Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 33 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Qurrotul'aini Zahrotullail
Peluang dan Tantangan Kebijakan Pajak Karbon dengan Skema Cap and Tax di Indonesia = Opportunities and Challenges of Carbon Tax Policy with Cap and Tax Scheme in Indonesia
"Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Indonesia berencana menerapkan pajak karbon dengan skema pembatasan dan pajak (cap and tax). Skema ini dikatakan unik karena berbeda dari negara lain, yang mana implementasinya akan diselaraskan dengan mekanisme perdagangan karbon. Sementara, Indonesia sendiri perdagangan karbonnya masih dalam tahap perencanaan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena dianggap tidak cukup efektif untuk mendorong perilaku mengurangi emisi gas rumah kaca. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peluang dan tantangan dari kebijakan pajak karbon dengan skema cap and tax di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan (wawancara mendalam) dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan Matriks Analisis Strength, Weakness, Opportunities, Threat (SWOT) yang ditinjau dengan asas perpajakan kemudahan administrasi (certainty, efficiency, convenience of payment, dan simplicity) serta beberapa variabel pengimplementasian carbon pricingyang dikemukakan oleh Wood (2018), yaitu salience, revenue, serta impacts on competitiveness and emissions leakage. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa peluang dari skema cap and tax, antara lain peluang penerimaan, kepastian hukum, regulasinya yang sangat dinanti oleh kelompok kepentingan, dan peluang wajib pajak dalam memperoleh pengurangan pajak. Kemudian, terdapat pula beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu terkait kesederhanaan, bagaimana membangun ruang publik, penetapan tarif yang terlalu rendah, serta bagaimana menghindari potensi dispute akibat lemahnya sistem measurement, reporting, and verification (MRV). Dengan demikian, disarankan agar Pemerintah segera memberikan kepastian dengan menerbitkan aturan pelaksana pajak karbon, menetapkan tarif yang sesuai dan memperluas cakupan emisi, melibatkan pelaku usaha dalam proses kebijakan, serta memperkuat sistem MRV.
Through Law Number 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations, Indonesia plans to implement a carbon tax with a cap and tax scheme. This scheme is unique because it differs from other countries, where the implementation will be harmonized with the carbon trading mechanism. Meanwhile, Indonesia itself is still in the planning stage of carbon trading. This raises concerns because it is considered ineffective to encourage behavior to reduce greenhouse gas emissions. This study analyzed the opportunities and challenges of carbon tax policy with cap and tax schemes in Indonesia. The research approach used is qualitative, with data collection techniques through field studies (in-depth interviews) and literature studies. The analysis was conducted using the Strength, Weakness, Opportunities, Threat (SWOT) Matrix Analysis which was reviewed with the taxation principles of administrative convenience (certainty, efficiency, convenience of payment, and simplicity) and carbon pricing implementation variables proposed by Wood (2018), namely salience, revenue, impacts on competitiveness and emissions leakage. This study’s results indicate several opportunities from the cap and tax scheme, including revenue opportunities, legal certainty, regulations that interest groups highly anticipate, and opportunities for taxpayers to obtain tax reductions. Then, several challenges must be faced, namely, simplicity, building public space, setting tariffs that are too low, and avoiding potential disputes due to weak measurement, reporting, and verification (MRV) systems. Thus, it is recommended that the Government immediately provide certainty by issuing carbon tax implementing regulations, setting appropriate rates and expanding the scope of emissions, involving businesses in the policy process, and strengthening the MRV system."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Krisna Fikri Adli
Analisis Formulasi Kebijakan Penurunan Besaran Tarif Sanksi Administrasi atas Penolakan Keberatan dan Banding Wajib Pajak = Analysis of Policy Formulation for Reduction of Administrative Sanction Tariff on Taxpayer Objection and Appeal Rejection
"Pemberlakuan sanksi administrasi sebesar 50% untuk keberatan dan 100% untuk banding yang hasil keputusannya ditolak atau diterima sebagian dinilai tinggi sehingga dianggap tidak adil dan memberatkan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran mengenai formulasi kebijakan penurunan besaran tarif sanksi administrasi atas penolakan keberatan dan banding Wajib Pajak dalam Undang-Undang Harmonnisasi Peraturan Perpajakan. Metode peneltian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan ini telah melalui tahapan-tahapan formulasi kebijakan, yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan dengan baik. Keputusan untuk menurunkan tarif sanksi administrasi pada penolakan keberatan dan banding dalam Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dipilih untuk memberikan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Kebijakan ini memberikan dampak positif, tetapi keadilan perpajakan tidak hanya bergantung pada aspek sanksi. Untuk mencapai keadilan sebenarnya, dibutuhkan perbaikan pada sistem administrasi dan penyelesaian sengketa. Selain itu, sanksi pada proses sengketa pajak sebaiknya dihapus karena proses tersebut adalah cara bagi Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan yang diperlukan.
The imposition of administrative sanctions at a rate of 50% for objections and 100% for appeals whose decisions are rejected or partially accepted is considered high, unfair, and burdensome for taxpayers. This research aims to analyze the formulation of a policy to reduce the magnitude of administrative penalty rates for the rejection of objections and appeals by taxpayers under the UU HPP. The research methodology employed is a qualitative approach within the post-positivist paradigm, using data collection techniques such as literature review and in-depth interviews. The findings of this study indicate that the policy formulation has undergone several stages, including problem identification, policy agenda setting, policy alternatives selection, and policy determination, which were executed effectively. The decision to lower the administrative penalty rates for objection rejections and appeals under the UU HPP was made to ensure fairness, equality, and legal certainty for taxpayers. This policy has yielded positive impacts; however, tax justice cannot solely rely on the aspect of penalties. To achieve true justice, improvements in the administrative system and dispute resolution are needed. Furthermore, penalties within the tax dispute process should be abolished."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farrel Rizky Ananditya
Evaluasi Penerapan Kebijakan Pre-Populated Tax Return di Indonesia Pada Pajak Pertambahan Nilai (Studi di KPP Wajib Pajak Besar Tiga) = Evaluation of the Implementation of Pre-Populated Tax Return Policy in Indonesia on Value Added Tax (Study at Large Tax Office 3)
"Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia yang dapat dilihat dari tax ratio, menjadi masalah yang harus diatasi oleh pemerintah. Di tahun 2020, pemerintah Indonesia melalui DJP menggagas dan menerapkan kebijakan pre-populated tax return dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Skripsi ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana evaluasi dari penerapan kebijakan ini melalui tiga kriteria, yaitu tungkat kepatuhan, beban Wajib Pajak, dan efisiensi dengan menggunakan site penelitian yaitu KPP Wajib Pajak Besar Tiga. Selain itu, skripsi ini juga ditujukan untuk mengetahui penerapan kebijakan pre-populated tax return di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil evaluasi di KPP Wajib Pajak Besar Tiga dapat memperlihatkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat terhadap tingkat kepatuhan pajak, dapat meringankan beban Wajib Pajak, dan dapat memberikan efisiensi terhadap biaya yang dikeluarkan KPP Wajib Pajak Besar Tiga. Jika dibandingkan dengan penerapannya di negara lain, masih terdapat banyak kekurangan yang harus diatasi oleh Indonesia melalui DJP agar penerapan kebijakan ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan dapat memberikan manfaat dengan maksimal.
The low level of tax compliance in Indonesia that can be seen the tax ratio is a problem that must be overcome by the government. In 2020, Indonesian government through the Directorate General of Taxes (DGT) initiates and implements pre-populated tax return policies for Value Added Tax return. This thesis is intended to find out how the evaluation results from the implementation of this policy through three criteria, namely the level of compliance, the burden of the taxpayer, and efficiency by using LTO 3 as the research site. In addition, this thesis is also intended to determine the implementation of the pre-populated tax return policy in Indonesia when compared to other countries. This study used a qualitative approach, data collection through literature studies and in-depth interviews. The results of the evaluation at LTO 3 can show that this policy can provide benefits to the level of tax compliance, can ease the burden of the Taxpayer, and can provide efficiency to the costs incurred by LTO 3. When compared with its implementation in other countries, there are still many shortcomings that must be overcome by the Indonesian government through the DGT so that the implementation of this policy can run better and can provide maximum benefits."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Farrel Arkan
Evaluasi Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasca Produksi dalam Mendukung Pembangunan Sektor Perikanan Tangkap Berbasis Blue Economy di Indonesia = Evaluation of Post-Production Non-Tax State Revenue Policy in Supporting the Development of the Blue Economy-Based Capture Fisheries Sector in Indonesia
"Sehubungan dengan visi pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy, pemerintah menyesuaikan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan Hasil Perikanan (PNBP PHP). Berdasarkan PP 85/2021, titik pungutan PNBP PHP digeser dari yang sebelumnya berada di saat mengajukan perizinan berlayar (PNBP Pra Produksi), menjadi berada di saat mendaratkan ikan hasil tangkapan (PNBP Pasca Produksi). Kebijakan ini merupakan transformasi substansial dalam lanskap kebijakan fiskal Indonesia dan memicu perdebatan sejak diterapkan 1 Januari 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan PNBP Pasca Produksi dengan menggunakan tiga kriteria evaluasi kebijakan Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PNBP Pasca Produksi belum memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Dari kriteria efektivitas, kebijakan ini belum efektif dalam mencapai lima tujuan yang ditetapkan. Dari kriteria efisiensi, kebijakan ini memberatkan wajib bayar dan fiskus dari segi direct money costs, time costs, maupun psychological costs. Dari kriteria keadilan, kebijakan ini berhasil memenuhi benefit receive principle karena PNBP dipungut berdasarkan berat ikan hasil tangkapan riil, bukan berdasarkan perkiraan sebagaimana PNBP Pra Produksi. Namun, indeks tarif belum memenuhi prinsip nondiskriminasi karena adanya pembedaan tarif antar ukuran kapal yang tidak relevan. Untuk dapat mendukung pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy, kebijakan PNBP Pasca Produksi setidaknya harus memenuhi ketiga kriteria tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan adopsi teknologi di setiap pelabuhan yang dapat memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi kebijakan. Selain itu diperlukan reformulasi indeks tarif agar kriteria keadilan terpenuhi.
In connection with the vision of developing a capture fisheries sector based on a blue economy, the government has adjusted the Non-Tax State Revenue Policy for Fishery Product Levy (PNBP PHP). Based on PP 85/2021, the PHP PNBP collection point has been shifted from previously being at the time of applying for a sailing permit (Pre-Production PNBP), to being at the time of landing the caught fish (Post-Production PNBP). This policy is a substantial transformation in the fiscal policy landscape in Indonesia which has sparked debate since it was implemented on January 1, 2023. This research aims to evaluate the Post-Production PNBP policy using Dunn's (2018) three policy evaluation criteria, namely effectiveness, efficiency and equity. The approach used is post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews, observation and literature study. The research results show that the Post-Production PNBP policy does not meet the criteria for effectiveness, efficiency and equity. From the effectiveness criteria, this policy has not been effective in achieving the five stated objectives. From the efficiency criteria, this policy burdens the payer and the tax authorities in terms of direct money costs, time costs and psychological costs. From the equity criteria, this policy succeeds in fulfilling the benefit receive principle because PNBP is collected based on the weight of real fish caught, not based on estimates like Pre-Production PNBP. However, the rate index does not fulfill the principle of non-discrimination because there are irrelevant rate differences between ship sizes. To be able to support the development of the capture fisheries sector based on a blue economy, the Post-Production PNBP policy must at least meet these three criteria. Therefore, this research suggests adopting technology in each port that can meet the criteria for policy effectiveness and efficiency. Apart from that, reformulation of the rate index is needed so that the equity criteria are met."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shyfa Ayu Aqilla
Analisis Urgensi, Tantangan, dan Keberlanjutan Insentif Pajak di Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Global Minimum Tax = Analysis of the Urgency, Challenges, and Sustainability of Tax Incentives in the Nusantara Capital City from the Perspective of Global Minimum Tax
"Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan insentif pajak di Ibu Kota Nusantara melalui Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2023 yang bertujuan untuk menarik investasi. Namun, komitmen Indonesia terhadap pilar dua OECD Global Minimum Tax (GMT) menimbulkan tantangan terhadap efektivitas insentif ini, terutama insentif pajak penghasilan, di bawah skema tarif pajak minimum global 15%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi, tantangan, dan keberlanjutan kebijakan insentif pajak penghasilan di Ibu Kota Nusantara dalam perspektif pilar dua OECD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak di Ibu Kota Nusantara penting diterapkan untuk memberikan kepastian hukum kepada calon investor di tengah isu politik Indonesia 2024. Selain itu, terdapat tantangan dalam penerapan insentif pajak ini, terutama terkait kompleksitas kebijakan dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Kebijakan insentif pajak juga tetap akan diterapkan sambil menunggu perkembangan dan peraturan resmi terkait GMT di Indonesia. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk mendesain ulang insentif pajak setelah penerapan resmi GMT dengan bentuk seperti Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) dan Marketable Transferable Tax Credit (MTTC).
The Indonesian government has introduced tax incentives in the Capital City of Nusantara through Government Regulation No. 12 of 2023 aimed at attracting investment. However, Indonesia's commitment to OECD Pillar Two Global Minimum Tax (GMT) poses challenges to the effectiveness of these incentives, especially income tax incentives, under the global minimum tax rate scheme of 15%. This study aims to analyze the urgency, challenges, and 2 sustainability of income tax incentive policies in the Capital City of Nusantara following Indonesia's commitment to OECD Pillar Two. This research employs a qualitative descriptive method with data collection techniques from literature studies and field research through indepth interviews with relevant parties. The results of the study indicate that tax incentives in the Capital City of Nusantara are crucially applied to provide legal certainty to potential investors amidst the political issues in Indonesia in 2024. Additionally, there are challenges in implementing these tax incentives, particularly concerning policy complexity and stakeholder involvement. Tax incentive policies will continue to be implemented while awaiting developments and official regulations related to GMT in Indonesia. The government also considers redesigning tax incentives after the official implementation of GMT, with the possibility of introducing forms such as Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) and Marketable Transferable Tax Credit (MTTC)."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gultom, Harry Gregorius
Evaluasi Kebijakan Repatriasi Aset dari Luar Negeri ke Dalam Negeri pada Program Pengungkapan Sukarela = Evaluation of Asset Repatriation Policy from Foreign to Domestic in the Voluntary Disclosure Program
"Repatriasi harta wajib pajak pada Program Pengungkapan Sukarela atau yang disingkat dengan PPS diatur dalam Bab 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021. Aturan turunan dari Undang-Undang ini dibuatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.03/2021 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.010/2022. Kementerian keuangan mencatat bahwa nilai repatriasi aset yang akan dibawa oleh wajib pajak senilai Rp13,7 triliun. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi kebijakan repatriasi aset luar dari luar negeri ke dalam negeri pada Program Pengungkapan Sukarela. Peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Theodoulou dan Kifonis. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan repatriasi aset pada Program Pengungkapan Sukarela dan faktor penghambat dalam menjalankan repatriasi aset oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Tehnik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan stakeholder. Hasil dari evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pada proses kurang dipersiapakan dengan baik, evaluasi kebijakan pada hasil secara persentase lebih tinggi dari pada program tax amnesty, evaluasi kebijakan pada dampak memberikan penerimaan dalam waktu yang cepat dan pemerintah dapat menggunakan dana repatriasi yang ada di SBN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, manfaat jangka pendek kebijakan menghasilkan penerimaan negara dalam waktu yang cepat dengan biaya yang minim. Terdapat juga hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu kebijakan yang dijalankan diwaktu yang tidak tepat karena pandemi COVID-19, asset wajib pajak yang tidak liquid ditambah lagi bayang-bayang resesi global akibat pandemi, program yang kurang menarik bagi wajib pajak, kurangnya kepastian hukum atas kebijakan Program Pengungkapan Sukarela, serta kondisi ekonomi dan politik di Indonesia yang belum stabil akibat pandemi.
Repatriation of taxpayer assets in the Voluntary Disclosure Program or abbreviated as PPS is regulated in Chapter 5 of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations and ratified on 29 October 2021. Derivative regulations from this Law were made in Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 196/PMK.03/2021 and Decree of the Minister of Finance Number 52/KMK.010/2022. The Ministry of Finance noted that the value of asset repatriation to be brought by taxpayers is IDR 13.7 trillion. Therefore, this study evaluates the policy of repatriating foreign assets from abroad to within the country in the Voluntary Disclosure Program. The researcher uses the policy evaluation theory put forward by Theodoulou and Kifonis. The purpose of this study is to evaluate the asset repatriation policy in the Voluntary Disclosure Program and the inhibiting factors in carrying out asset repatriation by the Directorate General of Taxes. This study uses a post-positivist approach with a descriptive research type. Data collection techniques were obtained through library research and field studies. Field studies were carried out by means of in-depth interviews with relevant stakeholders. The results of the policy evaluation show that the policy evaluation process is not well prepared, the policy evaluation results in a higher percentage than the tax amnesty program, the policy evaluation on the impact of providing revenue in a fast time and the government can use repatriation funds in SBN to meet APBN financing needs, short-term benefits of policies generate state revenue in a fast time with minimal costs. There are also obstacles faced by the Directorate General of Taxes, namely policies implemented at the wrong time due to the COVID-19 pandemic, taxpayer assets that are not liquid plus the shadow of a global recession due to the pandemic, programs that are less attractive to taxpayers, lack of legal certainty over the Voluntary Disclosure Program policies, and economic and political conditions in Indonesia that have not been stable due to the pandemic.
"
Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Daniel Belianto
Analisis Pelaksanaan Kewajiban Penyusunan Transfer Pricing Documentation pada Transaksi Domestik di Indonesia = Analysis of Implementation of The Obligation Using Transfer Pricing Documentation on Domestic Transactions in Indonesia
"Indonesia telah mengadopsi Aksi BEPS Nomor 13 menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 yang berlaku sejak 30 Desember 2016. Kewajiban pembuatan TP Doc sesuai PMK-213/2016 untuk Wajib Pajak yang hanya memiliki transaksi afiliasi domestik di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kelaziman internasional. Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi domestik dengan tidak adanya perbedaan tarif, tetap diwajibkan untuk membuat TP Doc sesuai PMK-213/2016. Pemberlakuan threshold kewajiban pembuatan TP Doc dalam PMK-213 dengan batasan nominal tertentu, tidak memilah dengan jelas terhadap Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi domestik yang sesungguhnya tidak memiliki risiko dan/atau memiliki risiko. Selain itu, pelaksanaan kewajiban TP Doc di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan Kelebihan pembuatan TP Doc dapat membantu Wajib Pajak sebagai bahan argumentasi dalam rangka pembuktian dan untuk mempertahankan kewajaran dan/atau kelaziman usaha (Arm’s Length Principle). Sedangkan, pelaksanaan pembuatan TP Doc memiliki beberapa kekurangan. Pertama, pembuatan TP Doc akan menambah cost compliance Wajib Pajak. Kedua, mekanisme corresponding adjustment yang belum sepenuhnya diterapkan dalam pemeriksaan pajak, dapat menimbulkan double tax secara ekonomi, sehingga merugikan Wajib Pajak yang hanya memiliki transaksi domestik.
Indonesia has adopted BEPS Action Number 13 into Regulation of the Minister of Finance Number 213/PMK.03/2016 which has been in effect since December 30, 2016. The obligation to make a TP Doc according to PMK-213/2016 for taxpayers who only has domestik related party transactions in Indonesia has not fully complied with international norms. Taxpayers who carry out domestik affiliated transactions with no difference in tariffs are still required to make a TP Doc in accordance with PMK-213/2016. The application of the mandatory threshold for making TP Doc in PMK-213 with a certain nominal limit does not clearly distinguish Taxpayers who carry out domestik affiliated transactions which actually have no risk and/or have risk. Other than that, application of the TP Doc obligation in Indonesia has advantages and disadvantages, especially for taxpayers who only have domestik related party transactions. The advantages of making a TP Doc can help taxpayers as argumentation material in the context of proof and to maintain Arm's Length Principle. Meanwhile, the implementation of making TP Doc has several shortcomings. First, the creation of a TP Doc will increase taxpayer compliance costs. Second, the corresponding adjustmentt mechanism, which has not been fully implemented in tax audits, can lead to double taxation economically, thus harming taxpayers who only have domestik transactions."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Naufal Fauzan Katiandago
Analisis Proporsi Pembagian Hasil Produksi Migas Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Pada Industri Hulu Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia = Analysis on the Proportion of Oil and Gas Profit Sharing in an Effort to Increase Investment in the Upstream Oil and Gas Industry in Indonesia
"Pada tahun 2020 Pemerintah kembali memberlakukan skema PSC Cost Recovery, dengan tujuan untuk memberikan pilihan penggunaan skema PSC selain menggunakan skema PSC Gross Split yang ternyata kurang attraktif bagi kontraktor migas. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk menganalisis proporsi pembagian hasil produksi minyak dan gas bumi antara Pemerintah dengan Kontraktor Migas melalui skema PSC Cost Recovery dan skema PSC Gross Split. Selain itu dalam penelitian ini juga dilakukan analisis mengenai tantangan, faktor pendukung, dan faktor penghambat pada skema PSC Gross Split. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang mendalam atas fenomena proporsi pembagian hasil produksi minyak dan gas bumi antara Pemerintah dengan Kontraktor Migas melalui skema PSC Cost Recovery dan skema PSC Gross Split. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi literatur dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada stakeholder terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada skema PSC Gross Split kontraktor mendapatkan bagi hasil yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan skema PSC Cost Recovery, hal ini disebabkan karena pada skema PSC Gross Split tidak terdapat pengembalian biaya operasi sebagaimana yang terdapat dalam skema PSC Cost Recovery.
Since 2020 the Government reverted to the Cost Recovery PSC scheme to give oil and gas contractors a choice of using the PSC scheme, with the aim of providing a choice of using the PSC scheme other than using the Gross Split PSC scheme which turned out to be less attractive for oil and gas contractors. Therefore, this thesis aims to analyze the proportion of oil and gas production sharing between the Government and Oil and Gas Contractors through the Cost Recovery PSC scheme and the Gross Split PSC scheme. In addition, this study also conducted an analysis of the challenges, supporting factors, and inhibiting factors in the Gross Split PSC scheme. This study is a qualitative study to get an in-depth picture of the phenomenon of the proportion of share of oil and gas production between the Government and the Oil and Gas Contractor through Cost Recovery PSC scheme and Gross Split PSC scheme. The data is collected through literature studies and field studies by conducting interviews with relevant stakeholders. The result of this study indicates that in the Gross Split PSC scheme the contractor gets a smaller profit share when compared to the Cost Recovery PSC scheme as in the Gross Split PSC scheme there is no return of operating costs as contained in the Cost Recovery PSC scheme. "
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agnes Lazuardi
Analisis Implementasi Kebijakan Kesepakatan Harga Transfer dalam Mencegah Sengketa Transfer Pricing di Indonesia = Analysis on the Implementation of Advance Pricing Agreement Regulation as Transfer Pricing Dispute Prevention in Indonesia
"Pada Maret 2020, Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK-22/2020 yang mengatur tentang kesepakatan harga transfer seraya melaraskan peraturan APA Indonesia dengan Aksi BEPS 14 agar lebih memberikan kepastian hukum. Sebagai bentuk adopsi, PMK-22/2020 mengatur ketentuan baru seperti perluasan pengertian hubungan istimewa yang tidak diatur dalam Pasal 18 ayat 4 UU PPh. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan kesepakatan harga transfer dan faktor-faktor penghambat proses implementasi kebijakan kesepakatan harga transfer sebagaimana diatur dalam PMK-22/2020 dalam mencegah sengketa transfer pricing di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penentuan harga transfer di Indonesia sebagaimana diatur dalam PMK-22/2020 belum sepenuhnya memenuhi indikator content of policy. Indikator yang belum dipenuhi adalah indikator kelompok sasaran, dalam hal ini kebijakan APA yang seharusnya berlaku bagi Wajib Pajak yang ingin mengajukan APA namun juga diberlakukan bagi seluruh Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi meskipun tidak mengajukan APA. Di sisi lain, implementasi kebijakan kesepakatan harga transfer telah memenuhi seluruh indikator dalam context of policy yang terdiri dari kekuasaan, kepentingan, dan strategi, karakteristik lembaga dan penguasa, daya tanggap dan kepatuhan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat implementasi PMK-22/2020 dilihat dari sisi otoritas pajak, yaitu kompleksitas kasus dan transaksi Wajib Pajak, karakteristik negara yang ingin mempertahankan kepentingan negara masing-masing, komunikasi yang tidak lancar dengan otoritas pajak negara mitra, dan kesulitan dalam mengumpulkan dokumen pendukung dan kurangnya transparansi dari Wajib Pajak. Sedangkan, faktor-faktor yang menghambat implementasi PMK-22/2020, dilihat dari sisi Wajib Pajak adalah keraguan  Wajib Pajak terhadap otoritas pajak, interpretasi peraturan yang tidak jelas dan multitafsir, dan pengetahuan Wajib Pajak yang minim mengenai transfer pricing
In March 2020, the Ministry of Finance issued a PMK-22/2020 which stipulates the Advance Pricing Agreement whilst aligning the Indonesian advance pricing agreement regulation with BEPS Action 14 to provide more legal certainty. As a form of adoption, PMK-22/2020 stipulates new provisions such as extension of the definitions of special relationship which are not stipulated in Article 18 paragraph 4 of the Income Tax Law. Therefore, this study analyzed the implementation of the advance pricing agreement regulation and impediment factors of the implementation of the advance pricing agreement regulation as stipulated in PMK-22/2020 in preventing the transfer pricing disputes in Indonesia. The results of this study indicate that the implementation of the advance pricing agreement regulation in Indonesia as stipulated in PMK-22/2020 has not fully fulfilled the content of policy indicator. The indicator that has not been fulfilled is the target group indicator, in this case the advance pricing agreement regulation should have been applied limited to Taxpayers who want to apply for an advance pricing agreement, however it is also intended for all Taxpayers who conduct related party transactions even when the related party transactions are not in the context of advance pricing agreement. On the other hand, the implementation of the advance pricing agreement regulation has fulfilled all indicators in the context of implementation consisting of power, interests, and strategies, characteristics of institutions and rulers, responsiveness and compliance. Furthermore, the factors which impediment the implementation of PMK-22/2020 are seen in terms of tax authorities, namely the complexity of cases and Taxpayers’ transactions, the characteristics of countries who want to maintain their respective countries’ interests, communication that is not smooth with other tax authorities, and difficulties in collecting supporting documents and lack of transparency of taxpayers. Meanwhile, the factors that impediment the implementation of PMK-22/2020, in terms of taxpayers are doubts about taxpayers on tax authorities, interpretation of unclear regulations and multi-interpretation, and minimum knowledge about transfer pricing of the Taxpayer."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hamzah Abdul Aziz
Prakondisi Yang Diperlukan Untuk Membangun Proses Inovasi di PT Pratama Indomitra Konsultan Melalui Pendekatan A-to-F Model = Prerequisites to Build Innovation process at the PT Pratama Indomitra Konsultan through A-to-F Model approach.
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prakondisi proses inovasi melalui A-to-F Model di PT Pratama Indomitra Konsultan dimana perusahaan ini sedang melakukan inovasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah A-to-F Model oleh De Bes and Kotler (2015) dengan lima prakondisi yaitu Activators, Browsers, Creators, Developers, Executors, dan Facilitators. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivisme dengan teknik pengumpulan data melalui in-depth interview dan studi literatur. Hasil dan temuan penting pada penelitian ini adalah PT PIK telah melaksanakan inovasi secara terpisah dan memiliki fokus dan tujuan yang berbeda oleh masing – masing divisi serta telah memenuhi kerangka A-to-F Model secara sebagian. Adapun divisi yang melaksanakan inovasi yakni TP Doc, Tax Research Institute, Knowledge and Development Center, Tax Consulting dan Compliance, dan Asistensi Perpajakan. Temuan yakni (1) Activators, 5 dari 5 indikator terpenuhi dengan rincian terdapat batasan ruang lingkup inovasi, penentuan fokus inovasi, teknologi, struktur, keterampilan, pengetahuan dan kapabilitas, mampu mempengaruhi lingkungan, serta menetapkan strategi, sasaran, dan tujuan inovasi dalam pelaksanaan inovasi. (2) Browsers, 3 dari 3 indikator terpenuhi dibuktikan dari terdapatnya dukungan informasi, pemanfaatan teknologi dan proses eksplorasi dalam pengembangan inovasi. Selanjutnya (3) Creators, 3 dari 3 indikator terpenuhi berdasarkan pada temuan yakni terdapat dukungan dari pimpinan, pembentukan tim untuk menciptakan ide-ide baru, pengembangan ide dan analisa konsep, peluang dan solusi dalam pelaksanaan inovasi pada masing – masing divisi yang melaksanakan inovasi. (4) Developers, 3 dari 4 indikator sudah terpenuhi dalam pelaksanaan inovasi oleh masing – masing divisi. Hal ini didasarkan pada temuan penelitian yaitu terdapat keterlibatan para pihak dalam pengembangan inovasi, pengembangan produk inovasi, pengembangan ide menjadi solusi inovasi. Namun terdapat indikator yang tidak terpenuhi yakni strategi pemberdayaan inovasi. Dimensi (5) Executors, 4 dari 5 indikator yang ada sudah terpenuhi ditandai dengan adanya eksekusi penerapan inovasi, struktur organisasi, proses menjelaskan inovasi dalam organisasi, dan fasilitas dialog. Namun indikator standar dan prosedur tidak terpenuhi karena tidak ditemukan SOP dalam proses inovasi. (6) Facilitators, 4 dari 4 indikator sudah terpenuhi yang ditandai dengan adanya dana pendukung inovasi, pengaturan proses inovasi, catatan perbaikan dan proses pertimbangan dalam pelaksanaan inovas, dan pengambilan keputusan berjalannya inovasi.
This study aims to analyze the prerequisites of the innovation process through the A-to-F Model at PT Pratama Indomitra Konsultan where this company is innovating. The theory used in this study is the A-to-F Model by De Bes and Kotler (2015) with five prerequisites namely Activators, Browsers, Creators, Developers, Executors, and Facilitators. This research approach uses a post-positivism approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. Important results and findings in this study are that PT PIK has carried out innovations separately and has a different focus and objectives by each division and has partially fulfilled the A-to-F Model framework. The divisions that carry out innovations are TP Doc, Tax Research Institute, Knowledge and Development Center, Tax Consulting and Compliance, and Tax Assistance. The findings are (1) Activators, 5 out of 5 indicators are fulfilled with details of the limitations of the scope of innovation, determining the focus of innovation, technology, structure, skills, knowledge and capabilities, being able to influence the environment, and setting strategies, goals and innovation objectives in implementing innovation. (2) Browsers, 3 of the 3 indicators are met as evidenced by the availability of information support, technology utilization and the exploration process in the development of innovation. Furthermore (3) Creators, 3 of the 3 indicators are fulfilled based on the findings, namely there is support from the leadership, forming a team to create new ideas, developing ideas and analyzing concepts, opportunities and solutions in implementing innovation in each division that implements innovation. (4) Developers, 3 out of 4 indicators have been fulfilled in the implementation of innovation by each division. This is based on research findings, namely that there is involvement of parties in the development of innovation, development of innovative products, development of ideas into innovative solutions. However, there are indicators that are not fulfilled, namely the innovation empowerment strategy. Dimension (5) Executors, 4 of the 5 existing indicators have been met marked by the implementation of innovation implementation, organizational structure, the process of explaining innovation within the organization, and dialogue facilities. However, standard indicators and procedures were not met because no SOP was found in the innovation process. (6) Facilitators, 4 out of 4 indicators have been fulfilled which is marked by the existence of innovation support funds, innovation process arrangements, records of improvement and consideration processes in implementing innovations, and making decisions on whether innovation will be run or not."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>