Hasil Pencarian

Ditemukan 36229 dokumen yang sesuai dengan query

Ginting, Ephraim Deviaro, author

Pembentukan daerah otonom baru: Kota Tangerang Selatan = Formation of new: Autonomous Region South Tangerang City/ Ephraim Deviaro Ginting

ABSTRAK
Perwujudan desentralisasi ditingkat daerah menghasilkan otonomi daerah, dimana dalam proses tersebut selalu dimulai dengan pembentukan daerah. Skripsi ini membahas tentang pembentukan daerah otonom baru Kota Tangerang Selatan. Pembentukan Kota Tangerang Selatan dikarenakan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Hal tersebut mendorong sebagian...

2015

S58629

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Penguatan pemerintah daerah: antisipasi pelaksanaan UU Administrasi Pemerintahan: seri wewenang dan diskresi modul untuk fasilitator

Depok: FIA UI Press, 2018

352.63 LIN p

UI - Publikasi Universitas Indonesia Library

Gasa Bahar Putra, author

Kewenangan pemerintah provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dalam bidang transportasi setelah pembentukan badan pengelola transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (BPTJ) = The authority of the provincial government of special capital region jakarta after establishment of the transportation management agency of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi

ABSTRAK
Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi dengan bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar hal tersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasi pada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenangan penyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya,...

2016

S63075

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Wisnu Jaya Surya Putra, author

Pembentukan peraturan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia = Establishment of local regulations within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang politik hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia khususnya dalam pembentukan peraturan daerah sejak era orde baru sampai dengan era reformasi serta analisis pengaturan terkait dengan pelaksanaan pembentukan peraturan daerah di Indonesia. Pelaksanaan pembentukan peraturan daerah saat ini seringkali ditemukan berbagai macam permasalahan selain banyaknya peraturan daerah...

2018

T50443

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hukum pemerintah daerah

Depok: Rajawali Pers, 2018

342.09 HUK

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ninik Widiyanti, author

Kepala daerah dan pengawasan dari pusat

Jakarta: Bina Aksara, 1987

342 NIN k (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mochammad Iqbal Cakrabuana, author

Kewenangan pemerintah pusat terhadap pengawasan peraturan daerah setelah putusan MK no. 137/PUU-XIII/2015 dan putusan MK no. 56/PUU-XIV/2016 = Central government authority on supervision of local regulations after the contitutional Court Decision no. 137/PUU-XIII/2015 and constitutional Court Decision no. 56 /PUU-XIV/2016

ABSTRACT
Negara Indonesia adalah Negara yang menganut bentuk Negara Kesatuan (Unitary) berdasarkan UUD 1945. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan keweenangan pemerintah pusat mengawasi Peraturan Daerah secara Executive Review melalui pembatalan Peraturan Daerah tersebut. Seteleah terbitnya putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016, kewenangan tersebut dianggap...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

H.A.W. Widjaja,1940-, author

Otonomi daerah dan daerah otonom

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004

352.14 WID o

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bachrul Elmi, author

Keuangan pemerintah daerah otonom di Indonesia

Jakarta: UI-Press, 2002

352.4 BAC k

Koleksi Publik Universitas Indonesia Library

Alis Sofiatun, author

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah otonomi baru (DOB) di Indonesia = The financial relation between central government with new autonomous region (DOB) in Indonesia

ABSTRAK
Salah satu kebijakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah adalah penataan daerah. Kebijakan penataan daerah dapat berupa pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Pembentukan daerah menghasilkan daerah otonomi baru DOB. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, DOB sebagai subjek hukum yang memiliki aset tersendiri juga harus mampu mengelola keuangannya secara adil, proporsional,...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian