Ditemukan 130 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Arief, author
Tesis ini membahas jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) khususnya Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dalam Bentuk Pemberian Biaya Operasional Pencapaian Target Dan Pemberian Operasional Intensifikasi PNBP Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika. Tesis ini lebih menitikberatkan pada pembahasan terkait status dari Biaya...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39003
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rommy Sariu Tamawiwy, author
Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap industri jasa keuangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menganalisis lembaga Otoritas Jasa Keuangan, kedudukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam struktur ketatanegaraan termasuk hirarkhinya...
Depok: Universitas Indonesia, 2014
T39066
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ika Dianingtyas, author
Tesis ini membahas mengenai tinjauan dari perspektif hukum keuangan publik atas klausul-klausul yang berkaitan dengan keuangan negara dalam Kontrak Kerja Sama Layanan Jasa Litbang antara Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ?LEMIGAS? dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Berdasarkan Pedoman Tata Kerja BP Migas...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38754
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Desy Emma Indrianita, author
ABSTRAK
Temuan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral merupakan temuan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan
Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun
2014 dan Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010.
Namun dalam kondisi tertentu menyebabkan temuan pemeriksaan Inspektorat
Jenderal tersebut menjadi tidak dapat ditindaklanjuti, di...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42696
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Leonardus A Priyonugroho, author
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) didirikan bersamaan dengan pengakhiran tugas serta pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Dimana aset negara yang...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arie Yuliarti, author
Terminologi penyalahgunaan wewenang telah dikenal dalam hukum pidana, namun hingga saat ini belum memiliki pengertian yang jelas. Hal ini mengakibatkan disparitas putusan hakim dalam menafsirkan unsur penyalahgunaan wewenang dalam berbagai kasus, khususnya tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan meneliti bentuk perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41861
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Krisna Pramudita, author
[ABSTRAK
Dalam menjalan fungsi pemerintahan (bestuurs functie), pemerintah melakukan tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat dimana kedua tindakan hukum ini akan dapat bertentangan kepentingan masyarakat atau perorangan, sehingga dapat dikatakan tindakan Pemerintah rentan akan tuntutan hukum. Dikaitkan dengan keuangan negara putusan yang telah inkracht atas tuntuan hukum tersebut dapat menimbulkan...
2015
T42865
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Astrid Debora S.M., author
ABSTRAK
Pendefinisian Badan Publik berdasarkan UU KIP dilakukan dengan pendekatan
sumber pendanaan. Persoalan yang ditimbulkan dengan pendekatan ini adalah
timbulnya perdebatan yang tiada berakhir terkait dengan status
BUMN/BUMD/badan usaha Negara lainnya dalam kaitannya dengan kewajiban
penyediaan layanan informasi publik berdasarkan UU KIP. untuk mendukung
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tesis ini berupaya menganalisa
konsekuensi lanjutan dari...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43358
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ida Ayu Made Pratiwi Indhira Hapsari, author
Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan bahan kepustakaan hukum sebagai sumber primer. Permasalahan yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian adalah apakah implementasi kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga telah sesuai dengan tujuan sistem penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan dalam pedoman pengelolaan keuangan negara...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43952
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Daniel Duardo Noorwijonarko, author
[ABSTRAK
Penelitian tesis ini ditujukan untuk memahami batasan tanggung jawab Negara sebagai badan hukum publik sekaligus sebagai badan hukum privat, dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika Negara melakukan penyertaan Modal dalam suatu BUMN Persero dalam bentuk kepemilikan saham, baik seluruhnya atau sebagian, maka pada prinsipnya posisi Negara adalah sebagai pemegang saham. Dalam penelitian...
2015
T44033
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library