Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang regulasi terkait kewenangan dankompetensi analis kesehatan dan tenaga medis di Indonesia serta tanggung jawabnya hukum dalam menyelenggarakan praktik kedokteran dalam bentuk tindakan medis. Pembahasan dilakukan melalui studi artikel dan studi kasus bersama menggunakan keputusan No.55 / Pid.b / 2011 / PN.Lbt. Bentuk penelitian tesis ini adalah metode kualitatif yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa analis kesehatan tidak berwenang untuk melakukan praktik kedokteran dalam bentuktindakan medis dan karena itu harus bertanggung jawab atas kedua hukum tersebut pidana atau perdata.ABSTRACTThis thesis discusses regulations related to authority andcompetence of health analysts and medical personnel in Indonesia as well as their legal responsibilities in conducting medical practice in the form of medical procedures. The discussion was carried out through article studies and joint case studies using decision No.55 / Pid.b / 2011 / PN.Lbt. The form of this thesis research is a normative juridical qualitative method. The results of the study concluded that health analysts were not authorized to practice medicine in this formmedical action and therefore must be liable for both criminal or civil law."

"

Dalam sebuah organisasi, terdapat tujuan dan visi misi yang harus dicapai demi keberlangsungan bisnisnya agar memberikan keuntungan yang sepadan bagi pihak yang bersangkutan. Rumah Sakit XYZ sebagai tempat penyedia layanan kesehatan bagi masyarakat sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki untuk mencapai tujuan strategisnya. Penelitian ini berfokus pada salah satu divisi yang mengelola tenaga penunjang medis, yaitu Komite Tenaga Kesehatan Lain (KTKL). Berbeda dengan divisi pengelola SDM lainnya, KTKL mengelola tenaga penunjang medis yang latar belakang profesinya sangat beragam. Pengukuran kinerja yang digunakan saat ini hanya kinerja individu dan belum ada pengukuran yang menggambarkan kinerja divisi KTKL secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan suatu rancangan indikator pengukuran kinerja untuk memastikan seberapa besar kontribusi dan pencapaian seluruh tenaga penunjang medis terhadap tujuan rumah sakit. Penelitian ini menghasilkan usulan indikator kinerja KTKL yang berjumlah 20 indikator, terdiri dari 6 indikator Learning and Growth perspective, 4 indikator Internal Process, 4 indikator Customer, dan 6 indikator Financial. Dari hasil pembobotan menggunakan metode ANP, dapat diketahui bahwa indikator yang paling berpengaruh dan perlu diprioritaskan dalam mengukur kinerja KTKL untuk mencapai tujuan rumah sakit adalah tingkat retensi karyawan (0.3350), iklim karyawan (employee climate) (0.3303) dan peningkatan jumlah insentif yang diberikan (0.0330).

---

In an organization, there are goals, vision, and mission that must be achieved for the sustainability of the business to provide appropriate benefits for the relevant parties. XYZ Hospital, as a provider of healthcare services to the community, relies heavily on the quality of its Human Resources (SDM) to achieve its strategic objectives. This research focuses on one of the divisions that manages medical support personnel, namely the Komite Tenaga Kesehatan Lain (KTKL). Unlike other SDM divisions, KTKL manages medical support personnel with a diverse professional backgrounds. The performance measurement currently used is only evaluates individual performance, and there is no measurement that reflects the overall performance of the KTKL division. Therefore, a design of performance measurement indicators is needed to ensure the extent of the contribution and achievement of medical support personnel toward the hospital's objectives. The results of this research are proposals for performance indicators for KTKL, totaling 20 indicators, consisting of 6 Learning and Growth indicators, 4 Internal Process indicators, 4 Customer indicators, and 6 Financial indicators. From the weighting results using the ANP method, it can be seen that the most influential and prioritized indicators in measuring KTKL's performance to achieve the hospital's objectives are tingkat retensi karyawan (0.3350), iklim karyawan (employee climate) (0.3303), and peningkatan jumlah insentif yang diberikan (0.0330)."

"Dalam upaya untuk pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pendayagunaan tenaga kesehatan seeara rasional sangat diper1ukan. Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan melalui program penugasan khusus ke daerah perbatasan. Upaya pemetataan dan penempatan tenaga melalui penugasan khusus untuk ditugaskan di fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, di daerah terpencillsangat terpeneil, daerah rawan bencanalkonflik dan perbatasan mempunyai nilai strategis dalam menye1enggarakan program kesehatan. Peron dan keberadaan tenaga medis sangat besar pengaruhnya dalam pemeriksaan dan mutu pelayanan kesehatan, sebingga Departemen Kesehatan mengembangkan kebijakan tenaga medis melalui Masa Bakti dengan dikeluarlkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Balrti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi sebagal pe1aksanaan dari pemturan tersebut diterbilkan Keputusan Presiden daerah sehingga masih adanya kesenjangan antara jumlah kebutuhan dan jumlah tenaga medis yang benninat dan mau ditugaskan di daerah terpencil sangat terpencil, perbatasan dan pulau terluar. Penugasan khusus tenaga kesehatan ke daerah perbatasan tidak dapat secara langsung mengakibatkan keberbasilan penurunan angka mortalitas dan mobilitas, karena penduduk di daerah perbatasan sangat kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap pernbahan angka mortalitas dan angka mobilitas. Asumsi asumsi masih menggunakan kebijakan-kebijakan penempatan tenaga medis dalarn keadaan khusus seperti keadaan bencana, konflik, daerah terpencillsangat terpencil, masa bakti dan eara lain.Saran utama yang diajukan kepada pembuat kebijakan adalah penyusunan kebutuhan tenaga keaehatan di daerah perbatasan haadaknya tidak haaya berdasarkan tuntutan kompetensi jenis tenaga yang dibutubkan tetapi perlu dilakekan secara terpadu (integrated} dan memperhatikan berbagai faktor terutama kondisi wilayah daerah dengan asas desentra1isasi sesuai kemampuan dan kondisi daerah. Segera dibahas dan dibentuk kebijakan khusus tentang penempatan khusus tenaga kesehatan di daerah perbatasan. Pola pengernbangan karier tenaga kesehatan pasca penugasan perlu dilakukan secara seimbang antara kepentingan organisasi dengan kepentingan tenaga medis itu sendiri baik jangka pendek maupnn jangka panjang."

"Setiap tugas pokok pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik oleh organisasi pemerintah, swasta, maupun lembaga sosial harus didukung oleh sumber daya masyarakat (SDM) yang profesional, berkemampuan, dan mempunyai motivasi untuk memimpin sebagai Pelaksana Pekerjaan dalam kegiatan organisasi. Ada asumsi yang menunjukkan bahwa pelaksana tugas Sub Bagian Ketenagakerjaan kurang dalam memberikan pelayanan administrasi ketenagakerjaan kepada pegawainya, namun yang menjadi persoalan mendasar adalah bagaimana meningkatkan Peran Pelaksana Jabatan Sub Bagian Ketenagakerjaan sebagai penunjang penegakan ketertiban administrasi ketenagakerjaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Satu Cipinang (Lapas Klas 1 Cipinang)? Pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian berdasarkan manfaatnya murni, berdasarkan tujuan bersifat deskriptif dan berdasarkan dimensi waktu bersifat cross sectional yang digunakan penulis selama penyusunan makalah ini sebagai metode penelitian. Data dan Informasi dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara dan observasi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi Sub Bagian Ketenagakerjaan yaitu kurangnya kemampuan dan motivasi kerja pelaksana, adanya ketimpangan antara tugas pokok dan fungsi yang bergantung pada banyaknya pekerjaan pelaksana (pegawai) yang tersedia, kurangnya dana, fasilitas dan pra fasilitas pendukung untuk kegiatan operasional. Fenomena hambatan-hambatan tersebut menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan administrasi ketenagakerjaan yang diberikan oleh pelaksana pekerjaan Sub Bagian Ketenagakerjaan kepada pegawai. Disarankan agar Peran Pelaksana Pekerjaan Sub Bagian Ketenagakerjaan lebih ditingkatkan dalam memberikan pelayanan administrasi. Selain itu, Ketua Eksekutif harus selalu melakukan evaluasi atas hasil kinerja pekerjaannya.

---

Each essential job duty is to achieve a certain goals either by government's organization, private company, or social institution must be endorsed by professional public resources (SDM), capability, and has motivation to take a lead as Job Executive during organization activity. An assumption had been shown that job executive of Sub Employment Section is less much in providing employment administration service to their employee, nevertheless, the essential problem here is how to improve Job Executive Roles of Sub Employment Section as a support to enforce employment administration order at First Class of Cipinang Penitentiary (Lapas Klas 1 Cipinang )? A quantitative approach with type of research based on its benefit is pure, based on purpose is descriptive and based on time dimension is cross sectional had been used by the writer during composing this paper as research method. Data and Information were collected by means of study literature, interview and field observation. Based on research results, it is found that there are barriers should Sub Employment Section dealt with the lack of capability and motivated job executive, the existence of imbalances among essential task and the function which relied on numerous job executive (employee) as available, the lack of funds, facility and supporter pre facility to operational activity. These barriers phenomenon had caused less much in employment administration service which provided by job executive of Sub Employment Section to employee. It is advised that the Job Executive Role of Sub Employment Section should be more enhanced during providing administration service. In addition to that, the Chief Executive should always conducting an evaluation over their job performance results."