Hasil Pencarian

Ditemukan 26749 dokumen yang sesuai dengan query

Modul hukum administrasi negara

Jakarta: Pradnya Paramita, 2005

342.06 MOD

Buku Teks Universitas Indonesia Library

W. Riawan Tjandra, author

Hukum administrasi negara

Jakarta : Sinar Grafika, 2019

342.06 RIA h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Y. W. Sunindhia, author

Administrasi negara dan peradilan administrasi

Jakarta: Rineka Cipta, 1992

342.06 SUN a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Y. W. Sunindhia, author

Administrasi negara dan peradilan administrasi

Jakarta: Rineka Cipta, 1990

342.06 SUN a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muchsan, author

Peradilan administrasi negara / Muchsan, S.H

Yogyakarta: Liberty, 1981

342 MUC p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muhamad Indra R., author

Penundaan pelaksanaan keputusan tender dalam sengketa tata usaha negara di PTUN Jakarta (studi kasus: putusan No.167/G/200/PTUN.JKT)

Konsep welfare state mengakibatkan perluasan peran pemerintah dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang bertujuan memajukan kesejahteraan seluruh warga negara, akibatnya setiap aktivitas masyarakat akan selalu bersinggungan dengan pelaksanaan tugas dari badan atau pejabat tata usaha negara. Maka selalu terdapat berbagai bentuk variasi tindakan pemerintah baik faktual maupun berupa keputusan yuridis...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S22586

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Nanda Ahimsa Dwiputra, author

Perlindungan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dari Tanggung Jawab Perbuatan Melanggar Hukum Yang Diakibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lain Terkait Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Kuasa Mutlak (Studi Kasus Putusan PN Banda Aceh 69/PDT.G/2018/PN. Bna) = Protection of Land Deed Maker Officials from Liability for Unlawful Acts As a result of Other Land Deed Making Officials Related to the Transfer of Land Rights Regarding the Transfer of Land Rights Based on Absolute Power

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya harus berhati-hati agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri dan PPAT lain, seperti dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang berdasarkan perjanjian hutang piutang didasarkan surat kuasa mutlak sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bna. PPAT seharusnya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Bagas Suristyo, author

Akibat Hukum Serta Peran Majelis Pembina Dan Pengawas PPAT Daerah Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Hak Atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2127 K/PDT/2019) = Legal Consequences and the Role of Regional PPAT Supervisory and Directory Council for Sale and Purchase Deeds Made Without the Approval of Land Rights Owners (Study of Supreme Court Decision Number 2127 K/PDT/2019)

Perjanjian jual beli tanah yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan tanpa persetujuan pemilik Hak Atas Tanah adalah perbuatan hukum yang tidak dapat di lakukan. Peralihan kepemilikan tanah harus dilakukan dengan persetujuan dari pemilik Hak Atas Tanah. Terdapat pengawasan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan pelanggaran dengan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Christine S.T. Kansil, author

Perbandingan hukum administrasi negara

Jakarta: Rineka Cipta, 2010

342.06 KAN p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ridwan H.R., author

Hukum administrasi negara

Jakarta: Rajawali, 2013

342.06 RID h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian