Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dispensasi perkawinan dini dapat artikan sebagai izin kawin yang diputuskan oleh pengadilan kepada pemohon kedua belah pihak yang belum menginjak usia Sembilan belas tahun melangsungkan pernikahan. Wewenang untuk pengadilan memberi dispensasi ada didalam pasal 7 angka 2 Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan. Studi kualitatif ini bertujuan menemukan dan menganalisis rasionalitas pemberian dispensasi perkawinan usia anak serta efektivitas pengendalian sosial guna pencegahan perkawinan usia anak. Penelitian ini melibatkan 1 informan perempuan yang mengajukan dispensasi perkawinan 1 narasumber dari orang tua yang mengajukan dispensasi perkawinan, dan 2 narasumber terkait dari lembaga pemerintah (Pengadilan Agama Kab. Ponorogo dan Pemda Kab. Ponorogo). Yang dilakukan ialah wawancara langsung yang selanjutnya dianalisis melalui teori kriminologi. Kedua teori kriminologi tersebut memandang perkawinan usia anak menjadi akibat dari gejala perilaku menyimpang yang timbul di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak tepatnya rasionalitas dalam pemberian dispensasi serta minimnya pengendalian sosial di pedesaan, peneliti memprioritaskan terlaksananya transformasi pembelajaran dari tingkat usia paling rendah dan sosialisasi secara merata mengenai regulasi serta penyuluhan di berbagai level kebijakan.

---

Early marriage dispensation can be defined as marriage permission, ruled by Court to be given to applicants on both parties, not having reached the age of 19 years when they get married. The Court Authority for this dispensation is in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning marriages Article 7 (2). The qualitative study aimed to find and analyse the rationality in giving early marriage dispensation and the effectiveness of social control in order to prevent early marriage. The research involved a girl proposing marriage dispensation, source person from the girl’ s parent, and two source persons from government agencies (The Islamic Court of Ponorogo Regency and The Local Government of Ponorogo Regency). It covered direct interview, which then was analysed by criminology theory. Both theories considered that early marriage gave impacts on deviant behaviour in the society. The research results showed inappropriate rationality in early marriage dispensation and minimal social control as well in rural areas. The researcher prioritized the implementation of learning transformation from the lowest level of age, socialization evenly about regulation, and counselling at various policy levels."

"Ancaman penyelundupan narkotika dari luar negeri masuk ke Indonesia sangat besar. Sehingga diperlukannya reaksi dari aparat untuk mengatasi ancaman tersebut. Dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki pembagian wilayah perairan dan laut serta memiliki berbagai instansi di laut yang memiliki kewenangan di wilayah operasionalnya masing-masing sehingga BNN dan Polri sebagai penegak hukum bidang narkotika memerlukan kerjasama dengan instansi berwenang di laut untuk dapat melaksanakan pencegahan penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencegahan kejahatan melalui multi-Agency terhadap penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melaporkan temuan data tersebut dalam pemaparan yang bersifat deskripstif dengan narasumber dari penegak hukum bidang narkotika dan instansi yang berwenang di laut. Dalam menghadapi ancaman tersebut, diperlukan adanya langkah rasional melaksanakan Criminal Policy dengan menerapkan cara Criminal Law Application (Tindakan Hukum), Prevention Without Punishment (Tindakan Non-Hukum) dan Influencing Views of Society on Crime and Punistment (Pemanfaatan media massa). Untuk menjalankan langkah rasional tersebut antara BNN dan Polri  dengan instansi berwenang di laut memerlukan adanya kerjasama multi-agency. Dalam menjalin kerjasama multi-agency diperlukan konsep sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kelangsungan kerjasama yang terjalin serta menjalankan strategi pencegahan kejahatan yang tepat. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan kejahatan melalui multi-agency terhadap penyelundupan narkotika melalui jalur laut berdasarkan kondisi geografis dan aset yang dimiliki masing-masing lembaga dapat dilakukan dengan menerapkan strategi pencegahan kejahatan, yaitu mempersulit upaya (increase the effort) dengan menerapkan 3 subteknik memperkuat sasaran (target harden), Mengendalikan akses ke dalam fasilitas (control access to facilities) dan Mengendalikan peralatan/ senjata yang digunakan pelaku (control tools/weapons) dan meningkatkan resiko (increse the risk) dengan menerapkan 3 subteknik Memperkuat pengawasan formal (strengthen formals surveillance). Memperluas penjagaan (extend guardianship) dan Membantu pengawasan alamiah (assist natural surveillance) mengingat laut tidak dapat dipagari, laut tidak dapat diduduki, namun dapat dikendalikan dengan data intelijen yang akurat dan penggelaran unsur diwaktu dan tempat yang tepat (Taufiqoerrochman, 2019).

---

The threat of narcotics smuggling from abroad into Indonesia is very large. So that a reaction from the authorities is needed to overcome this threat. With Indonesia's geographical condition which has a division of water and sea areas and has various agencies at sea that have authority in their respective operational areas, the National Narcotics Agency and the National Police as law enforcers in the narcotics sector need cooperation with the authorized agencies at sea to be able to carry out prevention of narcotics smuggling through the sea. This study aims to determine the prevention of crime through multi-agency against narcotics smuggling by sea. This research method uses a qualitative approach and reports the data findings in a descriptive presentation with resource persons from law enforcement agencies in the field of narcotics and authorized agencies at sea. In dealing with these threats, it is necessary to take rational steps to implement Criminal Policy by applying the Criminal Law Application (Legal Action), Prevention Without Punishment (Non-Legal Actions) and Influencing Views of Society on Crime and Punishment (Utilization of mass media). To carry out these rational steps between the National Narcotics Agency and the National Police with the authorized agencies at sea, multi-agency cooperation is required. In establishing multi-agency cooperation, the concept of synergy and collaboration is needed to maintain the continuity of existing cooperation and carry out appropriate crime prevention strategies. The results of this study conclude that crime prevention through multi-agency against narcotics smuggling by sea based on geographical conditions and assets owned by each institution can be done by implementing crime prevention strategies, namely increasing the effort by applying 3 sub-techniques to strengthen target (target harden), Control access to facilities (control access to facilities) and Control equipment/weapons used by perpetrators (control tools/weapons) and increase risk (increse the risk) by implementing 3 sub-techniques Strengthening formal surveillance (strengthen formals surveillance) ). Expanding guard (extend guardianship) and assisting natural surveillance (assist natural surveillance) considering the sea cannot be fenced off, the sea cannot be occupied, but can be controlled with accurate intelligence data and deploying elements at the right time and place (Taufiqoerrochman, 2019)."

"Konstruksi pemberitaan pada media televisi komersial dapat ditinjau antara lain dari kriminologi budaya yang salah satu teorinya resiprositas. Media sebagai agen kontrol masih ditemukan adanya pemberitaan yang melanggar aturan penyiaran dengan unsur kekerasan, sadisme dll. Sementara itu, latar belakang lembaga penyiaran program kriminalitas yang dikemas oleh jurnalis memiliki peran vital dalam penyajian berita berita kriminalitas. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Objek penelitian adalah berita kriminal khas pada empat stasiun televisi meliputi berita umum dan khusus kriminalitas. Teknik analisis data menggunakan framing dari Gamson & Modigliani (1989). Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiprositas dalam pemberitaan kriminalitas dalam program isi siaran terjadi sesuai dengan target dan visi misi pemilik stasiun televisi yang harus dijalankan oleh jurnalis pemberitaannya. Meskipun tidak ada arahan tertentu namun jurnalis pemberitaan kriminal tetap melihat potensi pasar, dimana berita yang dapat menjaring pemirsanya secara luas dan banyak untuk keberlangsungan program pemberitaan kriminalitas di stasiun televisi.

---

News construction on commercial television media can be reviewed among others from cultural criminology and one of which is reciprocity theory. The media as control agents are still found to have news that’s violates broadcasting rules with elemen of violence, sadism, etc. Meanwhile the background of broadcasting institutions of crime programs packaged by journalists has a vital role in presenting crime news. This research approach is descriptive qualitative. The object of research is the typical crime news on four television stations covering general and specific crime news. The data analysis technique usd from Gamson and Modiglani (1989). The results of study indicate the reciprocity in reporting on crime in broadcast conten programs occours in acccordance with the target and vision and mission of the television station owner that must be carried out by reporting journalist. Although there is no specific direction criminal reporting journalist still see the market potential, where news can attract a wide and large audience for the sustainability of crime reporting programs on television stations."

"Pelibatan perempuan dalam peredaran gelap narkotika terus berkembang. Namun, demikian pembahasan mengenai isu ini seringkali dikesampingkan dan hanya dibahas dalam sudut pandang keputusan, tanpa menyingkap berbagai bentuk eksploitasi mereka dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Melalui analisis kritis dan pendekatan feminis marxis dan sosialis, studi ini berupaya memberikan penggambaran pelibatan perempuan dalam berbagai peran pada jaringan kejahatan narkotika. Studi ini memberikan analisis pada pengalaman 8 (delapan) perempuan yang diperoleh melalui studi literatur, studi dokumen putusan pengadilan, dan wawancara mendalam pada narapidana perempuan yang pernah dilibatkan dalam kasus peredaran gelap narkotika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan mengalami peningkatan eksploitasi serta viktimisasi seiring dengan penempatan mereka dalam berbagai posisi beresiko. Jaringan kejahatan narkotika mereproduksi nilai patriarki dan kapitalisme dengan menempatkan perempuan pada rantai terbawah dan garda terluar untuk menghasilkan keuntungan bagi bisnis ilegal tersebut.

---

Abstrak Berbahasa Inggris:

The involvement of female in the illicit trafficking of narcotics continues to grow. However, discussions on this issue are often sidelined and only discussed from the point of view of decisions, without disclosing the various forms of their exploitation in the illicit drug trafficking network. Through critical analysis and feminist Marxist and Socialist approaches, this study attempts to provide a description of the involvement of female in various roles in narcotics crime networks. This study provides an analysis of the experiences of 8 (eight) females obtained through literature studies, studies of court decision documents, and in-depth interviews with female prisoners who have been involved in drug trafficking cases. The results of this study indicate that women experience increased exploitation and victimization along with their placement in various risky positions. The narcotics crime network reproduces the values of patriarchy and capitalism by placing women at the bottom of the chain and at the outermost guard to generate profits for these illegal businesses."

"Ex-partner cyberstalking merupakan kejahatan siber yang menyebabkan ketakutan dan bertujuan mengontrol kehidupan korban, melalui komunikasi yang terus-menerus dan dapat berisi ancaman sehingga dapat mengganggu korban. Karena pelaku merupakan mantan pasangan korban, tindakan ini termasuk dalam kekerasan terhadap pasangan intim. Komunikasi yang diterima korban dapat berupa chat di media sosial, telepon, SMS, dan komunikasi berbasis komputer lainnya. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif untuk menemukan bentuk viktimisasi, hubungan antara pelaku dengan korban, dan coping mechanism. Hasil penelitian menujukkan bahwa: (1) korban mengalami kekerasan verbal, seksual, dan emosional; (2) hubungan intim antara pelaku dengan korban memengaruhi pengalaman viktimisasi; dan (3) coping mechanism yang dilakukan bergantung pada kedekatan korban dengan orang terdekatnya dan bentuk viktimisasi yang diterima.

---

Ex-partner cyberstalking is a cybercrime that caused terror and is aimed to control victim’s life, through persistent and threatening communication thus disturb the victim. Since the stalker is/was the victim’s intimate partner, this act is also a form of intimate partner violence. Received communications are through online social media chat, calls, texts, and other computer-mediated communication. This qualitative research’s goals is to find forms of victimization, victim-perpetrator relationship, and coping mechanism by victims.

The result shows that; (1) victims experienced verbal, sexual, and emotional violence; (2) the victim-perpetrator relationship influenced the forms and the length victimization; and (3) coping mechanism by the victims vary depends on victim’s closeness to those around them and victimization experience."

"Skripsi ini berfokus pada fenomena media misogyny yang terjadi pada media berita daring XYZ. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan jurnalis dan editor dari media berita daring XYZ, serta data berita mengenai NA yang diproduksi oleh media berita daring XYZ. Studi ini menggunakan teori feminisme radikal untuk mengetahui penyebab media berita daring XYZ dapat memproduksi berita yang bersifat misogyny. Selain itu, studi ini juga melihat bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh media berita daring XYZ. Studi ini menemukan bahwa setidaknya terdapat 4 Pasal dalam Kode Etik Jurnalistik yang dilanggar oleh media berita daring XYZ, yaitu Pasal 1, Pasal 2, Pasal 8 dan Pasal 9. Selanjutnya, ditemukan pula bentuk ketidaksetaraan gender, di mana perempuan kerap tidak dilibatkan dalam proses produksi berita, sehingga media berita daring XYZ menghasilkan berita yang bersifat bias gender dan misogyny.

---

This thesis focuses on the phenomenon of misogyny media that occur in the online media news XYZ. By using a qualitative approach, this research data was obtained through interviews with journalists and editors from the news media online XYZ, as well as news data about NA produced by the online media news XYZ. This thesis uses radical feminism theory to find out the cause of the online media news XYZ can produce misogyny news. In addition, this thesis also saw forms of violations of the Journalistic Code of Ethics conducted by the online media news XYZ. This thesis found that at least 4 Articles in the Journalistic Code of Ethics violated by the online media news XYZ, specifically Article 1, Article 2, Article 8 and Article 9. Furthermore, there is also a form of gender inequality, where women are often not involved in the production process News, so that the online media news XYZ could produces gender biased and misogyny news."

"Penelitian ini berfokus pada pengalaman stigmatisasi yang diterima oleh perempuan bercerai di Desa Pengadangan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian studi kasus untuk menjelaskan pengalaman stigmatisasi bagi lima informan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa semua informan dalam penelitian ini menerima stigma dari masyarakat. Perempuan bercerai dituduh sebagai perempuan perebut suami orang, difitnah telah menggoda semua laki-laki, dijadikan sebagai bahan candaan, serta menerima kekerasan secara fisik. Adapun stigma yang diterima oleh perempuan bercerai disebabkan oleh adanya sistem patriarki yang mengakar, adanya gender roles, konstruksi sosial terkait dengan perkawinan ideal, serta label negatif yang melekat pada kata janda itu sendiri. Stigma yang diterima oleh perempuan bercerai berdampak negatif terhadap kehidupan mereka. Perempuan bercerai mengalami trauma, menutup diri, membatasi semua pergerakan, memutus interaksi dengan masyarakat, takut untuk mengungkapkan status mereka, serta mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.

---

This research focuses on the experience of stigmatization received by divorced women in Pengadangan Village. By using qualitative research methods and type of case study research to explain the experience of stigmatization for the five informants in this study. The results of this study found that all informants received stigma from society. Widowed women accused of usurping another woman's husband, slandered for seducing all men, used as a joke, and become victims of violence. The stigma received by divorced women is caused by the existence of an entrenched patriarchal system, the existence of gender roles, social construction related to ideal marriage, and the negative label attached to the word widow. The stigma received by divorced women has a negative impact on their lives. Divorced women are traumatized, close themselves, limit all movements, cut off interactions with society, afraid to reveal their status, and difficulty in getting a job."

"Perburuan satwa liar yang dilindungi di Indonesia merupakan bentuk wildlife crime dan berbagai upaya untuk penanganan telah dilakukan, namun perburuan satwa liar tetap marak terjadi. Salah satu bentuk upaya penanganan adalah pencegahan perburuan liar dengan mempermudah masyarakat membuat e-Pelaporan atas kasus perburuan liar. Terdapat pula bentuk edukasi terhadap masyarakat dengan menggunakan metode visualisasi guna membantu penegakan hukum atas perburuan liar. Penulisan ini akan menggunakan gambar dari website, instagram, twitter WWF-Indonesia dan juga gambar dari aplikasi e-Pelaporan. Kemudian kumpulan gambar yang sudah penulis kumpulkan akan dibahas dalam kerangka berpikir pencegahan kejahatan dan kriminologi visual. Hasil dari penulisan ini melihat bahwa gambar dapat berfungsi sebagai bentuk bukti dari dilakukannya pencegahan kejahatan dan gambar melalui website dan media sosial menjadi suatu bentuk edukasi mengenai perburuan liar.

---

The hunting of protected wildlife in Indonesia is a form of wildlife crime and various efforts for overcoming this issue have been carried out, but the huming of wild animals is still widespread. One form of approach in overcoming this problem is creating a prevention of illegal hunting by making it easier for people to make e-Pelaporan on cases of poaching. Another approach is through educating the community by using visualization methods to help enforce the law on poaching. This writing will use images from the website, Instagram, WWF-Indonesia's official twitter account and also images from the e-Reporting application. Then these images that the authors have collected will be discussed in the thinking framework of crime prevention and visual criminology. The results of this paper concludes that images can function as a form of evidence of crime prevention and images through websites and social media becomes a form of education regarding poaching."

"Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) merupakan satwa yang dilindungi dan berperan penting dalam keseimbangan ekosistem. Deforestasi menjadi pemicu utama dalam berkurangnya habitat gajah. Akibatnya, gajah akan mulai memasuki wilayah perkebunan dan pemukiman masyarakat untuk mencari sumber makanan lain. Hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan konflik antara manusia dengan gajah. Konflik Manusia-Gajah menjadi salah satu penyebab signifikan dalam menurunnya populasi Gajah Sumatera di Provinsi Aceh dan dapat dikatakan sebagai kejahatan lingkungan, dikarenakan dampak dari konflik tersebut mendorong terjadinya pembunuhan terhadap gajah. BKSDA Aceh selaku lembaga pengelola konservasi sumber daya alam, berupaya untuk melindungi satwa yang terancam punah dengan melakukan pencegahan. Fenomena tersebut akan dianalisis menggunakan konsep environmental crime prevention dan kaitannya dengan upaya pencegahan konflik manusia-gajah yang dilakukan oleh BKSDA Aceh.

---

Sumatran Elephant (Elephas maximus sumatranus) are the protected animals which have important roles in the balance of ecosystem. Deforestation became the main trigger for reducing elephant habitat. As a result, elephants will start entering plantation and settlement areas to find other food sources. This matter can potentially leads to conflicts between human and elephant. The human-elephant conflict are one of the significant causes in the decline of Sumatran Elephant population in Aceh Province. This conflict can be regarded as an environmental crime, because the impact can lead to illegal killing of elephants. Natural Resources Conservation Center Aceh, as an institution that manages the conservation of natural resources, tries to protect endangered wildlife through prevention. This phenomenon will be analyzed by using of environmental crime prevention concept and its connection with prevention effort for human-elephant conflict by Natural Resources Conservation Center Aceh."