Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis hubungan antara fungsi simbol Islam dengan tingkat dukungan masyarakat terhadap partai politik pro Islam dalam dinamika politik sadder di Turki. Selain itu juga menganalisis strategi dan faktor-faktor penyebab revivalisme Islam hingga naiknya Partai Kesejahteraan (Refah) dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP).Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan sosiologi-antropologi. Konsep-konsep agama dan kebudayaan dikemukakan oleh banyak pengamat seperti Dhurkheim, O'Dea, Nottingham, Geertz, dan Dhaouadi. Menurut Geertz, agama merupakan sistem simbol yang membentuk pola budaya. Bagi Dhaouadi, inti simbol budaya manusia adalah membuat human distinct identity dan simbol budaya bisa bersifat materialistik dan supranatural.Dengan metode deskriptif-analitis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa simbol Islam mengalami perubahan fungsi dalam dinamika politik di Turki dari periode Utsmani hingga era Republik Ketiga. Sejak tahun I980-an, "sintesis Turki-Islam" menimbulkan iklim baru keislaman di Turki Intelektual dan business man Muslim berwawasan modern dengan sentimen keislaman yang kuat muncul untuk mengintegrasikan budaya Turki, modernisme dan Islam.Ketika sekularisme gagal menggeser ideologi dan tradisi Islam yang telah lama rnengakar dalam masyarakat Turki, revivalisme Islam muncul sebagai alternatif . Indikasinya adalah berdirinya partai Partai pro-Islam seperti Partai Orde Nasional, Partai Keselamatan Nasional, Partai Kesejahteraan (Refah) dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Ketika partai politik pro-Islam menggunakan simbol Islam secara terbuka, reaksi keras datang dari kelompok sekuleris dan di dukung militer. Kemudian, kelompok Islam mengubah strategi untuk menghapus citra "fundamentalis" dengan menggunakan tema-tema keadilan, kesejahteraan, HAM, demokrasi dan sebagainya yang pada dasarnya merupakan substansi nilai-nilai Islam.

---

The object of research is to analysis the linkage between the function of Islamic symbol and level of society support to political party pro-Islam in secular political dynamic in Turkey. Beside this, to analysis strategies and factors cause Islamic revivalism until Welfare Party (Refah) and Justice and Development Party (AKP).

This research uses library research with sociology-anthropology approach. Concepts of religion and culture were explained by intellectuals like Dhurkheim, O'Dea, Nottingham, Geertz and Dhaouadi. For Geertz, religion is a symbolic system that shape cultural pattern. And for Dhaouadi, nucleus of human cultural symbol makes human distinct identity and human symbol can be materialistic or supernatural.

Through descriptive-analytic method, this research examination show that Islamic symbol had been experienced function change in political dynamic in Turkey since Ottoman period until Third Republic era. "Synthesis Turkish-Islam" raised a new situation of Islam in Turkey. Muslim intellectual and businessman with modern views and strong sentiment on Islam appear to integrate Turkish culture, modernism and Islam.

When secularism was failed to shift Islamic ideology and tradition of Islam that was rooted in society long time ago, Islamic revivalism was appear as an alternative solution. The indicators are the birth of political party pro Islam i.e. National Order Party, National Salvation Party, Welfare Party (Refah) and Justice and Development Party (AKP).

When political party pro-Islam used to Islamic symbol openly, secularist group and military react hard. Then, Islamic group change strategies to erase "fundamentalist" image by uses themes like justice, welfare, human right, democracy etc. that they are substance of Islamic values."

"Kebijakan pemerintah Belanda memperkenalkan unsur-unsur budaya Barat di Sulawesi Selatan segera setelah keberhasilannya menaklukkan semua kerajaan Islam di sana pada awal abad ke-20 menyebabkan terjadinya disekuilibrium sosial di kalangan umat Islam Bugis-Makassar. Pranata Sosial pangadereng (Bugis)/pangadakkang (Makassar), warisan budaya pra-Islam yang telah dilengkapi dengan sara' (syariat) pasca-Islam tidak lagi berfungsi secara penuh. Akibatnya, banyak ulama, baik yang modernis (tuangguru) maupun yang tradisionalis (anrongguru) yang melepaskan diri dari dan/atau tidak terakomodasi lagi dalam struktur birokrasi kerajaan sebagai parewa sara' (daengguru). Mereka memilih menjalankan tugas keulamaan di. luar ikatan struktural, sebagai "ulama bebas." Bertolak dari keprihatinan mereka terhadap kondisi umat Islam yang terjajah dan terkebelakang dalam hampir segala hal, para "ulama bebas" (tuangguru dan anrongguru) bangkit melakukan gerakan sesuai dengan visi dan misi masing-masing. Tuangguru memulai gerakannya dengan mendirikan organisasi modern dan menyelenggarakan sekolah model Barat yang berdasarkan Islam. Sedangkan, anrongguru memulai gerakannya dengan memodernisasi lembaga pendidikan tradisional mangaji kitta mejandi madrasah dengan sistem klasikal. Merasa terdesak oleh gerakan yang dilancarkan tuangguru dan anrongguru, daengguru tampil pula melakukan gerakan dengan meniru pola gerakan yang dilancarkan lawan-lawannya. Sebagai cultural broker dan Social agency yang terdorong oleh rasa tanggung jawab sebagai waratsatul anbiya yang berkewajiban melakukan amar tna'ruf nabi munkar dan sebagai Bugis-Makassar yang terikat oleh siri' dan pesse (bugis)/pacce (Makassar), tuangguru, anrongguru, dan daengguru, sama-sama berusaha mengendalikan proses transformasi sosial umat Islam Sulawesi Selatan sepanjang tahun 1914-1942 sehingga konflik dan persaingan di antara mereka tak terhindarkan. Meskipun secara eksternal, mereka mendapatkan rintangan dan saingan dari cultural broker dan sosial agency yang lain, seperti tuangpeforo (pemerintah Belanda), tuangpandeta (pendeta), dan tuangpastoro (pastor), ketiga kelompok ulama itu tetap saja beristigamah melancarkan "gerakan Islam" dalam rangka mencapai tujuan masing-masing. Resonansi dan pengaruh gerakan mereka masih terasa hingga kini."

"Penelitian ini mengkaji bagaimana pergeseran perilaku pemilih warga Nahdiyin tahun 2009 di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penggunaan metode ini akan memperoleh data berupa deskripsi ucapan,tulisan, serta penekanan pada aspek subjektif yang dapat diamati dari orang-orang(subjek) itu sendiri. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat pergeseranperilaku politik di kalangan warga Nahdiyin, hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor,pertama,masyarakat semakin rasional dalam menentukan sikap politik nasional maupun lokal, kedua, pengaruh informasi dan budaya politik cukup berpengaruh pada sebagian besar warga Nahdiyin, kemudian tidak menafikan bahwa pecahnya kongsi antara Gus Dur dan Muhaimin berdampak signifikan terhadap arah politik warga Nahdiyin, terjadikebingungan politik yang mengakibatkan warga NU bebas memilih yang penting memberikansuara kepada elit politik yang terbaik. "

"Penelitian ini mengkaji konsepsi pemimpin organisasi berbasis agama (Islam) di Indonesia terhadap tatanan global dan terorisme. Penelitian merupakan penelitian kualitatif yang memfokuskan diri pada bagaimana pemimpin organisasi berbasis agama tersebut menggambarkan tatanan global dan terorisme serta bagaimana konsepsi tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa para pemimpin organisasi cenderung mengkonsepsikan tatanan global sebagai ketidakadilan namun dengan penekanan yang berbeda-beda. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemimpin organisasi yang lebih moderat cenderung mengalami inkonsistensi antara retorika yang kritis dengan tindakan yang pragmatis, khususnya dalam berinteraksi dengan negara besar yang dianggap sebagai akar ketidakadilan dan terorisme.

---

This research studies the (Islamic) religion-based organization leaders’ conception of world order and terrorism. The research is a qualitative research that focuses on how religion-based organization leaders conceive world order and terrorisme, as well as how they translate it into actions. The research shows that religion-based organization leaders tend to conceive world order as injustice, with varying emphasis. The research also shows that leaders of religion-based organizations that are considered moderate tend to experience inconsistencies between their critical rhetoric and pragmatic actions, especially in dealing with larger countries considered to be the source of injustice and terrorism."

"Penelitian mengenai pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) masih meluas, belum terspesialisasi terhadap sharia governance. Sedangkan penelitian mengenai CSR dengan menggunakan elemen-elemen corporate governance pada perusahaan konvensional telah beragam muncul, namun fungsi tata kelolanya berbeda dengan institusi keuangan Islam. Penelitian ini menggunakan content analysis untuk mendapatkan tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan asuransi syariah dan regresi random effect censored tobit untuk menemukan elemen-elemen sharia governance yang mempengaruhi pengungkapan ISR. Penelitian dilakukan terhadap 24 sampel laporan tahunan perusahaan asuransi syariah di Indonesia, Malaysia, negara-negara GCC, dan Indian Subcontinent pada tahun 2010 dan 2011. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran sharia board, komponen sharia board report, perusahaan yang memiliki keanggotaan di AAOIFI, dan tekanan sosial politik di suatu negara mempengaruhi pengungkapan ISR, namun tidak dengan rasio penduduk Muslim di suatu negara. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol tidak mempengaruhi pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan asuransi syariah untuk tidak hanya fokus dalam menjaga kesehatan dan stabilitas perusahaan saja, tetapi juga dapat lebih peduli terhadap aktivitas sosial yang sesuai dengan prinsip Islam serta pelaporan dan pengungkapannya kepada para stakeholder perusahaan.

---

Researches related to factors affecting Islamic Social Reporting (ISR) are still widespread which have not specialized to sharia governance. Even though there are various researches related to CSR using elements of corporate governance in the conventional companies, but their governance function is different to the Islamic financial institutions'. This research uses content analysis to get the level of ISR disclosure on the Islamic insurance companies and random effect censored tobit regression to find sharia governance elements affecting ISR disclosure. This research uses 24 samples of 2010 and 2011 annual reports presented by Islamic insurance companies in Indonesia, Malaysia, GCC countries, and Indian Subcontinent.

The result shows that sharia board size, sharia board report?s components, AAOIFI membership, and political and civil repression of the country influence the level of ISR disclosure, but not for number of Muslim population in the country. Company size as a control variable does not influence the level of ISR disclosure. This result is expected to give benefits for Islamic insurance companies to not only focus on maintaining their soundness and stability, but also concern about implementation of social activities which comply to Islamic principles as well as their reporting and disclosing to the companies? stakeholders."