Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah telah menyediakan transportasi umum, seperti KRL, bus rapid transit (BRT), MRT, dan LRT namun ternyata proporsi pengguna angkutan umum menurun (JUTPI, 2012,2018). Masalah dirumuskan adanya ketidakseimbangan antarkomponen dalam sistem transportasi. Penelitian bertujuan memodelkan sistem transportasi yang memetakan komponen-komponen pendukung pembangunan berkelanjutan, dan mengevaluasi kinerja komponen supply dan demand. Metode untuk mengkaji komponen-komponen dilakukan melalui desk study dan expert opinion. Terkait komponen supply digunakan metode customer satisfaction index, dan komponen demand digunakan survey stated preference willingness to shift yang diolah dengan perhitungan binomial logit. Penelitian ini memunculkan 22 komponen, diantaranya adalah keselamatan, kualitas transportasi umum, preferensi moda, aksesibilitas, biaya transportasi, dan polusi udara. Meski responden puas terhadap mass transit, namun kapasitas dan dukungan feeder perlu ditingkatkan. Kebijakan fiskal terkait biaya BBM, congestion charging dan kenaikan biaya parkir dapat mendorong perpindahan penggunaan moda. Kesimpulan penelitian adalah penyeimbangan komponen supply dan demand dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja angkutan umum dan memberikan disinsentif fiskal untuk pengguna kendaraan pribadi.

---

The government has provided public transportation, such as KRL, bus rapid transit (BRT), MRT, and LRT, but in fact the proportion of public transport users has decreased (JUTPI, 2012, 2018). The problem is formulated as an imbalance between components in the transportation system. The aim of the research is to model the transportation system which maps the components supporting sustainable development, and analyzes the performance of the supply and demand components. The method for assessing the components is carried out through a desk study and expert opinion. Regarding the supply component, the customer satisfaction index method was used, and the demand component used a stated preference willingness to shift survey which was processed using binomial logit calculations. This research raises 22 components, including safety, quality of public transportation, mode preference, accessibility, transportation costs, and air pollution. Respondents are satisfied with the mass transit service, but are not satisfied with the feeder capacity and support. Fiscal policies such as increasing fuel costs, congestion charging and increasing parking fees can encourage a shift in mode use. The conclusion of the study is that balancing the supply and demand components can be done by increasing the performance of public transport and providing fiscal disincentives for private vehicle users."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan indeks dan kerangka kerja kota cerdas berbasis lingkungan secara komprehensif dengan kerangka kerja Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR) untuk mengukur kinerja kota Jakarta untuk menjadi kota cerdas berkelanjutan. Penulis memasukkan indikator ekologi dan data perubahan lahan dalam deret waktu spasial (spatiotemporal) dan variabel persepsi perilaku masyarakat sebagai kebaruan dari penelitian sebelumnya, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai suatu kerangka evaluasi kinerja kota-kota di dunia dan dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut. Metode penelitian menggunakan metode bobot entropi dan metode Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasilnya dengan pengolahan data sekunder dan data primer persepsi sosial, ditemukan 7 (tujuh) indikator ekologi yaitu kecepatan angin, suhu, curah hujan, konsentrasi rata-rata tahunan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), kelembaban, pH tanah, dan data perubahan lahan secara spatiotemporal melalui Indeks Vegetasi yang terbukti sangat berpengaruh untuk menilai kondisi ekologi lingkungan perkotaan, khususnya di kota Jakarta dengan kerangka kerja DPSIR. Kesimpulan dari penelitian ini, Jakarta sebagai sebuah kota saat ini mempunyai masalah kebutuhan air bersih, pengelolaan limbah air dan sampah, kebutuhan listrik, kebutuhan ruang terbuka hijau, dan kualitas udara seiring dengan pertumbuhan penduduknya sampai 10,61 juta jiwa pada akhir tahun 2021 dan menghasilkan pengembangan sebuah kerangka kerja untuk mendeteksi, dan mengerti keadaan sebuah kota dengan melakukan evaluasi secara komprehensif keadaan dan kinerja lingkungan sebuah kota cerdas berkelanjutan.

---

This study aims to develop a comprehensive index and framework for a smart city based on the environment with the Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR) framework to measure the performance of the city of Jakarta to become a smart sustainable city. The author incorporates ecological indicators and land change data in a spatial time series (spatiotemporal) and variables of perceptions of people's behaviour as a novelty from previous research, so that the results can be used as a framework for evaluating the performance of cities in the world and can be developed for further research. The research method uses the entropy weight method and the Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method. As a result, by processing secondary data and primary data on social perception, 7 (seven) ecological indicators were found, namely wind speed, temperature, rainfall, annual average concentration of the Standard Air Pollutant Index (ISPU), humidity, soil pH, and land change data on an annual basis. spatiotemporal through the Vegetation Index which is proven to be very influential for assessing the ecological conditions of the urban environment, especially in the city of Jakarta with the DPSIR framework. The conclusion from this study, Jakarta as a city currently has problems with the need for clean water, wastewater and waste management, electricity demand, green open space requirements, and air quality as its population grows to 10.61 million people by the end of 2021 and resulting in the development of a framework for detecting and understanding the state of a city by comprehensively evaluating the state and environmental performance of a sustainable smart city. "

"Masalah utama yang dihadapi DKI Jakarta adalah perubahan fungsi lahan didorong oleh pertumbuhan ekonomi dengan ditandai oleh pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor. Sesuai data tahun 2015 DKI Jakarta memiliki luas hutan kota dengan luas 646 ha, dan pada tahun 2030 DKI Jakarta mempunyai target luasan hutan kota dengan luas 1,587 ha, artinya dibutuhkan luas lahan tambahan sebesar 941 ha. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulisan disertasi ini mempunyai tujuan untuk menentukan indeks luas hutan kota, melakukan analisa spasial sebagai dasar pemetaan lahan potensial, membangun model untuk melakukan optimalisasi dalam pengembangan hutan kota. Metode yang digunakan menggunakan indek relatif metode Marshal, analisis spasial perkotaan mengunakan alat bantu GIS, permodelan dibangun mengunakan model sistem dinamis. Hasilnya diperoleh besaran indek luasan hutan kota, diperoleh data luas lahan potensial hutan kota, tersebar di seluruh wilayah sesuai dengan zonasi kawasan yang diamati. Dari model yang di bangun menghasilkan model pengembangan hutan kota skala mikro.

---

The main problem faced by DKI Jakarta is the change in the function of land driven by economic growth characterized by the rapid growth in population and the number of motorized vehicles. According to 2015 data DKI Jakarta has an area of urban forest with an area of 646 ha, and in 2030 DKI Jakarta has a target of urban forest area with an area of 1,587 ha, meaning that an additional land area of 941 ha is needed. Based on these problems, the writing of this dissertation aims to determine the urban forest area index, conduct spatial analysis as a basis for mapping potential land, build a model to optimize the development of urban forests. The method used uses the relative index Marshal method, urban spatial analysis using GIS tools, modeling is built using a dynamic system model. The results obtained by the index size of urban forest area, obtained data on potential land area of urban forests, scattered throughout the area in accordance with the zoning area observed. From the built model produces a model of micro-scale urban forest development."

"Pembangunan pariwisata yang tidak menempatkan daya dukung lingkungan dan pertumbuhan ekonomi pariwisata secara seimbang berpotensi menyebabkan terjadinya overtourism, yang dapat meningkatkan ancaman pada ketahanan lingkungan dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis interdependensi sistem ekonomi dan sistem lingkungan. Metode yang digunakan mencakup analisis daya dukung lingkungan, analisis pertumbuhan ekonomi pariwisata, serta analisis peran modal sosial dan teknologi digital dalam pengelolaan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kunjungan wisatawan berdampak pada meningkatnya jejak ekologi dan memicu alih fungsi lahan yang dapat meningkatkan defisit ekologi. Kemudian, modal manusia, modal fisik, obyek daya tarik wisata, dan efek spasial terbukti signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pariwisata. Adapun modal sosial dan teknologi digital merupakan faktor penting untuk menjaga inklusivitas pengelolaan pariwisata serta mendorong perilaku ramah lingkungan. Aksi afirmatif dengan mendorong peran komunitas lokal sebagai shareholder pariwisata serta inovasi teknologi digital dapat menjadi strategi kunci untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

---

Tourism development that does not place the environmental carrying capacity and tourism economic growth in a balanced way may cause overtourism, which potentially increases the threats to environmental and social resilience. This study aims to formulate a sustainable tourism development model based on the economic and environmental systems' interdependence. The methods comprise analysis of environmental carrying capacity, tourism economic growth, and roles of social capital and digital technology innovation in tourism management. The results show that higher tourist arrivals create higher ecological footprints and trigger land conversion. Human capital, physical capital, tourist attraction objects, and spatial effects significantly affect tourism economic growth. Meanwhile social capital and digital technology have an essential role in stimulating inclusive tourism management and environmentally-friendly behavior. Affirmative action by encouraging the role of local communities as tourism shareholders and digital technology innovation can be strategic key in realizing sustainable tourism development."

"Latar belakang riset ini adalah meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir akibat perilaku masyarakat namun kurang diimbangi dengan kesiapsiagaan masyarakat terutama di hilir Sungai Ciliwung. Rumusan masalah riset menunjukkan bahwa faktor kesiapsiagaan lebih banyak berfokus pada pengetahuan dan sikap sedangkan faktor rencana darurat, peringatan dini, mobilisasi sumber daya dan pengalaman masih jarang diteliti. Riset ini bertujuan untuk membangun model kesiapsiagaan masyarakat hilir Sungai Ciliwung berbasis perilaku berwawasan lingkungan. Metode riset menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, melalui wawancara dengan otoritas setempat serta pemberian kuesioner kepada 397 kepala keluarga di Kelurahan Bidara Cina. Hasil riset menunjukkan bahwa kesiapsiagaan dipengaruhi oleh pengetahuan, rencana darurat, peringatan dini, dan sikap namun dilemahkan oleh mobilisasi sumber daya, dan pengalaman. Masyarakat merasa sudah berpengalaman dan cenderung mengandalkan mobilisasi sumber daya dari pemerintah sehingga menjadi kurang siap siaga. Kesimpulan riset adalah diperlukannya kesiapsiagaan berbasis perilaku berwawasan lingkungan di tingkat keluarga untuk meningkatkan kesiapsiagaan banjir.

---

The background of the research is increasing flood frequency and intensity caused by human behavior but not followed by community preparedness. The problem of the research showed that preparedness focused more on knowledge and attitude but not on emergency plan, early warning, resources mobilization and experience factor. The objective of the research was to develop flood preparedness model for the community based on environmentally responsible behavior. The method of the research was quantitative and qualitative through interviews with local authorities and distribution of questionnaires to 397 households at Bidara Cina, East Jakarta. The results indicated preparedness influenced by knowledge, attitude, emergency planning and early warning but weakened by resources mobilization and experience. The community relied on their experience having flood and resources mobilization by the governmental thus causing low preparedness. The conclusion of the research is a necessity of preparedness based on environmentally responsible behavior to improve flood preparedness."

"Peran pemangku kepentingan pada tata kelola pariwisata sangat penting untuk memastikan kegiatan pariwisata dilakukan berdasarkan prinsip pariwisata berkelanjutan. Masalah dalam penelitian ini adalah kurang maksimalnya peran pemangku kepentingan pada destinasi Ekowisata Pulau Bunaken, yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas terumbu karang yang menjadi andalan destinasi wisata tersebut. Hal yang sama terjadi juga di destinasi Ekowisata Bukit Kasih Kanonang, dan destinasi Ekowisata Rurukan, yaitu kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan sehingga pengembangan pariwisata berkelanjutan tidak maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi tata kelola pariwisata berkelanjutan berdasarkan peran pemangku kepentingan, dan membuat model peran pemangku kepentingan pada tata kelola pariwisata berkelanjutan di Sulawesi Utara. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode analisis data kualitatif dan Soft System Methodology (SSM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah sangat diperlukan untuk mengkoordinasikan, menggerakan, dan memaksimalkan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan tata kelola pariwisata berkelanjutan. Kesimpulan penelitian ini adalah tata kelola pariwisata berkelanjutan yang efektif di Sulawesi Utara membutuhkan kerja sama semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan keseimbangan antara faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi.

---

The role of stakeholders in tourism governance is very important to ensure tourism activities are carried out based on sustainable tourism principles. The problem in this research is the role of stakeholders in the Bunaken Island Ecotourism destination that not optimal, which causes a decline in the quality of coral reefs which are the mainstay of this tourist destination. The same thing also happens in the Bukit Kasih Kanonang Ecotourism destination and the Rurukan Ecotourism destination, namely a lack of coordination between stakeholders so that sustainable tourism development is not optimal. This research aims to develop a sustainable tourism governance strategy based on the role of stakeholders, and create a model of the role of stakeholders in sustainable tourism governance in North Sulawesi. The approach used in this research is a qualitative approach, with qualitative data analysis methods and Soft System Methodology (SSM). The results of this research show that the role of the Government is very necessary to coordinate, mobilize and maximize other stakeholders to implement sustainable tourism governance in North Sulawesi. The conclusion of this research is that effective sustainable tourism governance in North Sulawesi requires the cooperation of all stakeholders to ensure that sustainable tourism development can be carried out correctly and responsibly, taking into account the balance between environmental, social and economic factors."

"Pemanfaatan yang berlebihan oleh masyarakat di kawasan permukiman dapat menyebabkan ketidakseimbangan air tanah, sehingga memerlukan upaya konservasi untuk menjaga keseimbangannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melaksanakan kegiatan konservasi air tanah masih membutuhkan pedoman untuk menjadikan kawasan permukiman berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi tata kelola konservasi berbasis keberlanjutan keseimbangan air tanah di wilayah permukiman. Metode analisis menggunakan uji statistik, System Dynamics, Multidimensional Scaling, dan Interpretive Structural Modeling. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua wilayah studi berstatus tidak berkelanjutan dengan daya dukung lingkungan defisit air, dimana aspek sosial berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan konservasi air tanah. Model yang dibuat menghasilkan rekomendasi strategi pengelolaan konservasi air tanah. Studi ini menyimpulkan bahwa untuk merumuskan strategi konservasi air tanah perlu mengacu pada penilaian status daya dukung lingkungan, keberlanjutan kawasan, dan keterlibatan masyarakat. Perumusan strategi jangka pendek berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan perumusan kebijakan tata kelola, jangka menengah bertujuan untuk meningkatkan dukungan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap air tanah, dan jangka panjang bertujuan untuk membentuk lembaga sosial untuk meningkatkan koordinasi/kerjasama pemangku kepentingan.

---

Overuse by people in residential areas can cause an imbalance in groundwater, so conservation efforts are needed to maintain the balance. The problem in this research is that people implementing groundwater conservation activities still need guidelines to make residential areas sustainable. This study aims to formulate a conservation governance strategy based on the sustainability of groundwater balance. Methods of analysis using statistical tests, System Dynamics, Multidimensional Scaling, and Interpretive Structural Modeling. The study results show that the two study areas have unsustainable status with a water deficit environmental carrying capacity, where social aspects significantly affect the implementation of groundwater conservation. The model created produces recommendations for groundwater conservation management strategies. This study concludes that formulating a groundwater conservation strategy refers to assessing the status of environmental carrying capacity, area sustainability, and community involvement. The short-term strategy formulation focuses on community empowerment and the formulation of governance policies, the medium-term aims to increase government support in reducing dependence on groundwater, and the long-term aims to form social institutions to improve stakeholder coordination and cooperation."