Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 95645 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Wafa Raniah Putri Akbar
"Bill of lading dan sea waybill adalah dokumen pengangkutan yang diterbitkan oleh pengangkut untuk membuktikan adanya perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Skripsi ini menganalisis penggunaan bill of lading dan sea waybill dalam menagih penyerahan atas barang pada pengangkutan barang melalui laut dan alasan bank hanya menerima bill of lading sebagai syarat dokumen untuk menerbitkan letter of credit. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, skripsi ini menyimpulkan bahwa penggunaan bill of lading untuk menagih penyerahan atas barang dalam kegiatan pengangkutan barang melalui laut adalah dengan menyerahkan satu rangkap lembar asli bill of lading kepada pengangkut. Hal tersebut disebabkan karena bill of lading termasuk ke dalam kategori surat berharga yang hak tuntutan utangnya melekat pada lembar asli surat berharga. Adapun penggunaan sea waybill cukup dengan menunjukkan tanda identitas yang membuktikan orang yang menagih penyerahan barang muatan adalah orang yang namanya tercantum sebagai penerima barang pada sea waybill. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa setidaknya terdapat dua alasan bank hanya menerima bill of lading sebagai syarat dokumen untuk membuka letter of credit. Alasan pertama adalah karena bill of ladingmemiliki fungsi sebagai dokumen kepemilikan barang. Oleh karenanya bank dapat menahan bill of lading sampai pembuka letter of credit melunasi kreditnya. Alasan kedua adalah bill of lading sebagai surat berharga memiliki sifat yang mudah untuk diperjualbelikan. Sifat bill of lading yang mudah untuk diperjualbelikan tersebutlah yang dapat memberikan jaminan kepada bank penerbit letter of credit. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diajukan adalah perbankan perlu mempertimbankan untuk menerima sea waybill sebagai syarat dokumen untuk menerbitkan L/C karena adanya peningkatan penggunaan sea waybill.

Bill of lading and sea waybill are transport documents issued by the carrier as evidence of a contract carriage of goods by sea. This thesis analyzes the use of bill of lading and sea waybill in billing for delivery of goods in the carriage of goods by sea and the reasons banks only accept bills of lading as a required document for issuing letters of credit. By using the normative juridical method, this thesis concludes that the use of a bill of lading to bill the delivery of goods is to hand over one set original bill of lading to the carrier. This is because the bill of lading classified as a negotiable instrument which the billing right is attached to the original paper. Otherwise for the use of the sea waybill, it is enough to show an identity letter proving that the person who bill the delivery of goods is the person whose name is listed as the consignee. This thesis also concludes that there are at least two reasons why banks only accept bills of lading as a required document for issuing letter of credit. The first reason is because the bill of lading has a function as a document of title. Therefore, the bank can withhold the bill of lading until the applicant pays off the loan. The second reason is that bill of lading as a negotiable instrument are easy to trade. That matter causes bill of lading can provide guarantees to the bank. Based on the results of the research, the suggestion is that banks need to consider accepting sea waybill as a required document for issuing L/Cs due to an increase in the use of sea waybill."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan, 1980
341.42 IND h III
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Purba, Achmad Zen Umar
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1977
341.448 PUR w
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Juwono Sudarsono
Jakarta: [publisher not identified], 1983
346.04 JOE u
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rachma Fitriati
Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI, 2018
342.0418 RAC w
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Direktorat Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam Deputi Bidang PKA-BPP Teknologi , 1996
623.8 KUM
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Aggi Tjetje
"Agama etnis China adalah agama China atau Hoa Kauw, yang selama ini disalahtafsirkan sebagai gabungan dari Agama Khong Hu Cu, Agama Tao, dan Agama Buddha. Agama China telah ada sejak awal peradaban China, yakni sejak sekitar 7.000 tahun yang lalu. Agama ini amat mementingkan lingkungan secara built-in dan bulit-up dalam sistem nilainyam namun karena beberapa faktor eksternal, dewasa ini penganutnya tampak tidak memerharikan lingkungan. kerusakan lingkungan di China dan Indonesia terutama disebabkan oleh korporasi di mana pada hampir setiap korporasi di Indonesia, selalu terlibat etnis China.
Etis China yang amat mementingkan leluhur dn keturunan, secara ideal seharusnya amat memerjatikan kesejahteraan generasi mendatang, namun tampaknya mereka tidak menyadari apa yang sedang berlangsung dan berproses dalam diri kelompoknya. melalui penelitian akan sistem nilai mereka ini, ditemukan faktor penyebab pengabaian akan lingkungan, yakni penindasan vertikal oleh negara dan penindasan horisontal oeh ormas Buddhis dan lembaga lain selama beberapa dekade. Agama China dilarang, dan umatnya diwajibkan menganut agama yang tidak sesuai dengan sistem nilainya. Akibatnya, terjadi distorsi dalam memandang kehidupannya, namun hal ini tidak sampai mengubah sistem nilainya. Apa yang berubah hanyalah perilaku pengamalan atau operasional sistem nilainya saja. perubahan ini disebabkan karena mereka dihadapkan pada keadaan antara mati dan hidup yang menyangkut persoalan survivalitasnya, sehingga tidak ada pilihan lain.
Di samping itu, lemahnya penegakan hukum juga menjadi salah satu faktor penyebab, mengingat etnis ini mengandaikan adanya hukum yang tegas senagai panduan dan acuan. Dalam sistem nilai mereka, penguasa adalah panutan. Mereka amat realistik. Dari pengalaman hidup mereka, penguasa adalah hukum dan izin. Perusakan lingkungan tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan penguasa. Akan tetapi, walau pun mereka mengabaikan lingkungan alam pada lokasi bisnisnya, namun kepedulian akan lingkungan alam di bidang kehidupan sehari-hari masih tetap dianut, sedangkan keperdulian akan lingkungan binaan dan lingkungan sosial, justru semakin meningkat. Alangkah baiknya jika lingkungan alam di mana beroperasi bisnis mereka, juga diperdulikan. Ini dapat dilakukan melalui pengungkapan secara eksplisit akan sistem nilai mereka dan sebab yang memengaruhinya sehingga dapat dicarikan cara untuk merestitusikannya. Berbeda dari agama budiyawi, Agama ini berwatak amat sangat alamiah, sehingga tidak mempunyai pendeta dan kebaiktian berjamaah atau khotbah agama, dan tidak memiliki jadwal tertentu untuk beribadah, juga tidak mementingkan pengwacanaan kitab suci. Ketiadaan beberapa hal, telah menimbulkan kendala dalam pentransferan nilai karena selama beberapa dekade, mereka tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar melalui bahan bacaan berbaha Mandarin yang dilarang itu. Agama mereka berasal dari pengalaman hidup, bukan dari doktrin baku yang diturunkan oleh sosok pribadi yang berwibawa dan pandai.

The region of Chinese is the Chinese religion or Hoa kauw, that as long be misinterpretend as a mix between confucianist, Taoist, and Buddhist religion. The Chinese has been being existed since the beginning of Chinese civilization, i.e. since around 7.000 thousand years ago. This religion concerns the environment built-inly and built-uply in their values system, but because of some external factors, now adays, the adherences seem like they do not care about the environment. The damafe of environment in China and Indonesia, mainly caused by corporations where in almost every company in Indonesia, always involves the Chinese.
The Chinese ethnic who is very emphasizing on ancestors and offsprings, ideally should concern about their future generations, but it seems like they do not aware of what is going on and processed in their group's personality. Through this research of their values system, it is found the factors thaht caused thier negligence, viz. vertical oppression by the state and horizontal oppression by Buddhist organization and other institutions for several decades. Chinese religion was restricted and the adherences is forced to adopt religion that was not suitable for their balues system. As a result, occurred distortion in viewing this very life but this did not change their values system. Changes is taking place merely in their behaviour in implementing or operating their values system. These was because the faced a live or dead situation that related to their survivality's matters, so they have no other choice.
Besides, weak law enforcement is also one of the caused factors, as this ethnic is assuming the existance of strict law as their quidance and reference. In their values system, the authority is the law and permit. The destruction of environment is impossible to be happened without the authority knowledge. Although the neglect natural environment in their daily life is still adopted, in the other hand, their concern in artificial and social environment are augmented. It is very good when the natural environment where their business is operating, also be paid attention by them. This can be done through discovering explicity their values system and the influencing factors in rder to find the way to restitute it. Different from cultural religions, this religion is very natural, so it has no clergy and common praying or sermon, and does not have certain praying schedule, also does not care about discussion of holy scripture. The absence of these matters, has created an obstacle in values transfer, because in these several decades, they could not communicate with outside world through publication in once ever restricted Mandarin language. Their religion was initiated from life experience, not from a standarized doctrine that transmitted from an charismatic and intelligible personality.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009
D640
UI - Disertasi Open  Universitas Indonesia Library
cover
M. Sholeh Amin
"MPLIKASI mendasar dari Perubahan UUD NRI Tahun 1945 salah satunya politik pendidikan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Sehingga, desentralisasi kewenangan pemerintah daerah ternyatakan dalam regionalisasi pendidikan. Satu sistem pendidikan nasional yang diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sejatinya mencakup nilai nilai keindonesiaan dalam regionalisasi pengajaran dan pendidikan."
Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018
342 JKTN 007 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ginting, Rehnalemken
"ABSTRAK
Perubahan sosial budaya pada kehidupan masyarakat sekarang ini, sedikit banyak telah didominasi oleh perkembangan yang pesat dari ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan teknologi modern. Salah satu bidang dalam kehidupan masyarakat yang telah dijamah oleh ilmu dan teknologi adalah bidang kedokteran. Melalui perkembangan teknologi medis yang canggih tersebut, maka diagnosa penyakit dapat dilakukan secara lebih sempurna dan pengobatan pun bisa dijalankan dengan metode yang lebih efektif.
Meskipun kemajuan dibidang kesehatan itu telah dapat memperingan rasa sakit, menghilangkan rasa sakit, menyembuhkan penyakit, bahkan memperpanjang umur pasien untuk jangka waktu tertentu dengan memasang "respirator" pada tubuh penderita, akan tetapi adakalanya pasien tidak dapat disembuhkan lagi. Dalam upaya mempertahankan hidup pasien yang demikian itu, konflik pun timbul karena biaya perawatan yang mahal. Untuk menekan biaya perawatan di rumah sakit, biasanya pasien dibawa pulang ke rumah oleh keluarganya dengan terlebih dahulu dimintakan persetujuan dokter yang merawatnya. Dengan perawatan dirumah oleh keluarga, penderita akhirnya meninggal dunia secara alamiah. Sebenarnya dalam hal ini telah terjadi euthanasia pasif, karena pihak keluarga pasien telah mengurangi kualitas perawatan dari perawatan dokter atau rumah sakit ke perawatan keluarga. Euthanasia semacam ini sering terjadi di tanah air kita. Nampaknya secara moral, euthanasia pasif sudah dapat diterima oleh masyarakat Indonesia.
Perkembangan selanjutnya menjadi menarik perhatian karena munculnya suatu ide atau gagasan untuk melakukan euthanasia aktif yang diusulkan oleh pasien ataupun pihak keluarga penderita. Tidakkah ide semacam ini berarti pembunuhan? Meskipun ada alasan yang cukup logis, yaitu untuk mengakhiri penderitaan pasien yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi serta menekan biaya perawatan yang menjadi semakin mahal. Dalam pada itu tugas dokter untuk tidak bertindak sebagai pembunuh akan tetap berlaku sampai kapanpun juga. Oleh karena itu permintaan untuk melakukan euthanasia aktif akan selalu menimbulkan konflik batin bagi para dokter. Apakah euthanasia aktif akan dapat diterima, terserah pada sikap masyarakat pada umumnya.
Masalah euthanasia ini menyangkut nyawa manusia. Bila dilihat dari kacamata hukum, khususnya hukum pidana, maka euthanasia dapat dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 334 KUHP. Secara historis, pasal ini belum pernah menjaring pelaku euthanasia, sehingga dianggap tidak efektif. Oleh karena itu dalam rangka pembangunan hukum, terutama pembaharuan hukum pidana, maka Pasal 344 KUHP tersebut perlu ditinjau kembali, agar dapat berdayaguna, berhasilguna dan sesuai dengan perkembangan sosial. "
1990
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Distinction principle is distinguish beween combatants with civilians. This principle is importing for civilian If incidence of armed conflict. According to fhe international humanitarian law, the civilians must be protected fiom objectives of arm conflict, Besides, the law’s number 20/1982 about Hankamrara, to replare that the civilians can to lake part in armed conflictt. So civilians can be objected of armed conflict. Data needed in this study were collected through library research by reading lireratures related to this problems. The result shows that Indonesian government didnot applicate distinction principle but the Hankamrata system. Therefore, all Indonesian who are joint ro defence of state can become object of war or armed conflict. It is suggested that government can distinguish explicitely between civilians and combatants"
340 KANUN 11:29 (2001)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>