Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3102 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Eckstein, Harry, author
London: John Wiley and Sons, 1975
301.155 2 ECK p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Local authonomy is able to be viewed as a bright policy, if we can appreciate the geographical and demographical situation within Indonesia. The regional aothonomy as a policy is made to be the media on minimizing conflict and tense between central government to local government should not...
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Rina Mardiana, author
Pemerintah merupakan pihak yang paling berkuasa di dalam memutuskan suatu kebijakan pembangunan. Akan tetapi proses penerbitan kebijakan tidak semata-mata berdasarkan kekuasaan birokrasi pemerintah, sebab terbitnya sebuah kebijakan banyak dipengaruhi oleh berbagai hal di dalam komunitas kebijakan. Relasi sosial, kekuasaan dan uang merupakan hal-hal yang dipandang panting dan memberi pengaruh besar...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T21512
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Fadhly Haviz, author
Dalam kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah telah diatur untuk menggunakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tidak terkecuali Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang mana telah mendelegasikan kewenangan tersebut kepada unit perangkat daerah tersendiri, termasuk perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S58016
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Fika Candra, author
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih memiliki keterbatasan kewenangan. Penelitian ini akan membahas terkait peningkatan kewenangan DJP berdasarkan standar OECD. Peningkatan kewenangan yang dimaksud antara lain pembuatan peraturan pelaksanaan perpajakan, penetapan sanksi administrasi, penetapan standar pelayanan, manajemen anggaran, perencanaan struktur organisasi, dan manajemen SDM dalam proses rekrutmen pegawai. Metode penelitian yang...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S55685
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Mahyudin, author
Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan perubahan ketiga UUD NRI 1945 sebagai lembaga baru dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung (MA). Kewenangan yang dimiliki oleh MK berbeda dengan kewenangan yang dimiliki MA yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap udang-undang. Kewenangan MK sebagaimana dalam Pasal 24C ayat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T44831
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sennet, Richard, author
New York: Alfred A. Knopf, 1980
303.36 SEN a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hanifah Rizmadeta, author
UU Cipta Kerja mengubah beberapa pengaturan perizinan, termasuk perizinan bangunan gedung. Tahun 2021 lalu, MK mengeluarkan Putusan MK No. 91/PUUXVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat sehingga pelaksanaan UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan hal-hal strategis dan berdampak luas harus ditangguhkan termasuk membentuk peraturan pelaksana baru. Dalam pengimplementasiannya,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andre Zanij Deananda, author
ABSTRAK
Perbedaan yang mendasari antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah ialah metode financial screening yang terdapat dalam pasar modal syariah. Metode financial screening yang ada pada pasar modal syariah menimbulkan permasalahan. Terdapat pembatasan utang berbasis bunga sebesar 45% dan pendapatan non-halal sebesar 10%. Penelitian ini membahas dasar hukum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ravina Arabella Sabnani, author
Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagaian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Wewenang para notaris diberikan oleh Undang-Undang...
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T26719
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>