Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan kajian yang hendak melihat konsep lembaga yang berwenang dalam sebuah proses peradilan. Relevansi antar lembaga sebagaimana dimaksud yaitu Komisi Informasi dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah berwenang dalam proses penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik. tujuan daripada keterbukaan informasi publik adalah dalam rangka mengawal kebebasan informasi sebagai falsafah Hak Asasi Manusia dalam generasi ketiga. Dalam penelitian ini menggunakan teori Hukum, teori Politik Hukum Nasional, Teori Pembagian Kekuasaan dan Kekuasaan Keempat, kerangka konsep yang digunakan yaitu peradilan administrasi dalam perspektif politik hukum dan Kebebasan atas informasi sebagai HAM. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa komisi informasi ditempatkan layaknya peradilan tingkat pertama karena hasil dari putusan dapat dimintakan banding kepada PTUN, dalam proses di PTUN menggunakan hukum acara tersendiri yang menempatkan PTUN sebagai peradilan Banding. atas hasil penelitian maka terdapat suatu paradigma baru dalam sistem peradilan di Indonesia. Gagasan yang diambil dari penelitian adalah dengan mengkonsolidasikan sistem penyelesaian sengketa informasi publik dalam peradilan khusus dibawah PTUN, Konsep demikian digunakan agar dapat mengawal dan memperkuat sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

---

This thesis is a study that about to the concept of authorized institutions the process of judicial. Relevance between institutions referred to the Commission of Information and Administrative Court is competent in the process of dispute public resolution disclosure. Objectives rather than public disclosure is in order to guard the freedom of information as the philosophy of human rights in third generation. in this research, using the theory of Law, Nationalism Legal policy, Separation of Power Theory and Powers Fourth (De Vierde Macht), the conceptual framework used is the administrative court in the political perspective and freedom of information as a human rights.

Results of the research showed that the commission of information like first instance courts as a result of the decision can be appealed to the Administrative Court. process in the Administrative Court uses its own procedural law which puts the Administrative Court of Appeals. on the results of the research, there is a new paradigm in the justice system in Indonesia. The idea from research by consolidating system public information of dispute resolution in a special court under the Administrative Court. Thus, the concept is used in order to initiate and strengthen the legal and judicial system in Indonesia."

"Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa antara Pejabat Tata Usaha Negara dengan Rakyat. Pengaturan sengketa tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang menyelesaikan perkaraperkara administrasi negara murni.Pokok permasalahannya bagaimana bentuk Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Aparatur NegaralPemerintah, bagaimana peranan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pelaksana fungsi pengawasan terhadap Aparatur Negaral Pemerintah dan apa saja yang menjadi hambatan atau masalah dalam pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara dalam upaya mengontroll mengawasi Aparatur NegaralPemerintah.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Iebih jauh mengenai bentuk pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap aparatur negaral pemerintah, untuk mengetahui sejauhmana fungsi dan peranan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengontrol kebijakan-kebijakan Aparatur NegaralPemerintah, untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara dan upaya apakah yang ditempuh dalam mengatasi hambatanhambatan tersebut.Penelitian ini berguna untuk memperdalam dan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, serta untuk mengetahui fungsi kontrol dari Peradilan Tata Usaha Negara tersebut terhadap aparatur negara/pemerintah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dan hukum empiris. Kesimpulannya termasuk dalam bentuk pengawasan adalah pengawasan yudisial (iudicial control) yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara diadakan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan rakyat.Sebagai alat kontrol terhadap aparatur negara/pemerintah, berkaitan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang upaya paksa yang akan dikenakan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, perlu adanya peraturan untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (eksekusi) yang tidak dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tentang tata cara dan mekanisme upaya paksa tersebut."

"Buku ini menyebut istilah hukum tatausaha negara dengan istilah hukum administrasi. Cakupan yang terdapat dalam buku ini adalah objek hukum tatausaha negara (administrasi), bentuk-bentuk pemerintahan, hukum kepegawaian, kepunyaan publik, dan peradilan tatausaha negara."