, the so-calledBUMDesa, as a part of the Village Fund policy (Dana Desa) to accelerate the development of villages in Indonesia. This study aims to evaluate the existence of BUMDesa to influence the development of small businesses in 245 villages in 3 district in Indonesia namely Bekasi, Wonogiri and Bantul in the short term, which have successful BUMDesa cases based on the Village Ministry report. Using mix method approach, this study seeks to analyze the effect of the existence of BUMDesa on the development of small businesses in the village through the difference-in-differences (DID) approach and the factors that influence these effects through in-depth interviews with relevant stakeholders. The effect of BUMDesa on small businesses is measured by comparing the treatment group, which is 75 villages that have BUMDesa  to their control group, namely villages that do not have BUMDesa, before and after BUMDesa policy. The findings of this study indicate that the existence of BUMDesa does not significantly influence the development of the number of small business in the treatment group. The results of in-depth interview show several factors hamper the development of BUMDesa , the lack of business legal entity that limit BUMDesa to do business with, lack of entrepreneurships that limit the managers to develop the business , and inadequate incentives for the managers. "

"Krisis ekonomi global pada pertengahan tahun 2008 membawa dampak terhadap penurunan usaha di Indonesia pada umumnya khususnya di bidang usaha jasa konstruksi. Di tengah kondisi seperti ini pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dalam pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstrnksi Tetapi dalam prakteknya, peraturan ini memberikan beberapa kesulitan dalam pengenaan pajak penghasilannya. Hal ini terjadi karena pemberlakukan waktu penerapan peraturan tersebut berubah-ubah. Keadaan ini juga mempengaruhi kcadaan usaha jasa konstruksi.

---

The global economic crisis has been experienced since the middle of 2008 decreased the Indonesia's businesses especially for the construction business serves. Simultaneous, in this situation business services. Simultaneously, in this situation, the government submitted Government Regulation (GR) Number: 51 Year 2008 in line with its changes in (GR) Number 40 Year 2009 about income Tax revenues from the construction business service. Those regulation aim to Revenues from the Construction business services, Those regulations practically gets several complications in implementing the income texas remittances. This problem faced due to the validity time of the regulations is capricious. These conditions implicate also the construction serves business."

"Kebanyakan mengenai pelaku UMKM di Indonesia mengalami penurunan omset usahanya, bahkan hingga harus menghentikan operasional usahanya dikarenakan masa pandemi. Namun, China menyerbu pasar-pasar dunia, bahkan dalam beberapa kasus China dengan berani melakukan bargaining (tawar-menawar) dengan perusahaan-perusahaan barat. Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum empiris, menggunakan penelitian perbandingan dan peraturan perundang-undangan, sumber bahan hukum primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian tesis ini adalah terdapat beberapa pengaturan yang ditujukan untuk memberikan kemudahan dan kebijakan yang berpihak dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usah menengah (UMKM). Kemudian Small Medium Enterprise (SME) mengembangkan orientasi kewirausahaan di dalam perusahaan mereka dan meramalkan kinerja Small Medium Enterprise (SME) yang memiliki orientasi kewirausahaan yang lebih baik daripada Small Medium Enterprise (SME) yang tidak berada dalam lingkungan yang tidak pasti. Saran dalam tesis ini adalah bahwa pemerintah lah yang menjadi Lembaga yang bertanggung jawab atas pendaftaran perusahaan. Dimana pendaftaran tersebut harus sesuai dengan persyaratan yang ada serta sesuai dengan prosedur hukum yang ada.

---

Most of the MSME players in Indonesia have experienced a decrease in business turnover, even to the point of having to stop their business operations due to the pandemic. However, China invaded world markets, even in some cases China boldly bargained with western companies. The type of research in this thesis uses empirical legal research, using comparative research and legislation, sources of primary and secondary legal materials, with literature collection methods and then analyzed qualitatively. The result of this thesis research is that there are several arrangements aimed at providing convenience and policies in favor of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Then Small Medium Enterprises (SMEs) develop an entrepreneurial orientation within their companies and predict the performance of Small Medium Enterprises (SMEs) that have a better entrepreneurial orientation than Small Medium Enterprises (SMEs) that are not in an uncertain environment. The suggestion in this thesis is that the government is the agency responsible for company registration. Where the registration must be in accordance with existing requirements and in accordance with existing legal procedures."